Kesulitan yang dihadapi oleh regulator-regulator sangat kritikal dalam menghadapi transaksi-transaksi luar negeri, khususunya pada transaksi-transaksi yang terkait dengan dengan sistem perbankan bayangan (shadow banking system) sebab hampir semua aktivitas atau transaksi-transaksi didalam sistem ini tidak transparan, berlangsung ditempat-tempat dan dengan pihak-pihak yang tidak diatur dalam regulasi
Hampir separuh dana-dana lindung nilai atau hedge funds yang ada pada tahun 2008 teregistrasi sebagai transaksi luar negeri, sebagaimana diungkapkan oleh sebuah perkiraan. Negara-negara berlabel "Tax havens" menjadi tempat yang sangat populer seperti; Bahrain, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Irlandia, Luxembourg dan Netherlands Antilles.
Transaksi-transaksi yang terdaftar di negara-negara "tax havens" membebaskan hedge funds dari keharusan membayar pajak atas peningkatan nilai portfolio-portfolio. Lebih penting lagi, negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi transaksi hedge funds luar negeri dibuat mengakomodasi ketentuan-ketentuan hukum yang disatu sisi mampu menarik relokasi dan berdomisilinya kolam-kolam modal yang relevan, dan disisi lainnya membebaskan hedge funds dari peraturan-peraturan interferensi yang jelas sangat mengganggu.
Mengatur operasi-operasi transaksi luar negeri semacam ini bukan tak mungkin untuk dilakukan namun lebih sulit. Lebih jauh lagi ada sebuah konsensus bersama, setidaknya di negara semacam Amerika Serikat tidak ada kebutuhan untuk mengaturnya.
Ini memperburuk kesenjangan dalam peraturan, dan menambah kesulitan bagi regulator-regulator dalam melakukan identifikasi harga-harga, nilai-nilai dan proses-proses di dalam sistem perbankan bayangan.
Ruang potensi bagi terjadinya kekeliruan dalam pengaitan antara kebijakan pengaturan global dan nasional paralel dengan ruang potensi terjadinya kekeliruan dalam pengaitan dalam prinsip-prinsip dan praktek-praktek e-Government.
Contoh yang dapat dikemukakan : pengoperasian bank-bank Islandia di Inggris.
Ross menunjukan kesenjangan wewenang pengaturan :
“Landsbanki was free to operate in the UK as a branch over which the FSA [Financial Services Authority] only had limited powers, as responsibility for its prudential supervision rested with the Icelandic regulator. UK depositors were also later dependent on the Icelandic deposit insurance scheme, with resources that proved inadequate and requiring the intervention of the UK authorities.”
"Landsbanki bebas beroperasi di Inggris sebagai sebuah cabang dimana FSA (Financial Services Authority- otoritas perbankan Inggris) hanya memiliki wewenang-wewenang yang terbatas, dimana tanggungjawab mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian ada ditangan regulator Islandia. Sehingga deposan-deposan Inggris harus bergantung pada skema asuransi deposito Islandia, dengan sumberdaya yang jelas-jelas tak memadai (untuk mengembalikan dana deposito masyarakat Inggris - ketika krisis melanda bank ini) dan jelas situasi semacam ini memerlukan intervensi otoritas Inggris."
:
+ Bagian 1
+ Bagian 2
+ Bagian 3
+ Bagian 4
+ Bagian 5
+ Bagian 6
+ Bagian 7
+ Bagian 8
+ Bagian 9
+ Bagian 10
+ Bagian 11
+ Bagian 12
+ Bagian 13
+ Bagian 14
Opsi-opsi yang ada tampaknya terdiri dari penguatan kontrol-kontrol internal pada front nasional versus koordinasi eksternal yang lebih besar pada front supranasional (Eropa). Financial Services Authority dapat melihat berbagai keuntungan dengan mengupayakan keduanya pada waktu bersamaan tanpa terlalu lama tinggal di sisi biaya yang tertera di dalam buku besar utama ( particular ledger).
Hal semacam inilah yang dimaksud oleh ilmuwan politik cenderung menyebutnya sebagai "multi level governance", dimana hirarki-hirarki spasial mendominasi pembuatan keputusan politik, dan dari waktu ke waktu mendapatkan "solusi-solusinya" dalam menciptakan mimpi-mimpi super buruk bagi birokrat.
Untuk mengupayakan konteks-konteks kepuasan semacam ini dan untuk menghindarkan ekses-ekses yang lebih buruk, e-Government menjadi penting. E-Government bukan lagi sekedar aksesoris tetapi sebuah instrumen yang dapat didayagunakan, bahkan ketika seseorang mempertimbangkan sebuah sistem yang kompleks (sistem diatas sistem).
Soal apakah peraturan-peraturan dasar bagi berjalannya e-Government yang efektif tetap dapat diperdebatkan. Desiderata atau hal-hal yang diinginkan seperti transparansi dan integeritas dapat terlaksana hingga ke cakupan yang lebih luas atau kecil. Tetapi setiap pelemahan terhadap tugas-tugas pengambilan keputusan untuk jaringan ICT pada saat yang sama harus didukung oleh keanekaragaman luar biasa struktur e-Government yang akan membantu pembuatannya.
Reports on the Observance of Standards and Codes agreed by the IMF and World Bank, November 2002
Transparency standards
The standards in these areas were developed and are assessed by the International Monetary Fund to cover issues of data and policy transparency:
• Data transparency: IMF’s Special Data Dissemination Standard/General Data Dissemination System
• Fiscal transparency: IMF’s Code of Good Practices on Fiscal Transparency
• Monetary and financial policy transparency: IMF’s Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies, which is usually assessed by the Fund and the Worl
Financial sector standards
The standards in these areas were developed by other institutions and are generally assessed under the FSAP:
• Banking supervision: Basel Committee’s Core Principles for Effective Banking Supervision
• Securities: International Organization of Securities Commissions’ (IOSCO) Objectives and Principles for Securities Regulation
• Insurance: International Association of Insurance Supervisors’ Insurance Supervisory Principles
• Payments and securities settlement systems: Committee on Payments and Settlements Systems (CPSS) Core Principles for Systemically Important Payments Systems and CPSS-IOSCO Joint Task Force’s Recommendations for Securities Settlement Systems
• Anti-money laundering and combating the financing of terrorism: Financial Action Task Force 40+8 Recommendations
Standards concerned with market integrity
Standards in these areas have been developed by relevant institutions and the World Bank is in the lead in undertaking assessments. Some of these areas may be assessed under the FSAP.
• Corporate governance: OECD’s Principles of Corporate Governance
• Accounting: International Accounting Standards Board’s International Accounting Standards
• Auditing: International Federation of Accountants’ International Standards on Auditing
• Insolvency and creditor rights
Namun sepertinya lembaga-lembaga internasional yang sangat berkuasa itu tidak akan mengupayakan pembentukan e-Government internasional yang transparan dan mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhan internasional. Masyarakat dan negara-negara harus mendayagunakan potensi untuk berbagi informasi dan harmonisasi pengungkapan informasi yang ditawarkan oleh e-Government, yang didasarkan pada semua platform internasional yang ada saat ini seperti The Group of Twenty Finance Ministries and Central Bank Governors, IMF, Organization for Economic Co-operation and Development, dan United Nations.
~bersambung~
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar