Jembrana terbilang unggul dalam implementasi e-Government dan kemampuan Jembrana untuk menjalin kerjasama erat dengan BPPT telah memberikan banyak hasil mulai dari Jembrana -ID (KTP SIAK,ber-Chip dan NIK yang multi guna) hingga pemanfaatan data administrasi kependudukan SIAK online untuk e-voting di 54 dusun yang mampu menghemat anggaran dan mencegah konflik.
Sejak pertengahan tahun lalu Kabupaten Jembrana telah mendudukan dirinya sebagai pionir dalam implementasi e-Voting berkat dedikasi segenapa apratur dan keseriusan membangun e-Government yang memiliki cetak biru yang dapat dilaksanakan. Soal keuntungan e-votingKabid Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jembrana, Dewa Gede Ary Candra, di kantor BPPT Jakarta, Kamis (25/2) bertutur lugas,"Dihitung-hitung e-voting ini jatuhnya lebih murah, menghemat anggaran lebih dari 60 persen, misalnya anggaran untuk kertas suara dihilangkan,"paparnya.
Pengalaman Jembrana melakukan e-Voting memang baru ditingkat dusun tetapi fakta ini menjadikannya terdepan dan bisa dijadikan percontohan bagi daerah lain atau bahkan KPU pusat. Keunggulannya tak lepas dari fakta bahwa kabupaten ini pun adalah yang pertama membangun data base kependudukan online dan menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis chip atau disebut sebagai J-ID yang menjadi kunci elektronik untuk melakukan verifikasi peda pemilu elektronik tingkat dusun.
E-Voting memampukan Jembrana menghemat anggaran, setiap TPS menghabiskan Rp15-16 juta, serta memudahkan masyarakat melaksanakan hak politiknya sebab prosesnya semudah menyentuh touch screen dan dengan waktu yang singkat, 2 menit."Dengan e-voting satu TPS (tempat pemungutan suara) dari pagi hingga siang bisa menampung hingga 1.000 pemilih, sementara dengan sistem manual hanya selesai untuk sekitar 500-700 pemilih," katanya.
Sistem e-voting Jembrana , memerlukan kartu identitas berbasis chip dan kini hampir seluruh warga kabupaten Jembrana telah menggunakan KTP ber-chip, sebuah hal yang masih diperjuangkan oleh Depdagri. Kini Jembrana merintis langkah yang lebih besar, melakukan e-Voting pada pemilihan kepala desa dan kemudian di tingkat pemilihan kepala daerah (Bupati) yang akan digelar pada Agustus 2010.Jika MK merestui e-Voting maka diperkirakan Jembarana akan menghemat Rp3 miliar untuk Pilkada Bupati.
(Antara | Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar