Tiga Departemen telah memulai sebuah "pilot Programme" implementasi e-Procurement yang memungkinkan terjadinya transaksi antara departemen dengan para penyedia barang dan jasa sektor non konstruksi untuk nilai proyek maksimal $1.43 juta. Pemerintah Hongkong mendelegasikan kewenangan atau otoritas untuk membeli kepada biro atau departemen.
Departemen-departemen yang menjadi implementor dalam program percontohan ini adalah; Kantor CIO Pemerintah, Departemen Imigrasi, Dan Departemen Perlindungan Lingkungan. Pilot percontohan ini memiliki 4 fase inisiatif e-Procurement;
(1) Portal e-Procurement : Sebuah websiste pengadaan milik pemerintah yang berfungsi sebagai sebuah pintu utama bagi semua departemen atau biro pemerintah untuk menginformasikan berita terkait pengadaan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal kepada para penyedia barang dan jasa.
(2) E-Catalogue : Sebuah solusi berbasis web bagi seluruh departemen dan biro untuk mengidentifikasi para mitra/vendor/kontraktor yang dapat menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan, dan menjadi basis untuk menyiapkan daftar belanja.
(3)E-Sourcing: Sebuah solusi berbasis web untuk menunjang seluruh departemen dan biro pemerintah untuk menyiapkan dan merilis undangan untuk melakukan penawaran atau proposal, dan bagi para mitra/vendor/kontraktor melalui E-Sourcing dapat mengajukan tanggapannya secara online
(4)Internal workflow System: Sebuah software aplikais untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi proses pengadaan dari seluruh departemen atau biro pemerintah , mulai dari tahap mengajukan kebutuhan, kepastiaan ketersediaan anggaran/dana, menempatkan perintah pembelian, memastikan penyerahan dan penerimaan, dan menyediakan informasi pembayaran yang selalu terbarui yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan.
Juru bicara Office of the Government Chief Information Officer (OGCIO) seperti disitat dari Info.gov.HK meyatakan,"Melangsungkan berbagai pelayanan publik "Next Generation" merupakan salah satu area kunci dalam strategi digital abad 21. Pemerintah berkomitmen untuk memandunya melalui contoj penggunaan dalam e-business, baik internal dan pelayanan publik, jelasnya pada 29 Desember 2009 lalu.
Sebuah Kantor Manajemen pun dioperasikan oleh OGCIO untuk memantau implementasi percontohan ini."Kami percaya bahwa adopsi e-Procurement dalam pemerintah tidak hanya sekedar memperbaiki efisiensi internal, tetapi lebih penting lagi mendorong vendor/kontraktor yang sektor swasta termasuk yang berskala menengah (SME) untuk juga menerapkan perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce).
Bila hal ini dilakukan secara maksimal maka sektor swasta pun akan melakukan perubahan internal terhadap prosesnya dan menguatkan daya kompetisi. Juru bicara OGCIO pun menyatakan implementasi e-Procurement akan memberikan keuntungan tersendiri kepada seluruh pengembang dan indsutri TIK lokal.
Program e-Procurement menyediakan sebuah medium elektronik bagi seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, mulai dari ; data base penyedia barang/jasa, sourcing, penempatan perintah beli, bukti pembelian barang dan jasa. E-Procurement akan memampukan departemen dan biro untuk melakukan transaksi dengan para penyedia secara online yang akan memperbaiki efisiensi, mempersingkat siklus pengadaan, mengurangi berbagai biaya transaksi yang harus ditanggung sektor swasta, dan akhirnya memfasilitasi berbagai peluang bisnis dan menggalakan e-Commerce secara lebih luas terutama kepada pelaku bisnis yang berskala kecil dan menengah.
Sebelum mengajukan inisiatif e-Procurement, OGCIO telah melakukan studi lokal dan luar negeri dalam praktik e-Procurement dalam lingkungan yang setara dengan Hongkong dan melakukan "benchmark" untuk perbaikan. Kelak jika percontohan ini berhasil maka OGCIO akan menentukan sebuah pendekatan yang paling optimal untuk implementasi yang lebih luas dalam pemerintahan, dalam kaitannya dengan strategi eGovernment secara keseluruhan.
Para penyedia barang dan jasa pun menilai bahwa e-Procurement secara keseluruhan akan meningkatkan efeltifitas dan efisiensi dalam menjalankan transaksi dengan pemerintah. Skema e-Procurement pun akan memfasilitasi para vendor/kontraktor untuk dapat terlibat dalam proyek percontohan ini sehingga dapat menjalankan bisnis secara nyaman.
E-Procurement Hongkong akan berfungsi akan diluncurkan secara penuh pada Maret 2010 dengan 24.000 paket setiap tahunnya melalui sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar