Senin, 03 Mei 2010
Masyarakat Rumania Ajukan Petisi Penggunaan Open Source Dalam Proyek E-Government €500 Juta
Sebuah petisi yang ditandatangani oleh 200 penduduk Rumania mendesak Menteri Komunikasi dan Masyarakat Informasi Informasi Gabriel Sandu agar mendukung penggunaan software Open Source dalam proyek-proyek e-Government. Masyarakat juga mendesak agar pemerintah menggunakan Open Standards dalam menyajikan data pemerintah secara elektronik.
Petisi juga ditandatangani oleh APTI, sebuah asosiasi internet dan teknologi Rumania. Petisi diselenggarakan secara online terkait dengan eRomânia project, sebuah proposal proyek senilai 500 juta untuk membangun layanan informasi dan pemerintah secara elektronik. Proyek eGovernment Rumania telah melalui rangkaian diskusi panjang selama beberapa tahun, dan Menteri Sandu adalah salah satu penyokongnya. E-Government akan memungkinkan berbagai perusahaan dan masyarakat membayar pajak secara online termasuk juga untuk mengajukan permohonan atau perpanjangan izin mengemudi. Proyek eGovernment lainnya ditujukan untuk mempromosikan turisme.
APTI dalam surat terbukanya menuliskan bahwa APTI lebih suka kepada eRomânia project berskala besar ketimbang proyek-proyek eGovernment yang tak terkoordinasi yang akan mengakibatkan seluruh penyelenggara administrasi tidak interoperabel. Namun APTI meminta kepada Menteri Sandu untuk memastikan agar aplikasi apapun yang yang dikembangkan untuk eRomânia dapat bekerja sama baiknya di berbagai jenis sistem operasi. "Dan semua aplikasi web harus dikembangkan hanya dengan Open Standards sehingga dapat bekerja dengan baik di semua jenis browser.
APTI seperti dikutip Plaza eGov melalui Osor.eu (27/4/2010) menyatakan," Semua aplikasi yang dibiayai dengan dana publik harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terpaksa menggunakan software proprietary atau software yang kepemilikannya harus membayar lisensi, dan membutuhkan layanan-layanan pendukung lainnya."
eRomânia project harus mampu menggunakan dan melanjutkan penggunaan berbagai aplikasi dan konten yang telah dan diakses oleh publik dengan lisensi terbuka." Pemerintah seharusnya lebih memilih untuk menggunakan data dan software yang dapat dimiliki dengan lisensi publik." Sehingga akan menghindarkan duplikasi usaha,ujar APTI dan ini akan mempercepat pembangunan berbagai layanan eGovernment. Proyek besar ini berisiko menjadi pemborosan yang disebabkan oleh duplikasi upaya yang dijalankan oleh badan penyelenggara publik lainnya. " Rumania saat ini memiliki empat data base yang menyimpan data pemerintah yang dibiayai oleh House of Deputies,Monitorul Oficial, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Menteri Kehakiman.
APTI menginginkan menteri untuk menjadikan semua aplikasi komputer yang dibiayai oleh dana publik dapat diakses oleh masyarakat."Kumpulkan dan simpan aplikasi-aplikasi tersebut dalam sebuat website khusus, dengan menggunakan lisensi-lisensi Open Source, seperti pada OSOR.eu, tulis APTI.
Menteri Sandu juga diharapkan membuat semua data; teks, gambar, dokumen dan lain-lainnya dapat dikases dalam format Open Standard sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Inggris dimana pemerintahnya telah mengumumkan akan membuat semua data pemerintah dapat diakses secara online." Seperti halnya sektor swasta Rumanis dan masyarakat manapun yang tertarik seharusya dapat mengakses semua data pemerintah secara online, dan Rumani cukup cerdas untuk mewujudkannya seperti Inggris, ujar APTI.
(Martin Simamora)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar