Saat ini INSW dikelola oleh Ditjen Bea Cukai, namun kelak sebuah badan independen akan mengelola sepenuhnya, dan selama masa transisi, Bea Cukai akan ditopang sepenuhnya oleh sebuah tim internal.
Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata selanjutnya menyatakan," “Untuk sementara dalam masa transisi,Ditjen Bea dan Cukai akan membentuk tim kuat untuk mendukung kegiatan yang dikoordinasikan oleh menteri koordinator,”ujar Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata seusai peresmian pengoperasian sistem NSW di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, pembentukan tim internal tersebut akan dilakukan hingga badan independen yang dibentuk untuk mengelola NSW mulai beroperasi.“Kita akan membentuk dan memperkuat tim internal sambil menunggu badan tersebut dibentuk,”ujarnya.
Peresmian NSW di lima pelabuhan baru untuk NSW impor, sementara untuk NSW ekspor baru diterapkan di pada pelabuhan Tanjung Perak, dan secara bertahap akan diterapkan di pelabuhan-pelabuhan lainnya sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Seluruh pelabuhan penerap NSW kini wajib melakukan aktivitas impor dan ekspor melalui portal Indonesia National Single Window(INSW).
Menko Perekonomian Hatta Rajasa, menuturkan:operasionalisasi NSW akan menjadikan layanan kepelabuhan dan kepabeanan secara penuh selama 24 jam dan tujuh hari sepekan dan dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Soekarno-Hatta Makassar,dan Belawan Medan sehingga prosedur pengurusan dokumen kepabeanan menjadi lebih mudah, perizinan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih murah, jelasnya seperti disitat dari Seputar Indonesia (30/1).
Tujuh kementerian/lembaga (Kementerian Perindustrian, Kehutanan, ESDM, Lingkungan Hidup, Pertahanan, Pertanian, dan kepolisian) yang menyatakan siap melaksanakan NSW membuat NSW secara keseluruhan di dukung 15 instansi pemerintah yang sudah menggunakan sistem NSW untuk menerbitkan izin ekspor dan impor. Pemerintah pun telah menargetkan untuk menerapkan NSW pada seluruh pelabuhan dan bandara internasional.
Implementasi NSW secara nasional akan didukung dengan manajemen risiko secara menyeluruh yang akan diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah, sehingga kelak petugas di lapangan tidak perlu lagi memeriksa seluruh barang di lapangan, tapi hanya barang yang dicurigai,”jelas Sri Mulyani.
(Foto/Gambar : Sripoku)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar