Sistem National Single Windows atau pelayanan kepabeanan elektronik satu pintu mewajibkan aktivitas impor dan ekspor dilakukan melalui portal Indonesia National Single Window(INSW), namun risiko pemadaman listrik dan ketidaksiapan infrastruktur tak ayal membuat Gabungan Pengusaha Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Sumut khawatir.
General Manager PT Pelindo pelabuhan Belawan, Syamsul Bahri pada Rabu (10/2) lalu mengakui bahwa infrastruktur untuk mendukung operasionalisasi sistem National Single Window (NSW) di pelabuhan Belawan baru dapat dipenuhi pada akhir tahun 2010."Tambahan HT (head truck), RTG (reach stacker ground) dan CC (container crane) sudah mulai masuk Maret mendatang," jelasnya.
Pada bulan Maret mendatang Pelabuhan Belawan akan mendapatkan tambahan 10 unit Head truck,lima unit RTG akan tiba sekitar September dan Oktober, sementara CC akan tiba pada Desember 2010 atau selambat-lambatnya Januari 2011. Pelindo Belawan mendatangkan RTG dari Singapura, CC dari Shanghai, China sementara HT dari Surabaya. Semua alat merupakan barang baru dan bekas."Pengadaan infrastruktur bukan sengaja atau memang dilambat-lambatkan tetapi harus memenuhi prosedur yang ada. Terlebih lagi untuk CC yang pengadaannya membutuhkan waktu setahun." katanya.
Pelabuhan Belawan pun masih belum memiliki SDM yang memadai sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu sebanyak 86 operator, kini Belawan hanya memiliki 53 operator sehingga sulit untuk melakasanakan pengoperasian pelabuhan dan NSW 24 jam. Ditargetkan pada bulan Maret 2010 jumlah SDM yang diprasyaratkan terpenuhi.
Implementasi NSW di Pelbuhan Belawan pun terbentur oleh belum tercapainya Harmonize System (HS) sehingga dikeluhkan oleh para pengguna jasa di Belawan, jelas kepala kantor Bea Cukai Wilayah Sumut, Achmad Riyadi. "Sinkronisasi HS itu tidak gampang karena berkaitan dengan internasional. Namun BC berupaya untuk menyelesaikannya sehingga tidak mengganggu kegiatan ekspor dan impor," katanya.
Sebelumnya pengusaha anggota dan pengurus Gabungan Forwaders dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSIi-INFA) Sumut, Wiluyo Hartono mengeluhkan masih belum berjalan lancarnya sistem NSW di Pelabuhan Belawan itu mulai dari banyaknya ketidaksinkronan soal tarif bea masuk, lamanya menunggu status barang hingga ketidaksiapan Pelindo Belawan melayani 24 jam.
Implementasi Sistem NSW masih jauh dari yang diharapkan, Kegiatan ekspor-impor masih lamban, padahal persaingan semakin ketat dengan diberlakukanya perdagangan bebas ASEAN khususnya China -Indonesia. Konflik data pun masih menyeruak,seperti tarif bea masuk produk yang tak seragam antara yang dikeluarkan Bea Cukai Belawan dan ketentuan pemerintah yang baru dan tertera dalam sistem NSW.
Akibatnya penyelesaian kembali dilakukan melalui alur birokrasi yang panjang, memakan waktu karena para pengusaha harus kembali menghadap lagi ke petuga BC untuk memberitahu masalah tersebut. Sebuah proses yang tidak boleh terjadi dengan beroperasinya NSW. "Itu artinya ada tambahan waktu.Belum lagi menyangkut penentuan status barang yang sistemnya masih lambat. Paling cepat 15 menit sementara bisa hingga memakan waktu satu jam," kata Waluyo.
Ekses paling menyedihkan adalah tetap berlangsungnya pungli walau NSW telah diwajibkan di Pelabuhan Belawan International Container Terminal (BICT) yang dipicu oleh jumlah peralatan kontainer yang tidak memadai. Jumlah biaya yang tak masuk ke kantong negara tetap ke kantong individu petugas berkisar Rp20.000 hingga Rp100.000 perkontainer. Kalau tidak diberi uang operator tak akan melakukan tugasnya, ujar Waluyo.
Pemadaman listrik pun jadi hal yang menghantui implementasi NSW dan para pengusaha.“Penerapan National Single Window mana bisa lancar, jika listrik padam terus? Apalagi urusan dokumen seluruhnya diproses secara online,” keluh Sekretaris DPW Gabungan Pengusaha Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Sumut, Wiluyo Hartono, di Medan, Senin (8/2)
Pasokan listrik yang tak stabil diperparah dengan ketiadaan sistem pendukung cadangan daya listrik pada semua institusi terkait bila listrik padaam. Kondisi ini mempersulit kerja para pelaksana kebijakan perdagangan lewat pelayanan satu pintu secara nasional jika PLN ak bisa menjamin ketersediaan pasokan listrik untuk kawasan pelabuhan dan sekitarnya karena akan berdampak serius terhadap proses ekspor-impor.
NSW sekalipun kebijakan, sistem dan SDM siap bila tak didukung dengan perbaikan infrastruktur seperti ketersediaan listrik yang berkualitas akan menghasilkan output yang buruk, proses arus bongkar muat barang pasti terganggu, tegasnya. Ketidakstabilan listrik berkait dengan fakta bahwa Sumut masih kekurangan daya dan hingga kini terus berupaya mengurangi jawdal pemadaman, jelas Humas PLN Wilayah Raidir Sigalingging.
(Waspada Online, Harian Global,Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar