Salah satu organisasi PBB, United Nations Public Administration Network (UNPAN) yang pada awal Januari 2010 telah merilis hasil UN E-Government Survey 2010 menyatakan ada beberapa karakteristik perkembangan e-Government di sebuah negara yang digambarkan dalam 4 tahap perkembangan.
Tahap I : Emerging atau kemunculan, sebuah tahap dimana berbagai website pemerintah menyajikan informasi tentang kebijakan publik, pemerintahan, perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah, berbagai dokumentasi yang terkait dengan kepentingan publik dan berbagai pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Semua website pemerintah pada tahap ini telah memiliki link atau tautan ke website kementerian, departemen, dan berbagai instansi pemerintah lainnya. Masyarakat pun dapat dengan mudah memperoleh informasi hal-hal baru di pemerintahan nasional dan kementerian, serta memiliki tautan ke arsip informasi.
Tahap II : Enhanced atau pemuktahiran, pada tahap ini semua website pemerintah telah menghadirkan komunikasi satu arah dan dua arah dalam format e-Communication yang telah dimuktahirkan. Semua website pemerintah memiliki kemampuan audio dan video dan multi bahasa. Website pemerintah pun telah menyediakan sejumlah e-Services yang bersifat terbatas dimana masyarakat dimungkinkan untuk mendapatkan berbagai formulir non elektronik dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi personal, yang akan diposkan ke alamat pemohon.
Tahap III: Transactional atau mampu melayani transaksi, pada tahap ini semua website pemerintah telah melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat, termasuk melakukan permohonan dan menerima berbagai saran terhadap berbagai kebijakan pemerintah, berbagai peraturan, dan lain-lain. Pada tahap ini, transaksi yang terjadi membutuhkan sejumlah bentuk otentifikasi secara elektronik pada identitas warga agar pertukaran data atau transaksi dapat terlaksana dengan sukses.
Tahap ini telah meliputi berbagai transaksi pemrosesan non finansial, misalnya mengunduh dan mengunggah berbagai formulir, atau mengisi formulir secara online ( mengisi informasi pajak, aplikasi SIM, Ijin domisili, dan e-Voting), dan juga berbagai transaksi finansial untuk membayar jasa publik diatas dimana uang ditransfer melalui sebuah "secure network" kepada pemerintah.
Tahap IV : Connected atau terkoneksi, semua website pemerintah telah melakukan perubahan dalam cara berkomunikasi dengan masyarakatnya, dan pemerintah mulai pro aktif untuk mendapatkan informasi dan opini dari masyarakat melalui penggunaan Web2.0 dan berbagai instrumen interaktif lainnya. Pada tahap ini e-Services dan e-Solutions yang tersedia mampu merampingkan birokrasi antardepartemen dan antarkementerian menjadi lebih sederhana. Pada tahap ini seluruh informasi, data dan pengetahuan ditransfer dari seluruh instansi pemerintah melalui berbagai aplikasi yang terintegrasi.
(Martin Simamora| UNPAN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar