Jembrana terbilang unggul dalam implementasi e-Government dan kemampuan Jembrana untuk menjalin kerjasama erat dengan BPPT telah memberikan banyak hasil mulai dari Jembrana -ID (KTP SIAK,ber-Chip dan NIK yang multi guna) hingga pemanfaatan data administrasi kependudukan SIAK online untuk e-voting di 54 dusun yang mampu menghemat anggaran dan mencegah konflik.
Sejak pertengahan tahun lalu Kabupaten Jembrana telah mendudukan dirinya sebagai pionir dalam implementasi e-Voting berkat dedikasi segenapa apratur dan keseriusan membangun e-Government yang memiliki cetak biru yang dapat dilaksanakan. Soal keuntungan e-votingKabid Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jembrana, Dewa Gede Ary Candra, di kantor BPPT Jakarta, Kamis (25/2) bertutur lugas,"Dihitung-hitung e-voting ini jatuhnya lebih murah, menghemat anggaran lebih dari 60 persen, misalnya anggaran untuk kertas suara dihilangkan,"paparnya.
Pengalaman Jembrana melakukan e-Voting memang baru ditingkat dusun tetapi fakta ini menjadikannya terdepan dan bisa dijadikan percontohan bagi daerah lain atau bahkan KPU pusat. Keunggulannya tak lepas dari fakta bahwa kabupaten ini pun adalah yang pertama membangun data base kependudukan online dan menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis chip atau disebut sebagai J-ID yang menjadi kunci elektronik untuk melakukan verifikasi peda pemilu elektronik tingkat dusun.
E-Voting memampukan Jembrana menghemat anggaran, setiap TPS menghabiskan Rp15-16 juta, serta memudahkan masyarakat melaksanakan hak politiknya sebab prosesnya semudah menyentuh touch screen dan dengan waktu yang singkat, 2 menit."Dengan e-voting satu TPS (tempat pemungutan suara) dari pagi hingga siang bisa menampung hingga 1.000 pemilih, sementara dengan sistem manual hanya selesai untuk sekitar 500-700 pemilih," katanya.
Sistem e-voting Jembrana , memerlukan kartu identitas berbasis chip dan kini hampir seluruh warga kabupaten Jembrana telah menggunakan KTP ber-chip, sebuah hal yang masih diperjuangkan oleh Depdagri. Kini Jembrana merintis langkah yang lebih besar, melakukan e-Voting pada pemilihan kepala desa dan kemudian di tingkat pemilihan kepala daerah (Bupati) yang akan digelar pada Agustus 2010.Jika MK merestui e-Voting maka diperkirakan Jembarana akan menghemat Rp3 miliar untuk Pilkada Bupati.
(Antara | Martin Simamora)
BPPT dan Jembrana memang memiliki ikatan kerjasama yang kuat dan istimewa dihampir semua lini TIK, dan sejak tahun 2001 lalu melakukan pendampingan pembagunan TIK dan peningkatan SDM di Jembrana, dan telah menghasilkan 83 pegawai lulusan S1 Komputer dan terbentuknya Sekolah Tinggi Teknik Jembrana.Saat ini BPPT sedang mengevaluasi alat E-Voting tersebut, dan nanti hasil evaluasinya akan disampaikan kepada pemda Jembrana,jelas wakil ketua DPRD Jembrana.
Jembrana satu-satunya daerah yang siap untuk melakukan pemilu elektronik walau pada skala yang lebih kecil yaitu pemilihan kepala dusun dan sukses. Jembrana sambil menunggu keputusan MK pun datang ke BPPT untuk melakukan konsultasi teknologi e-Voting yang digunakan Jembrana.
Rombongan DPRD Jembrana, Bali pada Kamis (25/2) berkunjung ke BPPT, mengadakan konsultasi sebuah rancangan perda, sebuah perubahan atas perda No. 27/2006 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian perbekel, dengan sistem berbasis Teknologi E-Voting.
BPPT dan Jembrana memang memiliki ikatan kerjasama yang kuat dan istimewa dihampir semua lini TIK, dan sejak tahun 2001 lalu melakukan pendampingan pembagunan TIK dan peningkatan SDM di Jembrana, dan telah menghasilkan 83 pegawai lulusan S1 Komputer dan terbentuknya Sekolah Tinggi Teknik Jembrana.Saat ini BPPT sedang mengevaluasi alat E-Voting tersebut, dan nanti hasil evaluasinya akan disampaikan kepada pemda Jembrana,jelas wakil ketua DPRD Jembrana.
Wakil Ketua DRPD Kabupaten Jembrana, Ir. I Ketut Widastra, MM menyatakan ingin mendapatkan masukan dari BPPT pada aspek teknologi, apalagi hingga kini belum ada peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur pemilihan secara elektronik atau e-Voting. BPPT pun ingin memastikan apakah penerapan e-Voting, khususnya pada tahap perhitungan akhir mampu meminimalisasi kesalahan.
Pokok konsultasi antara Jembarana dan BPPT menyangkut hal yang teramat prinsip yaitu; sistem pemilihan berbasis Teknologi E-Voting yang dituangkan dalam rancangan perda Kab. Jembrana , secara yuridis formal bisakah dipergunakan sebagai dasar hukum atas pelaksanaan pemilihan perbekel di sana. Hal pokok lainnya; akurasi penyimpanan data dan dasar hukum penggunaan sistem pemilihan kades berbasis teknologi informasi, keabsahannya mengacu ke asas pemilu adalah langsung, umum, bebas rahasia.
DPRD Jembarana pun memiliki tujuan strategis lainnya dalam melakukan konsultasi dengan BPPT yaitu mengatasi kelemahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan e-Voting yaitu akurasi data pemilih yang masih lemah. indentifikasi pemilih belum sepenuhnya terdata dengan benar di komputer, karena SDM dan dukungan administrasi pemilih yang belum menyeluruh.
BPPT diharapkan dapat mengantisipasi kelemahan dilapangan.Asisten Direktur Bidang Kerjasama Dalam Negeri, BPPT, Ir. Samargi, M.Eng berpendapat kemanan E-Voting perlu disempurnakan, karena sistem tersebut belum ada prosedur tetapnya.
Namun demikian Samargi mengakui pemilu dengan mekanisme e-Voting lebih efisien dalam anggaran dan Pemkab Jembrana mampu melakukan penghematan hingga 60 atau 70 persen. Mekanisme pemilihan secara elektronik pun menghadirkan proses yang lebih cepat, perhitungan suara hanya memerlukan beberapa menit saja. E-Voting di Jembrana dilakukan sepenuhnya oleh Pemkab dan BPPT sebagai inisiatornya.
(Kemkominfo | Martin Simamora)
Adapun bentuk kerja sama sinergi BUMN yang dilakukan yakni:
1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan Jamsostek (Persero) berupa penyediaan WAN Jamsostek untuk seluruh kantor cabang serta penyediaan data center dan disaster recovery center untuk sistem informasi terpadu (SIPT) online Jamsostek.
2. Telkom dan PT Angkasa Pura I berupa pengembangan cyber airport.
3. Telkom dan PT Angkasa Pura II berupa pengembangan cyber airport.
Implementasi e-Government memiliki sebuah komponen yang sangat signifikan yang vital bagi perlindungan data terhadap risiko kehilangan yang diakibatkan oleh faktor tehnik dan non tehnik. 14 BUMN berpadu dalam sebuah penandatangan MoU yang memandu pengadaan berbagai infrastruktur TIK.
Adapun bentuk kerja sama sinergi BUMN yang dilakukan yakni:
1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan Jamsostek (Persero) berupa penyediaan WAN Jamsostek untuk seluruh kantor cabang serta penyediaan data center dan disaster recovery center untuk sistem informasi terpadu (SIPT) online Jamsostek.
2. Telkom dan PT Angkasa Pura I berupa pengembangan cyber airport.
3. Telkom dan PT Angkasa Pura II berupa pengembangan cyber airport.
4. Telkom dan PT Perhutani berupa pengembangan sistem informasi manajemen.
5. Telkom dan PTPN IV berupa pengembangan sistem informasi terpadu online.
6. Telkom dan PTPN V berupa layanan jasa pengembangan sistem informasi manajemen.
7. Telkom dan PTPN XIII berupa pengembangan layanan internet dan sewa transporter 7 Mhz.
8. Telkom dan Indonesia Ferry ASDP berupa pengembangan sistem informasi, data center, dan komunikasi data.
9. Empat moda transportasi (PT Kereta Api Indonesia, PT ASDP, PT Pelni, dan Perum Damri) dengan Telkom berupa pengembangan sistem tiket terpadu antarmoda (TITAM) online, inisator dari kerja sama ini adalah KAI.
10. Telkom dan Perum Damri berupa pengembangan sistem informasi, data center dan komunikasi data.
11. Telkom dan PT KAI berupa pengelolaan e-ticketing, call center, connectivity dan aplikasi.
12. Telkom dan Perum Bulog berupa penyediaan layanan jaringan sistem informasi logistik (SIL).
13. Telkom dan PT Indofarma berupa layanan jaringan komunikasi data dan internet serta layanan e-Apotik.
Sinergi antarBUMN akan dikembangkan juga ke bentuk-bentuk kerja sama lainnya maupun dengan perusahaan BUMN lainnya yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 5 tahun 2008 tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN tersebut.
Kerjasama Sinergi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN diharapkan akan meningkatkan efesiensi pengelolaan bisnis dan operasional serta daya saing BUMN dalam menghadapi iklim persaingan yang semakin ketat sehingga akan meningkatkan konstribusi untuk negara. "Kerja sama sinergi antar BUMN tersebut dilakukan dengan berpegang dengan prinsip collaboration (kerja sama saling menguntungkan), competitivenes (memberikan nilai tambah berupa cost yang kompetitif), dan compliance (menjunjung tinggi aspek kepatuhan)," ungkap keterangan tersebut.
(Waspada.co.id |Martin Simamora)
Pemerintah Singapura pun menyambutnya positif. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Lim Hng Kiang menyatakan,"Sangat senang HP mengembangkan sepenuhnya berbagai aktivitas bernilai tinggi di Singapura termasuk riset-riset tingkat tinggi. Ekspansi HP pun akan mendukung berkembangnya peran Singapura sebagai sebuah sentra (hub) global di Kawasan Asia.
Singapura terunggul di Asean dalam pemberdayaan ICT baik di sektor pemerintah dan swasta sehingga dapat dipahami bila salah satu raksasa TI Hewlett-Packard memilih negara mungil ini sebagai tempat pembangunan fasilitas riset ketujuh di seluruh dunia, dan telah diresmikan pada Rabu (24/2).
Fasilitas Riset HP akan mengembangkan bagaimana data center dan aplikasi di desain ulang agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan komputasi awan (Cloud Computing) di masa mendatang. Laboratorium HP Singapura akan menjalin kerjasama erat dengan sejumlah laboratorium global lainnya seperti;Service Automation and Integration Lab (SAIL) yang berkedudukan di Palo Alto, California, Automated Infrastructure Lab (AIL) berbasis di Bristol, Inggris,untuk membangun platform enterprise baru software awan (cloud) yang disebut Cirrious.
HP menyatakan akan menginvestasikan S$50 juta atau setara dengan US$35.6 juta untuk pembangunan fasilitas lokal yang akan memakan waktu lebih dari 5 tahun, dan akan menjadi laboratorium sejenis yang ketujuh di dunia. Tan Yen Yen, vice president dan managing director HP Singapore berujar,"Singapura adalah basis utama banyak pelanggan Data Center HP, dan pengembangan fasilitas riset dapat mendukung keunggulan HP dalam Cloud Computing sebagai upaya penting bagi berbagai potensi yang terus bertumbuh di kawasan ini,jelasnya disitat ZDNet Asia. Singapura berperan sebagai regional headquarters HP.
Pemerintah Singapura pun menyambutnya positif. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Lim Hng Kiang menyatakan,"Sangat senang HP mengembangkan sepenuhnya berbagai aktivitas bernilai tinggi di Singapura termasuk riset-riset tingkat tinggi. Ekspansi HP pun akan mendukung berkembangnya peran Singapura sebaga sebuah sentra (hub) global di Kawasan Asia dimana semua MNC/perusahaan multi nasional dan berbagai perusahaan kelas menengah global dan berbagai perusahaan Asia menjadikan Singapura basis untuk; inovasi, managemen dan integrasi seluruh bisnisnya (Asia dan global), tukasnya.
Fasiltas riset HP akan menjadi bagian dari berbagai inisiatif yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah negara pulau Singapura yaitu terlibat dalam kolaborasi internasional yaitu: Cirrus dengan para mitranya;Intel, Yahoo dan intasi Pemerintah Singapura: Infocomm Development Authority (IDA) yang akan mengembangkan sebuah Open Source Testbed (uji ketahanan performa) yang terdiri dari; multiple data center di seluruh dunia, yang akan berfokus pada riset dan edukasi Cloud Computing.
(ZDNet Asia | Martin Simamora)
Kemkominfo menargetkan hingga Januari 2010 setidaknya 25 ribu desa berdering dan capaian akhir yang berhasil dibukukan, ada 25.176 desa yang berdering atau mencapai 100,70 persen.
Program Desa Berdering merupakan bagian dari Universal Service Obligation (USO) yang dijadikan pemerintah sebagai upaya memperkecil kesejenjangan informasi atau Digital Divide. Akhir tahun 2010 Kemkominfo menargetkan 31.824 desa telah terjamah program ini.
Dari jumlah itu, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, 100 desa di antaranya langsung desa pinter atau desa yang mempunyai layanan internet."Pengadaan 100 desa pinter ini terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan desa terang itu mencakup 32 provinsi," kata Tifatul dalam raker dengan Komisi I DPR RI, Rabu (24/2) disitat JPNN.
Kemkominfo pun kini memiliki mega proyek pembangunan jaringan back bone fibre optik yang dikenal sebagai Palapa Ring yang saat ini pengerjaannya dimulai di wilayah Indonesia Timur.
(JPNN | Martin Simamora)
Pemerintah Kota Makassar berupaya seoptimal mungkin untuk mengikuti ketetapan pemerintah pusat yang menargetkan implementasi KTP Elektronik (E-KTP) terimplementasi secara nasional. Makassar mengalokasikan anggarannya di APBD dan memiliki target kerja, menerbitkan 26.000 E-KTP.
Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin mengungkapkan target tersebut tak dapat dipenuhi dan baru dapat menerbitkan 5.200 E-KTP di daerah percontohan, Kecamatan Tamalanrea."Saat ini penduduk Makassar ber-KTP mencapai 950 ribu lebih. Untuk 2012 telah tuntas KTP Biometrik. Kecamatan Tamalanrea menjadi salah satu kecamatan percontohan penggunaan KTP elektronik dengan 5.200 pengguna KTP elektronik," papar Ilham usai menghadiri lokakarya & workshop Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Makassar (BP3M) dan Makassar Tourism Board (MTB) di Hotel Singgasana, Selasa (23/2),disitat Ujungpandang Ekspress.
Hal ini terjadi sebab implementasi E-KTP yang memiliki fitur biometrik dan chip membutuhkan anggaran yang cukup besar. "Untuk penerapan KTP Biometrik ini tetap dilaksanakan sesuai aturan pusat. Walau anggarannya sangat besar, tetapi Pemkot tetap berharap selain dana dari APBD, juga dana sharing dari APBN pusat.
Karena penggunaan KTP ini, pelayanan dasar dan setiap warga wajib memiliki sebagai identitas dirinya. Apalagi karena E-KTP ini memiliki single indentitiy number atau nomor induk kependudukan yang tidak akan ada samanya.
Konsekuensinya, E-KTP akan menjadi alat bantu pendataan wajib pilih pada pelaksanaan pemilu pada 2014 mendatang," tandasnya.
Sebuah E-KTP berbiaya Rp100.000 dan untuk menerbitkan E-KTP bagi 950.000 penduduk wajib KTP maka pemkot membutuhkan anggaran sebesar Rp9,6 miliar
(Upeks | Martin Simamora)
Gambaran yang dikemukakan oleh Foke bisa jadi gambaran umum yang dapat terjadi diseluruh lini pemerintahan negeri ini, namun Jakarta yang juga menyandang sebagai Ibu Kota RI sepantasnyalah mengenakan standar implementasi e-Government terbaik. pelaksanaan e-Procurement dan pemanfaatan website www.jakarta.go.id pun belum digunakan secara maksimal oleh SKPD sehingga berbagai program pembangunan tak terkomunikasi dengan baik melalui media website.
Implementasi e-Government secara keseluruhan jauh dari optimal, dan Fauzi Bowo menyatakan tidak puas dengan pelaksanaan yang berlangsung di lingkup Pemprov DKI. Gubernur bahkan menunjukan bagaimana website saja tak dimanfaatkan secara optimal.
Gambaran yang dikemukakan oleh Foke bisa jadi gambaran umum yang dapat terjadi diseluruh lini pemerintahan negeri ini, namun Jakarta yang juga menyandang sebagai Ibu Kota RI sepantasnyalah mengenakan standar implementasi e-Government terbaik. pelaksanaan e-Procurement dan pemanfaatan website www.jakarta.go.id pun belum digunakan secara maksimal oleh SKPD sehingga berbagai program pembangunan tak terkomunikasi dengan baik melalui media website.
"Cobalah buka website DKI itu. Bukan orang lain yang komplain, tapi saya, Gubernur DKI komplain karena e-procurement yang menjadi komitmen Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI belum jalan dengan benar," kata Fauzi disitat Gatra, di Balaikota, Jakarta, beberapa waktu lalu. Padahal tujuan implementasi lelang dengan sistem elektronik untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang bisa dilakukan antara oknum panitia dan peserta lelang, karena dengan sistem online seluruh masyarakat bisa memantau jalannya proses lelang.
Pemprov DKI Jakarta telah merintis pelaksanaan lelang bersistem e-Procurement sejak tahun 2007 lalu yang dimulai dengan e-announcement, selain itu pemprov juga menerapkan mobile government berupa sistem sistem informasi perencanaan (SIP) online, di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Di mata Fauzi semua sarana e-Government belum termanfaatkan secara maksimal.
Gubernur meminta agar 702 SKPD ebih intensif memasukkan informasi proyek ke website tersebut, agar dapat diakses oleh masyarakat umum. "Saya tegaskan itu belum berjalan dengan baik. Selama ini belum ada orang lain yang komplain, tapi gubernur yang menegur aparatnya," ujarnya.
Foke pun berujar,""Mobile government diadakan supaya saya bisa memonitor pelaksanaan proyek atau program di DKI seperti apa. Tapi karena belum ada masukan dari bawah, jadi saya tidak tahu mana proyek yang sudah jalan ataupun belum jalan," ujarnya.
Seluruh SKPD harus memfungsikan kembali m-Government, sekalipun belum ada kemajuan suatu proyek itu pun harus dilaprkan."Misalnya, proyek belum masuk dalam pengerjaan fisik dan baru pada tahap persiapan tender, ya diisi saja seperti itu. Pokoknya kelihatan perkembangannya. Kalau tidak ada penjelasan saya susah memonitornya," katanya.
(Gatra | Martin Simamora)
Jika Sumatra Barat tak menerapkan pemilu dengan sistem e-Voting dikarenakan tak ada landasan undang-undang maka Jembarana pun berpotensi tersandung secara hukum bila pada pilkada mendatang tetap melakukan e-Voting. Pemkab Jembrana pun melakukan permohonan uji materi UU 32/2004.
Undang-undang 32 tahun 2004 mengatur Pemerintah Daerah soal penandaan dalam pemilihan kepala daerah. Bupati Jembrana I Gede Winasa sebagai pemohon seperti disitat Seputar Indonesia menyatakan meminta agar penandaan melalui mekanisme elektronik (electronic voting/ e-voting) diakomodir. Pemerintah juga tidak mempersoalkan dengan sistem tersebut dalam pilkada. “Jadi, tidak ada perdebatan. Pemohon dan pemerintah sudah sepaham. Jadi, pada sidang selanjutnya majelis hakim tinggal menyimpulkan,” kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD dalam sidang uji materi UU Pemda terkait dengan pelaksanaan e-voting dalam pilkada di Gedung MK Senin (22/2).
Uji materi terutama pada Pasal 88 pada UU Pemda yang berbunyi,“Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Bupati meminta agar pasal tersebut dibatalkan sebab telah menghambat usaha pemohon dalam melaksanakan pilkada dengan mekanisme e-voting.
Bupati pun berharap agar Jembrana dapat menerapkan mekanisme e-Voting pada pada Pilkada pertengahan 2010.Sementara itu,staf ahli Menteri Dalam Negeri Zuhdan Arif mengatakan, pemerintah sepakat dengan permohonan Gede Winasa. Bahkan, dia mengatakan bahwa pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme e-voting. ”Yang jelas lebih hemat, akurat, dan dapat diterima,” katanya saat memberi keterangan pemerintah dalam sidang kemarin. Namun, Zuhdan mengatakan, langkah tersebut tidak dapat dilakukan secara nasional.
Zuhdan menyatakan, penerapan e-Voting sangat bergantung pada kesipan daerah. E-Voting merupakan mekanisme pemilihan berbasis elektronik dengan menggunakan monitor touch screen atau layar sentuh. Para pemilih cukup menyentuh layar pada gambar kandidat pilihannya.
Cara ini memang lebih hemat,efektif dan dapat menghindarkan sengketa , namun kesiapan SDM dan infrastruktur TIK mutlak terpenuhi. Ahli Teknologi Informasi dari Jembrana I Putu Agus Swastika mengatakan, dengan e-voting, seseorang tidak dapat memilih lebih dari satu kali. ”Jika ada yang berusaha memilih lebih dari satu kali,maka otomatis akan ditolak,”jelasnya.
Mekanisme e-Voting pun diperagakan kemarin dimana pemilih cukup menyentuh gambar yang dipilih satu kali, demikian juga dengan mekanisme tabulasi berlangsung secara otomatis.pada sidang mendatang MK akan memutuskan apakah sistem e-votingdapat dilaksanakan atau tidak.
Mengenai uji materi tersebut, pada sidang mendatang MK akan memutuskan apakah sistem e-votingdapat dilaksanakan atau tidak.
Menurut Prabha, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dinilai perlu untuk memanfaatkan teknologi Smart Grid yang akan menjamin penggunaan energi listrik yang efisien, ekonomis serta berkelanjut yang akan menguntungkan bagi konsumen dan produsen listrik, Smart Grid pun menjadi teknologi yang dikembangkan oleh PBB melalui ITU.
President and CEO Kundur Power Systems Solutions Inc, Prabha S. Kundur, mengatakan implementasi yang paling sederhana untuk konsep smart grid berupa infrastruktur metering yang memungkinkan konsumen mengontrol penggunaan listriknya. Sistem tersebut juga memungkinkan perusahaan produsen listrik untuk mengelola beban.
Menurut Prabha, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dinilai perlu untuk memanfaatkan teknologi Smart Grid yang akan menjamin penggunaan enegi listrik yang efisien, ekonomis serta berkelanjut yang akan menguntungkan bagi konsumen dan produsen listrik, Smart Grid pun menjadi teknologi yang dikembangkan oleh PBB melalui ITU.
Smart grid adalah jaringan listrik yang secara cerdas mengintegrasikan aksi dari seluruh pengguna yang tersambung di dalamnya mulai dari pembangkit, perangkat transmisi, dan konsumen untuk mengantarkan listrik dengan efisien, berkelanjutan, ekonomis dan aman. Smart grid diharapkan bisa meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sehingga mengurangi emisi karbon, ujar Prabha.
Smart Grid paling sederhana adalah Smart Metering yang akan memampukan konsumen mengetahui dan mengontrol konsumsi listrik dan bagi perusahaan pembangkit listrik dapat mengelalo beban listrik sehingga mereduksi resiko pemadaman."Konsumen akan tahu berapa listrik yang digunakan, harga listrik secara realtime sehingga dia tahu kapan harus menggunakan listrik agar biayanya lebih murah. Bagi perusahaan listrik, keterlibatan konsumen secara aktif seperti ini memudahkannya untuk mengelola beban sekaligus mengurangi biaya bahan bakar," jelas President dan CEO Kundur Power Systems Solutions Inc, di Petaling Jaya Malaysia.
Malaysia memang menjadi salah satu negara di Asean yang memiliki konsepsi jelas dan terencanan dalam menerapkan Teknologi hijau terutama di sektor energi dengan Smart Grid.
Smart Metering akan mengelola secara otomatis dan cerdas beban listrik, jelas Prabha yang juga Ketua Komite CIGRE Kanada, sehingga perusahaan penyedia listrik lebih mudah dalam hal pemeliharaan, sekaligus pencegahan terhadap terjadinya masalah pada pembangkit, jaringan transmisi, dan distrubisi. Perusahaan listrik juga bisa mengetahui secara cepat apabila terjadi gangguan dalam sistemnya. Sejumlah negara sukses menerapkannya.
(Bisnis.com | Martin Simamora)
Pada awal Februari 2010 lalu secara resmi Pemerintah Inggris mengeluarkan peringatan resmi mengenai ancaman yang mengintai negri ini berupa serangkain serangan cyber pada seluruh network, pemerintah pun menegaskan bahwa frekuensi dan tingkat bahaya serangan cyber tersebut tak dapat dipandang remeh.
Mengacu ke kesepakatan kerjasama keamanan yang telah dirampungkan oleh Google dan National Security Agency (NSA) yang menghasilkan detail kerjasama untuk meningkatkan kinerja dan mekanisme pertahanan "search engine" setelah sebuah serangan cyber hebat menyerang Google. Para pejabat kedua negara, Inggris dan Amerika Serikat menyatakan yang menjadi pertaruhan lebih dari sekedar upaya negara untuk melakukan sensor, yang lebih berbahaya
Inggris sendiri, untuk menghadapi ancaman cyber yang makin kritikal telah menerbitkan Green Paper yang mengungkapkan bahwa Inggris menjadi bagian Strategic Defence Review yang akan berfokus pada berbagai resiko yang dimunculkan oleh teknologi yang ada di tangan lawan.
Kini diyakini gerakan-gerakan terorisme dan pemberontakan diyakini memiliki kemampuan elektronik yang memadai yang mampu memacetkan atau mengambil alih kedadali/intersepsi berbagai sistem persenjataan dan bahkan jaringan komunikasi berkualifikasi rahasia selama misi militer dilaksanakan.
"Cyberspace khususnya kini menghadapi beragam tantangan yang ragam dan kompleks bagi keamanan Inggris dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris, kini berbagai operasi termasuk serangan cyber telah jadi komponen penting dalam lingkungan keamanan dan terus bertumbuh menjadi lebih serius dengan frekuensi meningkat, ungkap laporan Green Paper.
Ancaman terhebat datang dari negara-negara yang sangat mapan dan berkemampuan tinggi, tetapi masalahnya Cyber tak mengenal jarak, berbiaya rendah (dalam melancarkan serangan mematikan sekalipun), dan kerap tak diketahui identitas penyerangnya, sehingga Cyberspce menjadi kancah perang penting tak hanya bagi militer dan negara tetapi juga bagi para kriminal cyber, teroris dan berbagai kelompok kriminal terorganisasi lainnya.
Inggris pun kini bekerjasama dengan anggota NATO untuk memformulasi mekanisme pertahanan Cyber war.
(TopNews.in | Martin Simamora)
DPT Tools mendeteksi adanya nama pemilih ganda, alamat ganda, tanggal lahir ganda dan dapat mengetahui pemilih yang telah pindah alamat atau meninggal dunia. Jika saja Administrasi kependudukan yang dilengkapi NIK rampung maka hal semacam ini dapat dihindari.
Menerima data pemilih ganda sebagai fakta tak terlelakan sebab SIAK Online tak kunjung berkinerja optimal, maka KPU kembali akan menggunakan DPT Tool untuk memastikan DPT bersih sehingga hasil pilkada kredibel dan diterima oleh semua partai.
Koordinator Divisi Logistik KPU Sumbar, Desi Asmaret di Padang,beberapa waktu lalu menegaskan hal ini. DPT Tools adalah software yang akan mencegah terjadinya pemilih ganda yang akan melacak adanya nama atau data ganda dalam DPT yang dimasukan ke dalam komputer data KPU provinsi dan kabupaten/kota.
DPT Tools mendeteksi adanya nama pemilih ganda, alamat ganda, tanggal lahir ganda dan dapat mengetahui pemilih yang telah pindah alamat atau meninggal dunia. Jika saja Administrasi kependudukan yang dilengkapi NIK rampung maka hal semacam ini dapat dihindarkan.
Perangkat lunak ini pun akan menjamin tak akan ada pemilih yang terdaftar di lebih dari satu TPS. Sumbar akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang memanfaatkan software ini untuk untuk Pilkada atau Pemilu.
Semua Komputer pengolahan data di kantor KPU Sumbar dan kantor KPU kabupaten/kota telah terinstal dengan program DPT Tools, dan peristiwa pemilih ganda pada Pilkada Sumbar 2010 diharapkan tidak terjadi lagi.
DPT yang dibersihkan oleh DPT Tools akan digunakan pada Pilkada Sumbar 2010 yang direncanakan Agustus 2010 dan dilaksanakan serentak dengan 13 Pilkada kabupaten/kota meliputi, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar periode 2010-2015, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Tanah Datar dan Sijunjung.Kemudian pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota Bukittinggi serta Kota Solok.
(ANTARA | Martin Simamora)
Daftar pemilih yang mengandung data ganda nampaknya akan tetap menghantui persiapan pemilu, problem teramat klasik namun kerap menguras energi dan menjadi sumber konflik. Kekhawatiran ini telah disuarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Soal satu ini nampaknya tak akan tuntas selesai bila Indonesia tak memiliki administrasi kependudukan yang handal.
"Sudah ada laporan dari panwas di beberapa daerah tentang proses pemutakhiran data pemilih ini, ada temuan tentang data ganda. Ini yang seharusnya lebih diperhatikan daripada berdebat soal pengangkatan panwas," kata anggota Bawaslu Wirdyaningsih, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Wirdya, KPU di sejumlah daerah tampak lebih mempedulikan persoalan pembentukan panwas, daripada tahapan pilkada.
Padahal pelaksanaan tahapan pemilu kepala daerah (Pilkada) 2014 seperti pemutakhiran data pemilih harus jadi prioritas tertinggi sebab sensitif terhadap kesuksesan pilkada.
Sementara itu Sumbar yang akan melaksanakan 14 pilkada secara serentak urung menggunakan sistem pemilihan e-Voting, sekalipun bila Sumbar menerapkannya akan jauh lebih murah dan mudah namun karena belum memiliki landasan hukum maka akan menerapkan cara konvesional.
(Suara Karya | Martin Simamora)
Pihak MasterCard telah mengkonfirmasi, sedang berkoordinasi dengan semua penyelenggara kartu pembayaran untuk melakukan peninjauan kemanan menyeluruh pada Chip dan PIN, dan prosesnya masih berlangsung.
Lembaga yang bertanggungjawab terhadap seluruh proses pembayaran berbasiskan Chip dikabarkan akan melakukan investigasi terkait sejumlah celah keamanan yang diungkapkan sejumlah lembaga semisal Cambridge University. Sikap yang ditunjukan EMVCo dapat dipahami dan layak mendapat apresiasi mengingat transaksi finansial selalu menjadi target para kriminal keuangan cyber.
EMVCo sebagai lembaga spesifikasi berujar akan menganalisa sebuah paper yang dikeluarkan oleh para ilmuwan Cambridge University yang telah mendemonstrasikan sebuah serangan dengan menggunakan sebuah kartu pembayaran (kartu kredit/debit) yang valid, yang bahkan tak memerlukan PIN untuk melakukan transaksi dengan mulus.
EMVCo yang dimiliki oleh American Express, JCB, MasterCard and Visa bilang bahwa lembaga keuangan atau bank penerbit kartu kredit dan debit yang digunakan dalam demonstrasi pun akan turut serta meneliti makalah ilmiah celah kemanan Chip & PIN yang dilakukan oleh Cambridge University.
"EMVCo akan melakukan analisa dan akan menyimpulkannya," jelas lembaga ini pada Rabu (17/2) lalu. Demikian juga dengan seluruh sistem pembayaran akan melakukan hal yang sama.
Beberapa waktu lalu para peneliti dari Cambridge University mengungkapkan hal paling sensitif berkait keamanan transaksi kartu kredit dan debit yaitu; adanya celah keamanan yang sangat fundamental pada EMV, sebuah protokol yang bekerja di dalam Chip dan PIN kartu-kartu kredit/debit.
Celah kemanan ini memungkinkan tim Cambridge University dapat menciptakan sebuah alat yang dapat memodifikasi dan mengintersepsi seluruh komunikasi antara sebuah kartu dengan sebuah POS terminal, dan memperdaya terminal tersebut sehingga menerima verifikasi PIN sebagai valid, yang jelas-jelas palsu.
Pihak MasterCard telah mengkonfirmasi, sedang berkoordinasi dengan semua penyelenggara kartu pembayaran untuk melakukan peninjaun kemanan menyeluruh pada Chip dan PIN, dan prosesnya masih berlangsung.
"Standard EMV selalu dalam peninjauan berkala oleh MasterCard dan oleh banyak pemain utama dalam industri ini untuk memastikan sistem keamanannya selalu berkembang seiring dengan bertumbuhnya kebutuhan produk," terang pihak MasterCard. Termasuk didalamnya peninjau rutin dan berkala agar sistem keamanan terkinilah yang diterapkan demikaina juga mekanisme prakteknya.
Sementara itu Professor Ross Anderson, Cambridge University yang memimpin riset Chip dan PIN berujar tak akan ada cara yang mudah untuk memperbaiki protokol yang bekerja dibalik Chip dan PIN ini.
"Ada terlalu banyak ketidaksepakatan dengan aspek keefektifitasan untuk memperbaiki celah keamanannya, jika anda memperhatikan ulasan blog kami yang mempublikasikan kelemahan Chip dan PIN, sejumlah pihak yang mengklaim dirinya sebagai pakar pun tak menyetujuinya,"ujarnya.
Seorang peneliti Cambridge University dalam makalah tersebut (Chip and Pin is Broken) menyatakan bahwa konsumen akan menanggung risiko transaksi atas kartu kredit/debit jika transaksi-transaksi yang terekam menunjukan adanya PIN lain yang masuk ke terminal.
UK Payments Administration yang berkapasitas sebagai Advisor bagi para penyelenggara kartu pembayaran berpendapat bahwa serangan cyber semacam ini dapat dideteksi, dan menegaskan sehingga sangat mungkin bagi bank atau penerbit kartu kredit/debit untuk menentukan mana transaksi yang menjadi tanggung jawab konsumen dan mana yang bukan tanggung jawab konsumen.
"Jejak forensik atau "forensic signature" yang diciptakan oleh serangan cyber terhadap transaksi finansial kartu kredit/debit dapat dilihat dengan meneliti 3 elemen data yang muncul, baik pada saat sebuah permintaan otorisasi berlangsung dan dalam tahapan penyelesaian pembukuan yang diterima oleh penerbit kartu, ungkap UK Payments Administration.
Dalam sebuah serangan yang diskenariokan oleh tim Cambridge University, atau yang dikenal sebagai "Wedge Attack" , yang terjadi adalah: terminal diduplikasi oleh sebuah alat yang disisipkan di tengah-tengah proses verifikasi pembayaran. Sebagai akibatnya, terminal menjadi 'percaya" bahwa PIN telah diverifikasi oleh kartu. Tetapi terminal tidak akan merekam bahwa sebuah PIN yang valid telah dimasukan, sebab dalam proses manipulatif ini, PIN sama sekali tak diperlukan, dan transaksi dianggap sebagai sebuah verifikasi offline atau signature. Dalam kasus semacam ini maka tanggungjawab resiko tidak dibebankan kepada konsumen.
Menanggapi pendapat UK Payments Administration, Anderson berkomentar bahwa dalam prakteknya, bank masih akan tetap mempertanyakan apakah konsumennya yang harus menanggung resiko. Anderson mengacu hal ini dengan perselisihan hukum antara Halifax dengan nasabahnya, Alin Job yang menuduh Halifax telah menghilangkan catatan-catatan data yang telah diotentifikasi berkait dengan transaksi-transaki bermasalah.
Anderson menyatakan jika mengacu ke skenario yang digunakan oleh UK Payments maka fraud hanya akan terdeteksi setelah adanya fakta dan bukan saat fraud berproses. Anderson pun mengungkapkan bahwa semua sitem nampaknya tak melakukan deteksi secara otomatis, deteksi baru dapat terjadi sangat bergantung pada permintaan konsumen untuk melakukan pemeriksaan forensik jika konsumen mencurigai sejumlah transaksi yang fraud telah terjadi.
Anderson mengungkapkan, kala salah satu tim Cambridge University menggunakan kartunya yang diterbitkan oleh Halifax Bank untuk melakukan transaksi tanpa PIN tak ada peringatan atau "warning" yang dimunculkan oleh bank saat transaksi bermodus jahat dilakukan.
"Inti soal adalah, fraud tak pernah terdeteksi, Halifax telah menjadi korban dan hingga kini bank tersebut tak jua menemukan fakta atas semua transaksi manipulatif.
(ZDNet | Martin Simamora)
Pembatasan Twitter akan diberlakukan pada jadwal pemilu yang tak mengijinkan penggunaan berbagai alat atau media kamapanye seperti; poster, meteri cetak, video atau media sejenis yang dapat digunakan untuk kampanye, yang diberlakukan sebagai masa tenang 180 hari.
Korea Selatan pada bulan Juni 2010 mendatang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilu, dan untuk memastikan pemilu berlangsung dengan adil dan memenuhi semua agenda atau jadwal pemilu maka KPU Kore Selatan membatasi penggunaan layanan mikro blog Twitter.
Pada Jumat (19/2) lalu National Election Comission mengumumkan pembatasan penggunaan mikro blog Twitter selama masa pemilu , yang selama ini menjadi isu yang dapat mempengaruhi sejumlah peraturan pemilu yang sangat ketat.
Pembatasn Twitter akan diberlakukan pada jadwal pemilu yang tak mengijinkan penggunaan berbagai alat atau media kamapanye seperti; poster, meteri cetak, video atau media sejenis yang dapat digunakan untuk kampanye, yang diberlakukan sebagai masa tenang 180 hari.
Selama masa tenang, Twitter hanya boleh digunakan untuk pertukaran data kandidat atau untuk memperlihatkan profil kandidat semata, jelas KPU Korea Selatan. Jika terindikasi penggunaan Twitter digunakan untuk melancarkan pesan kampanye selama masa tenang maka akan dianggap sebagai iklan kampanye.
Awalnya pembatasan-pembatasan materi kampanye diperkenalkan untuk membatasi kandidat-kandidat yang memiliki keunggulan dana tetapi sejumlah praktisi hukum menilai langkah ini tak tepat, ketinggalan zaman terutama di abad jejaring sosial.
KPU Korea Selatan sendiri telah mendapatkan kecaman di sejumlah pemilu terdahulu karena mencoba membatasi produksi video klip materi kampanye dan didistribusikan di berbagai website. KPU sendiri tak akan merubah ketetapan ini kecuali UU Pemilu direvisi.
(CIOL.com | Martin Simamora)
Serangkaian agenda strategis mengisi perhelatan penting ini termasuk sejumlah tema :
1.E-signature and Public Key Infrastructure
2.Legal and Institutional Aspects and Solutions of Public Key Infrastructure
3.Cyber Security, Protection of Data Infrastructure and Securing of E-exchanges
Arab Organisation of Information and Communication Technologies (AOICT) belum lama ini di Tunisia menggelar Arab Forum dengan tema :"Security of E-exchanges and Public Key Infrastructure" yang berupaya menjawab kebutuhan negara-negara Arab di sektor pertukaran data elektronik dan Public Key Infrastructure. Pertemua ini mempertemukan para pakar sertifikasi, e-security, e-trade dan e-exchanges
AOICT dibentuk oleh Liga Arab (Arab League) dan mendapat dukungan penuh oleh Islamic Development Bank, dan sebagai rekomendasi, Arab Forum aeperti disitat dari GlobalArabNetwork (31/1/2010) mengeluarkan sebuah komunike untuk memberikan garansi saling mengakui antarstruktur sertifikasi elektronik negara-negara Arab dan juga dengan belahan dunia lainnya.
Seluruh peserta Arab Forum diajak bergabung untuk menggunakan sistem-sistem komputer, mengkoordinasi berbagai kebijaksanaan keamanan dan terlibat dalam upaya menormalisasi area berkomputer yang aman dan pertukaran dara elektronik di level internasional. Arab Forum pun merekomendasikan pemuktahiran keamanan an berkomputer untuk mendukung promosi e-trade dan m-trade dan melakukan koordinasi upaya dan penerapan perundang-undangan "Cyber Crime" di seluruh negara Arab.
Pertemuan Tunisia pun mengupayakan harmonisasi dan penyesuaian berbagai perundang-undangan yang mengatur e-Signature dan sertifikasi mengacu ke standard yang dianut European Union untuk mempermulus terciptanya integrasi regional, koordinasi di tingkat lokal, regional dan di berbagai level internasional
Sekretaris Negara Tunisia yang membidangi TI,Internet dan Freeware,Lamia Chaffai Sghaie memberikan ulasan bagaimana Tunisia berupaya melakukan modernisasi seluruh infrastruktur telekomunikasi, dan memastikan Tunisia tak tertinggal dengan berbagai dinamika kemajuan teknologi global.
Lamia pun mengungkapkan sejumlah inisiatif yang dijalankan oleh negaranya untuk membangun berbagai e-Services berbasiskan e-certification dan komputer yang aman di sektor pajak, transaksi keuangan dan e-Government Secara keseluruhan.
Serangakaian agenda strategis mengisi perhelatan penting ini termasuk sejumlah tema :
1.E-signature and Public Key Infrastructure
2.Legal and Institutional Aspects and Solutions of Public Key Infrastructure
3.Cyber Security, Protection of Data Infrastructure and Securing of E-exchanges
Menteri Teknologi Komunikasi Tunisia, Mohamed Naceur Ammar menegaskan bahwa Tunisia akan menciptkan berbagai peluang terbaik yang akan ditawarkan ke sektor ICT untuk mengkonsolidasi berbagai kemampuan; ekonomi, sosial dan budaya.
(Global Arab Network |www.tunisie.gov.tn | Martin Simamora)
Hasil simulasi oleh BPC akan dibawa ke Kongres AS, menjadi bahan dasar diskusi untuk mencari tahu apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan regulasi apa saja yang dapat dibuat oleh pemerintah sebelum ancaman cyber mematikan secara nyata melanda Amerika serikat!
Sebuah simulasi untuk menguji kemampuan Pertahanan Cyber AS, yang bernama simulasi "Cyber Shockwave" menunjukan betapa Amerika Serikat tak siap untuk menghadapi krisis cyber (Cybercrisis).
Awal minggu ini, Cyber Shockwave, sebuah simulasi cyberattack yang melanda AS sekali lagi melanda dan menunjukan ketidaksiapan AS untuk melindungi seluruh infrastruktur TIK. Disimulasikan serangan malware berskala besar melanda AS via Smartphone meluas ke semua pemilik komputer personal, berlanjut ke serangan :distributed denial-of-service attack (DDoS attack) menghantam jaringan-jaringan telekomunikasi, melumpuhkan jaringan distribusi listrik dan meledakan jalur pipa distribusi gas. Simulasi ini menegaskan bahwa AS membutuhkan Cyberdefenses!
Para perancang simulasi Cyber Shockwave memilih Smartphone sebagai media peluncur serangan mengingat populasinya yang meningkat tajam dan menjadikannya sebagai sebuah potensi ancaman cyber.
Cyber Shockwave melancarkan serangan cyber dahsyat dan mematikan pada Kamis (11/2) lalu yang mengakibatkan matinya seluruh jaringan; telekomunikasi, listrik dan pipa gas, tentunya hanya dalam skenario yang disimulasikan. Dimulai dengan virus yang menginfeksi banyak Smartphone, virus terus bergerak ke seluruh pengguna komputer pribadi saat pemakai Smartphone melakukan sinkronisasi (data) dengan komputernya. Selanjutnya komputer rumah menjadi media bagi virus untuk melancarkan serangan DDOS dengan mengirimkan file vide berukuran besar yang membanjiri jaringan.
Sementara itu perusahaan listrik AS mengalami kelumpuhan total sebagai akibat hantaman gelombang panas, dan sejumlah ledakan pada pipa-pipa gas memaksa penututupan pipa gas utama. Hampir sebagian besar wilayah AS mengalami kegelapan total.
Pada simulasi para peserta pun berdebat apakah Presiden perlu mengeluarkan perintah untuk melakukan penutupan jaringan kabel dan nir kabel untuk menghentikan virus, dan berdebat apakah presiden memiliki hak konstitusional untuk melakukannya. Para peserta simulasi pun mempertimbangkan untuk menghubungi National Guard dan militer untuk melakukan penjagaan langsung terhadap semua obyek/infrastruktur vital dan mengawasi kerumunan masa di jalan. Mereka yang terlibat dalam debat yang disimulasikan antara lain; mantan Secretary of Homeland Security Michael Chertoff, eks Director of National Intelligence John Negroponte dan bekas director of Central Intelligence John McLaughlin, dan memberikan kesimpulan : AS sangat tidak siap untuk menghadapi krisis cyber.
Merespon simulasi Cyber Shockwave,Blaise Misztal, senior policy analyst di Bipartisan Policy Center (BPC) menyatakan:"Kita harus fokus pada 3 aspek penting Cybersecurity :(1)Infeksi pada semua instrumen komputasi, (2) konvergensi berbagai fungsi komputasi pada berbagai alat menjadi satu alat/media seperti Smartphone memberikan peluang bagi spyware dan malware untuk berdampak lebih luas dalam kehidupan kita, (3) meningkatnya alat-alat networking dan akses ke internet memberikan efek infeksi yang multiplikasi pada setiap Smartphone apapun juga," ungkapnya.
Penggunaan Smartphone sebagai sebuah vektor serangan merefleksikan fakta yang sesungguhnya."Ada banyak orang kini beraktivitas dengan Smartphone secara instensif, kini fakta semcam ini menjadi penuntun bagi orang untuk berpikir soal celah keamanan pada Infrastruktur bersifat kritikal," Jelas Crispaden, Symantec yang turut serta menjadi sponsor Cyber Shockwave dan jubir.
"Skenario ini menggambarkan bagaimana AS dibuat bertekuk lutut oleh serangan cyber,"ungkap Rob Enderle yang menjabat sebagai Kepala Analis Enderle Group.
"Pada kejadian sesungguhnya dampaknya lebih buruk lagi dibandingkan simulasi ini, karena trafik network saat ini tak termonitor dengan baik. Apapun yang menggunakan network umum, mulai dari lampu lalu-lintas cerdas hingga ke sistem-sistem pembangkit listrik terbaru, dapat mengalami gagal fungsi atau bahkan lumpuh total, jelas Rob seperti disitat dari TechNewsWorld (17/2).
Randy Abrams, Director of Technical Education di ESET pun menegaskan:"Anda tak harus membanjiri jaringan dengan file-file video berukuran besar, anda dapat melakukannya hanya dengan mengirimkan beribu-ribu paket kecil, jelasnya.
Pada akhir simulasi Shockwave, lalu lintas penerbangan, pasar saham, dan hampir semua transaksi komersial dan finansial berada dalam kondisi tak berfungsi, semuanya lumpuh total, jelas Misztal BPC.
Kehadiran koneksi-koneksi internet yang lebih cepat atau broadband memang terlihat manis, tetapi juga berpotensi menciptakan masalah luar biasa jika sebuah serangan cyber melanda. Dengan demikian bukankah seharusnya Pemerintah AS memastikan bahwa seluruh infrastruktur Cybersecurity mampu menghadapinya sebelum meningkatkan kecepatan akses internet?
Pendekatan linear perlu diperhatikan, dengan terlebih dulu memastikan adanya keamanan yang kokoh, jika hal ini tak terjadi atau terpenuhi maka Symantec melalui wakilnya Paden berujar:"Anda tak punya pilihan lain selain menjalankannya secara beriringan, memang ada kebutuhan broadband untuk kepentingan ekonomi dan pendidikan agar AS tetap kompetitif di era; global,konektivitas dan internet.
Endarle mengingatkan ada dua hal pokok yang harus bekerja sama baiknya."Ada kebutuhan keseimbangan yang lebih besar lagi antara penggunaan teknologi baru dan kemampuan mitigasi berbagai risiko yang datang bersama dengan kehadiran berbagai teknologi baru.
Hasil simulasi oleh BPC akan dibawa ke Kongres AS, menjadi bahan dasar diskusi untuk mencari tahu apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan regulasi apa saja yang dapat dibuat oleh pemerintah sebelum ancaman cyber mematikan secara nyata melanda Amerika serikat!
(technewsworld.com | Martin Simamora)
Membandingkan dengan serangan hacker berskala besar dan terkoordinasi yang menelan korban sekitar 20 perusahaan selain Google, maka serangan hacker berskala global, terkoordinasi dan masih berlangsung,berdampak jauh lebih besar, sejauh ini terdeteksi 75.000 komputer telah terinflitrasi dan melanda 196 negara dan konsentrasi serangan terjadi di; Mesir, Meksiko, Saudi Arabia, Turki dan Amerika Serikat. Hingga kini Cyberattack botnet ini masih berlangsung!
Terdeteksi dalam waktu 18 bulan belakangan ini serangkaian Cyberattack terkoordinasi berskala global dilancarkan oleh para hacker yang berbasis di Eropa dan China, telah sukses menembus hampir 2.500 sistem komputer baik milik perusahaan swasta dan berbagai instansi pemerintah di seluruh dunia.
(Klik Untuk memperbesar grafis)
Serangan cyber terkoordinasi berskala global berhasil mencuri data personal dalam jumlah sangat besar, data perusahaan yang bersifat rahasia. Daya rusak yang ditimbulkan oleh serangan terkini pun masih dihitung, dan perusahaan-perusahaan yang terkena serangan global masih ditelusuri, ujar Netwitness, sebuah perusahaan keamanan komputer yang berhasil mengungkapkan serangan global yang nampaknya lebih dahsyat dibandingkan serangan yang melanda Google.
Mengacu kepada data yang dikumpulkan oleh Netwitness dalam pengungkapan serangan cyber global, mengindikasikan para hacker berhasil memiliki akses terhadap data yang sangat luas dan besar dari 2.411 perusahaan, mulai dari data transaksi kartu kredit hingga Haki.
Serangan Cyber global yang sangat rapi ini dipastikan masih berlangsung hingga kini dan belum diketahui serangan ini akan berakhir, dan rangkaian operasi hacking berkategori besar telah membunyikan sirine bahaya di semua perusahaan dan instansi pemerintah yang dilanda serangan global. Netwitness pun menegaskan juga tak jelas data-data apa saja yang telah tercuri dan bagaimana kelak para hacker menggunakan data-data yang termat bernilai dan dalam volume yang sangat besar. Dua perusahaan farmasi raksaa yang terlanda; Merck & Co dan Cardinal Health Inc., menyatakan bahwa mereka telah mengisolasi serangan dan menanggulangi masalah yang ditimbulkan.Bermula di penghujung tahun 2008, para hacker mengoperasikan sebuah Pusat Komando yang berbasis di Jerman berhasil menembus berbagai network korporasi dengan mengumpan para pegawainya untuk mengklik website-website, lampiran e-mail, dan iklan-iklan yang menawarkan pembersihan virus komputer yang telah disusupi dengan berbagai program jahat, jelas temuan Netwitness.
Terungkap lebih dari 100 insiden, para hacker berhasil mendapatkan akses ke seluruh server komputer yang menyimpan data bisnis dalam jumlah besar, seperti; dokumen-dokumen perusahaan, database dan surel (surat elektronik). Mereka juga berhasil menembus 10 instansi pemerintah AS. Dalam sebuah kasus, para hacker berhasil mendapatkan data militer berupa; Usernama dan password email prajurit AS. Terhadap temuan NetWitness, seorang jubir Pentagon enggan mengomentarinya. Namun upaya DISA untuk membangun sebuah DMZ infrastruktur TI DEphan AS dapat dipahami sebuah kebutuhan mendesak.
Hacker saat menyerang sebuah perusahaan dapat memiliki akses ke sebuah server yang berfungsi untuk pemrosesan berbagai pembayaran online dengan Kartu Kredit. Pada perusahaan-perusahaan lainnya para hacker berhasil mencuri password-password untuk mengakses komputer-komputer yang digunakan untuk menyimpan dan pertkaran data; berbagai dokumen perusahaan,presentasi, berbagai kontrak, bahkan data berbagai produk software yang akan beredar, ungkap Netwitnes (17/2)Data curian, dari perusahaan AS lainnya menunjukan bahwa salah satu pelakunya adalah seorang pegawai yang memiliki sejarah keterlibatan berbagai aktivitas kriminal, dalam hal ini sejumlah pihak berwenang telah dimintai keterlibatannya untuk menginvestigasi. sejumlah kejahatan terorganisasi telah menggunakan informasi tersebut untuk untuk melakukan aksi kriminal pemerasan korban.
Netwitnessed pun mengungkapkan bahwa Spyware digunakan dalam serangan masal, global dan berskala besar untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh (remote), tukas Amit Yoran, Chief Executive NetWitness, seperti disitat dari The Wall Street Journal (17/2/2010). Seorang ahli tehnik Netwitness, Alex Cox berujar bahwa ia berhasil mengungkapkan pola serang global ini pada tanggal 26 Januari 2010 saat melakukan instalasi teknologi pada sebuah korporasi besar untuk memburu para pelaku Cyberattacks.
Penemuan ini telah menuntun ke jumlah cyberattack yang meningkat di tahun-tahun belakangan ini yang membuat banyak komputer terekrut sebagai pasukan cyber atau lebih dikenal sebagai "botnets-intrusions" yang tak dapat diblok oleh software antivirus pada umunya. Para pakar memperkirakan ada jutaan komputer yang teradopsi sebagai pasukan cyber pelaksanaan serangan cyber.
Sementara itu, Adam Meyers Senior Engineer SRA International Inc, sebuah perusahaan kontraktor pemerintah setelah membaca data yang dilansir oleh Netwitness berujar fakta ini menunjukan kelemahan yang menerpa Cyber Security."Jika anda ada di dalam daftar Fortune 500 company atau instansi pemerintah atau pengguna akses internet rumah dengan DSL, maka dapat dipastikan dengan telak bahwa anda adalah korban." tukasnya.
Membandingkan dengan serangan hacker berskala besar dan terkoordinasi yang menelan korban sekitar 20 perusahaan selain Google, maka serangan hacker berskala global, terkoordinasi dan masih berlangsung jauh lebih besar, sejauh ini terdeteksi 75.000 komputer telah terinflitrasi dan melanda 196 negara dan konsentrasi serangana terjadi di; Mesir, Meksiko, Saudi Arabia, Turki dan Amerika Serikat.
Netwitness yang berbasis di Herndon, Negara Bagian Virginia AS telah menyampaikan informasi ini kepada semua perusahaan yang terdeteksi mengalami serangan, namun menolak untuk mengungkapkan nama-nama perusahaan yang terinfkesi, ungkap pejabat Netwitness Yordan, bekas perwira USAF yang juga menjabat sebaga Cyber Security Chief pada Departement of Homeland Security, AS.
Selain Merck dan Cardinal Health, juga terungkap sejumlah perusahaan besar lainnya; Paramount Pictures, dan Juniper Networks Inc. Pihak Merck menyatakan bahwa sebuah komputer telah terinfeksi dan serangan telah berhasil diisolasi dan tak ada data sesnsitif yang berhasil disentuh oleh hacker. Cardinal pun menyatakan telah menyinglirkan komputer yang terinfeksi dari jaringan. Paramount menolak berkomentar.
Juniper melalui Security Chief, Barry Greene menolak menyatakan hal spesifik berkait insiden ini namun berujara bahwa perusahaan secara agresif bekerja menangkal berbagai infeksi.
Netwitness yang selama ini bekerja luas dengan Pemerintah AS dan klien-klien sektor swasta, menyatakan telah menyampaikan data serangan cyber global ini ke
Federal Bureau of Investigation. FBI sendiri sejauh ini telah menerima sejumlah laporan sejumlah pihak yang menyatakan adanya potensi risiko newtwork perusahaannya ditembus oleh hacker, dan FBI meresponny dengan cepat, dan berkoordinasi dengan badan penegak hukum lainnya.
Semua komputer terinfeksi Spyware bernama ZeuS yang dapat dimiliki dengan bebas di internet dalam versi dasar. Bekerja dengan browser Firefox ungkap SecureWorks. Versi yang beredar di internet memiliki fitur senilai USD2,000 yang bekerja dengan browser FireFox, tambah SecureWorks.
Berdasarkan sejumlah bukti yang dimiliki, para penyerang Cyber adalah sebuah kelompok kriminal yang berasal dari Eropa Timur, diduga menggunaka komputer-komputer yang ada di China karena kemudahan melakukan serangan cyber tanpa perlu khawatir akan tertangkap, ujar Yoran.
Ditemukan sejumlah sidik jari elektronik yang menunjukan para pelaku adalah kelompok yang sama yang berupaya menduplikasi berbagai data pemerintah dan yang lainnya mencoba melakukan pengunduhan spyware melalui email yang dikirimkan ke National Security Agency (NSA) dan militer AS, jelas Yoran. DHS pun menyakan hal yang sama bahwa ZeuS adalah salah satu dari Top5 malware yang melanda.
(The Wall Street Journal.com |Martin Simamora)
Gurley mengungkapkan, kampanye website berfokus pada 3 jenis turisme, dan ini berdasarkan studi 6 bulan :Petualangan Budaya, Wisatawan Baru dan wisatawan muda yang independen. Kategori yang terakhir dikenal sebagai wisatawan yang mengunjungi dua atau lebih negara dengan single trip, yang menjadi target utama Asean dalam promosinya : sebagai "single tourist destination"
Asean kini punya www.southeastasia.org sebagai website resmi ASEAN TOURISM ASSOCIATION yang telah diluncurkan dalam sebuah soft launching Selasa 26 Januari 2010 lalu di Bandar Seri Begawan saat Asean Tourism Forum (ATF) 2010.
Website terbangun sebagai hasil kolaborasi antara Aseanta (Asean Tourism Association) dan US Agency for International Development (USAid), sebagai sbuah upaya memperkokoh proyek Asean Competitiveness Enhancement (Ace).
Tujuan utama pembangunan website untuk mendukung para operator wisata dan perjalanan yang kebanyakan UMK dan tak memiliki website sendiri dapat menggunakan template yang tersedia di website mempromosikan programnya dan secara otomatis akan terhubung ke SoutheastAsia.org tanpa biaya sama sekali.
Ace Project Director Gurley berujar bahwa untuk memiliki tautan ke SoutheastAsia.org, semua biro wisata dan perjalan yang telah memiliki website hanay perlu melakukan registrasi dengan Wego, sebuah perusahaan Singapura yang menyediakan fasilitas "meta-search", untuk didaftarkan sebagai salah satu sumber wisata dan membayar biaya referal sebesar USD1.
Agen perjalanan dan wisata yang tak memiliki website harus mendaftarkan dirinya dengan Sota (Standard Online Tourism Architecture), agar dapat mengunduh sebuah template gratisan dan secara otomatis akan teregistrasi dengan SoutheastAsia.org, jelas Gurley.
Sebagai bagian mekansisme filter, maka biro perjalanan/wisata yang tertarik wajib terlebih dahulu di endors oleh departemen pariwisata setempat untuk dimasukan ke dalam website.
Gurley mengungkapkan, kampanye website berfokus pada 3 jenis turisme, dan ini berdasarkan studi 6 bulan :Petualangan Budaya, Wisatawan Baru dan wisatawan muda yang independen. Kategori yang terakhir dikenal sebagai wisatawan yang mengunjungi dua atau lebih negara dengan single trip, yang menjadi target utama Asean dalam promosinya : sebagai "single tourist destination"
Pasar utama turisme Asean adalah; Amerika Utara,Eropa, India, dan Australia, tak hanya dengan mengedepankan pintu masuk melalui penerbangan tetapi juga melalui kapal pesiar.
Tantangan utama website ini adalah bagaimana meningkatkan populasi kunjungan hingga 20% terpenuhi pada Official Launch dalam International Tourism Bourse (ITB) di Berlin pada Maret 2010 mendatang. USAid mengalokasikan USD500,000 untuk melaksanakan marketing online, dan berharap website akan menghidupi dirinya sendiri melalui pendapatan iklan dan referal berbagai biro wisata/perjalanan.
(Brunei Times |Martin Simamora)
