Implementasi NSW memprasyaratkan secara ketat dan mutlak pelayanan lintas kementerian yang terintegrasi secara penuh sehingga perihal perizinan (electronic permit) dapat diadakan pada NSW. Jika Malaysia telah berhasil membangun e-Permit yang melibatkan 11 kementerian (dari total 19 kementerian) maka di Indonesia ada 7 kementerian yang menyatakan kesiapannya untuk menerbitkan perizinan impor melalui National Single Window.
Tujuh kementerian yang menyatakan kesiapannya adalah; Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kepolisian RI, ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai ketua tim persiapan NSW dalam laporannya di acara Peluncuran Sistem NSW di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/1/2010), seperti disitat dari Okezone.
Kelak ada 15 instansi pemerintah yang akan menggunakan sistem NSW untuk menerbitkan izin ekspor dan impor sehingga terbangun kemudahan akses pengurusan dokumen dan jaminan pengiriman barang. "Sehingga eksportir-importir tidak perlu mendatanginya secara langsung," ujarnya.
Sistem NSW impor masih memerlukan penyempurnaan, dan peresmian hari ini menjadi penanda operasionalisasi sistem NSW impor di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan Bandara Soekarno-Hatta, artinya ada lagi pelayanan impor yang dilakukan secara manual di lima lokasi tadi," tambahnya.
Sistem NSW telah memiliki official website dan NSW versi mobile, yang akan memudahkan pelaku bisnis melacak perkembangan permohonan yang diajukan, sehingga pengguna jasa dapat mengetahui sampai di mana urusan kepabeanannya melalui sarana ponsel.
Manajemen risiko pun akan mendampingi NSW sehingga meningkatkan aspek kecepatan pelayanan dimana petugas lapangan tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan barang di seluruh pelabuhan, tetapi hanya pada barng yang dicurigasi."Sampai 2014, NSW terus melakukan pembenahan proses bisnis. Dalam rangka memberi kepastian usaha tim NSW akan terus mengkaji rasionalisasi peraturan ekspor-impor agar NSW punya unifikasi. Tim juga masih perlu mempersiapkan kelembagaan, dan SDM yang kompeten," jelas Sri Mulyani menjelakan bahwa implementasi NSW masih memerlukan perbaikan agar menjadi
sumber tunggal bagi pelayanan dan informasi ekspor-impor, utamanya penguatan institusi dan sistem.
(Foto/Gambar ilustrasi : en.wikipedia.org)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar