eGovernment Readiness Negara-Negara Anggota Organisasi Konfrensi Islam

Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries(SESRIC) menyatakan tak ada definisi yang seragam apa itu eGovernment, hal ini jelas terlihat bagaimana berbagai lembaga internasional terkait mendefinisikannya dengan beragam. Namun SESRIC menegaskan bahwa eGovernment adalah sebuah aspek pemerintahan digital yang meliputi penggunaan secara luas seluruh piranti TIK dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi dasar bagi SESRIC dalam melakukan evaluasi kesiapan negara-negara OKI dalam mengimplementasikan eGovernment(eGovernment Readiness).

Apa yang diukur dalam mengukur eGovernment Readines sebuah negara? SESRIC menyatakan bahwa eGovernment Readiness mengukur kualitas infrastruktur TIK sebuah negara dan kemampuan penggunanya yaitu masyarakat, pemerintah dan sektor bisnis untuk menggunakan atau memanfaatkannya sehingga memberikan keuntungan.

SESRIC menggunakan tiga data utama untuk melakukan benchmarking untuk menghasilkan nilai eGovernment Readiness sebuah negara. Ketiga data utama tersebut adalah; (1) UN Public Administration Network (UNPAN), (2) IBM Institute for Business Value yang berkorporasi dengan Economist Intelligence Unit (EIU), dan (3) Brooking Institution.

Berdasarkan data-data tersebut SESRIC melakukan "pekerjaannya" untuk menghasilkan E-Government Readiness Index (ERI). Apa itu ERI? SESRIC menyatakan bahwa ERI adalah sebuah indeks komposit yang terdiri dari 3 sub bagian/komponen;(1) Web Measurement Index (WMI), (2) Telecommunication Infrastructure Index (TII), dan (3) Human Capital Index (HCI).

WMI adalah kemampuan dan kapasitas berbagai pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik berbasis online dengan cara mengkases berbagai website milik pemerintah; website Kementerian Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, buruh dan keuangan sebuah negara dengan memperhatikan pemodelan 5 tahap: Tahap I : Emerging, Tahap II : Enhanced, Tahap III : Interactive, Tahap IV : Transactional, Tahap V : Connected.

Selanjutnya adalah Telecommunication Infarstructure Index (TII) adalah:

(1)sebuah pengukuran komposit yang meliputi: (i)PC, (ii) Pengakses internet,(iii)Telepon kabel tetap,(iv) Pelanggan telepon selular, (v)pengguna akses broadbanf per 100 penduduk.

(2)Mengaitkan hal-hal diatas tersebut dengan kapasitas infrastruktur TI sebuah negara, berkaitan dengan berbagai pelayanan eGovernment yang dihadirkan kepada publik.

(3)Memberikan bobot pada setiap variabel sebesar 20%.

Human Capital Index (HCI) adalah
(1)komposit yang terdiri dari; tingkat rata-rata literasi penduduk dewasa (dengan pembobotan 2/3) dan mengkombinasikan dengan rasio gros implementasi primer, secondary dan tersier ( pembobotan 1/3)
(2) HCI menunjukan seberapa luas masyarakat negara-negara anggota OKI siap untuk melakukan e-Transformation yang berkolerasi dengan dilakukannya berbagai investasi dalam pendidikan agar masyarakat siap untuk menerima proses transformasi eGovernment.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh SESRIC, sejumlah rekomendasi pun dikeluarkan dan ada 3 rangkaian rekomendasi yang dikeluarkan agar implementasi eGovernment berhasil dilakukan oleh semua negara anggota Konfrensi Organisasi Islam (OKI) :

(1) Rangkaian rekomendasi pertama berhubungan dengan persiapan dasar bagi transformasi eGovernment, dan berfungsi sebagai panduan bagi seluruh negara anggota OKI yang mengahadapi masalah rendahnya kesiapan SDM dan infrastruktur TI dan/atau negara anggota OKI yang masih dalam tahap awal implementasi eGovernment.

(2) Rangkaian Rekomendasi kedua fokus kepada berbagai upaya untuk membentuk lingkungan eGovernment yang efektif dan berkelanjutan pada sektor publik negara-negara anggota OKI yang relatif lebih berpengalaman dalam berbagai aplikasi eGovernment.

(3) Rangkaian rekomendasi ketiga melontarkan berbagai metoda kerjasama pada level OKI untuk meningkatkan kemampuan membangun berbagai aplikasi eGovernment, dan meningkatkan produktifitas dan kualitas berbagai aplikasi eGovernment seluruh negara anggota OKI.

Persiapan dasar bagi transformasi eGovernment:
(i) SDM muncul sebaia prioritas utama pembangunan bagi semua negara anggota Organisasi Konfrensi Islam untuk menyiapkan negaranya melakukan transformasi eGovernment. Oleh karena itu sangat diperlukan kehadiran kerangka kerja legal dan regulator untuk menjamin bahwa pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah memasukan kurikulum pemanfaatan TIK untuk menjamin sebuah generasi mendatang yang beradaptasi baik dengan berbagai kemajuan teknologi.
(ii)Seluruh negara anggota OKI harus meningkatkan seluruh upayanya meningkatkan penetrasi komputer untuk menjembatani kesenjangan digital. Bagi negara-negara anggota OKI yang masih mengahadapi pengadaan listrik yang memadai bagi masyarakatnya untuk dapat mengoperasikan komputer, maka negara tersebut harus mempertimbangkan pengadaan energi alternatif. Selanjutnya pemerintah harus memberikan subsidi kepada ISP sehingga penyedia jasa pelayanan internet dapat melakukan investasi infrastruktur TIK untuk menghadirkan koneksi internet berkecepatan tinggi dengan harga yang kompetitif.
(iii) Berbagai studi yang komprehensif dan teliti harus dilakukan untuk memilih teknologi yang tepat bagi negara. Dalam hal ini harus diingat bahwa komputer bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan, tetapi juga masyarakat pun perlu diberikan pelatihan yang memadai dan pada saat yang sama diberikan visi koneksi broadband yang akan mendukung proses transformasi eGovernment.


Lingkungan eGovernment yang efektif dan berkelanjutan:
(i)Semua negara anggota OKI harus memiliki sebuah perencanaan yang strategis yang akan diterima sebagai sebuah "road map" untuk memandu semua upaya membangun berbagai program eGovernment menjadi sukses dan juga berfungsi sebagai sebuah metodologi yang jelas bagi implementasi berbagai program eGovernment saat ini dan di masa yang mendatang.Dengan sebuah pengembangan rencana strategis, adanya para pembuat keputusan yang bertanggungjawab langsung terhadap implementasi eGovernment maka laju dan proses peralihan dari sistem lama menuju platform digital dapat dijejak.

Para staf yang memiliki keahlian thnik yang tinggi haruslah dilibatkan dalam pembangunan rencana strategis. Sebagai tambahan, pembangunan struktur eGovernment harus seharusnya juga melibatkan seluruh seluruh karyawan di semua level sebab ini akan menjadi dasar bagi sebuah struktur eGovernment yang lebih produktif dan inovatif sebab karyawan dapat berkontribusi dalam pengembangan rencana strategis eGovernment, berdasarkan berbagai pengalamannya saat berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
(ii)Jika sebuah sistem eGovernment sedang dalam pengembangan maka kebutuhan masyarakat, dunia bisnis, PNS dalam eGovernment harus diperhatikan. Pengembangan berbagai aplikasi eGovernment haruslah mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan ragam latar belakang pendidikan dengan cara menyediakan aplikasi-aplikasi yang "user friendly".

Konteks budaya lokalpun haruslah diobservasi selama pengembangan berbagai aplikasi eGovernment. Artinya sebelum mengoperasikan sebuah aplikasi eGovernment menjadi online, serangklaian tes harus dilakukan termasuk dalam hal
tampilan dan cita rasa pengkases saat berhubungan, dan pengalaman pengakses dengan ragam tingkat literasi komputer.
(iii) Seluruh lembaga yang hendak menerapkan eGovernment dalam layanan publiknya hendaklah terlebih dulu memahami setiap proses administrasi secara detail dengan basis pemahaman tahap demi tahap agar terbangun transparansi. Tahapan proses tersebut harus terdokumentasi dalam "Business Understanding Documents" (BUD) yang akan memberikan informasi kepada para pembuat keputusan mengenai konteks administrasi dan memberikan kemampuan membuat berbagai informasi pilihan selagi melakukan proses transformasi "Proses berbasis Kertas" menuju " proses digital dan oline".

Seluruh PNS pun harus diinformasikan mengenai BUD sehingga memiliki pemahaman yang baik mengenai seluruh proses. Proses ini dapat menjadi titik loncat (jumping point) untuk berbagai inovasi baru.

(iv)Konsep belajar seumur hidup harus menjadi bagian integral dalam lingkungan eGovernment yang berkelanjutan. Sebagai pengembangan teknologi maka eGovernment pasti berdampak kepada orang dan proses. Untuk mengatasi ketidakpastian dalam perubahan maka para pembuat keputusan harus menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran dimana seluruh staf saling berbagi pengalaman dan berkontribusi untuk menciptakan sebuah basis pengetahuan atau sebuah pengetahuan umum bagi sebuah lingkungan eGovernment yang berkelanjutan.
(v)Para pembuat keputusan harus memformulasi dan mengimplementasikan sebuah strategi ICT yang selaras dengan strategi eGovernment pemerintah. Strategi TIK membutuhkan kehadiran departemen ICT di setipa lembaga publik untuk memainkan sebuah peran aktif yaitu memformulasikan perencanaan eGovernment dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Strategi TIK harus mencakup berbagai aturan dan prosedural untuk mengelola perencanaan TIK, kapasitas alokasi, pengembangan software, skim penggajian yang kompetitif bagi para staf kunci TI, pendidikan dan pengembangan layanan untuk inisiatif eGovernment.
(vi)Seluruh negara anggota OKI harus membangun sebuah kapaitas untuk mengontrol berbagai sumber daya dan kemampuan TIK untuk mengembangkan dan melaksanakan berbagai layanan publik berbasis eGovernment yang menjadi kebutuhan para pemangku kepentingan terkait. Konsekuensinya kemampuan tehnikal dan manajemen, dan staf TI yang berkaliber tinggi sangat dibutuhkan untuk menghadirkan berbagai layanan eGovernment.
(vii)Para pembuatan kebijakan harus mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk menyediakan penggunaan eGovernment yang aman/terproteksi. Keaman TI pada seluruh sistem eGovernment harus direkam di dalam sebuah "Digital Security and Business Continuity Document". Pada sisi "end user", keamanan harus dilengkapi dengan berbagai teknologi otentifikasi tanda tangan elektronik dan atau tandatangan mobile untuk membuat seluruh transaksi elektronik lebih andal di dalam portal-porta eGovernment.
(viii)Seluruh negara anggota OKI harus melakukan kalkulasi biaya total kepemilikan baik teknologi Proprietary dan Open Source dalam lingkungan eGovernment. Sistem-sistem yang menawarkan kepemilikan jangka panjang berbiaya rendahlah yang harus diutamakan untuk dimiliki.
(ix)Untuk mempromosikan penggunaan berbagai layanan eGovernment, masyarakat harus diberikan berbagai insentif sehingga beralih ke transaksi online.


Metoda kerjasama pada level OKI

(i) Seluruh negara anggota Organisasi Konfrensi Islam harus menerapkan pengukuran performa untuk menjamin implementasi berbagai layana eGovernment berlangsung secara efektif dan mengatasi berbagai tantangan dalam menerapkannya melalui dialog baik tatap muka maupun virtual diantara para pemangku kepentingan di tingkat negara, regional dan tingkat OKI.
(ii)Seluruh pengalaman negara-negara anggota OKI harus dikomunikasikan dalam sebuah forum bersama yang reguler yang akan menciptakan sebuah jalan menuju implementasi eGovernment secara sukses dan efektif, antaranggota dan pakar egovernment pemerintah. Dalam hal ini setiap negara harus mampu menemukan jawaban bagi semua permasalahan dan yang lainnya dapat memunculkan berbagai isu terkait berbagai insiatif eGovernment.
(iii)Untuk mendukung sebuah forum bersama/ common platform berfungsi optimal maka harus mempunyai sebuah "electronic network" yang berfungsi sebagai media pertukaran informasi, teknologi, dan berbagai pengalaman dalam strategi dan inisiatif eGovernment.
(iv)Untuk memperkokoh "capacity building" secara keseluruhan di semua anggota OKI dalam menjalankan inisiatif eGovernment, maka perlu dilakukan sebuah review di tingkat OKI untuk menelurkan berbagai pelatihan yang diperlukan bagi para staf non tehnik dan tehnik.Dalam hal ini Training and Technical Cooperation Department-SESRIC dapat mengorganisir berbagai kegiatan yang berorientasi "eGovernment Capacity Building" melalui program yang dimiliki SESRIC yaitu Capacity Building Programme (CBP).

( Sumber : E-GOVERNMENT READINESS THE PERFORMANCE OF THE OIC MEMBER COUNTRIES, disampaikan oleh SESRIC dalam forum eGovShare beberapa waktu lalu)