Seluruh menteri telekomunikasi dan IT Uni Eropa mulai memperkenalkan penerapan Open Standards dan interoperability pada semua perangkat IT untuk proses pengadaan (procurement) di lingkungan pemerintah Uni Eropa. Hal ini terungkap dalam minister's statement sebagai bagian deklarasi yang lebih luas terkait agenda digital Eropa. European Union merancang agar procurement bebas dari benteng vendor-vendor besar temasuk Microsoft. Namun sukseskah upaya ini?
Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di sektor pemerintah merupakan pasar IT yang masif di Eropa. Sejarah selama ini menunjukan : hanya vendor-vendor software besar yang dipertimbangkan oleh berbagai departemen pemerintah baik di tingkat; lokal, regional dan nasional.
Akibatnya, masyarakat dipaksa menggunakan program-program software yang kompatibel dengan penawaran perusahaan-perusahaan tersebut saat ingin melaksanakan berbagai kewajiban administrasinya seperti melakukan pembayaran pajak, memperpanjang kartu identitas atau mengajukan surat lisensi memelihara hewan piaraan seperti; anjing.Satu bagian dari European Comission yang dipimpin oleh Komisioner Neelie Kroes berupaya keras, mendorong agar pasar pengadaan/procurement market terbuka bagi publik, dan membongkar benteng kokoh vendor-vendor besar : proprietary software termasuk Microsoft. Salah satu E.U Executive yang memiliki tanggung jawab utama dibidang internal IT procurement kini sibuk merancang panduan-panduan yang disebut : European Interoperability Framework (EIF).
Namun para penganjur Open Standards dan komputasi yang interoperabel mengklaim bahwa EIF telah tercemari sebagai akibat lobi yang intensif oleh para pelobi pembuat software proprietary, sehingga dalam banyak hal EIF tidak akan memiliki dampak terhadap pasar.European Interoperability Framework memiliki peran penting sebab berperan sebaga sebuah "metaframework" bagi semua panduan nasional negara-negara anggota EU, bagaiaman kantor-kantor pemerintah seharusnya membeli berbagai layanan teknologi informasi dan komunikasi.
Deklarasi para menteri pada Senin (19/4/2010) seharusnya memperkuat otoritas yang dimiliki Neelie Kroes untuk mempersiapkan upaya publikasi rencana Agenda Digital Eropa pada bulan mendatang. Seluruh departemen di pemerintahan negara-negara EU harus mengedepankan inovasi dan efektifitas biaya dalam e-Government melalui promosi sistematis untuk menggunakan sistem-sistem yang Open Standards dan interoperabel, ujar deklarasi tersebut.
Kroes menyambut baik statement para menteri, menggambarkannya sebagai sebuah "milestone, sebuah blok bangunan yang krusial bagi Agenda Digital Eropa yang sejati". "Kita tidak berupaya mendikte desain dan skala dan arah masa depan ICT. Tetapi kita menetapkan untuk menciptakan sebuah rangkaian kondisi-kondisi baru bagi ICT dan eko sistem internet masa depan," jelasnya seperti dikutip Plaza eGov dari IDG News Service. Terhadap langkah ini, banyak grup-grup bisnis yang memuji deklarasi ini. "Eropa akan mampu memberikan pelayanan publik terbaik jika mampu mengurangi waktunya untuk mengurusi apakah bertahan dengan yang ada atau menjalankan praktik bisnis terkini,
dan lebih banyak waktu diluangkan untuk menciptakan peluang baru dan inovasi," ujar Graham Taylor, CEO Open Forum Europe (OFE), sebuah grup perdagangan yang keanggotaannya meliputi; Google, IBM, dan Oracle.Thomas Vinje, Konsuler dan Juru Bicara European committee for Interoperable Systems (ECIS) berujar: "Kami harap Komisioner Kroes membangun agenda digitalnya diatas dasar deklarasi yang berani ini, dengan berbagai kebijakan yang mempromosikan Open Standards untuk pemerintah sehingga masyarakat tak perlu lagi mengahadapi berbagai hambatan artifisial dalam mendapatkan informasi, ungkapnya.
Francisco Mingorance, senior director of government relations- Business Software Alliance (BSA) dimana Microsoft bergabung didalamnya,juga menyambut Deklarasi para menteri negara-negara anggota EU dan menggambarkan deklarasi tersebut sebagai sebuat pernyataan yang sangat berimbang, deklarasi yang lahir dari ideologi yang steril dari pertikain masa lalu : OPen vs Proprietary, tambahnya. Mignorance bahkan menggambarkan deklarsi tersebut mengakui paradigma-paradigma baru di sektor teknologi.
BSA sendiri bereaksi cepat terhadap haluan EU yang melambung ke Open Standards. BSA melakukan upaya lobi yang sangat optimal untuk meredam kuatnya referensi-referensi ke Open Standards dan interoperability yang diusung dokumen EIF, yang akan difinalisasi pada musim panas ini setelah menjalani rangkaian proses perancangan yang panjang, hampir dua tahun.Lobi-lobi BSA ternyata sangat sukses. Contohnya, draft EIF tahun lalu menyatakan bahwa keterbukaan di dalam software e-Government : procurement harus memperlihatkan hasil efisiensi yang layak. " Dalam draft terkemudian pada Maret 2010 lalu tertulis : bahwa keterbukaan dapat dikatakan berbuahkan efisiensi jika melingkupi faktor ; kebutuhan-kebutuhan fungsional, kematangan/maturity dan dukungan pasar.
Draft EIF terawal 2008 dengan tegas dan bulat menyatakan adopsi Open Standards dalam public procurement. Kini dalam salinan EIF terbaru tak sekalipun disebutkan Open Standards. Saat ini juga sedang gencar dilakukan lobi untuk mengantisipasi penuh upaya Kroes yang akan meberlakukan Agenda Digital Eropa pada akhir Mei 2010.
OFE berharap agar pendekatan teknologi yang dipimpin Kroes dan telah direstui oleh semua menteri telekomunikasi dan IT di Eropa terus berlanjut, namun hal ini pun belum dapat dipastikan. Deklarsi menteri yang juga disebut Granada Declaration merupakan pertemuan para menteri via video confrence sebagai pengganti konfrensi di Spanyol yang terpaksa dibatalkan sebagai dampak debu vulkanik Eslandia yang memutuskan transportasi penerbangan Eropa.
Para menteri juga menambahkan, implementasi Open Standards dalam public procurement juga merupakan upaya untuk membuat internet Eropa lebih cepat, membangun keamanan dan kepercayaan online dengan meningkatkan perlindungan data dan standar-standar provasi, serta melenyapkan berbagai hambatan e-Commerce di antara negara-negara anggota Eropa.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar