Uy selanjutnya menyatakan bahwa CICT dapat menyelaraskan berbagai perangkat untuk
seorang pengacara senior menyatakan, CICT sebagai badan negara utama dalam pembuatan kebijakan ICT berencana untuk membuat sebuah web portal dimana sebuah dokumen tunggal dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi dengan kantor-kantor pemerintah. Proyek yang bernama e-Bayad (e-Payment) akan berperan sebagai sebuah gateway pembayaran tunggal bagi layanan-layanan utama badan-badan pemerintah dan dijadwalkan akan diluncurkan pada akhir tahun ini, jelasnya.
Uy, dilansir dari ZDnetAsia (11/8/2010) mengungkapkan :"Saat ini pemerintah masih bekerja dengan pulau-pulau informasi," ujarnya. "Contohnya, jika anda ingin memulai sebuah bisnis, anda masih harus mendatangi berbagai kantor pemerintah. Kita ingin melenyapkan hal semacam ini dan membuatnya mudah bagi para investor untuk memulai bisnisnya di sini.
Dia mencatat bahwa tugasnya selama 15 tahun sebagai CIO negara untuk Mahkamah Agung dan tugas sebelumnya sebagai Presiden Forum CIO Foundation memberinya gambaran yang baik terhadap masalah yang perlu diatasi dalam sektor pemerintah.
Sebagai pejabat CIO baru yang diangkat oleh President Benigno "Noynoy" Aquino III, Uy juga diharapkan dapat menangani berbagai masalah legal yang saat ini menghadang sektor ICT.
"Kita perlu menentukan kebijakan-kebijakan yang jelas terhadap perlindungan data dan memformulasi standar-standar yang tepat untuk barang bukti elektronik yang dapat direkomendasikan kepada pengadilan-pengadilan untuk diadopsi," jelas Uy, yang juga pernah menjadi dosen dengan subyek studi IT di University of the Philippines Collage of Law. Uy menegaskan dukungannya terhadap berbagai rancangan undang-undang terkait IT yang saat ini masih tertahan di kongres, termasuk usulan rancangan undang-undang cybercrime, privasi data dan Departemen ICT.
Apalagi Industri IT adalah kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian nasional setelah pekerja internasional Filipina (Overseas Filipino Worker-OFW), jelasnya. Namun posisi Uy terhadap isu-isu diatas tak sepenuhny didukung oleh orang yang mengangkatnya. Presiden Benigno Aquino III, dalam masa kampanye terdahulu menyatakan tidak terlalu mendukung pembentukan Depatemen IT.
Namun Uy mengingatkan bahwa dengan penunjukannya untuk memimpin CICT, Acquino setidaknya menyadari adanya kebutuhan untuk membentuk sebuah lembaga terdedikasi untuk mengurusi berbagai hal terkait TI.
Terkait dengan sektor BPO atau "business process outsourcing", yang menjadi segmen penting bagi industri lokal, Uy menyatakan bahwa CICT berniat untuk membantu organisasi-organisasi IT Filipian untuk memasarkan produk-produknya di pasar-pasar yang selama ini belum terjangkau seperti Eropa dan beberapa bagian di Amerika Serikat.
"Bagi kami untuk memelihara daya saing, kami harus membangun sumber daya manusia," jelasnya, sambil menambahkan bahwa pemerintah harus menjembatani kesenjangan digital antara komunitas perkotaan dan pedesaan untuk menciptakan berbagai pekerjaan dan jalan untuk mencegah migrasi.
Uy juga menyatakan akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi lokal untuk membangun infrastruktur lokal di daerah pinggiran untuk memacu pembangunan dan mengurangi kesenjangan. Badan regulator ICT lokal National Telecommunications Commission merupakan badan yang terkait dengan CICT.
Sebagai pengawal utama anggaran e-Government sebesar 1 miliar peso (US$22.2 juta) dan dapat diakses oleh badan-badan pemerintah, Uy juga menyatakan bahwa ia bekerja untuk melindungi anggaran tersebut dari pengurangan-pengurangan yang diakibatkan oleh bentuk-bentuk pemotongan biaya yang saat ini dijalankan oleh pemerintahan baru.
"Departemen Anggaran dan Manajemen kini melakukan pemangkasan semua pemborosan dalam pengeluaran, tetapi saya tidak berpikir bahwa anggaran e-Government adalah sebuah pemborosan,"ujarnya.
Mengelaborasi berbagai posisi yang belum terisi di CICT, Uy mencatat bahwa Aquino terlebih dulu harus mengevaluasi semua pencapaian lembaga sebelum melakukan penunjukan ketua-ketua komisi. Ketua-ketua saat ini, Monchito Ibrahim dan Frank Perez kini melakukan tugasnya dalam kapasitas interim hingga Oktober. Dua komisioner lainnya Tim Diaz de Rivera yang juga Direktur Jendral National Computer Center, dan Consuelo Perez, telah mengajukan pengunduran diri pada Juni lalu, ungkap Uy.
CICT saat ini sedang merancang sebuah roadmap baru ICT untuk. "Kami berharap dapat segera merampungkannya sebelum akhir tahun ini,"ungkapnya.
Reformasi-reformasi radikal juga akan dilakuan badan pos Filipina : PhilPost yang dilakukan dibawah pengawasan CICT."Sitem Pos dan Telekomunikasi harus dibangun untuk mampu menangani kehadiran berbagai transaksi e-Commerce.
Era serba lambat telah berlalu, PhilPost harus mampu menangani bisnis-bisnis baru yang bermunculan sebagai akibat kehadiran internet, jelasnya." Misalnya, kantor pos harus memiliki jasa Western Union remittance. Tidak ada alasan
kenapa kita tidak dapat mengimplementasikannya karena kantor pos Filipina meiliki cabang-cabang di hampir semua kota di Filipina.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar