Sekalipun soal anggaran sebesar Rp6 triliun yang dibutuhkan untuk membangun data base kependudukan-NIK dan KTP Elektronik belum menunjukan titik terang, namun hasil uji petik di sejumlah kota menunjukan hasil yang memuaskan, demikian sirat Mendagri.
Kini pemerintah sedang berupaya keras untuk mendisain KTP Elektronik yang pelaksanaannya diselenggarakan secara koordinatif dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya, jelas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat pembentukan tim pembentuk NIK/KTP Elektronik.
KTP eletronik (E-KTP) merupakan perencanaan jangka panjang dan sebuah inisiatif pemerintah untuk memberikan kepada setiap rakyat sebuah nomor induk kependudukan (NIK) yang memiliki 16 digit sebagai identitas. Pada prototipe E-KTP mengandung 37 kategori informasi, diantaranya; status perkawinan, golongan darah, nama orang tua dan status pekerjaan, keterbatasan secara fisik atau mental, akta kelahiran, akta perceraian, tempat/tanggal lahir, data biometrik sidik jari untuk 10 jari dan sebuah foto. Hampir seluruh data disimpan secara elektronik, e-KTP akan mencantumkan sebuah foto, nama dan NIK.
Pemerintah telah melakukan uji petik atau uji coba teknologi E-KTP pada kota-kota yang ditetapkan sebagai pilot project, yaitu; Makassar, Padang dan Yogyakarta. Sementara untuk Jakarta melakukan ujicoba sistem tersendiri.
Gamawan seperti disitat dari The Jakarta Globe (28/1) lalu menuturkan, pada awal ujicoba telah menunjukan hasil yang menjanjikan."Pelaksanaan pilot project menunjukan kompabilitas yang baik pada teknologi yang digunakan untuk melakukan pertukaran data (Data Exchange) dari satu wilayah ke wilayah lainnya," ungkapnya.
"Kami menguji apakah sidik jari di Bali dapat dibaca di Jakarta, dan ini menunjukan data dapat dibuka di sini," ujarnya. Memang program ini akan sangat mahal namun juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran dalam jangka panjang.
Aplikasi terbesar dari KTP Elektronik untuk proses pendafataran pemilih. Sehingga kita tak perlu lagi meributkan DPT lagi dan dapat menghemat uang dalam jumlah besar.
Data base kependudukan nasional yang menyimpan seluruh data base kependudukan yang berasal dari daerah-daerah akan dicadangkan atau back up di dua kota untuk mencegah terjadinya pencurian data dan cyber attack, jelas Mendagri dan akan ada satu tempat lagi, misal Batam untuk mencadangkan data base kependudukan nasional, dan dilengkapi dengan perencanaan keamanan dan perlindungan terhadap data dan sistem sehingga sulit untuk ditembus oleh pencuri data elektronik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar