Pemerintah Kota Makassar berupaya seoptimal mungkin untuk mengikuti ketetapan pemerintah pusat yang menargetkan implementasi KTP Elektronik (E-KTP) terimplementasi secara nasional. Makassar mengalokasikan anggarannya di APBD dan memiliki target kerja, menerbitkan 26.000 E-KTP.
Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin mengungkapkan target tersebut tak dapat dipenuhi dan baru dapat menerbitkan 5.200 E-KTP di daerah percontohan, Kecamatan Tamalanrea."Saat ini penduduk Makassar ber-KTP mencapai 950 ribu lebih. Untuk 2012 telah tuntas KTP Biometrik. Kecamatan Tamalanrea menjadi salah satu kecamatan percontohan penggunaan KTP elektronik dengan 5.200 pengguna KTP elektronik," papar Ilham usai menghadiri lokakarya & workshop Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Makassar (BP3M) dan Makassar Tourism Board (MTB) di Hotel Singgasana, Selasa (23/2),disitat Ujungpandang Ekspress.
Hal ini terjadi sebab implementasi E-KTP yang memiliki fitur biometrik dan chip membutuhkan anggaran yang cukup besar. "Untuk penerapan KTP Biometrik ini tetap dilaksanakan sesuai aturan pusat. Walau anggarannya sangat besar, tetapi Pemkot tetap berharap selain dana dari APBD, juga dana sharing dari APBN pusat.
Karena penggunaan KTP ini, pelayanan dasar dan setiap warga wajib memiliki sebagai identitas dirinya. Apalagi karena E-KTP ini memiliki single indentitiy number atau nomor induk kependudukan yang tidak akan ada samanya.
Konsekuensinya, E-KTP akan menjadi alat bantu pendataan wajib pilih pada pelaksanaan pemilu pada 2014 mendatang," tandasnya.
Sebuah E-KTP berbiaya Rp100.000 dan untuk menerbitkan E-KTP bagi 950.000 penduduk wajib KTP maka pemkot membutuhkan anggaran sebesar Rp9,6 miliar
(Upeks | Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar