Dubai (MENA) dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) duduk bersama untuk mendisain E-Government yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam "6th meeting of the second working group on eGovernment and administrative simplification" yang diselenggarakan oleh Dubai eGovernment. OECD & Mena sepakat e-Governance dan reformasi organisasi pemerintah dapat menahan dampak krisis finansial global.
Working Group diketuai oleh Dubai sejak 2005 dan didampingi oleh Italia dan Korea
Selatan, dan pada pertemuan dua hari yang berlangsung minggu lalu, OECD bertindak sebagai pengarah. Pertemuan Working Group dipimpin langsung oleh HE Ahmed Bin Humai, Direktur Jenderal Dubai eGovernment dan berlangsung di Dubai School of Government.Pertemuan tersebut dihadiri oleh; Inigo Lambertini, Konsul Jenderal Italia, dan Choung Tae-ok, Direktur Jenderal Kementerian Administasi Publik dan Keamanan Korea, delegasi-delegasi OECD dan perwakilan-perwakilan dari kawasan Middle East and North Africa (Mena).
Second Working Group pada sesi pertama diawali dengan topik "Seeking Information and Measurement Standards," yang diisi dengan sebuah presentasi sebuah studi tentang reformasi kebijakan publik dan pembentukan kriteria performa baru untuk mengukur kesuksesan semua layanan e-Government dalam menyajikan informasi pemerintah yang menyeluruh kepada masyrakat di Timur Tengah. Sesi juga diisi dengan diskusi yang melibatkan ;Lambertini, Choung, dan Christhian Vergez, Kepala Divisi Integeritas dan Inovasi pada Sekretariat OECD.Sesi kedua Second Working Group mengusung topik "Administrative Simplification and Engines to Update the Public Sector and economic growth", dipimpin oleh Choung Tae-ok dan mengikut sertakan Marco Daglio, Ketua Unit Pelayanan Publik pada Sekretariat OECD, Khadija Zammouri, Direktur Jenderal Administrasi Elektronik ,Perdana Menteri, Tunisia dan Alessandro Bellatoni, Analis Kebijakan Divisi Integeritas dan Inovasi,OECD. Sesi membicarakan dampak krisis finansial yang masih terus berlangsung dan peran komunitas informasi dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan integeritas dan transparansi dalam semua regulasi layanan-layanan publik.
Pada sesi berikutnya para peserta Second Working Group masuk ke topik "The Best Practices in eGovernment Sector and Administrative Simplification Field" yang mendemonstrasikan pengalaman pengadilan di Dubai dalam menerapkan semua regulasi eService terkait dengan e-Justice. Pada sesi Keempat dengan topik "eGovernment and the Upcoming Challenges" para peserta membahas berbagai perkembangan terkini pada semua subyek bahasan.
Agenda Second Working Group pada hari kedua terdiri dari serangkaian kejadian yang mengangkat pengalaman sukses Dubai eGovernment dalam memproses transformasi elektronik, terutama pada keseluruhan strategi yang diadopsi untuk mencapai sinkronisasi antara metoda tersentralisasi dengan metoda desentralisasi. Tiga sesi pertama hari kedua mengusung topik-topik; "Introducing Dubai eGovernment Initiatives", "Dubai eGovernment's Shared Services", dan "Electronic Trade and Logistic eServices in Dubai".
Dubai eGovernment seperti dikutip Plaza eGov melalui menafn.com (6/5/2010) mengemukakan sebuah contoh : Sistem Government Resource Planning (GRP),yang terdiri dari gabungan berbagai sistem yang disediakan oleh Dubai eGovernment untuk membantu pemerintahan seluruh departemen melakukan pemuktahiran infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki secara efisien, dinyatakan juga oleh Dubai eGovernment bahwa "Government Information Network" adalah batu lompatan penting dalam infrastruktur elektronik dan penghubung ke semua badan pemerintah atau semi pemeintah dengan akses kecepatan tinggi, menjamin keamanan dan efektifitas biaya pertukaran informasi dan memperlancar integrasi semua badan pemerintah.
Sementara itu Juma Al Ghaith, Direktur Eksekutif Pengembangan Bea Cukai pada Dubai Customs, menyajikan kepada semua partisipan detail sistem bea cukai elektronik : Mirsal 2, sebuah sistem deklarasi bea cukai yang komprehensif.
Sesi keempat secara khusus diisi dengan kegiatan kunjungan ke Dubai Courts dimana para delegasi disambut oleh Dr. Ahmed Bin Hazeem, Direktur Jenderal Dubai Courts, dan menerima penjelasan pengalaman Dubai Courts dalam memberikan eServices melalui e-Justice serta pemutaran film dokumenter yang memaparkan sejarah Dubai Courts.
Pertemuan Second Working Group yang kali ke-6 ini dan diselenggarakan oleh Dubai merupakan tindak lanjut pertemuan Marakesh pada 2009 lalu ketika krisis finansial menciptakan berbagai tantangan baik secara lokal dan internasional.Dengan penyelenggaraan Second Working Group di Dubai,
OECD menyediakan sebuah platform untuk sekitar 20 perwakilan khusus dari negara-negara anggota untuk mendiskusikan berbagai sarana pengembangan berbagai kebijakan publik, dan mengeksplorasi berbagai peluang untuk memperkuat peran berbagai layanan eGovernment untuk menangani pemulihan krisis keuangan global, sambil merampungkan agenda Working Group untuk memasuki inisiatif tahap selanjutnya, ujar Ahmed Bin Humaidan."Dubai eGovernment dan OECD meyakini kemampuan semua inisiatif eGovernment untuk memainkan sebuah peran yang efektif dalam reformasi organisasi, mempromosikan transparansi pemerintahan, dan meningkatkan standar pelayanan-pelayanan publik yang ditawarkan kepada masyarakat dalam sebuah cara yang efektif biaya. Ini akan memberikan kontribusi efektif untuk membangun prinsip-prinsip pemerintah secara kokoh,' ujar Bin Humaidan.
Alessandro Bellatoni menyatakan:"OECD sangat senang berada di Dubai untuk menghadiri pertemuan eGovernment dan Administrative Simplification. Pertemuan ini telah menciptakan sebuah peluang untuk menerangi hal-hal yang samar pada cakupan kemajuan melalui implementasi reformasi sektor publik dan meminimalisasi dampak krisis finansial global. Pertemuan secara khusus sangat bermanfaat sejak seluruh peserta menyepakati betapa pentingnya diskusi-diskusi dan saling bertukar pengetahuan dan praktik-praktik terbaik untuk mencapai implementasi eGovernance secara efektif.
Di akhir pertemuan Second Work Group, para peserta mendiskusikan berbagai kegiatan yang sedang berlangsung di setiap negara anggota OECD dan menganalisa jadwal kerja untuk periode 2010-2013. OECD menekankan pentingnya peran integral sehingga semua eGovernment berperan menahan dampak krisis keuangan global dengan memperkuat proyek-proyek pembangunan ekonomi di setiap negara anggota OECD.
(Martin Simamora | menafn.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar