Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa 95% dari seluruh badan pemerintahannya telah mengadopsi Open Source Software, sebagai pewujudan ICT Master Plan 2002 yang digulirkan oleh Malaysia Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU). Adopsi OSS yang dilakukan oleh Malaysia, yang di Indonesia berupa program migrasi ke OSS yang bertajuk IGOS, sangat dikedepankan Malaysia agar terbangun kemandirian ICT yang unggul.
Tan King Ing, Deputi direktur Kebijakan dan Perencanaan ICT MAMPU saat menyampaikan presentasi di GovTech 2010 conference pada Kamis (28/1)menyatakan,400 badan pemerintah di seluruh pelosok Malaysia telah mengadopsi Open Source Software, sebuah perwujudan nyata dari Master Plan ICT 2002 dimana pemerintah Malaysia melakukan berbagai eksplorasi penggunaan OSS di sektor pemerintah. Kini tersisa 5% saja yang belum mengadopsi OSS dan nampaknya sejumlah instansi pemerintah tersisa ini pun akan segera mengadopsinya, jelas seorang pejabat pemerintah.
Pemerintah Malaysia mulai melakukan upaya penuh dan menyeluruh untuk mengadopsi Open Source Software dilaksanakan pada 2004 lalu pada 50 instansi pemerintah, implementasi pun kian mengokoh saat MAMPU memperkenalkan dukungan migrasi dan dokumentasi untuk mendorong PNS beralih dari penggunaan sofware Office yang proprietary ke Openoffice.org, ujar Tan seperti disitat dari ZdnetAsia.
Mampu pada tahun 2008 berhasil mendorong 281 badan/instansi pemerintah untuk mengadopsi OSS dan pada pertengahan tahun 2009 adopsi OSS meningkat hingga 71,1%. Sementara itu 5% intansi pemerintah yang belum mengadopsi menurut Tan, adalah jumlah yang sangat kecil, dan lebih disebabkan oleh kurangnya sokongan tenaga ahli OSS untuk melakukan migrasi sehingga mereka kurang antusias.
Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh MAMPU terhadap seluruh badan/instansi pemerintah, jumlah 5% tersebut juga mengindikasikan bahwa mereka tak berencana untuk mengadopsi OSS dimasa mendatang, dan MAMPU pun tak akan mendesaknya.
Pemerintah Malaysia telah menetapkan dengan implementasi Open Source Software menjadi jalan untuk membangun kemandirian, dimana hampir semua infrastruktur instansi/badan pemerintah bersifat 'stand alone" dan "proprietary" dan tidak interoperability atau setiap sistem tak mampu saling berkomunikasi.
Tan mengakui pada awal mulanya, skeptisme besar meliputi implementasi apdopsi OSS, dan untuk menghadapi situasi sedemikian maka MAMPU melakukan 5 proyek percontohan untuk meluaskan penerimaan "user", jelasnya.
Pemerintah Malaysia berupaya mengadopsi implementasi roadmap ini secara lebih luas termasuk melakukan kemitraan dengan pihak "proprietarY'untuk melakukan perubahan signifikan. Kini dengan mayoritas besar instansi/badan pemerintah mengadopsi OSS maka, target MAMPU berikutnya adalah membantu seluruh badan/instansi untuk mencapai kemandirian sehingga setiap badan/instansi mampu mendukung implementasi oss dan mengembangkan berbagai aplikasi berbasis OSS.
Pemerintah Malaysia ingin menjadi negara prouden teknologi ketimbang negara pemakai teknologi.
------------------------------------------------------------------------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar