Skema e-border atau perbatasan virtual/perbatasan berbasis elektronik yang diterapkan oleh Pemerintah Inggris akan memampukan Departemen Imigrasi melacak hampir setengah pergerakan keluar dan masuk pendatang ke negara Inggris. Sebuah keunggulan strategis bagi sistem keamanan nasional Inggris.
Menteri Imigrasi, Phil Woolas menyatakan hal itu kemarin dalam sebuah penjelasan umum tanpa memaparkan lebih dalam mengenai e-border. Kinerja e-border yang
mampu melacak hampir setengah pergerakan keluar dan masuk pendatang ke Inggris, lebih rendah 10% dari kalkulasi yang diantisipasi pada penghujung 2009 oleh Home Office, jelasnya seperti disitat dari V3.
Skema e-border yang menelan biaya sebesar £1.2 miliar atau sebagaimana yang telah dianggarkan akan memampukan Pemerintah Inggris mengoptimalkan seluruh kontrol perbatasan hingga di titik embarkasi penumpang, yang berarti pengawasan atau kontrol perbatasan dengan mekanisme e-border pun akan menyentuh siapapun yang menaiki; pesawat, kapal laut atau melakukan perjalanan dengan dengan kereta akan melalui pemeriksaan paspor secara elektronik sebelum penumpang melakukan perjalanan.
Perbatasan virtual atau e-border pada tahun 2010 diharapkan akan mampu melacak pergerakan manusia hingga 95% dari keseluruhan penumpang beserta awak komuter dan pada tahun 2014 e-border akan mampu melacak 100% pergerakan penumpang beserta awak komuter.
Seluruh data penumpang /pemegang paspor pada halaman biographical akan diproses oleh Home Office sebagai bagian dari proses "check in." Data ini akan diproses di sebuah ruang kendali yang diawaki oleh 250 staf, termasuk seluruh perwakilan badan penegak hukum yang segera beroperasi penuh pada akhir 2010 di Manchester. Saat ini Instansi Perbatasan Inggris telah memiliki ruang kendali perbatasan elektronik namun dalam versi yang lebih kecil.
Pemerintah Inggris menjadikan e-border sebagai instrumen keamanan nasional terintegrasi yang akan menangkal kriminal, penyimpangan imigrasi dan pengawasan aktivitas terorisme yang mengacu kepada "terrorism watch lists" yang akan menentukan apakah seseorang/penumpang diizinkan untuk memasuki Inggris. Skema e-border akan memberikan keunggulan kepada semua badan penegak hukum Inggris.
Data yang dimiliki e-border memiliki "live database" yang berusia hingga 5 tahun dan setelah melampaui 5 tahun akan disimpan sebagai "archive" selama 5 tahun lagi sehingga total usia data adalah 10 tahun. Mekanisme penyimpanan data semacam ini akan memungkinkan aparat penegak hukum untuk menggali dan mencari data yang dapat mengungkapkan berbagai pola yang mencurigakan dan membantu upaya membidik aktivitas kriminal.
Implementasi e-border untuk maskapai penerbangan tidak mengalami masalah apa pun sebab secara teknologi lebih siap namun tidak bagi jasa fery yang mengeluhkan terjadinya antrian panjang akibat implementasi teknologi e-border sebab banyak penumpang yang tak menyiapkan paspor.
Implementasi e-border pun dikhawatirkan oleh Komite Urusan Dalam Negeri berpotensi ilegal karena dibawah EU Law berkait Intra Eu Route, dinyatakan sebuah negara tidak dapat mengenakan ketentuan apapun berkait pergerakan manusia di Eropa, selain hanya dokumen identitas kewarganegaraan EU (KTP) yang valid. Pengecualian hanya dapat diterapkan bilamana ada keadaan-keadaan khusus yang membutuhkannya.
Terhadap ketentuan EU Law, kini UK Border Authority yang bertanggungjawab langsung terhadap implementasi e-border akan melakukan investigasi menyangkut penggunaan dokumen kependudukan yang hanya mempersyaratkan KTP (tidak memerlukan paspor selama yang bersangkutan adalah warga negara EU), dan hasil investigasi akan dilaporkan kepada komite pada akhir bulan depan.
(Gambar :The Sun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar