Asian Development Bank telah meminta semua pemerintahan negara-negara berkembang untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam "Merubah Kesenjangan Digital menjadi Peluang Digital" untuk membantu perang melawan kemiskinan. Semua negara di Asia harus berkolaborasi untuk menciptakan model-model e-Government yang paling sesuai, hal ini disampaikan oleh Ekonom ICT ADB, Hyunjung Lee.
Hyung Lee kepada FutureGov dalam sebuah wawancara di Kantor ADB Manila, berujar bahwa pendanaan oleh pemerintah saja tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan digital di negara-negara berkembang Asia. Lee seperti dikutip Plaza eGov dari FutureGov (4/5/2010)
menyatakan :" para pembuat kebijakan di semua pemerintahan negara berkembang Asia dapat mengatasi kesenjangan digital secara langsung. Pemerintah dapat merangkul sektor swasta dan membuatnya melihat adanya potensi pasar yang pantas," ujarnya. "Sangat penting untuk merubah perspektif negara-negara berkembang agar mau memberikan bantuan kepada para pengusahan dan konsument. Agregat daya beli yang berada di dasar piramid merupakan kesempatan yang signifikan bagi semua perusahaan swasta untuk masuk ke pasar semacam ini. Pemerintah, bila mau berbagi pendanaan dan risiko dengan sektor swasta dapat mempersempit kesenjangan digital. Namun Lee menunjukan bahwa berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi dan membangun kapasitas adalah hal terpenting untuk memastikan kemitraan pemerintah swasta berjalan dengan baik. "Satu pelajaran penting yang harus diperhatikan bahwa ICT seharusnya diperlakukan sebagai sebuh fungsi bisnis, bukan sebagai proyek teknologi yang diimplementasikan secara eksklusif. Jika semua negara berkembang tidak memimiliki pemahaman yang jelas terhadap teknologi apa yang dibutuhkan agar bekerja bagi mereka, dan terlalu bergantung pada perusahaan atau vendor, maka ini akan menciptakan masalah.
Kolaborasi dengan pemerintah-pemerintah lain adalah salah satu cara yang efektif bagi negara-negara berkembang di Asia untuk mengejar ketertinggalannya, walau secara gradual,pendekatan evolusioner diperlukan untuk mengadopsi sistem-sistem negara lain yang dinilai perlu, jelas Lee.
"Tidak terpikir oleh saya sebagai hal yang tidak sehat jika pemerintah-pemerintah; Singapura atau Korea Selatan berbagi model-model e-Government dan pengalaman-pengalamannya. Tetapi kita harus memperlakukannya sebagai sebuah pengalaman tersendiri dari negara lain yang memiliki e-Government yang bertumbuh dengan baik dengan berbagai solusi dan sistem e-Government yang digunakan dalam sepanjang perjalanannya."
"Negara-negara berkembang harus realistik terhadap berbagai kebutuhan solusi, harus membangun secara mandiri sebuah kapasitas untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai inisiatif e-Government yang akan menjamin adanya kemampuan melakukan kustomisasi sehingga sesuai dengan proses-proses pemerintahan di setiap negara dan struktur pemerintahan.
Cara lain yang juga baik adalah berbagi infratsruktur backbone, yang dapat mempersempit kesenjangan digital di negara-negara berkembang, sebagaimana halnya yang diupayakan oleh ADB melalui Proyek Information Highway ADB-assisted South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC) sebagai sebuah contoh ICT yang menciptakan pengurangan kemiskinan.
Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan layanan-layanan ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi melalui akses broadband yang terjangkau dan dapat diandalkan di dalam dan lintas perbatasan ; universitas, sektor bisnis dan pemukiman masyarakat miskin di negara-negara; Bangladesh, Bhutan, India dan Nepal. SASEC ICT Development Master Plan adalah proyek dengan nilai USD24 juta yang telah distujui oleh 4 negara partisipan pada Juli 2007. Investasi tersebut berbentuk; hibah, pinjaman, dan bantuan tehnikal.
Nepal dan Bhutan yang secara geografis tak memiliki akses kabel laut membuat keduanya harus bergantung sepenuhnya pada satelit-satelit dan infrastruktur-infrastruktur backbone negara-negara lain. Information Highway menyediakan sebuah solusi dengan memfasilitasi lebih banyak pasar layanan yang efisien dan kompetitif bagi India dan Bangladesh, dan lebih terjangkau dan andal bagi Nepal dan Bhutan, ungkap Lee.
Tentu saja kita tak dapat berharap cepat adanya berbagai hasil. Teknologi baru membutuhkan penguasaan keahlian-keahlian baru, ada berbagai kesulitan dan tantangan yang menuntut perubahan cara hidup, berkomunikasi dan bekerja, tegasnya.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar