Kamis, 06 Mei 2010
India Bantu Brunei Kembangkan E-Government
Menteri Komunikasi Brunei, Pehin Orang Kaya Seri Kerma Dato Seri Setia Hj Abu Bakar Hj Apong menyatakan kemajuan kerjasama sektor ICT antara India dan Brunei merupakan hasil yang dicapai melalui penandatanganan MoU oleh kunjungan Sultan yang Agung dan Yang Di-Pertuan Brunei Darussalam ke India pada 2008 lalu. Brunei mengagumi model e-Government yang diterapkan oleh India dan kerjasama ini akan memudahkan Brunei mewujudkan visi e-Government.
Menteri Komunikasi Brunei mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh High Commissioner India, Riewad Warjri pada Senin (3/5/2010). Kerjasama sektor ICT antara India dan Brunei tak hanya terkait dengan kementerian komunikasi tetapi juga dengan kementerian-kementerian lainnya dan sektor bisnis Brunei.
Kunjungan Sultan Brunei ke India beberapa waktu lalu untuk mempelajari dan memahami bagaimana India mengimplementasikan ICT, tak hanya untuk kepentingan e-Government tetapi juga dalam hal kemitraan pemerintah-swasta."Pemerintah hanya sebagai fasilitator. Sektor bisnislah yang harus mengkapitalisasinya dan mengambil setiap peluang yang terlahir dari MoU, ungkap menteri komunikasi seperti dikutip Plaza eGov melalui Brunei Times.
Berdasarkan kunjungan ke India, pemerintah Brunei mempelajarinya dan kini telah dapat mengidentifikasi area-area kerjasama yang dapat dilaksanakan. Menteri Informasi sangat mengagumi model e-Government yang diterapkan oleh salah satu negara bagian India : Goa,
"Kami membicarakan konsep "public-private partnership" dan telah melihat sejumlah model dan dapat dijadikan contoh atau model bagi Brunei, namun menteri mengingatkan bahwa kerjasama India-Brunei di sektor ICT tak sebatas e-Government dan kementerian Pendidikan, membangun kapasitas adalah salah satu aspek penting." jelasnya.
Brunei harus membangun sumber daya manusia agar semua proyek e-Government berjalan, dalam konteks ini menteri komunikasi berencana melakukan kunjungan ke India untuk melihat kemajuan inisiatif Public Private Partnership.
Sementara itu, Deputi Sekretaris tetap Hj Mahmud Hj Mohd Daud yang menjadi salah satu anggota delegasi yang berkunjung ke India beberapa waktu lalu, berujar sangat mengagumi layanan publik berorientasi publik atau public centric melalui e-Governance.
Perusahaan IT pengembang e-Government Goa, India : Asia Pacific of Trigyn Technologie, anak usaha United Telecoms Limited (UTL) bersiap untuk melakukan pembicaan dengan pemerintah Brunei. Model e-Governance di Goa dapat direplikasi untuk kepentingan Brunei, ujar S Sridhar, regional head of Asia Pacific of Trigyn Technologies.
Goa memiliki luas wilayah 80% luas wilayah Brunei namun dengan populasi rumah tangga yang lebih besar : 320.000, sementara Brunei hanya 50.000. Namun Brunei perlu membangun kapasitasnya yang membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia. Sridar juga menyatakan sangat penting untuk membangun dialog dengan semua badan pemerintah, dan proyek ini akan meliputi pelatihan tenaga kerja Brunei sebagai ganti membawa masuk tenaga kerja asing, yang tak memberikan dampak ekonomi nasional Brunei.
Model e-Governance yang akan dibangun, jika disepakati, akan membuat proses pemerintahan lebih sederhana dan mudah, memudahkan penduduk yang berdomisili di pelosok seperti di Temburong dengan mudah berhubungan dengan pemerintah. Model yang akan diterapkan akan mendekatkan penduduk di wilayah pelosok menjadi dekat dengan pemerintahan.
(Martin Simamora)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar