Portugal Masukan Sejumlah Software Open Source Dalam Katalog Procurement

Sebuah badan pemerintah khusus Portugal yang menangani proses procurement atau pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengeluarkan daftar aplikasi-aplikasi Open Source yang diklaim sangat cocok digunakan untuk berbagai proses administrasi publik, aplikasi-aplikasi tersebut tercantum dalam katalog procurement resminya.

Aplikasi-aplikasi Open Source terpilih tersebut kini terdaftar di dalam Katalog pengadaan barang dan jasa Pemerintah, diterbitkan oleh Otoritas Procurement Pemerintah Portugal : Agência Nacional de Compras Públicas, ANCP, diantaranya adalah ;database management system MySQL, content management system Alfresco, email server Scalix, sistem-sistem operasi server dan desktop ;Red Hat Linux dan Ubuntu Linux.

Katalog Software Procurement seperti dikutip Plaza eGov melalui Osor.eu (27/4/2010) adalah sebuah referensi panduan produk-produk berkualitas, dan ditujukan untuk mempermudah berbagai administrasi publik memilih berbagai produk dan jasa yang baik, dapat diakses secara online, namun hanya dapat dilakukan oleh pegawai pemerintah.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Open Source, ESOP mendorong pemerintah menerbitkan daftar saat-saat bersejarah ini. Dalam sebuah pernyataan resmi beberapa waktu lalu ESOP menyatakan :"Untuk kali pertama dalam sejarah sektor pengadaan barang dan jasa Portugal menerbitkan katalog yang berisikan informasi produk termasuk software Open Source. Software Open Source yang tercantum dalam katalog akan memungkinkan penyelenggara administrasi publik menggunakan software berkualitas dengan harga-harga yang lebih murah.

Semua anggota ESOP dapat menawarkan berbagai layanannya untuk semua aplikasi Open Source yang telah disetujui oleh ANCP.


(Martin Simamora)

Italia : Open Source Tingkatkan Transparansi Pemerintah

Italian Public Administrations kini mempertimbangkan untuk menggunakan software Open Source dan untuk memperkuat adopsi aplikasi Open Source, Italia melalui sebuah konsorsium membentuk Pusat Kompetensi Open Source yang melibatkan sejumlah universitas dan vendor IT.

Menteri Administrasi Publik dan Inovasi seperti dikutip Plaza eGov melalui Osor.eu (21/4/2010) menyatakan: pusat kompetensi Open Source merupakan tindak lanjut Qualipso project yang bertujuan membentuk berbagai pusat kompetensi Open Source di negara-negara Eropa termasuk ; Spanyol, Perancis, China dan Brazil. Pusat Kompetensi akan mengumpulkan berbagai keahlian dan sumber daya untuk kepentingan riset dan inovasi di tingkat nasional dan internasional.

Penggunaan Open Source dapat membantu berbagai layanan publik untuk menyajikan layanan-layanan berbasis elektronik atau e-Services yang berguna bagi masyarakat dan perusahaan-perusahaan. Open Source membantu meningkatkan transparansi pemerintah, sebuah cara untuk menyederhanakan birokrasi dan mempromosikan kerjasama antar instansi pemerintah.

Pusat Kompetensi Open Source Italia telah beroperasi pada Kamis (22/4/2010) dengan fokus pada penggunaan aplikasi Open Source di sekolah-sekolah dan universitas dan diharapkan penggunaannya juga dilakukan dan dikembangkan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan skala menengah.

Pusat Kompetensi Open Source Italia adalah sebuah konsorsium nir laba, beroperasi pada skala nasional dan bertujuan untuk menyediakan software dan aplikasi dasar Open Source untuk kepentingan ; sekolah, universitas, dewan kota, rumah sakit, usaha kecil dan menengah untuk mendukung adopsu software Open Source, ungkap sebuah pengumuman yang dipublikasikan oleh Spago- sebuah proyek pengembangan software Open Source untuk aplikasi-aplikasi intelejen bisnis.

Sejumlah universitas terlibat dalam joint-venture Pusat Kompetensi ini yaitu; Insubria University, University of Sannio, University of Bolzano, Engineering Ingegneria Informatica - sebuah perusahaan IT dan salah satu pengembang Spago. Kesemuanya juga terlibat di dalam Qualipso- proyek riset jaringan Open Source.


(Martin Simamora)

Open Source Vital Bagi E-Government & Transparansi!

Menggunakan Open Source merupakan elemen kunci untuk menghadirkan berbagai layanan e-Government, argumen ini dilontarkan oleh Cenatic, Pusat Kompetensi Open Source Nasional, Spanyol. Cenatic memaparkan sejumlah argumen, mengapa pemerintah seharusnya menggunakan Open Source.

Cenatic menyatakan, software Open Source sejalan dengan berbagai peraturan Eropa dan rekomendasi interoperabilitas." Uni Eropa dan pemerintah Spanyol telah memutuskan bahwa penggunaan software Open Source merupakan elemen kunci bagi pembangunan e-Government dan Open Government.


"Software Open Source memperkokoh transparansi, interoperabilitas, kemandirian dari keterikatan kepada vendor dan kelanggengan aplikasi-aplikasi administrasi publik. Penggunaan software dengan lisensi yang 'free" meningkatkan transparansi pada semua proses administrasi, berkontribusi pada interoperabilitas di semua lembaga, memaksimalisasi kemandirian berteknologi dan menjamin masa depan berbagai aplikasi administrasi publik."


Lebih lanjut Cenatic seperti dikutip Plaza eGov melalui Osor.eu (23/4/2010) mengungkapkan: administrasi publik yang menggunakan Open Source akan menjadikan aset-aset pengetahuan terakses oleh publik." Aplikasi Open Source adalah sumber pengetahuan dan menggunakannya tak hanya menawarkan kode terbuka tetapi juga pengetahuan bisnis, berbagai keahlian berorganisasi dan teknologi yang terkait dengan Open Source. Setiap aplikasi yang digunakan adalah sebuah kesempatan bagi bisnis dan sumber pengetahuan bagi masyarakat.

Menggunakan software jenis Open Source juga membantu organisasi-organisasi pemerintah untuk menghemat berbagai biaya, misal dalam pemeliharaan dan pengembangan software. " softwre yang Open Source dan berlisensi gratis menciptakan sebuah komunitas yang bernilai bagi semua proyek software, mendorong adanya pembiayaan yang berbagi untuk pemeliharaan dan fasilitasi pengembangannya, ungkap laporan yang dikelurakan Cenatic.

(Martin Simamora)

Malaysia & World Bank Bentuk Fasilitas Pembiayaan Syariah Untuk Industri Green Technology

Para pejabat World Bank dan International Financial Cooperation (IFC) dalam waktu dekat akan melakukan pembicaraan strategis berkait pembentukan fasilitas pembiayaan Islamik untuk sektor Green Technology, hal ini diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah pada Senin (26/4/2010) kemarin.

Pertemuan akan berlangsung di Kuala Lumpur pada 10 Mei 2010, diskusi antara pejabat World Bank dan IFC dengan Bank Negara dan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air untuk membangun sebuah model Syariah yang cocok untuk pendanaan sektor Green Technology sebesar USD200 juta.

Fasilitas pembiayaan model ini akan menjadi pembiayaan syariah yang pertama di Asia yang berfokus ke sektor yang bersahabat dengan lingkungan, ujar Ahmad kepada Bernama dalam rangkaian pertemuannya dengan para pejabat World Bank, IFC, pejabat senior Amerika Serikat beserta para mitra dari Iran dan Mesir.


Husni juga menyatakan, dalam pertemuan-pertemuan dengan para pejabat tinggi Amerika Serikat dan sektor swastanya, terungkap ketertarikan yang kuat untuk menjalin hubungan US-Malaysia yang lebih erat dibidang ekonomi sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke AS beberapa waktu lalu.


(Martin Simamora)

Malaysia Luncurkan Malaysian Anti-Corruption Commission

Mengacu kepada peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, Malaysia adalah salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang dinilai memiliki komitmen menonjol untuk memerangi korupsi di semua lini, dan Malaysia berupaya memperbaiki kualitas perang total melawan korupsi dengan diresmikannya Malaysian Anti-Corruption Commission.

Tindakan tegas harus diambil terhadap pegawai pemerintah yang didapati terlibat dalam berbagai praktik korupsi, ujar Sekretaris Utama Pemerintah Tan Sri Mohd Sidek Hassan. Sidek seperti dikutip Plaza eGov melalui thestar.com.my (27/4/2010) menyatakan semua kepala departemen cenderung memberikan kesempatan kedua kepada pegawainya yang karena kecerobohan atau dengan sengaja melanggar berbagai peraturan dalam pengelolaan dana-dana publik, jelasnya.Malaysia menghadapi kendala yang cukup serius dalam memerangi korupsi di lingkungan departemen, dalam sebuah laporan dinyatakan : para pemimpin di berbagai kementerian enggan untuk menindak bawahannya karena khawatir tindakan yang diambil berada diluar wewenang.

Saat peresmian MACC di Putrajaya pada Senin (26/4/2010), semua pejabat pemerintah dari berbagai instansi mengucapkan sumpah untuk memerangi korupsi. "Sejumlah pegawai pemerintah yang korup telah memberikan nama jelek kepada kita semua, sehingga apa perlunya kita memberikan toleransi kepada mereka,"tegas Sidek saat konfrensi press peresmian MACC.Deputi Direktur MACC George Town, Penang menyatakan komisi ini telah menahan 6 orang yang menerima gratifikasi pada Januari 2009, dan telah memantau 20 orang lainnya yang dituduh menerima suap. Direktur MACC Shal Alam,Datuk Jaafar Mahad, menyatakan hanya satu dari sepuluh kasus korupsi yang dilaporkan, sehingga di benak masyarakat terbangun persepsi bahwa suap bukanlah hal yang salah tetapi lazim.


"Banyak kelompok masyarakat yang berpikir dengan memberi suap kepada pegawai pemerintah akan membantu mempercepat proses administrasi ujar Datuk Jaafar Mahad saat membuka kampanye Anti Korupsi di Tingkat negara.


MACC di Kota Baru kini siap memasuki investigasi kasus-kasus korupsi pada tingkat tinggi yang melibatkan Mentri Besar Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat dan menantunya Abdul Ariffahmi Abdul Rahman, menindak lanjuti arahan Attorney-General’s Chambers.

Sementara di Ipoh, Perak, MACC akan melangkah ke upaya pemulihan persepsi negatif bahwa masyarakat berlawanan aparatur negara, ujar Nooraziah Abd Manaf, Direktur MACC Ipoh.Indonesia memiliki instrumen strategis sejenis dengan Malaysia, untuk memerangi korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun berbeda dengan MACC yang memiliki cabang-cabang di daerah, KPK hanya ada di pusat. Indonesia juga terus bertarung untuk memerangi korupsi terutama kasus-kasus besar yang pelik dan membutuhkan integritas, komitmen dan keberanian yang tak main-main.

(Martin Simamora)

Malaysia Rancang Undang-Undang Energi Terbarukan Untuk Investasi Green ICT

Industri di Malaysia memerlukan undang-undang energi terbarukan sebagai pemikat investor industri green technology. Malaysia sejauh ini memang memiliki kebijakan yang kuat untuk mengadopsi teknologi yang ramah terhadap lingkungan, namun Kamar Dagang dan Industri EU-Malaysia (EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry) menilai kebijakan tanpa dukungan undang-undang tidak memberikan jaminan yang kuat.

Ketua Komite Lingkungan, Energi dan Green Technology EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry, Thomas Brandt seperti dikutip Plaza eGov melalui biz.thestar.com.my (23/4/2010) berujar:" Kebijakan itu baik tapi tidak cukup, hanya jika ada undang-undang energi terbarukan akan memberikan kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sebab undang-undang akan menjamin semua investasi industri Green ICT terlindungi dengan baik, ujarnya.


Pemerintah Malaysia melalui Energy, Green Technology and Water Ministry atau Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) saat ini sedang merancang sebuah rancangan undang-undang energi terbarukan yang diharapkan dapat segera diundangkan pada akhir 2010. Negeri jiran ini memiliki targer spesifik untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan setidaknya 9% dari total konsumsi energi pada 2020 mendatang.Langkah pemerintah Malaysia yang sedang menyiapkan rancangan undang-undang jelas akan memberikan kepastian perkembangan industri Green Technology secara positif, demikian juga dengan industri-industri terkait lainnya baik domestik maupun investasi-investasi asing.

Kapasitas membangun merupakan sebuah proses belajar dan mendorong sektor swasta lokal dan kementerian-kementerian terkait unruk menghadiri pameran-pameran internasional seperti sebuah pameran dan perdagangan teknologi pembangkit energi tenaga surya yang akan berlangsung di Jerman : Intersolar Europe 2010.

Kehadiran kementrian-kementerian terkait di pameran-pameran seperti ini akan memberikan wawasan tentang apa itu teknologi hijau dan bagaimana sektor teknologi mampu memberikan tawaran yang lebih luas, ungkap Thomas.Malaysia pada Mei 2010 akan menjadi tuan rumah konfrensi sumber energi dengan karbon netral : A Carbon Neutral, Confrence on Sustainable Building South East Asia yang diselenggarakan oleh Malaysia Green Building Confederation dan Institute Sultan Iskandar Universiti Teknologi Malaysia yang diarahkan oleh ; Nations Sustainable Building & Construction Initiative (UNEP SBCI), International Council for Research and Innovation in Building and Construction, dan International Initiative for a Sustainable Built Environment Ministry.

Setelah Carbon Neutral, Malaysia kembali menggelar International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia pada 14-17 Oktober 2010 di KL Convention Center. IGEM2010 merupakan acara 2 tahunan dan diposisikan untuk menjadi pemimpin dan mengumpulkan semua pelaku industri dan para profesional dari berbagai sektor, swasta dan pemerintah, besar dan kecil, lokal dan asing, baik yang baru dan telah mapan untuk mengeksplorasi dan mengambil semua peluang yang muncul seiring dengan kemunculan green market di Malaysia dan kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Malaysia terbilang prokatif merespon gerak global untuk mengurangi perubahan iklim dengan membentuk kementerian khusus :Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) untuk menolong semua industri dan lembaga menjadi inovator-inovator teknologi yang bersahabat dengan lingkungan; eco-design, eco-material, eco-product dan layan dan tentunya teknologi hijau yang rendah emisi karbon.



(Martin Simamora)

Vietnam Gandeng ESCAP Atasi Kesenjangan Digital

Pemerintah Vietnam berdasarkan ICT Development Index menunjukan kemajuan yang meyakinkan, capaian Vietnam tak lepas dari kesadaran negeri ini untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kali ini Vietnam berkolaborasi dengan intitut regional milik perserikatan bangsa-bangsa untuk mengembangkan akademi ICT versi Vietnam.

Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT), sebuah institut regional Perserikatan Bangsa-Bangsa : Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) telah berkolaborasi dengan pemerintah Vietnam untuk mengembangkan sebuah akademi: “Academy of ICT Essentials for Government Leaders” yang dirancang untuk menjawab kebutuhan Vietnam, pada Jumat (23/4/2010) di Hanoi.


Vietnam digambarkan oleh International Telecommunication Union (ITU) sebagai negara yang menunjukan performa yang kuat berdasarkan ICT Development Index. Pada 2005 lalu Vietnam telah mengimplementasikan Master Plan Pembangunan ICT yang menghasilkan adopsi berbagai kebijakan penting terkait program-program dan pembangunan ICT yang dirancang untuk memuktahirkan layanan-layanan e-Government.Mengacu kepada berbagai kebijakan pembangunan ICT, Vietnam telah melakukan serangkaian langkah-langkah penguatan sumber daya manusia di sektor ICT dan peningkatan kapasitas kelembagaan di Vietnam. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan ICT Vietnam, Program Akademi akan diimplementasikan untuk memperlengkapi para pembuat kebijakan dan manajer-manajer proyek dengan keahlian-keahlian dan pengetahuan yang diperlukan agar secara efektif meningkatkan berbagai solusi ICT untuk tujuan pembangunan Vietnam selanjutnya.


Workshop Akademi yang pertama diselenggarakan secara bersamaan oleh APCICT dan komunitas Sekolah Manajemen Publik (ICS) yang dikelola oleh Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam dan telah dimulai pada Selasa (20/4/2010) di Sofitel Plaza Hotel, Vietnam yang dipimpin oleh Tran Duc Lai, Deputi Menteri Informasi dan Komunikasi dan Hyeun-Suk Rhee, Direktur APCICT yang dihadiri oleh lebih dari 50 pejabat senior Vietnam.

Workshop selama 3 hari akan meningkatkan kesadaran dan kekuatan pengetahuan yang akan mengefektifkan penggunaan ICT yang berguna untuk pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, kepada para pejabat IT, pejabat senior pemerintah dari berbagai kementerian dan instansi pemerintah serta sejumlah perwakilan dari dunia kampus.


Rhee sebagaimana dikutip Plaza eGov dari dangcongsan.vn (20/4/2010) berujar :" Berlanjutnya upaya Vietnam memperkuat pembangunan ICT yang kuat,para pembuat kebijakan dan manajer proyek bertanggungjawab untuk menjalankan semua layanan ICT dan e-Government kepada masyarakat, dan ini memerlukan serangkaian kompetensi yang komprehensif." Merupakan kebanggaan bagi APCICT bekerjasama dengan ICS di Vietnam untuk tujuan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ICT yang akan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat Vietnam dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Vietnam.

Para peserta workshop akademi ICT menerima materi antara lain; Modul 7 : ICTD Project Management in Theory and Practice yang disampaikan secara langsung oleh pembuat modul :Maria Juanita Macapagal dan John Macasio. Workshop juga menggelar Training of Trainers yang akan meningkatkan jumlah pelatih lokasl yang mampu menyampaikan berbagai materi akademi yang baru.

Akademi ICT Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sukses diselenggarakan di beberapa negara lainnya; Kamboja, Myanmar, Afghanistan, Indonesia, Kiribati, Kyrgyzstan, Mongolia, Filipina, Samoa, Tajikistan, Timor Leste, Tonga, Tuvalu dan di seluruh Asia Pasifik.


(Martin Simamora)

FET, Agenda Digital Eropa yang Menjulang Tinggi

Neelie Kroes, Komisioner EU Digital Agenda berujar :"Hari-hari ini dimana ketidakpastian ekononomi masih melanda dunia, Eropa harus berani melakukan investasi masa depannya. Future and Emerging Technologies (FET) merupakan fondasi untuk mencapainya, sebuah program riset jangka panjang yang berfokus pengembangan berbagai teknologi masa depan yang radikal seperti menciptakan intrumen yang meniru kemampuan otak manusia.

European Union telah menginvestasikan €500 juta untuk FET agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. FET misalnya mengembangkan tangan-tangan bionik yang memiliki kecerdasan artifisial sebagai pengganti organ tubuh yang diamputasi, mengembangkan berbagai intrumen berkempuan neural untuk menolong penderita vertigo dan berbagai gangguan vestibular serta kemungkinan untuk mengetahui bagaimana otak manusia bekerja saat melakukan proses belajar, merupakan beberapa contoh riset yang dilakukan oleh Uni Eropa dibidang teknologi informasi dan komunikasi masa depan yang dipresentasikan di Parlemen Eropa di Strasbourg pada Selasa (20/4/2010) lalu.


Komisi Eropa kini mendanai 12 proyek ilmiah utama yang dijalankan dibawah FET dan akan dipertunjukan dalam sebuah pameran bertajuk; "Science beyond Fiction: an Excursion into Future and Emerging Technologies". FET dengan dana €500 juta menjadikan Eropa pemimpin dunia dalam riset exploratori menuju teknologi-teknologi informasi dan komunikasi berisiko tinggi.Komisioner Agenda Digital Eropa, Neelie Kroes seperti dikutip Plaza eGov melalui EuroMonitor berujar:"Hari-hari ini dimana ketidakpastian ekonomi masih menggelayuti dunia, Eropa harus dengan berani berinvestasi pada masa depannya.

Komisi Eropa ingin melipatgandakan anggaran FET untuk periode 2015 dan saya mendesak semua negara anggota Uni Eropa menyelaraskan setiap investasi yang dilakukan dengan upaya FET.


Future and Emerging Technologies (FET) adalah bagian integral program ICT yang digulirkan oleh European Comission dengan tujuan mempromosikan riset jangka panjang, meletakan dasar-dasar keilmuan untuk penciptaan berbagai teknologi generasi terbaru yang radikal. FET membantu identifikasi dan pengembangan riset ICT dimasa mendatang dan memasuki area-area yang belum tersentuh seperti bidang antardisiplin ilmu : quantum information science (gabungan fisika quantum dan ilmu komputer), kerap kali diinspirasi oleh kolaborasi yang sangat erat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya.FET menjadi sebuah keseriusan bagi Eropa di sektor ICT dan didanai melalui Seventh Framework Programme (FP7) dan Komisi Eropa meningkatkan anggaran FP7 untuk kepentingan riset FET sebesar 20% per tahun dari anggaran per tahun saat ini €100 juta, dan setiap negara anggota EU diundang untuk melakukan peningkatan serupa. Komisi Eropa juga berencana untuk mendanai riset FET dengan total anggaran sebesar €500 juta untuk periode 2010-2013.

Program FET melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilm pengetahuan ; Biologist, neuroscientist, spesialis nano teknologi dan ilmuwan komputer dan beberapa proyek riset FET yang akan dipamerkan di Parlemen Eropa :

+ CyberHand dan SmartHand, pengembangan sebuah tangan artifisial yang mampu berperilaku dan merasakan layaknya tangan alami. Tangan artifisial berguna bagi mereka yang mangalami amputasi tangan. Proyek CyberHand dan SmartHand akan menciptakan tangan dengan kecerdasan artifisial sekaligus memiliki wujud fisik dan kemampuan merasakan layaknya tangan manusia sebenarnya. Proyek ini memiliki tujuan yang sangat visioner dan memiliki tantangan yang sangat besar. Namun seiring dengan perkembangan keilmuan terkini dan konvergensi sejumlah bidang keilmuan telah memungkinkan upaya untuk membuat CyberHand dan SmartHand menjadi sangat mungkin untuk menghasilkan tangan berkecerdasan artifisial secara sempurna dan tidak lagi sekedar fantasi. SmartHand bertujuan mengintegrasikan berbagai kemajuan yang diraih dalam ilmu-ilmu bio nano, ilmu kognitif syaraf dan berbagai teknologi informasi yang memungkinkan pengembangan tangan-tangan prosthetic (tangan palsu) yang memiliki kecerdasan artifisial dengan serangkain kemampuan dasar sebagaimana yang dilakukan oleh tangan manusia. Selain tangan-tangan prosthetic yang dapat digunakan langsung oleh mereka yang mengalami amputasi, tangan tersebut juga bekerja melalui sebuah koneksi neural yang sangat maju yang memungkinkan tangan palsu cerdas memiliki pengetahuan syaraf kognitif, sehingga proyek ini pun memiliki kontribusi penting dibidang penyembuhan cedera syaraf pada umumnya.

+ eMorph dan Brain-i-Nets, mengeksplorasi cara otak manusia memproses informasi, dengan cara merekam perubahan yang terjadi pada otak saat proses belajar berlangsung. Riset otak manusia bertujuan untuk memperoleh pengertian baru bagaimana otak manusia bekerja. Brain-i-Nets berupaya memahami bagaimana otak manusia melakukan modifikasi selama proses belajar. Kondisi-kondisi apa saja yang ada pada perubahan sinaptik dan reorganisasi jaringan syaraf yang dapat menjelaskan berbagai proses adaptif yang dialami oleh otak yang melakukan proses belajar bahkan dengan tehnik "in vivo" atau pada kondisi subyek yang hidup. Riset semacam ini akan membantu para ahli tehnik untuk menciptakan sebuah intrumen yang disebut perangkat neuromorpik yang meniru otak sebagaimana yang dikembangkan oleh FACETS Project.

+ Megaframe, proyek riset untuk mengembangkan kamera digital berkecepatan tinggi, kecepatannya mampu memotret perjalanan impuls-impuls di antara sel-sel otak dan menampilkan citra yang terekam dalam siaran video beresolusi tinggi. Megaframe memberikan makna baru terhadap terminologi "slow motion video". Kamera ini dirancang untuk mampu merekam pejalan signal-signal di dalam jaringan syaraf otak sejauh 180 kilometer dan hanya berlangsung selama sepermili detik. Megaframe mampu melakukan pekerjaan mustahil ini sebab mampu merekam 1 juta frame dalam waktu 1 detik atau 40.000 kali lebih cepat dari standar sebuah video digital. Tak cukup hanya sangat cepat, kamera ini juga memiliki sensitifitas pencahayaan yang luar biasa ekstrem, mampu mendeteksi pecahayaan berkekuatan hanya 1 photon saja. Apa artinya pencahayaan 1 photon, sebagai gambaran saja : bayangkan anda sedang menatap sebuah lilin yang menyala sejauh 100 meter. Area sensitif cahaya pada mata anda dapat menerima jutaan photon per detik dari sumber cahaya yang sangat lemah tersebut. Dengan tingkat frame yang ekstrim, resolusi yang luar biasa dan sensitifitas pencahayaan yang mampu mendeteksi kekuatan cahaya yang hanya 1 photon akan memungkinkan manusia untuk melihat banyak dunia biologi baru dan berbagai fenomena ilmu pengetahuan melalui video untuk kali pertama. Tak terbantahkan jika Eropa menjadi pemimpin dunia di bidang video digital berkecepatan tinggi.

+ Immersence , proyek riset FET yang bertujuan memberikan kepada manusia untuk bertindak dan berinteraksi dalam berbagai lingkungan virtual yang sangat realistik melalui mata, telinga dan tangan. Semua indra manusia terintegrasi ke dalam sebuah pengalaman tunggal yang memungkinkan pengalaman penyatuan total yang menyeluruh. Saat ini hampir semua sistem menerima user sebagai pengamat pasif, namun dengan IMMERSENCE, pengguna dimampukan memanipulasi dalam alam virtual yang sangat realistik berbagai hal, bentuk, ukuran dan tekstur serta berinterkasi dengan pengguna lainnya termasuk melakukan kontak fisik dan melakukan operasi gabungan pada berbagai obyek virtual. Perkembangan berbagai tehnik baru pemrosesan signal menciptakan sebuah sistesis semua modalitas sensorik untuk menghadirkan perasaan bagai ada di sana (dunia virtual), yang memungkinkan feedback yang multi modal.

+ GSD, proyek riset untuk mengembangkan berbagai solusi untuk menangani berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, permasalahan sosial, konsumsi energi dan penyebaran berbagai penyakit.

+ EPIWORK, proyek riset untuk merancang berbagai infrastruktur yang berguna untuk meramalkan epidemik, dan berbagai riset teknologi ekstrem lainnya.

European Union memastikan program FET tak sekedar mercu suar apalagi proyek impian tanpa kemampuan untuk merealisasikannya. Komisi Eropa menegaskan akan terus melanjutkan dukungangannya terhadap semua inisiatif berbasis ilmu pengetahuan yang ambisius yang berguna untuk menghadapi berbagai tantangan keilmuan yang akan muncul pada abad ke-21.Proyek-proyek riset FET akan mengurangi fragmentasi dan meningkatkan efektifitas seluruh upaya riset yang dilakukan oleh Eropa, selain juga diyakini dapat memenuhi berbagai kebutuhan besar masyarakat bila masyarakat dapat menerima dukungan politik dan dukungan dari semua stakeholder yang terlibat.

(Martin Simamora)

Jepang Bangun Teknologi Komputasi Awan yang Hijau

Hideaki Sugiura, Direktur Kantor Proyek IT, Biro Kebijakan Informasi dan Perdagangan, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) menyatakan bahwa pemerintah Jepang memiliki proyek-proyek komputasi awan atau Cloud Computing, diantaranya adalah: Kasumigaseki Cloud, terangnya dalam Government Cloud Forum yang diselenggarakan oleh FutureGov di Singapura. Jepang unggul sebab teknologi komputasi awan yang dikembangkan berformat Green ICT.

Kasumigaseki Cloud mengintegrasikan berbagai pusat data yang tersebar di berbagai kementerian, sehingga mengurangi pengadaan sumber daya dan pemerliharaan yang berlebih pada berbagai ragam sistem terpisah. METI telah mengembangkan sebuah web site untuk kepentingan program nasional : "Eco-Points Programmer" dalam waktu 3 minggu dengan menggunakan teknologi komputasi awan.Website didukung hampir 5 juta aplikasi online yang dikontribusi oleh masyarakat dan berbagai perusahaan dalam waktu 5 bulan. METI telah meluncurkan sebuah website bernama "Idea Box" yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan berbagai ide, komentar, atau menyiarkan pilihan terhadap program-program e-Government secara aktual. Berkat teknologi komputasi awan, web site mampu menerima 69.457 page views, 1063 pengguna, 456 post, 1250 komentar dan 7041 pilihan pada vote dalam waktu 1 bulan.


Berbeda dengan negara-negara lain yang juga mengembangkan komputasi awan, Sugiura seperti dikutip Plaza eGov dari futuregov.net (21/4/2010) menyatakan : komputasi awan dan Green ICT saling terkait erat satu sama lain. Cloud Computing melayani semua strategi ekologikal pemerintah: "Green of IT" dan "Green by IT". Model utilitasi dan konsolidasi berbagai sumber daya akan menciptakan masyarakat karbon berkadar rendah.

Konsumsi energi perangkat IT diperkirakan meningkat lima kali lipat pada 2025 mendatang dan 12 kali lipat pada 2050, kalkulasi yang mengacu pada angka 2006. Fakta inilah yang menjelaskan kenapa Jepang memiliki agenda hijau yang kuat dan teknologi menjadi kunci yang memampukan Jepang untuk mewujudkannya. Green IT menjanjikan pengurangan CO2 sebesar 130 juta ton pada 2025 mendatang, yang artinya mendekati 10% pengurangan jika dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan pada 2007 sebesar 1374 juta ton CO2.

Pengurangan 20 juta ton akan dikontribusi oleh "Green of IT" - membuat semua sistem IT lebih efisien dalam mengkonsumsi energi- sementara pengurangan terbesar, 110 juta ton akan disumbangkan oleh "Green by IT" yang artinya konservasi energi IT di area-area lainnya seperi; rumah, bisnis, transportasi, industri dan lain-lain. Pemerintah Jepang telah mempromosikan proyek komputasi awan pemerintah yang hijau di 3 area utama. Pertama, pemerintah mempromosikan fungsionalitas tinggi dan performa pusat-pusat data yang yang memiliki emisi yang yang lebih rendah. Kedua, pemerintah mendorong penggunaan informasi masyarakat secara inovatif dengan mengintegrasikan platform penggunaan data pemerintah. Terakhir, pemerintah secepatnya mengadopsi berbagai layanan komputasi awan, pemerintah kini melakukan riset portabilitas data dan merevisi sistem legal, jelas Sugiura.


Sugiura, berkait upaya elaborasi pusat-pusat data pemerintah Jepang, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah ketidak efisienan konsumsi energi pada hampir semua fasilitas yang ada. Tercatat 33% dari total penggunaan energi diserap oleh pendingin udara yang setara dengan jumlah energi yang digunakan untuk menghidupkan daya perangkat IT itu sendiri. Sebuah pusat data di Jepang yang mampu menghemat konsumsi energi sebesar 40% melakukan atau menerapkan langkah-langkah baru yaitu ; penggunaan pembangkit energi terbarukan seperti energi matahari dan virtualisasi. Jepang jika konsisten akan menjadi sebuah negara dengan ekologi cerdas. Satu-satunya tantangan tersisa yang harus diatasi oleh pemerintah Jepang : memperkokoh kolaborasi diantara para pemangku kepentingan atau stakeholders (industri, masyarakat dan akademisi) untuk mengembangkan berbagai kebijakan agar mampu mengikuti perkembangan pasar, mengakselerasi kemajuan teknologi, simpul Sugiara.

(Martin Simamora)

Dubai Gelar e-Transformation Forum

Dubai e-Government baru-baru ini menyelenggarakan 1st e-Transformation Forum untuk sistem-sistem Government Resource Planning (GRP). Forum ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendapatkan perencanaan terintegrasi yang lebih baik untuk memuktahirkan upaya transformasi elektronik dan integrasi berbagai lembaga pemerintah.

Seputar e-Government di Dubai :

+ GRP Systems
+ Mirsal 2, Sistem Bea Cukai Elektronik

E-Transformation Forum dihadiri H.H. Sheikh Ahmed Bin Saeed Al-Maktoum-Head of Dubai Higher Committee for Financial Policy dan H.E. Mohammed Ibrahim Al Shaibani- CEO of Emirates Airline and Group, H.H. the Ruler of Dubai serta lebih dari 150 perwakilan 19 badan pemerintah di Dubai termasuk didalamnya; para Direktur Jenderal, CEO dan sejumlah manajer; IT, HR dan Perencanaan Strategis.

Fokus forum tertuju pada pengembangan sistem-sistem GRP, termasuk didalamnya interconnecting systems yang dibangun oleh Dubai eGovernment bagi departemen-departemen pemerintah. Sistem-sistem yang dimaksud mulai dari backbone untuk infrastruktur yang berguna bagi e-Government di tingkat lokal untuk mengoptimalisasi semua proses administrasi.

"Langkah menuju e-Transformation sangat penting bagi Dubai dan oleh sebab itu kita berupaya memperbaii semua layanan terkait agar selaras dengan visi untuk membangun masyarakat dan ekonomi berbasis pengetahuan,"ujar Direktur Jenderal Dubai e-Government, Ahmed Bin Humaidan. Government Resource Planning (GRP) systems merupakan batu loncatan penting dimana semua departemen dan lembaga pemerintah bergantung padanya untuk mengoptimalisasi semua sumber-sumber dasar dan memelihara reputasi Dubai sebagai sebuah "Center of Excellence in eGovernance.

GRP mencakup ; manajemen sumber daya manusia, penggajian, manajemen keuangan, pengadaan dan penyimpanan, manajemen aset. Sistem-sistem otomasi lainnya akan dijalankan untuk menciptkan efektifitas di departemen-departemen dan memfasilitasi berbagai transaksi asing dengan mengotomatisasi semua aktifitas seperti; rekrutmen, penanganan urusan antarlembaga pemerintah dan perdagangan dengan pemasok pemerintah.

Lebih jauh lagi, saat ini 29 departemen pemerintah Dubai berinisiatif memanfaatkan GRP Systems untuk jangka waktu lebih dari 7 tahun. GRP didukung oleh 25 sistem yang terintegrasi dan GRP mendukung 46 operasi yang terintegrasi dan berbagai sistem terkait untuk memfasilitasi transfer dan pertukaran data antardepartemen secara efisien, jelasnya.

Bin Humaidan sebagaimana dikutip Plaza eGov dari Menafn.com (22/4/2010) menyatakan bahwa GRP systems akan memperlengkapi semua pegawai pemerintah dengan kesempatan untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan cara yang paling baik sebab para pegawai juga dilengkapi dengan praktik dan pelatihan data untuk meningkatkan kemampuan para pegawai. Dubai eGovernment berkomitmen untuk mengaktivasi semua sistem GRP dan memberikan pelatihan yang tepat kepada semua departemen pemerintah sehingga dapat menggunakannya dengan maksimal dan dengan demikian dapat mencapi semua tujuan yang diusung Dubai Strategic Plan 2015, terutama untuk mengejar perwujudan "government excellence".

Bin Humaidan juga memaparkan berbagai capaian yang diraih oleh Dubai eGovernment selama lebih dari 9 tahun. Semua investasi dan dukungan yang diberikan oleh Dubai eGovernment untuk transformasi elektronik dalam beberapa tahun belakangan ini memberi pengaruh positif bagi pengembangan sumber daya manusia dan mewujudkan berbagai aplikasi eGovernment di tingkat yang lebih tinggi.

Berikut ini adalah sejumlah indikator kemajuan yang dipaparkan oleh Dubai eGovernment :

+ Terbangunnya otomatisasi internal yang canggih, yang memampukan semua lembaga pemerintah menyediakan kepada semua pelanggannya lebih 2.000 layanan elektronik (e-Service), yang membentuk sebuah dasar yang kokoh untuk membangun efisiensi yang paling optimal dan melangkah ke tahap-tahap yang lebih maju.

+ "Shared Services" sebuah layanan unik yang disediakan oleh Dubai eGovernment yang memperlengkapi badan-badan pemerintah untuk mampu menghadirkan layanan publik melalui instrumen-instrumen elektronik seperti; portal pembayaran secara elektronik/e-payment, pusat komunikasi terpadu : Ask Dubai dan portal elektronik SMS.

+ Rampungnya dan perbaikan yang berlangsung konstan pada Government Information Network (GIN), sebuah back bone yang menghubungkan 50 pemerintahan di Dubai melalui jaringan berkecepatan tinggi, dan GIN bergantung pada sebuah infrastruktur yang menjamin keamanan dan pertukaran data dengan biaya yang efektif dan integrasi yang sempurna.

+ Lingkungan yang kompleks pada sumber-sumber sistem pemerintah yang terpadu yang disediakan oleh Dubai eGovernment memberikan keuntungan bagi semua badan pemerintah. Sistem-sistem ini memampukan manajemen yang efisien pada sumber-sumber internal dan menyediakan kesempatan untuk menyelenggarakan transaksi secara langsung. Sistem-sistem ini juga membentuk sebuah dasar terbentuknya sistem-sistem gabungan strategis dimasa mendatang.

Perkembangan e-Government di Dubai juga tak lepas dari beragam tantangan seperti; restrukturisasi layanan-layanan pemerintah yang tak terhindarkan, sirkulasi aturan-aturan dan standar-standar pelaksanaan e-Government, integrasi sistem operasi yang beragam termasuk juga infrastruktur jaringan yang menghubungkan departemen-departemen pemerintah, keragaman pengalaman setiap departemen dalam malakukan transformasi elektronik, manajemen suumber daya manusia, dan keterbatasan masyarakat dalam menggunakan berbagai layanan publik elektronik baru. Bin Humaidan menegaskan, kata kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini adalah dukungan kepemimpinan dan kerjasama di antara badan-badan pemerintah untuk melenyapkan berbagai hambatan. Tak kalah penting dan tak boleh dilupakan membangun e-Government tak dapat dipisahkan dengan pembangunan e-Government lainnya di seluruh dunia.

(Martin Simamora)

Indonesia Sepenuhnya Digital 2018

Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Tifatul Sembiring mengungkapkan, seiring dengan derap laju teknologi informasi dan komunikasi terutama media elektronik yang mengarah ke digital, maka mulai 2011 mendatang mulai dilakukan peralihan sehingga Indonesia sepenuhnya bersiaran dalam format digital pada 2018 mendatang.

Seputar Kementerian Komunikasi & Informasi Republik Indonesia

+ Desa Berdering
+ Undang-Undang Cyber Crime
+ Indonesia Rancang Regulasi Green ICT

Menteri mengungkapkan hal itu dalam Dialog Interaktif dengan Bali TV pada Selasa (20/4/2010) kemarin."Tahun 2011 mulai dilakukan peralihan sistem hingga nanti tahun 2018 semua media akan menggunakan sistem digital, tidak ada lagi analog," jelasnya.
Tifatul menjelaskan dengan sistem digital maka efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang ada dan terbatas dapat dilakukan secara optimal. Sistem digital memungkinkan satu frekuensi dapat dibagi lagi menjadi enam atau dengan kata lain satu frekuensi dapat digunakan oleh banyak media digital. Dalam hal ini maka kompetisi yang sehat menjadi pijakan utama.Pemerintah juga menjadikan ICT sebagai pemersatu nusantara melalui Palapa Ring dengan jaringan fiber optik yang akan berguna bagi kepentingan masyarakat Indonesia termasuk untuk penyelenggaraan pemilihan umum.''Kami mengacu pada sistem SIN dan SIAK yang berbasis ICT. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan KPU dalam pelaksanaan pemilu,'' tegas mantan Presiden PKS ini seraya mengatakan, dalam dua tahun ini sambungan kabel fiber optik akan sampai di Papua.


(Bali TV | Martin Simamora)

Kartu Identitas Inggris Dengan Chip Dikritik

Kritik terhadap proyek kartu identitas penduduk Inggris berkait kegunaannya telah lama dipertanyakan publik, kini diketahui salah satu elemen yang paling menonjol pada kartu identitas tersebut adalah Chip berwarna keemasan yang lazim ada pada kartu kredit dan berguna untuk transaksi elektronik, ternyata tak difungsikan.

Seputar Kartu Identitas Penduduk Inggris

+ Inggris Akan Tingkatkan Fungsi Kartu Penduduk dengan Chip

Kartu identitas penduduk yang kini diterbitkan oleh pemerintah Inggris memiliki fungsi PIN dan Chip berwarna emas yang memampukan kartu melakukan transaksi elektronik dan mengotorisasi sebuah pembayaran. Chip atau contact plate normalnya memungkinkan instrumen card reader membaca Chip pada kartu identitas sehingga transaksi elektronik dapat berlangsung.Namun kenyataannya, saat ini chip atau contact plate pada kartu identitas yang diterbitkan oleh pemerintah tidak dapat digunakan untuk transaksi elektronik apapun. Chip di dalam kartu identitas penduduk tak menyimpan informasi yang diperlukan agar Chip dapat dibaca oleh card reader.


Sebaliknya, semua chip pada kartu tanda penduduk harus dibaca secara nirkabel atau wireless melalui RFID, artinya penggunaan Chip pada kartu identitas penduduk menjadi mubazir, ujar Dave Birch, director of electronic transaction Perusahaan Konsultan Hyperion sebagaimana dikutip Plaza eGov dari Silicon.com (15/4/2010).


Dave bertutur :" Semua kartu identitas penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris memiliki chip atau contact plate, tapi ternyata tak berfungsi sebab tak satu pun layanan yang dapat diakses melalui elemen ini." Merespon hal ini, juru bicara Home Office menyatakan: "Chip atau Contact plate tetap digunakan untuk menjaga kelangsungan desain dengan produk-produk sejenis yang ada saat ini, dan kemungkinan penggunaannya di masa mendatang.

Pemerintah Inggris sejauh ini telah menerbitkan 7.000 kartu identitas penduduk sejak peresmiannya pada tahun lalu di Manchester. Pemerintah juga menerbitkan kartu identitas bagi warga negara asing yang bermukim di Inggris sejak November 2008.

Chip yang ditanam di dalam kartu identitas penduduk Inggris menyimpan informasi; data biografi pemegang kartu dan detail biometrik yang diakses melalui card reader RFID. Instrumen Card Reader RFID memang digunakan diseluruh perbatasan Inggris untuk memverifikasi identitas pemegang kartu. Industri jasa keuangan juga mengkritisi desain kartu identitas Inggris karena hanya memberikan fitur yang terbatas. Pemerintah kini sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan kartu identitas yang telah ditingkatkan kemampuannya pada 2012 mendatang.

Kartu identitas penduduk yang telah ditingkatkan kemampuannya akan memiliki Chip yang dapat mengotorisasi berbagai transaksi online menggunakan Chip dan PIN serta memverifikasi identitas pemegang kartu melalui internet.


(Martin Simamora)

Uni Eropa Berjuang Menuju Open Standards & Interoperability Dalam Procurement Pemerintah

Seluruh menteri telekomunikasi dan IT Uni Eropa mulai memperkenalkan penerapan Open Standards dan interoperability pada semua perangkat IT untuk proses pengadaan (procurement) di lingkungan pemerintah Uni Eropa. Hal ini terungkap dalam minister's statement sebagai bagian deklarasi yang lebih luas terkait agenda digital Eropa. European Union merancang agar procurement bebas dari benteng vendor-vendor besar temasuk Microsoft. Namun sukseskah upaya ini?

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di sektor pemerintah merupakan pasar IT yang masif di Eropa. Sejarah selama ini menunjukan : hanya vendor-vendor software besar yang dipertimbangkan oleh berbagai departemen pemerintah baik di tingkat; lokal, regional dan nasional. Akibatnya, masyarakat dipaksa menggunakan program-program software yang kompatibel dengan penawaran perusahaan-perusahaan tersebut saat ingin melaksanakan berbagai kewajiban administrasinya seperti melakukan pembayaran pajak, memperpanjang kartu identitas atau mengajukan surat lisensi memelihara hewan piaraan seperti; anjing.


Satu bagian dari European Comission yang dipimpin oleh Komisioner Neelie Kroes berupaya keras, mendorong agar pasar pengadaan/procurement market terbuka bagi publik, dan membongkar benteng kokoh vendor-vendor besar : proprietary software termasuk Microsoft. Salah satu E.U Executive yang memiliki tanggung jawab utama dibidang internal IT procurement kini sibuk merancang panduan-panduan yang disebut : European Interoperability Framework (EIF).


Namun para penganjur Open Standards dan komputasi yang interoperabel mengklaim bahwa EIF telah tercemari sebagai akibat lobi yang intensif oleh para pelobi pembuat software proprietary, sehingga dalam banyak hal EIF tidak akan memiliki dampak terhadap pasar.European Interoperability Framework memiliki peran penting sebab berperan sebaga sebuah "metaframework" bagi semua panduan nasional negara-negara anggota EU, bagaiaman kantor-kantor pemerintah seharusnya membeli berbagai layanan teknologi informasi dan komunikasi.

Deklarasi para menteri pada Senin (19/4/2010) seharusnya memperkuat otoritas yang dimiliki Neelie Kroes untuk mempersiapkan upaya publikasi rencana Agenda Digital Eropa pada bulan mendatang. Seluruh departemen di pemerintahan negara-negara EU harus mengedepankan inovasi dan efektifitas biaya dalam e-Government melalui promosi sistematis untuk menggunakan sistem-sistem yang Open Standards dan interoperabel, ujar deklarasi tersebut.Kroes menyambut baik statement para menteri, menggambarkannya sebagai sebuah "milestone, sebuah blok bangunan yang krusial bagi Agenda Digital Eropa yang sejati". "Kita tidak berupaya mendikte desain dan skala dan arah masa depan ICT. Tetapi kita menetapkan untuk menciptakan sebuah rangkaian kondisi-kondisi baru bagi ICT dan eko sistem internet masa depan," jelasnya seperti dikutip Plaza eGov dari IDG News Service.

Terhadap langkah ini, banyak grup-grup bisnis yang memuji deklarasi ini. "Eropa akan mampu memberikan pelayanan publik terbaik jika mampu mengurangi waktunya untuk mengurusi apakah bertahan dengan yang ada atau menjalankan praktik bisnis terkini, dan lebih banyak waktu diluangkan untuk menciptakan peluang baru dan inovasi," ujar Graham Taylor, CEO Open Forum Europe (OFE), sebuah grup perdagangan yang keanggotaannya meliputi; Google, IBM, dan Oracle.
Thomas Vinje, Konsuler dan Juru Bicara European committee for Interoperable Systems (ECIS) berujar: "Kami harap Komisioner Kroes membangun agenda digitalnya diatas dasar deklarasi yang berani ini, dengan berbagai kebijakan yang mempromosikan Open Standards untuk pemerintah sehingga masyarakat tak perlu lagi mengahadapi berbagai hambatan artifisial dalam mendapatkan informasi, ungkapnya.

Francisco Mingorance, senior director of government relations- Business Software Alliance (BSA) dimana Microsoft bergabung didalamnya,juga menyambut Deklarasi para menteri negara-negara anggota EU dan menggambarkan deklarasi tersebut sebagai sebuat pernyataan yang sangat berimbang, deklarasi yang lahir dari ideologi yang steril dari pertikain masa lalu : OPen vs Proprietary, tambahnya. Mignorance bahkan menggambarkan deklarsi tersebut mengakui paradigma-paradigma baru di sektor teknologi.BSA sendiri bereaksi cepat terhadap haluan EU yang melambung ke Open Standards. BSA melakukan upaya lobi yang sangat optimal untuk meredam kuatnya referensi-referensi ke Open Standards dan interoperability yang diusung dokumen EIF, yang akan difinalisasi pada musim panas ini setelah menjalani rangkaian proses perancangan yang panjang, hampir dua tahun.

Lobi-lobi BSA ternyata sangat sukses. Contohnya, draft EIF tahun lalu menyatakan bahwa keterbukaan di dalam software e-Government : procurement harus memperlihatkan hasil efisiensi yang layak. " Dalam draft terkemudian pada Maret 2010 lalu tertulis : bahwa keterbukaan dapat dikatakan berbuahkan efisiensi jika melingkupi faktor ; kebutuhan-kebutuhan fungsional, kematangan/maturity dan dukungan pasar.

Draft EIF terawal 2008 dengan tegas dan bulat menyatakan adopsi Open Standards dalam public procurement. Kini dalam salinan EIF terbaru tak sekalipun disebutkan Open Standards. Saat ini juga sedang gencar dilakukan lobi untuk mengantisipasi penuh upaya Kroes yang akan meberlakukan Agenda Digital Eropa pada akhir Mei 2010.

OFE berharap agar pendekatan teknologi yang dipimpin Kroes dan telah direstui oleh semua menteri telekomunikasi dan IT di Eropa terus berlanjut, namun hal ini pun belum dapat dipastikan. Deklarsi menteri yang juga disebut Granada Declaration merupakan pertemuan para menteri via video confrence sebagai pengganti konfrensi di Spanyol yang terpaksa dibatalkan sebagai dampak debu vulkanik Eslandia yang memutuskan transportasi penerbangan Eropa.

Para menteri juga menambahkan, implementasi Open Standards dalam public procurement juga merupakan upaya untuk membuat internet Eropa lebih cepat, membangun keamanan dan kepercayaan online dengan meningkatkan perlindungan data dan standar-standar provasi, serta melenyapkan berbagai hambatan e-Commerce di antara negara-negara anggota Eropa.


(Martin Simamora)

Australia Gagalkan Import Perangkat ATM Card Skimming

Bea Cukai Australia berhasil menggagalkan impor barang-barang ilegal yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan finansial. Di Bandar Udara Internasional Brisbane, seorang pemuda 23 tahun berkewarganegaraan China akan segera menjalani persidangan di pengadilan Queensland dengan dakwaan melakukan impor barang-barang yang dapat digunakan untuk melakukan penggandaan kartu ATM.


Pemuda tersebut ditangkap oleh pihak bea cukai Brisbane International Airport dengan membawa ; ATM feeder face unit, encoder, superglue, adhesive tape dan 31 kartu atm kosong. Pelaku didakwa melakukan impor barang-barang yang dapat digunakan untuk mencuri informasi finansial dan menghadapi ancaman penjara 3 tahun.


Merujuk pada kejadian ini Australian Federal Police memperingatkan semua konsumen untuk secara rutin memeriksa catatan transaksi kartu kredit yang diterbitkan bank untuk mengantispasi adanya transaksi-transaksi yang tak dikenali atau fraudulent transaction.Australia kini menghadapi peningkatan kejahatan perbankan : penggandaan kartu kredit yang menimbulkan kerugian 100 juta dolar setiap tahunnya, ujar Minister of Home Affairs, Brendan O'Coonor seperti dikutip Plaza eGov dari networkworld.com (19/4/2010). Polisi menuding berbagai kejahatan terorganisasi internasional berada dibalik peningkatan kejahatan penggandaan kartu kredit di Australia.


(Martin Simamora)