Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Senin, 19 Juli 2010

Peran e-Government Dalam Mengatasi Krisis Finansial Global (Bagian 5) : Keterbukaan Kebijakan & e-Government

Hal inilah yang mendorong ekonom mazhab moneteris, untuk beberapa saat, sangat menekankan 

penerapan "peraturan-peraturan", terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dan apa yang tak dapat dilakukan sehubungan dengan ekspansi suplai uang di sebuah negara, untuk mencegah terjadinya inflasi.


Sebelumnya :

+ Bagian 1
+ Bagian 2
+ Bagian 3
+ Bagian 4


Charles Goodhart menentang pendapat tersebut, ekonom finansial ini menawarkan sebuah cara yang bertolak belakang, sebuah teori : bahwa sesuatu yang nampaknya bekerja yaitu : penerapan setiap aturan tertentu, pada akhirnya akan menumbangkan aturan itu sendiri.
Situasi ini dapat mengakibatkan orang untuk mencari upaya-upaya lain untuk merancang cara-cara yang lebih "cerdik" dengan cara tak sepenuhnya memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam "aturan-aturan" yang terancang sejak semula, sehingga menegasi atau menghambat "aturan" tersebut untuk bekerja sebagaimana aturan tersebut dirancang.

Ketika keterbatasan-keterbatasan yang terkandung di dalam "aturan-aturan" yang diajukan oleh ekonom moneteris menjadi terbukti. Maka ini menjadi dasar yang jelas dan prinsip untuk melaksanakan alternatif 'Kebijaksanaan' yang jelas dalam pembuatan kebijakan, misalnya untuk menjadi lebih fleksibel dalam ekspansi moneter ketimbang melulu semata terpaku pada aturan yang memungkinkan.

Sebuah pendekatan yang Lebih mengutamakan Keterbukaan kebijakan yang jelas, maka langkah-langkah dan tehnik-tehnik untuk menerapkan e-Government tampaknya menjadi ideal untuk dilaksanakan . Misalnya, dengan e-Government mengupayakan ruang yang lebih fleksibel dalam melakukan ekspansi moneter dibandingkan dengan melakukannya dengan   cara terlebih dahulu memberlakukan kebijakan-kebijakan yang akan memungkinkan ekspansi moneter dilakukan.


Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah : tidak satupun yang dapat meraih kemajuan atau perbaikan yang nyata melalui implementasi e-Government atau hal-hal bersifat teknologi yang dapat "memperbaiki", apabila pelaksanaanya dimulai dari serangkaian asumsi yang cenderung "munafik" mengenai bagiamana dunia ini sebenarnya "bekerja", misal dengan menggunakan model yang salah.


Hal yang dapat disimpulkan dengan jelas adalah : untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan tertentu, maka hal pertama yang harus dilakukan dengan serius adalah mengupayakan terbangunnya "kondisi-kondisi awal yang mendukung", setidaknya hal itu terbangun dengan tepat dan valid.

Risiko Sistemik


~Bersambung~


(Martin Simamora)











Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2018

Why China is building islands in the South China Sea

INDONESIA NEW CAPITAL CITY

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Berita Terbaru


Get Widget