Gambaran yang dikemukakan oleh Foke bisa jadi gambaran umum yang dapat terjadi diseluruh lini pemerintahan negeri ini, namun Jakarta yang juga menyandang sebagai Ibu Kota RI sepantasnyalah mengenakan standar implementasi e-Government terbaik. pelaksanaan e-Procurement dan pemanfaatan website www.jakarta.go.id pun belum digunakan secara maksimal oleh SKPD sehingga berbagai program pembangunan tak terkomunikasi dengan baik melalui media website.
Implementasi e-Government secara keseluruhan jauh dari optimal, dan Fauzi Bowo menyatakan tidak puas dengan pelaksanaan yang berlangsung di lingkup Pemprov DKI. Gubernur bahkan menunjukan bagaimana website saja tak dimanfaatkan secara optimal.
Gambaran yang dikemukakan oleh Foke bisa jadi gambaran umum yang dapat terjadi diseluruh lini pemerintahan negeri ini, namun Jakarta yang juga menyandang sebagai Ibu Kota RI sepantasnyalah mengenakan standar implementasi e-Government terbaik. pelaksanaan e-Procurement dan pemanfaatan website www.jakarta.go.id pun belum digunakan secara maksimal oleh SKPD sehingga berbagai program pembangunan tak terkomunikasi dengan baik melalui media website.
"Cobalah buka website DKI itu. Bukan orang lain yang komplain, tapi saya, Gubernur DKI komplain karena e-procurement yang menjadi komitmen Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI belum jalan dengan benar," kata Fauzi disitat Gatra, di Balaikota, Jakarta, beberapa waktu lalu. Padahal tujuan implementasi lelang dengan sistem elektronik untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang bisa dilakukan antara oknum panitia dan peserta lelang, karena dengan sistem online seluruh masyarakat bisa memantau jalannya proses lelang.
Pemprov DKI Jakarta telah merintis pelaksanaan lelang bersistem e-Procurement sejak tahun 2007 lalu yang dimulai dengan e-announcement, selain itu pemprov juga menerapkan mobile government berupa sistem sistem informasi perencanaan (SIP) online, di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Di mata Fauzi semua sarana e-Government belum termanfaatkan secara maksimal.
Gubernur meminta agar 702 SKPD ebih intensif memasukkan informasi proyek ke website tersebut, agar dapat diakses oleh masyarakat umum. "Saya tegaskan itu belum berjalan dengan baik. Selama ini belum ada orang lain yang komplain, tapi gubernur yang menegur aparatnya," ujarnya.
Foke pun berujar,""Mobile government diadakan supaya saya bisa memonitor pelaksanaan proyek atau program di DKI seperti apa. Tapi karena belum ada masukan dari bawah, jadi saya tidak tahu mana proyek yang sudah jalan ataupun belum jalan," ujarnya.
Seluruh SKPD harus memfungsikan kembali m-Government, sekalipun belum ada kemajuan suatu proyek itu pun harus dilaprkan."Misalnya, proyek belum masuk dalam pengerjaan fisik dan baru pada tahap persiapan tender, ya diisi saja seperti itu. Pokoknya kelihatan perkembangannya. Kalau tidak ada penjelasan saya susah memonitornya," katanya.
(Gatra | Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar