Pemerintah Australia memiliki sebuah program : pengurangan kontraktor ICT, salah satu dari banyak inisiatif yang bertujuan mengembangkan dan menjaga keterampilan-keterampilan ICT di lingkungan pemerintah. Kebijakan semacam ini diharapkan memberikan kemandirian dan meminimalisasi ketergantungan pemerintah terhadap para kontraktor ICT. Hal ini terungkap dalam Australian CeBIT 2010 conference.
Bulan lalu, pemerintah telah mengumumkan sebuah strategi ICT pemerintah yang bersifat menyeluruh untuk perencanaan dan restrukturisasi tenaga kerja. CIO Department of Education, Employment and Workplace Relations, Glenn Archer dikutip Plaza eGov
dari arnnet.com.au (26/5) menyatakan : tujuan program ini untuk meningkatkan jumlah staf internal dan mengurangi ketergantungan pada para kontraktor yang pelaksanannya dilakukan dalam tiga tahapan selama tiga tahun.Sebuah laporan yang diterbitkan oleh PeopleBank, perusahaan rekrutmen tenaga kerja bidang ICT, mengindikasikan pada Mei ada kontraktor-kontraktor ICT yang tidak lagi bekerja untuk pemerintah sebagai akibat berkurangnya peluang di sektor pemerintah. " Semua instansi pemerintah sebaiknya mampu melakukan perencanaan, pengembangan dan pengelola tenaga kerja yang berkualifikasi dan fleksibel di bidang ICT, dengan tetap memberikan sebuah jenjang karir yang menarik bagi para profesional ICT di Australian Public Services (APS)."Kami akan melakukannya dengan meningkatkan kemampuan perencanaan tenaga kerja bidang ICT, memperbaiki penerapan langkah-langkah yang menarik dan dapat mengejar target dalam pengadaan tenaga kerja bidang ICT dang meningkatkan diversitas.
"Ada banyak inisiatif lainnya yang mengacu kepada program reformasi yang dirancang untuk mendukung pembangunan kapabilitas ICT di badan APS," ujarnya. Archer dalam
diskusi strategi kepegawaian dan pengunaan teknologi-teknologi web2.0 dan tantangannya di masa mendatangan, menyatakan :sebagai bagian strategi e-Government, pemerintah Australia telah membentuk Government 2.0 Steering Group yang akan menyediakan koordinasi di seluruh level pemerintah."GOV2 mendorong kita untuk menggunakan berbagai perangkat dan ide yang disediakan web 2.0 untuk memacu pemerintahan yang transparan dan partisipasi publik, tetapi web2.0 bukan semata soal perangakat, ini tentang sebuah sarana baru untuk berkomunikasi dan berinteraksi dimana teknologi web2.0 memungkinkan pemerintah berinterkasi dengan rakyatnya," ujar Archer.
"Namun, web 2.0 juga akan memaksa pemerintah untuk mempraktikan keterbukaan sebagaimana web2.0 beroperasi untuk membangun kepercayaan dan memacu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan publik."
"Isu-isu perubahan budaya, yang telah dikenali akan terjadi, menjadi sebuah faktor yang sangat penting dalam menerapkan GOV2 di seluruh APS dan mendorong semua instansi dan pegawai negeri untuk bekerja secara online."
(Martin Simamora | arnnet.com.au)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar