Kota Denpasar sebagai salah satu kota percontohan, implementor KTP elektronik (eKTP/eID) jadi yang perdana menerapkannya selaras dengan pemberlakuan yang ditetapkan oleh Depdagri pada 31 Desember 2009 lalu.
KTP Elektronik berfitur Chip, kode keamanan, kode elektronik, dan kode sidik jari (10 jari) kini menjadi standard KTP bagi masyarakat Kota Dempasar. Sekjen Departemen Dalam Negeri Diah Anggraeni, menyatakan pemberlakuan KTP elektronik ini diharapkan dapat meminimalisasi kepemilikan KTP ganda. Setiap penduduk nantinya akan memiliki satu nomor induk kependudukan (NIK). Selain itu, sistem pencatatan kependudukan melalui e-KTP juga terhubung ke seluruh wilayah Indonesia secara daring (online), jelasnya pada Jumat (1/1) lalu.
Tahun 2012 menjadi tenggat waktu implementasinya di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Enam daerah; Denpasar, Jembrana, Yogyakarta, Padang, Makasar dan Cirebon menjadi daearh-daerah implementor eKTP.
Implementasi eKTP (sebagai bagian dari pembangunan system administrasi kependudukan) secara nasional adalah wajib bagi seluruh wilayah Indonesia. Untuk daerah-daerah terpencil semisal Papua akan diberikan toleransi, tukas Anggraeni seperti dilansir dari Koran Indonesia.
Ada 5 hal yang harus terpenuhi bagi sebuah daerah untuk memberlakukan KTP Online; memiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga pelaksana, memiliki peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan, memiliki Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang siap operasional, ketersediaan sumber daya manusia, dan pemutakhiran database.
Penggunaan e-KTP pun akan membuat penyelenggaraan anggaran pemerintah daerah menjadi lebih efektif ungkap, Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar