Regulator akhirnya menyadari bahwa prinsip-prinsip akuntansi umum dan regulasi-regulasi standar seharusnya diimplementasikan di negara-negara dimana aktivitas-aktivitas finansial, seperti transaksi-transaksi produk-produk finansial derivatif yang berkembang berdasarkan konektivitas internet melampaui perbatasan-perbatasan negara.
Namun demikian ada sebuah kebutuhan bagi jaringan-jaringan elektronik agar menjadi dapat saling dihubungkan ( inter-connectable, yang akan menjadikan proses berbagi informasi akan sangat mudah dilakukan. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan koordinasi lintas negara sangat diperlukan selama proses membangun atau mereformasi e-Government di negara-negara.
Kerjasama internasional yang efektif bergantung pada; standar-standar umum untuk mengumpulkan dan memproses data, platform-platform software bersama atau yang interoperabel dan sarana komunikasi berkecepatan tinggi. Elemen-elemen semacam ini sangat krusial.
Kebutuhan yang sangat kritikal adalah saling memahami atau mutual understanding, yang akan memungkinkan semua negara saling berbagi data dan menganalisa secara real time, dan untuk mewujudkan aksi terkoordinasi. Hal semacam ini berangkali dapat
segera diwujudkan dalam aliansi-aliansi internasional seperti European Union, OECD, North American Free Trade Agreement, dan United Nations Conference on Trade and Development.Faktanya, di dalam paket-paket stimulus ekonomi di berbagai negara, sebagian besar diinvestasikan pada kategori infrastruktur, yang meliputi investasi infrastruktur ICT. Ini dapat memberikan sebuah peluang untuk mengajak negara-negara anggota entitas-entitas internasional untuk membangun platform-platform software yang terharminisasi dan lembaga-lembaga yang terkoordinasi.
Tetapi setidak-tidaknya dalam derajat tertentu di saat yang sama kekuatan-kekuatan ekonomi Asia Timur - dalam hal ini diinspirasi oleh China- telah mulai merangkul konsep harmoni, negara-negara barat telah menolak harmonisasi, dalam kasus European Union misalnya menerapkan "open methods of coordination" antara lain : keutamaan negara mengatasi sistem-sistem supranasional.
:
+ Bagian 1
+ Bagian 2
+ Bagian 3
+ Bagian 4
+ Bagian 5
+ Bagian 6
+ Bagian 7
+ Bagian 8
+ Bagian 9
+ Bagian 10
+ Bagian 11
+ Bagian 12
+ Bagian 13
+ Bagian 14
+ Bagian 15
Setelah krisis finansial pada tahun 1990, IMF telah menyiapkan serangkaian standar-standar yang direkomendasikan dan kode-kode yang masih relevan dengan e-Government. Negara-negara yang harus memberikan laporan kepada IMF dan World Bank diminta untuk menyiapkan Reports on the Obeservance of Standards and Codes, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah statement saat rekomendasi-rekomendasi tersebut dipublikasikan :
“The IMF and World Bank have endorsed internationally recognized standards and codes in 12 areas as important for their work and for which Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs) are prepared. Standards in the areas of data, fiscal transparency, and monetary and financial policy transparency have been developed by the Fund while others have been developed by other standard setting bodies including the World Bank, the Basel Committee on Banking Supervision, and the Financial Action Task Force (FATF). “ROSCs are prepared and published at the request of the member country by the IMF and/or World Bank in each of the 12 areas. ROSCs covering financial sector standards are usually prepared in the context of the Financial Sector Assessment Program. In some cases, detailed assessments of countries’ observance of standards are also published.”
"IMF dan Bank Dunia telah mendukung standar-standar dan kode-kode yang diakui secara internasional di 12 wilayah yang penting untuk pekerjaan mereka dan untuk persiapan penyusunan Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs). Standar-standar di bidang data, transparansi fiskal,dan transparansi kebijakan finansial dan moneter telah dikembangkan oleh IMF sementara yang lainnya telah dikembangkan oleh badan-badan pengaturan standar lainnya termasuk Bank Dunia, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan, dan Gugus Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force - FATF). "ROSCs disusun dan diterbitkan atas permintaan dari negara anggota dengan IMF dan / atau Bank Dunia di masing-masing 12 bidang. ROSCs meliputi standar-standar sektor finansial biasanya disusun dalam konteks Program Penilaian Sektor Keuangan (Financial Sector Assessment Program). Dalam beberapa kasus, penilaian yang rinci terhadap pengawasan ketaatan negara-negara terhadap standar- standar juga dipublikasikan. "
IMF dan World Bank telah mempublikasikan daftar ROSC pada Novermber 2002 lalu. Area-area yang dipaparkan di dalam daftar tersebut juga berfungsi sebagai serangkaian prinsip-prinsip untuk memandu negara-negara yang sedang mengupayakan penggunaan e-Government.
Negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan untuk mengejar ketertinggalannya terhadap negara-negara maju dalam hal investasi e-Government. Pada sisi kelompok optimistis atau meminjam frasa Norris : cyber-optimists yang berbicara tentang melakukan "leapfrogging" atau lompatan jauh untuk mengejar ketertinggalan dan bahkan mengungguli negara-negara industrial maju.
Sedari awal atau sejak melakukan start pembangunan e-Government, negara-negara berkembang telah dikenai "penalti", berupa pembangunan sistem-sistem komunikasi kabel tetap ( fixed landline) dan jaringan-jaringan, negara-negara berkembang seharusnya bebas untuk melakukan investasi yang lebih murah dan lebih mengutamakan sistem-sistem mobile yang fleksibel.Sementara itu ,berlawanan dengan kelompok optimis, kelompok cyber-pessimists yang mempersepsikan bahwa kegiatan-kegiatan e-Government sepenuhnya berteknologi tinggi dan hampir dipastikan dan tak terhindarkan didominasi oleh negara-negara industri maju.
Memang sejumlah negara-negara berkembang yang lebih besar, yang dipimpin oleh kelompok negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India dan China) memiliki sektor-sektor publik yang cukup besar untuk menanggulangi dugaan-dugaan penghancuran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multi nasional, tetapi hampir semuanya tidak berada dalam kategori kesiapan semacam ini.
Sementara itu untuk negara-negara yang memiliki kelengkapan e-skills yang sangat baik (baik dalam hal kompetensi dan kapabilitas) malah mengabaikan keuntungan-keuntungan yang dapat diraih melalui eGovernment, sebab didalam pandangan negara-negara ini, hal semcam ini milik negara-negara yang kaya dengan pengetahuan dan yang telah memasuki tahap awal sebagai negara-negara industrialis.
Pada akhirnya prediksi kelompok pesismistis bisa jadi akan terbukti benar. Tetapi disaat yang sama, peluang-peluang e-Government ada di dalam genggaman setiap negara-negara berkembang itu sendiri - tak semata didalam genggaman pihak-pihak asing yang sangat kuat.
~bersambung~
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar