Pemerintah Brunei dan pemerintah Korea Selatan pada Sabtu (7/08/2010) kemarin menandatangani sebuah kesepakatan yang akan membuka berbagai jalan kerjasama antara kesultanan dan negara penerap e-Government terbaik di dunia, terutama untuk memperkuat dalam membangun kapasitas.
"Penandatanganan MoU akan menjadi jalan pembuka berbagai aktivitas kerjasama termasuk studi-studi gabungan dan workshop-workshop e-Government, membentuk berbagai langkah pencegahan dengan melakukan mitigasi berbagai efek yang tak diinginkan dalam mengimplementasikan e-Government seperti ketentuan untuk membuat kebijakan keamanan informasi dan teknologi, dan juga pembangunan sumberdaya manusia kedua belah pihak di bidang ICT melalui pertukaran personil," seperti diungkapkan di dalam press release.
Pemerintah Brunei dalam penandatanganan MoU diwakili oleh Deputy Permanent Secretary (IT & E-Government) pada Kantor Perdana Menteri, Abdul Mutalib POKSS DP Hj Mohd Yusof, sementara Korea Selatan diwakili oleh Ministry of Public Administration and Security (MOPAS) melalui seorang pejabatnya Assistan Minister cum CIO, Kang Jyung Hyup.
Abdul Mutalib dilansir dari brudirect.com, mengungkapkan bahwa MoU terbangun dengan sebuah kerangka untuk aktivitas-aktivitas capacity building. Ia juga menyatakan bahwa PMO telah menetapkan serangkaian prioritas dan indikator-indikator performa utama untuk mengukur perjalanan e-Government Kesultanan selama lima tahun, hingga 2014.
"Salah satu dari prioritas-prioritas utama adalah mengatasi tantangan-tantang keterampilan ICT, tak hanya pada keahlian-keahlian khusus 400 personil IT pada e-Government National Center (EGNC), untuk mengelola dan mendukung proyek-proyel e-Government, tetapi juga keahlian-keahlian dasar bagi end users di dalam pelayanan
publik,"ungkapnya.
Hjh Mariah menyatakan bahwa pemerintah Brunei saat ini dalam proses melakukan pelatihan terhadap 27.000 pegawai negeri, pada inisiatif nasional e-Government, dalam 2 tahun kedepan. Abdul Mutalib juga menyatakan bahwa tercapainya MoU tersebut adalah sebuah respon yang tepat terhadap target nasional untuk sedikitnya memiliki 100 layanan online pemerintah yang beroperasi pada 2014.
"Dengan kondisi saat ini dimana setiap kementerian setidaknya memiliki 10 layanan yang telah diindentifikasikan dan diprioritaskan dapat diakses secara online dari saat ini hingga 2014, kami berupaya mencapai tidak hanya melalui kolaborasi yang kuat di dalam kementerian-kementerian dan indutri (ICT), tetapi juga melalui berbagai upaya kolaboratif dengan organisasi-organisasi internasional dan negara-negara model penerap e-Government terbaik seperti Korea Selatan misalnya.
"Salah satu cara untuk menjadi yang terbaik adalah belajar dari yang terbaiknya,"tambahnya.Kemitraan Brunei dengan Korea Selatan, melakukan pengembangan lebih lanjut pada area-area e-Government yang antara lain mencakup rekayasa proses bisnis, manajemen perubahan, pelaksanaan layanan-layanan online dan keamanan ICT.
Asisten menteri MOPAS menekankan bahwa e-Government sepatutnya diperlakukan sebagai katalisator untuk merespon tuntutan masyarakat yang menghendaki layanan-layanan administratif yang lebih baik. Kang mengungkapkan bahwa Korea telah melakukan pembangunan e-Government untuk menjebatani kesenjangan digital selama 20 tahun terakhir ini, dan juga telah memainkan peran penting dalam mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1990-an melalui pembangunan IT dan penciptaan pekerjaan dan budaya transparansi dalam melayani masyarakat.
"Dengan menggabungkan teknologi maju Korea dan sumber daya Brunei yang kaya, sinergi dapat diciptakan untuk menciptakan lebih banyak peluang-peluang bagi pembangunan masa depan. Saya percaya MoU ini akan menjadi sebuah langkah yang sangat penting dalam membangun sebuah dasar yang kokoh, tak hanya dalam kerjasama e-Government, tetapi juga kerjasama lainnya; ekonomi, budaya, dan kerjasama sosial antara dua negara di masa mendatang," ujar asisten menteri Mopas.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar