Memahami Connected Government (2) : Transformasi Pemerintah Adalah Fundamental

esade.edu : Collaborative Gov

Transformasi pemerintah adalah sebuah upaya keras berjangka panjang dimana tren kemajuan teknologi sangat jarang berdampak terhadap transformasi pemerintah. Dalam transisi menuju "connected government", semua entitas pemerintah harus melintasi 4 tahapan utama kematangan dan kapabilitas e-Government. Setiap tahapan mencerminkan sebuah kontinum transformasi pemerintah ke level yang lebih tinggi.

Empat tahap tersebut diatas yang digunakan secara luas di seluruh dunia adalah;
-Web-presence (keberadaan web)
-Interaction (Interaksi)
-Trabsaction (Transaksi)
-Transformation (Transformasi)


Lebih lanjut, "Connected government" adalah sebuah hasrat yang dinyatakan bahwa negara-negara berupaya mewujudkannya sebagai level Transformasi- bagian dari kematangan e-Government. Akan tetapi tidaklah mudah untuk mengartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan connected government dan implikasi-implikasi yang timbul di negara-negara tersebut.

Merujuk kepada praktek yang ada saat ini dan pemaparan yang ada didalam literatur-literatur, connected government diharapkan menyertakan sejumlah karakteristik dan kapabilitas tertentu. Karakteristik-karakteristik dan kapabilitas-kapabilitas, yang akan dijelaskan dibawah, dengan jelas dinyatakan sebagai kontributor-kontributor kunci untuk pembangunan e-Government, oleh UN E-Government Survey 2010. Karakteristik-karakteristik dan kapabilitas-kapabilitas ini, dirancang sebagai dimensi-dimensi, yang memungkinkan "conneceted government" ditinjau sebagai bangunan multidimensi. Dimensi-dimensi "connected government" adalah :

>Citizen centricity : 
dimensi yang memandang pemerintah dari luar ke dalam, seperti memahami permintaan-permintaan dan harapan-harapan masyarakat menjadi prinsip panduan utama bagai semua kebijakan pemerintah, program-program dan pelayanan-pelayanan. Singkatnya, dimensi ini mewakili logika yang dominan pada  layanan yang mengharuskan pemerintah untuk beroperasi sebagai sebuah enterprise dan organisasi yang dekat dengan permintaan-permintaan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Disamping masyarakat itu sendiri, konstituen-konstituen pemerintah seperti masyarakat bisnis dan organisasi-organisasi sipil tercakup dalam dimensi Social Inclusion yang akan dijelaskan nanti.


>Common infrastructure and interoperability : 
dimensi ini mengacu kepada penggunaan standar-standar dan best practices di lintas pemerintahan sehingga dapat mendorong dan memampukan terjadinya berbagi informasi dengan cara yang sangat mudah. Interoperabilitas adalah kemampuan organisasi-organisasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan didalam dan lintas/antarorganisasi. Fondasi yang harus diletakan untuk mencapai interoperabilitas yang efektif ada pada infrastruktur bersama yang terstandarisasi;

>Collaborative services and business operations : 
connected government membutuhkan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga berkolaborasi. Tidaklah sulit untuk menemukan kisah-kisah sukses mengenai interoperabilitas dan integrasi di level teknologi. Tetapi untuk membangun kolaborasi di level fungsi-fungsi dan layanan-layanan membutuhkan adanya kemauan politik. Kemauan politik pemerintah diperlukan karena kolaborasi di level ini akan mengurangi wewenang, mengeliminasi layanan-layanan yang tumpang tindih dan tidak berguna dan memunculkan layanan-layanan bersama dan berbagi, yang pada gilirannya akan mengakibatkan hilangnya otoritas dan kendali bagi sejumlah pihak;


>Public Sector Governance : 
dimensi ini mengacu kepada hak-hak membuat keputusan dan akuntabilitas kerangka yang diperlukan untuk mengimplementasikan semua stratgi-strategi lainnya yang diperlukan untuk "connected government. Good Governance adalah faktor yang tak dapat dinegosiasikan untuk mencapai sukses "connected government", terlebih lagi bagi pemerintahan yang memiliki banyak level berjenjang dalam struktur pemerintahannya seperti; federal/pemerintah pusat; negara bagian/provinsial; kota/kabupaten, dimana pemerintahan dilaksanakan oleh berbagai tingkatan dan oleh partai-partai politik yang berbeda.

>Networked organizational model; 
Sebagaimana yang diungkapkan dalam diskusi Theresa Pardo dan Brian Burke dalam pengamatannya terhadap Interoperabilitas pemerintah, hal ini mengacu pada kebutuhan untuk mengadopsi model-model organisasi yang baru dimana organisasi (dalam konteks pemerintahan secara menyeluruh) adalah sebuah jaringan yang terdiri dari kementerian-kementerian yang relatif otonom dan lembaga-lembaga yang bekerja dalam sebuah perilaku yang koheren untuk menghantarkan pelayanan bernilai baik kepada masyarakat dan bisnis. Hal semacam ini menjadikan pemerintah secara keseluruhan adalah sebuah organisasi virtual berjaringan atau Networked Virtual Organization (NVO) yang beroperasi dengan mulus menuju sebuah misi bersama.

>Social Inclusion : 
Ini mengacu kepada kemampuan pemerintah-pemerintah untuk bergerak melampaui integrasi pelaksanaan layanan publik secara vertikal dan horisontal untuk melibatkan masyarakat dan proses kerja pemerintahan pada titik-titik relevan dalam proses-proses pembuatan kebijakan dan keputusan. E-democracy dan Social Inclusion menjamin pelaksanaan layanan pemerintah tidak berjalan satu arah. Cara-cara inovatif dengan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi partisipasi konstituen dan membangun sebuah pendekatan konsultatif adalah mutlak atau imperatif  bagi kesuksesan "conneceted government; dan

>Transparent and open government : 
dimensi ini mengacu kepada doktrin politik yang percaya bahwa bisnis pemerintah dan administrasi negara harus terbuka di semua level sehingga tercipta pemeriksaan dan pengawasan oleh publik yang efektif. Dalam konstruksi yang lebih luas, hal ini bertentangan dengan alasan pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional negara, yang kini cenderung dilegitimasi secara luas sebagai kerahasiaan negara.

~bersambung~

(ENTERPRISE ARCHITECTURE AS PLATFORM FOR CONNECTED GOVERNMENT Understanding the Impact of Enterprise Architecture on Connected Government A Qualitative Analysis- NUS Institute of Systems Science Dr. Pallab Saha 2010 | Alih bahasa : Martin Simamora)

Lembaga Survey Indonesia : Partai Politik Kurang Perhatikan Isu Toleransi

"Rata-rata sikap parpol mengutuk kejadian-kejadian itu (terkait isu toleransi), tapi itu sikap yang sepertinya spontan, individual, dan tidak menjadikan isu itu sebagai agenda kontinyu," kata Direktur Lembaga Survey Indonesia (LSI) Dodi Ambardi.

LSI menilai partai-partai politik di Indonesia kurang memperhatikan kasus-kasus konflik di antara masyarakat seperti isu toleransi termasuk konflik di Tarakan, Kalimantan Timur. Hal ini dikemukakan Dodi dalam sebuah diskusi bertajuk "Mengukur Sikap Partai Politik Menghadapi Isu Toleransi di Jakrta Pusat, Rabu (29/9/2010).

"Dosis reaksi yang diberikan pada kasus-kasus toleransi itu dosis rendah dan relatif individual," ujar Dodi dilansir Detik.com. LSI menilai partai-partai politik di Indonesia sebagai unit politik membahas banyak sekali isu akan tetapi cenderung memilih isu yang diperhatikan.

Hal semacam ini disebabkan oleh siklus pemilihan umum. Jika pemilihan umum mendekat barulah isu toleransi dikemukakan sebab akan memberikan banyak kontribusi suara kepada partai."Akan berbeda penanganannya kalau peristiwa-peristiwa intoleransi itu terjadi satu tahun sebelum pemilu," kata dia.

Terhadap penilaian LSI, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah membantahnya. "Isu toleransi sebenarnya cukup penting. Kita tidak membicarakan setiap hari bukan berarti kita tidak peduli," ujar Jafar.

"Kalau kita bilang tidak toleran itu kan pendapat. Lihat dulu realitanya bisa jadi kita toleran," tutur dia.

(Detik.com | Martin Simamora)

Kota Tarakan Mencekam

Memahami Connected Government (1) : Teknologi Sebagai Instrumen Strategi

Connected Government atau pemerintah yang terkoneksi memampukan semua pemerintah untuk menghubungkan secara mudah berbagai fungsi, lembaga-lembaga dan kewenangan-kewenangan untuk memberikan layanan-layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat dan sektor bisnis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Survei e-Government Global periode 2008 menggunakan kriteria "connected governance" sebagai kriteria utama untuk mengevaluasi dan memeringkat program-program e-Government nasional. Menurut laporan survei konsep pemerintah yang terkoneksi beranjak dari sebuah pendekatan yang disebut "Whole-of-Government approach" yang mendayagunakan teknologi sebagai sebuah perangkat strategi dan sebagai pemberdaya bagi terjadinya inovasi pelayanan publik dan pertumbuhan produktivitas, dua hal utama yang dihasilkan adalah : Inovasi dan Produktivitas.

Melanjutkan tema survei e-Government tersebut diatas, pada survei e-Government Global 2010 yang dilakukan PBB kembali menjadikan konsep "Connected Government" sebagai kriteria utama, bahkan lebih jauh dan dalam, secara eksplisit menambahkan "citizen centric" sebagai semboyan. Pendekatan terhadap pelayanan pemerintah yang menuntut negara-negara untuk beralih dari model pelayanan publik dengan model tradisional ke model elektronik terintegrasi dimana nilai bagi masyarakat dan sektor bisnis semakin lebih baik.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa layanan-layanan publik yang diberdayakan dengan IT (e-Services) mampu secara nyata memperbaiki kecepatan dan kualitas pelaksanaan layanan publik dalam situasi krisis ekonomi.

Jadi IT memiliki peran terwujudnya "connected government" dimana e-Services adalah komponen yang krusial, yang membawa beberapa keuntungan baik kepada internal yaitu instansi dan badan-badan pemerintah pemberi layanan dan kepada eksternal yaitu konsumen baik masyarakat dan sektor bisnis.

Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang dapat terwujud jika Connected Government terlaksana dengan baik:

Internal
-Mencegah duplikasi
-Mereduksi biaya transaksi
-Merampingkan prosedur-prosedur birokrasi
-Terbangunnya efisiensi yang lebih besar
-Komunikasi dan koordinasi yang sangat baik
-Meningkatkan transparansi
-Terbangunnya berbagi informasi yang lebih besar
-Manajemen informasi yang terlindungi dengan baik

Eksternal
-Pelaksanaan layanan yang lebih cepat
-Berdayaguna  yang lebih besar
-Fleksibilitas penggunaan layanan yang meningkat
-Pelayanan publik yang memiliki inovasi
-Partisipasi dan keterlibatan yang lebih besar
-Pemberdayaan masyarakat yang lebih besar
-Transparansi dan keterbukaan yang lebih besar

(ENTERPRISE ARCHITECTURE AS PLATFORM FOR CONNECTED GOVERNMENT Understanding the Impact of Enterprise Architecture on Connected Government A Qualitative Analysis- NUS Institute of Systems Science Dr. Pallab Saha 2010 | Alih bahasa : Martin Simamora)

Transparansi : Open Government, Government2.0 dan E-Government

Rice Universitry : Goodbye Textbooks, Hello Open Source Learning

EU Nyatakan Open Source Adalah Masa Depan Digital

E-Government Yang Efektif & Efisien (02) : Apakah Indikator Pemeringkatan eGov Masih Releven?

E-Government Yang Efektif & Efisien (01) : Bagaimana Interoperabilitas Mendukung eGovernment Antarnegara?

POLRI Libatkan Unit-Unit Elite TNI Untuk Hadapi Teroris

"Kita akan melakukan striking force dengan TNI, dari Den Bravo (pasukan khusus TNI AU), Den Jaka (Detasemen Jalamangkara pasukan khusus AL), dan Gultor (Kopasus)," kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (24/9/2010).

Teroris memang menjadikan pos TNI dan Polri sebagai sasaran. Tujuan mereka jelas untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. "Bersama-sama kita melakukan penanggulangan terhadap kelompok bersenjata," tutupnya.

DENJAKA

DEN BRAVO

Kopasus

Brimob : Gegana, Densus 88

Densus 88

Unit-unit elit militer Tentara Nasional Indonesia tak hanya elit di dalam negeri, tetapi  juga diakui  dalam jajaran pasukan-pasukan elit dunia. Terlepas dari sisi kelam pasukan-pasukan elit kita- semua pasukan elit
dunia memiliki sisi-sisi kelamnya tersendiri-seluruh komponen bangsa Indonesia  wajib memberikan dukungan

yang positif dan mengawal keberadaan pasukan-pasukan elit TNI agar menjadi tentara yang profesional dan garda terdepan penjaga kedaulatan dan kebesaran bangsa dan negara Republik Indonesia.

(Detik.com | Martin Simamora)

Government 2.0

Presiden Turkmenistan : Internet Harus Dapat Diakses Oleh Seluruh Masyarakat

trend.az : Turkmen President

"Kami melakukan segala upaya untuk menjamin bahwa setiap rakyat Turkmenistan dapat menggunakan internet dan seluruh perangkat teknologi komunikasi lainnya, kami terhubung dengan kemajuan penting dalam telekomunikasi," ujar Presiden Gurbanulu Berdimuhammedov.

Presiden Turkmenistan mengemukakan hal ini kepada para peserta Eksibisi-Konferensi Internasional "Turkmentel 2010" yang berlangsung selama dua hari di Ashgabat pada Rabu (15/9/2010) lalu.

Eksibisi diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi Turkmenistan, Kamar Dagang dan Industri dan Academy of Sciences serta diikuti oleh 80 perusahaan yang berasal dari 20 negara yang meliputi Inggris, Rusia, Swiss, Jerman, Ukraina, Belarus, Kazakhstan, Amerika Serikat, Siprus, UAE, Austria, China, Georgia, Lithuania, Iran dan banyak negara lainnya.

Eksibisi, dilansir unpan.org terdiri dari bagian- bagian ; Telekomunikasi, Teknologi Informasi, telemetri dan instrumentasi, komunikasi nir kabel, equipment, perekam audio dan video profesional, peralatan penyiaran, asesoris kabel dam koneksi, operator-operator penyedia berbagai pelayanan telekomunikasi, transportasi, perlengkapan dan permesinan khusus, logistik.

Komunikasi dan telekomunikasi adalah salah satu sektor yang paling dinamis dan menjanjikan dibandingkan dengan sektor-sektor lain dalam ekonomi Turkmenistan.

Kementerian Komunikasi Turkmenistan telah membangun berbagai kemitraan yang kokoh dengan perusahaan-perusahaan terkemuka yang beroperasi di pasar telekomunikasi, penyiaran, audio dan video global seperti; Sony, JVC, Siemens-Nokia, Shell & Wilcox, Tandberg, Rhode & Schwarz, NEC, Eurasia Trans Limited, perusahaan asal Rusia Prima Telecom.

Moderenisasi sistem-sistem komunikasi di Turkmenistan terus berlangsung, dan negara ini terbuka luas bagi investasi proyek-proyek baru.

(Martin Simamora)

Mahfud MD: Jaksa Agung Hendarman Supandji Harus Berhenti

Ketua MK, Moh. Mahfud MD.

Jaksa Agung Hendarman Supandji harus berhenti karena seharusnya dia berhenti bersamaan dengan berhentinya jabatan Presiden. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD dalam konferensi pers terkait putusan MK atas perkara yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra, Rabu (22/90), di Gedung MK.

“Sebelum pukul 14.35 WIB tadi, seluruh tindakan yang diambil oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji masih legal, tapi setelah diketuk palu pada pukul 14.35 WIB, maka Hendarman tidak boleh meneruskan lagi (tugasnya-red.),” jelas Mahfud.

Menurut Mahfud, untuk menghindari kekosongan hukum sampai DPR selesai melakukan legislative review UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, jaksa agung dapat digantikan dengan wakil jaksa agung. “Menurut undang-undang, wakil jaksa agung dapat menggantikan jika jaksa agung berhalangan. Selain itu, dengan keluarnya putusan ini, tidak berarti penyidikan terhadap kasus Yusril terhenti. Harus dibedakan antara kasus konkret dengan kasus pengujian undang-undang. Tapi putusan ini cukup untuk menghentikan kontroversi yang bergulir di masyarakat,” ujarnya.

Mahfud menuturkan bahwa jaksa agung ibaratnya tidak jelas ‘kelamin’-nya (batasan masa jabatan-red.). Oleh karena itu, lanjut Mahfud, MK memberi ‘kelamin’ sementara untuk jaksa agung. “Ada empat pilihan ‘kelamin’ berdasar periode, usia, presiden, dan diskresi. Ini undang-undang ndak menyebut. Jadi, harus pilih satu, sebelum DPR memilih. Putusan MK hanya berlaku sampai legislative review. Presiden tidak salah karena tidak ada batasan. Ketidaksalahan tersebut diakibatkan karena dalam UU Kejaksaan tidak membahas,” tandasnya. 

(www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Jack Barnaby Hack ATM Di Black Hat

Berita terkait : Black Hat 2010 Ungkap Celah Fatal Keamanan ATM
                         ATM Dengan OS Windows Rawan Hacking



(SecurityWeek.com - Internet and Enterprise Security News, Insights & Analysis)

Semua Pemerintah, Perusahaan Harus Bersiaga Menghadapi Cyberwar

Cyberwar

Dunia saat ini memang belum melihat contoh-contoh aktual cyberwar, walau demikian semua pemerintah di seluruh dunia harus bersiaga menghadapinya, demikian dinyatakan seorang pakar hukum cybersecurity Estonia pada Senin (20/9/2010).

Eineken Tikk

Banyak orang yang masih ingat peristiwa serangan cyber yang melanda perbankan, institusi-institusi pemerintah dan media-media elektronik di Estonia pada 2007 lalu, sebagai sebuah contoh awal sebuah cyberwar,  namun  mengacu kepada definisi legal, peristiwa tersebut belum dapat disebut sebagai cyberwar, jelas Eneken Tikk, Kepala Cabang Legal dan Kebijakan Cooperative Cyber Defence Center of Excellence yang berkedudukan di Tallinn, Estonia. Ia mendefinisikan Cyberwar sebagai sebuah serangan yang dapat mengakibatkan kerusakan yang setara dengan kehancuran yang diakibatkan oleh serangan militer konvensional, dengan kekuatan militer juga hal ini direspon, terangnya saat berbicara di cybersecurity vendor ArcSight's Protect '10 conference di National Harbor, Maryland.

Namun dua pakar cybersecurity lainnya tak sejalan dengan Tikk saat duduk dalam satu sesi. Tikk dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) menolak untuk mendefinisikan rangkaian serangan cyber yang melanda Estonia kala itu sebagai Cyberwar, banyak orang lain yang melihat upaya terkoordinasi seperti itu, kata Prescott Winter, CTO untuk divisi sektor publik ArcSight dan seorang mantan CIO dan CTO di US National Security Agency.

"Jika kita belum pada tahap cyberwar, anda membuat saya sangat gugup," tambah Blair Linville, seorang VP perusahaan IT yang juga pengelola kasino Harrah's Entertainment. "Kita jelas merasakan serangan cyber setiap hari, dalam industri."

Tikk dan Winter keduanya banyak diminta oleh banyak pemerintahan dan perusahaan untuk membangun persiapan yang lebih baik dalam menghadapi serangan yang terkoordinasi, baik yang dilancarkan oleh negara lain atau kejahatan terorganisasi. Tetapi bersiaga menghadapi cyberwar,utamanya, sangat sulit karena  preseden yang  kecil, jelas Winter. Banyak pemerintahan memiliki pengetahuan untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian dan menjalankan diplomasi untuk mencegah perang-perang yang tradisional, tetapi tidak satupun yang tahu bagaimana sebuah konfrontransi antar negara dapat bereskalasi menjadi cyberwar,jelasnya.

"Ada serangkaian tarian yang harus dilalui negara-negara" sebelum pecahnya perang tradisional, dan diplomasi kerap mampu mencegah konflik, ujar Winter."Namun hal ini semacam ini belum mengemuka di domain cyber".

Negara-negara saat ini belum memiliki aturan-aturan yang menata cyberwar, termasuk bagaimana mereka dapat menggunakan jaringan-jaringan sektor swasta untuk mengalihkan trafik dan menangkal serangan, jelasnya."Ada banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan kita harus bergegas memulainya," tegas Winter."Kita saat ini benar-benar duduk di tanduk masalah yang sangat signifikan."

Tikki juga menyerukan pemerintah-pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan cyberwar. Satu cara yang lebih baik untuk menghadapi cyberwar atau serangan-serangan terkoordinasi lainnya, adalah kerjasama antarNegara, dengan pemerintah-permerintah saling membantu selama terjadi serangan, jelasnya.

Tikki selanjutnya menyatakan, banyak perangkat legal untuk menghadapi serangan terkoordinasi telah tersedia, tegasnya dilansir networkworld.com, tetapi semua bangsa harus membuat kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan tindakan-tindakan pencegahan seperti; kesepakatan-kesepakatan untuk memberikan mutual aid dan kebijakan-kebijakan cybersecurity nasional, jelasnya." Kita terlalu banyak menghabiskan waktu berfokus pada apa yang tidak dapat kita lakukan, tidak berfokus pada apa yang dapat kita lakukan," jelasnya.

Satu peserta bertanya apakah pemerintah-pemerintah harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk melacak perilaku online. Di Amerika Serikat, ada batasan terhadap data yang dapat disimpan oleh pemerintah, dan upaya pelacakan online yang lebih formal membutuhkan beberapa perubahan besar dan mendasar pada undang-undang jelas Winter.

Peserta lainnya menanyakan jika regulasi-regulasi cybersecurity diperlukan, dimana ISP memikul tanggungjawab secara terpisah terhadap trafik yang datang melalui jaringannya. Tikk menyarankan ini waktunya bagi Amerika Serikat untuk memeriksa kembali undang-undang seperti Digital Millenium Copyright Act yang membebaskan ISP dari tuntutan hukum bila jaringannya terlibat/digunakan dalam sebuah serangan. ISP dapat berperan sebagai garis pertahanan terdepan menghadapi cyberattack. Jika mereka diharuskan untuk memfilter konten, walau ide ini akan mendatangkan penolakan keras, jelas Tikk.

Winter menunjuk kepada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Australia, dimana ISP secara sukarela mulai melakukan penyaringan terhadap isi web pada akhir tahun ini, setelah sebelumnya serangkaian proposal penyaringan isi web sempat  tertunda. Code of Practice Australia yang dikembangkan oleh Internet Industry Association disana, akan membuat ISP memutuskan akses ke pengguna web yang menolak untuk mengambil langkah pengamanan komputer-komputernya, jelasnya.

Sangat menarik untuk melihat sejauh mana efektivitas sistem penyaringan menghadapi cyberattack, ungkap Winter.

Amerika Serikat juga perlu untuk memeriksa kembali pendekatan regulasinya yang cenderung longgar terhadap internet, demi keamanan cyber, ujar Winter. "Internet saat ini berkembang layaknya era "Wild West", ujarnya. "Setiap orang dapat menyebut kata R, regulasi yang dikaitkan dengan internet di Amerika Serikat, dan tingkat kebisingannya secara positif dapat menyebabkan ketulian. Kita mungkin baru dapat menerima beberapa regulasi jika kita ingin mendapatkan sebuah internet yang stabil, terpercaya dan memiliki daya tahan yang tangguh.

(Grant Gross- covers technology and telecom policy in the U.S. government for The IDG News Service |Alih Bahasa : Martin Simamora)

Facebook Dikabarkan Akan Produksi Telepon Bergerak

Facebook Goes Mobile

Sebuah sumber yang tak bersedia diungkapkan identitasnya, menyatakan bahwa Facebook berencana untuk memproduksi telepon bergerak besutan sendiri, demikian ungkap TechCrunch. Facebook dikabarkan membuat softwrae khusus untuk telepon dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membuat perangkat kerasnya.

phandroid.com : Joe Hewitt

Dua karyawan Facebook dengan level manajerial yang tinggi, Joe Hewitt dan Matthew Papkipos diakabarkan bekerja secara rahasia pada proyek ini, yang bahkan tidak diketahui oleh hampir semua staf Facebook. Kedua karyawan dengan level manajerial yang tinggi tersebut diketahui memiliki pengalaman yang dalam terhadap sistem operasi Facebook.

Hewitt turut membantu penciptaan browser Firefox dan pernah bekerja di Parakey sebelum perusahaan tersebut dimiliki oleh Facebook pada tahun 2007 lalu. Parakey yang tak pernah diresmikan, digambarkan sebagai sebuah "web-base operating system".

Hewitt juga menciptakan semua aplikasi Facebook untuk aplikasi web iPhone. Papakipos pernah memimpin proyek Google Chrome OS hingga Juni. Dia kemudian berhenti dan bergabung dengan Facebook. Di tempat terpisah juru bicara Facebook, dilansir Telecompaper (20/9/2010) telah menyangkal jika perusahaannya sedang mengembangkan sebuah telepon bergerak, menegaskan bahwa Facebook fokus pada upaya mengintegrasikan online social network dengan telepon bergerak menjadi lebih baik.

(Martin Simamora)

India : RIM Harus Berikan Akses Data Yang Real Time

BB key features

India masih berupaya agar memiliki akses ke semua pesan yang dikirimkan oleh telepon cerdas BlackBerry, berharap agar RIM dapat menawarkan sebuah solusi permanen dalam tiga hingga empat bulan mendatang, solusi yang dapat membuat pemerintah India mencabut penuh ancaman pemblokiran, ujar Home Secretary G.K Pillai.

"Kami menginginkan akses yang real time, maksud saya, jika kami mengingkan," ujar Pillai dalam sebuah wawancara dengan New Delhi Rabu (15/9/2010)." RIM kini berupaya membuat sebuah solusi permanen dalam waktu 3-4 bulan mendatang."

RIM bulan lalu luput dari pemblokiran di negara pemakai BlackBerry terbesar nomor dua di dunia setelah memberikan penawaran yang bersifat solusi temporer untuk mengizinkan pemantauan data BlackBerry.
 
India sangat kuatir teroris dapat menyalahgunakan keunggulan teknologi enkripsi pada smartphone ini, pemerintah telah melakukan pengawasan ketat terhadap industri telekomunikasinya sejak peristiwa teror Mumbai 2008 dengan serangan yang mengakibatkan korban 166 orang tewas, ungkap businessweek.com

Satchit Gayakwad, jubir RIM di Mumbai, menolak untuk berkomentar.

Perselisihan antara RIM dan Pemerintah India menyeruak kembali tahun ini setelah RIM melakukan peningkatan enkripsi BlackBerry, sehingga semakin sulit bagi pemerintah India untuk mengakses data, ujar Pillai.

(Martin Simamora)

IMF Sorot Tajam Bahaya Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

International Monetary Fund (IMF) pada Jumat (17/9/2010) lalu telah memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa negeri ini harus sungguh-sungguh memerangi korupsi sebagai prioritas utama, jika pemerintah ingin membangun pertumbuhan ekonomi sebagai yang terbaik di dunia.

Indonesia menurut IMF, dilansir TheJakartaGlobe.com adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar :4.5% di kawasan Asia Tenggara pada 2009 lalu, ketiga terpesat pertumbuhannya dalam G20, dan siap untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang, ungkap IMF dalam laporan tahunannya.

IMF Juga memperingatkan kepada semua investor asing yang harus mengucurkan dana sebagai upaya ekspansi sehingga menjadi sebuah kekuatan regional agar bersikap waspada hingga pemerintah Indonesia rampung memerangi korupsi yang merajalela dan memulihkan supermasi hukum.

"Sebuah respon yang menentukan dan sukses, serta kebijakan-kebijakan yang tepat selama satu dekade dan reformasi struktural telah menolong Indonesia untuk pulih dengan cepat dari krisis global 2008," ungkap laporan tersebut.

"Akan tetapi terkait dengan lemahnya penegakan hukum atau peraturan, transparansi, dan isu-isu tata kelola pemerintah, membebani persepsi pasar. Menangani kelemahan-kelemahan ini harus menjadi prioritas."

IMF memuji berbagai pencapaian luar biasa yang diraih oleh pemerintah selama satu dekade terakhir, sejak Indonesia bertranformasi dari pemerintahan Suharto yang diktator ke pemerintahan yang sangat demokratis dan berhasil pulih dari ambang kebangkrutan kala krisis finansial Asia 1998-1999.

Indonesia dipaksa untuk menerima dana talangan sebesar 43 miliar dolar dari IMF pada 1998, dan baru keluar dari program pengawasan IMF pada 2003.

Namun IMF mengemukakan bahwa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk menjaga stabilitas finansial dan membangun sistem finansialnya, terutama pada area-area seperti; pengawasan dan pengembangan sektor non bank.

"Para pelaku pasar memandang Indonesia sebagai sebuah negara dengan potensi yang besar, didukung oleh basis konsumen yang besar dan sumber daya alam yang berlimpah," ungkap laporan ini yang disitat TheJakartaGlobe.com dari Agence France-Presse.

"Namun produk sekuritas Indonesia masih terus diperdagangkan dengan harga yang  didiskon, sehingga lebih rendah daripada negara-negara tetangga dan banyak orang kaya Indonesia yang lebih suka menyimpan dananya di luar negeri.

"Sektor finansial indonesia jauh tertinggal dari negara-negara yang sebanding/ setara dalam hal kedalaman dan kontribusinya terhadap ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dalam kerangka legal/hukum dan tata kelola pemerintah (yang cenderung korup) yang melemahkan kepercayaan investor."

IMF menyatakan salah satu dari banyak konsekuensi yang ditimbulkan oleh ketidakpastian hukum adalah "peminjam dari korporasi besar- perusahaan besar memiliki kekuatan/pengaruh ekonomi untuk menantang atau mengabaikan kontrak-kontrak (yang telah ditetapkan).

Akibatnya, bank-bank kini lebih berfokus pada pemberian pinjaman kepada konsumen (kredit konsumsi) dan Usaha Kecil Menengah.

(Martin Simamora)

WeGO (2): Beijing Mewakili Asia Sebagai Implementor Open Government Yang Unggul

WeGO mengusung sebuah tema "e-Sharing for All" dihadiri oleh 500 peserta termasuk walikota dan CIO dari 51 negara, disiarkan melalui website kota Seoul, Africa TV dan Twitter sehingga seluruh dunia tahu gerakan kerjasama pemerintah-pemerintah lokal dan kota untuk mewujukan Open Government.

Kota-kota ; Paris, Edmonton, Sao Paulo, Barcelona, San Francosco, Frankfurt, dan Beijing telah ditunjuk sebagai Vice President cities karena keunggulannya dalam membangun berbagai inisiatif Open Government dan upaya yang luar biasa dalam mempromosikan WeGO. Para pemimpin menyemangati kota-kota yang memiliki benchmark penerapan e-Government yang kurang baik dengan membagikan pengalaman-pengalamannya.

Walikota Roth lebih lanjut menyatakan, "Kita telah membangun sebuah platform informasi yang mengumpulkan semua informasi dari banyak sekali kota, beberapa negara federal, dan bahkan lembaga-lembaga berwenang federal. Kini masyarakat hanya perlu menelpon Call Center dan dapat memberikan banyak penghematan dalam berhubungan dengan banyak lembaga pemerintah. Keterhubungan dan penggunaan data bersama akan membantu kehidupan masyarakat menjadi sedikit lebih mudah- dan ini menjadi contoh 'e-sharing" bagi kita. Saya mengharapkan ada banyak contoh lainnya lagi dari berbagai kota.

Vein, CIO San Francisco menambahkan "Apa yang dilakukan oleh San Francisco adalah berupaya menggali lebih dalam nilai yang terkandung di dalam data, aplikasinya, infrstrukturnya dan mencari tahu bagaimana mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tangan masyarakat, dan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama membuat berbagai aplikasi dan solusi.

Kita bekerjasama dengan semua kota lainnya untuk dapat belajar dari kota-kota lain, dan jika kita memiliki pelajaran-pelajaran yang bernilai bagi mereka kita akan membagikannya kepada mereka, dan acara-acara semacam ini sangat penting untuk memastikan semuanya terwujud. San Francisco telah ditunjuk sebagai Vice President WeGO 2010.

~bersambung~
(Martin Simamora)

WeGO : Era Baru Open Government (1)

Grand Hyatt Seoul telah menjadi saksi penyelenggaraan The Inaugural General Assembly of the World e-Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGO) yang diselenggarakan pada 7 September 2010 lalu. WeGO mendorong semua pemimpin pemerintahan kota-kota besar di seluruh dunia untuk berpacu dan bersiap untuk memulai sebuah era baru : Open Government.

Teknologi yang ada saat ini memampukan kita untuk menyingkapkan tirai yang menutupi operasional pemerintah dan memberikan suara kepada mereka yang selama ini dibungkam oleh lapis-lapis birokrasi.

Open Governments mendukung berbagi informasi yang selama ini menjadi kepedulian seluruh masyarakat di seluruh dunia dan satu-satunya yang dapat memperkuat demokrasi.

CIO Kota San Francisco, Departemen Teknologi Chris A. Vein dengan sempurna menyimpulkan betapa pentingnya pertemuan ini dengan menyatakan "Semua kota besar di dunia menghadapi berbagai problem yang sama, apakah anda ada di Amerika atau di Eropa atau di Asia. Dan saya pikir kita semua berupaya menemukan berbagai cara untuk menjadikan pemerintah bekerja dengan lebih baik. Artinya pemerintah menjadi lebih transparan, lebih kolaboratif, dan lebih akuntabel terhadap masyarakatnya. Teknologi adalah perangkat yang sangat efektif untuk mewujudkannya. Teknologi memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa.

Seoul Mendorong pembentukan badan kerjasama e-Government
Pemerintah Kota Metropolitan Seoul telah memamparkan rancangan sebuah badan kerjasama internasional untuk memperkuat kerjasama antarkota dan pertukaran informasi e-Government. Walikota Frankfurt, Petra Roth berterimakasih kepada kota

Seoul dan Walikota Oh Se-hoon yang telah meletakan dasar pelaksanaan inisiatif ini. Roth menyatakan "Untuk semua proyek digital kami- saat ini dan yang akan datang- yang diperuntukan baik untuk komunitas besar dan lebih kecil, semua proyek tersebut membuat semua kehidupan kita menjadi lebih nyaman, lebih mudah, dan lebih bahagia. Inilah tujuan WeGO untuk mewujudkannya, dan tujuan seperti ini sungguh membuat saya sangat senang." jelasnya dilansir koreaittimes.com (14/9/2010).

(Martin Simamora)

Pemerintah Vietnam Izinkan Pengujian Teknologi 4G

4G

Kementerian ICT Vietnam telah memberikan izin kepada 5 perusahaan telekomunikasi untuk melakukan ujicoba teknologi 4G. Ujicoba akan dilakukan dalam jangka waktu 4 tahun dan para peserta kelak dapat mengikuti lelang penyelenggaraan layanan-layanan 4G.

Lima perusahaan yang memperoleh izin adalah; VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC, and VTC. Sebagaimana dikutip telecompaper (13/9), VietNamNet Bridge melaporkan bahwa kementerian ICT juga memberikan izin kepada Viettel, MobiFone dan VinaPhone untuk menarik deposit sebesar 50% yang dialokasikan untuk jaringan 3G atau setara dengan VND 3.57 triliun.

Kementerian ICT juga telah melakukan inspeksi terhadap perusahaan-perusahaan penyelenggara 3G dan melakukan verifikasi pemenuhan komitmen pelaksanaan fase pertama.

Hanya perusahaan-perusahaan yang segera memulai pelaksanaan fase pertama saja yang diizinkan menarik sisa deposit sebesar 50% dalam 3 tahun.

(Martin Simamora)

Inggris Terapkan Teknologi 3G Untuk Hemat Listrik Lampu Jalan

Sekitar 30 pemerintahan lokal di Inggris akan menikmati manfaat penerapan teknologi manajemen jarak jauh  lampu jalan yang meliputi 40.000 lampu jalan. Teknologi ini diklaim akan membantu penghematan hingga 40% dari biaya listrik penerangan.

recycle.co.uk : street lighting

Pemerintah akan menggunakan teknologi bergerak 3G untuk mengontrol lampu-lampu penerang, berkat kemitraan teknologi yang ditandatangani antara perusahaan komunikasi dan komputasi "on demand", Star dan Harvard Engineering yang akan menyediakan LeafNut wireless street lighting system.

Penyedia utama layananan : Star akan memampukan Harvard Engineering menolong pelanggannya untuk mengelola dan memonitor data; kosumsi daya listrik yang dikirim dan diterima oleh setiap lampu penerang jalan, dan kemudian mengkomunikasikannya kembali ke sistem pusat.

Kemitraan dengan Star juga mentransformasi kapabilitas Harvard dalam memberikan layanan secara fleksibel dan efektif, menjaga biaya tetap rendah dan margin, namun tetap memberikan layanan dengan nilai maksimum kepada semua pelanggan.

"Kami sangat senang dapat bermitra dengan Star, karena ini membebaskan kamu untuk berkonsentrasi kepada bisnis inti kami," jelas Martin Baum, Direktur Keuangan Harvard Engineering, dilansir publictechnology.net (8/9/2010).

(Martin Simamora)

Microsoft Lakukan Investigasi Celah Keamanan IE8

Ringkasan ini tidak tersedia. Harap klik di sini untuk melihat postingan.

Polisi Moskow Tangkap Gerombolan Cybercrime Pemerasan Dengan Gambar Porno

Russia Police Vehicle

Polisi Rusia dilaporkan sedang melakukan investigasi terhadap gerombalan kriminal yang menginstalasi program-program berbahaya yang akan memeras korban-korbannya, yang kini telah memakan korban hingga ribuan komputer pribadi . Para korban dipaksa mengirimkan pesan-pesan SMS untuk membebaskan komputernya yang terkunci.

Program berbahaya yang bersifat penipuan/jebakan (scam) menjadi instrumen utama kejahatan dan telah menyebabkan kerugian finansial hingga jutaan dolar, menurut berita yang dilansir oleh kantor berita Rusia. Polisi Rusia telah menyita peralatan dan menahan sebuah "keluarga kriminal cyber" yang memiliki hubungan dengan kejahatan tersebut, lapor Kantor Berita ITAR-TASS Selasa (31/8/2010).

Keluarga kriminal cyber dengan sengaja menyebarkan virus-virus melalui internet dan meraup uang melalui bantuan SMS, ungkap Itar dari sebuah sumber yang dapat dipercaya di badan-badan penegak hukum di Moskow. Operasi penangkapan pelaku dilakukan bersama dengan Moscow Economic Crime dan para mitra di K section serta didukung oleh para spesialis grup keamanan informasi.

Virus-virus yang disebar pelaku melalui berbagai website termasuk website jaringan pertemanan, memblokir operasi komputer pribadi korban, ungkap sebuah sumber. Lalu korban diminta untuk mengirimkan sebuah SMS untuk mendpatkan sebuah kode untuk membuka blok sistem dengan biaya sebesar 300 rubel, ke sebuah nomor pendek.

Berdasarkan perhitungan awal untuk April saja ada lebih dari 3.000 pengguna internet menjadi korban para penipu termasuk negara-negara anggota CIS. Menurut data polisi para pelaku kejahatan cyber ini berhasil meraup lebih dar 1 miliar rubel.

Berita-berita berbahasa Rusia, dilansir csoonline.com (1/9/2010) menyatakan ada 10 orang yang akan didakwa sebagai pelaku yang menelan korban sebanyak puluhan ribu korban berbahasa Rusia yang mencakup pengguna internet di Ukrainia, Belarus dan Moldova.

Para penjahat cyber dilaporkan mendompleng website-website berita untuk menyebarkan software-software berbahaya uang dikenal sebagai WinLock yang mematikan fungsi komponen-komponen tertentu pada Windows yang menyebabkan komputer pribadi tidak berfungsi dan kemudian menampilkan gambar-gambar porno.

Korban memerlukan kode tertentu untuk membebaskan komputernya dari sandera gambar-gambar porno tersebut dan disinilah korban dipaksa mengeluarkan biaya yang besarnya antara 300 ruble (USD9.72) - 1000 rubel sebagai biaya pengiriman SMS.

Sergey Golovanov, analis malware Kapersky Lab memperkirakan ada 1 juta pengguna

Sergey Golavanov

komputer pribadi di negara-negara berbahasa Rusia yang menjadi korban. "Si penjahat memberikan bayaran sebesar USD3 per infeksi kepada siapapun yang bersedia menyebarluaskan malware melalui blog, banner, eksploitasi dan botnet, dan lain-lain, jelas Sergey.

Scam ini bekerja dengan sangat baik sebab di banyak negara eks blok Soviet, perusahaan-perusahaan telekomunikasi memberi kemudahan kepada para penjahat untuk melakukan registrasi secara anonim pada nomor-nomor telepon berbayar yang digunakan untuk menerima pembayaran, ungkap Golavanov.

Perusahaan-perusahaan telekomunikasi juga senang menerima bagian sebesar 50% dari setiap biaya pengiriman SMS, dan inilah masalah besar yang sulit dicarikan solusinya.

Biasanya para korban yang membayar uang tebusan tersebut berhasil memulihkan komputer pribadinya, namun tidak ada garansi. Para korban sebaiknya menghapus hard drive setelah melakukan pembayaran tebusan tersebut, saran Golovanov."Semuanya bergantung pada si orang jahat tersebut."

Dave Marcus, Direktur McAfee Labs security research communicatios, dilansir csoonline.com menyatakan para pakar telah melacak sofware berbahaya ini lebih dari setahun lalu, dan sangat jarang muncul sebagai sebuah serangan cyber. Software jahat ini tidak dipandang sebagai ancaman yang sangat canggih. "Program jahat ini hanya mengunci layar anda dengan sebuah password yang tak diketahui, dan jelas tidak canggih ketika anda mengikuti petunjukanya."

(Martin Simamora)

ITU Desak RIM Buka AKses Informasi Kepada Semua Negara

Semua pemerintah dan negara yang memerangi terorisme berhak menuntut kepada pembuat BlackBerry untuk memberikan akses informasi pengguna BlackBerry, ungkap Kepala Badan Telekomunikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pejabat tersebut menyatakan bahwa RIM harus mengizinkan semua lembaga penegak hukum untuk mengakses data pelanggannya, semua pemerintahan di seluruh dunia memiliki hak yang sah untuk mengupayakan keamanan yang tak boleh diabaikan.

Sekeretaris Jenderal International Telecommunication Union, Hamadoun Toure, dilansir TheStar.com (2/9/2010) menyatakan bahwa semua pemerintah yang melakukan perang melawan teroriosme memiliki hak untuk menuntut akses ke data informasi pengguna BlackBerry yang berbasis di Waterloo, Ontario Kanada.

"Tuntutan-tuntutan tersebut memiliki dasar yang kokoh," ujarnya kepada Associated Press pada Rabu (1/9/2010)." Sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan sektor privat dalam menangani isu-isu keamanan.

RIM telah menyatakan akan mematuhi semua ketentuan hukum, namun tidak dapat memberikan informasi teks semua email yang dikirimkan melalui layanan korporat RIM, yang didisain berdasarkan keamanan komunikasi.

ITU memang tidak memiliki kekuatan sebagai regulator, tetapi pernyataan Toure menjadi barometer sentimen 192 negara anggota ITU, yang berharap agar Toure kembali terpilih kembali pada pemilihan untuk periode kedua pada akhir tahun ini.

Setidaknya ada 5 negara anggota ITU - India, Indonesia, Liabnon, Saudi Arabia dan United Arab Emirates- yang telah mempertimbangkan pemblokiran beberapa layanan BlackBerry tertentu terkait sistem enkripsi yang sangat ketat pada perangkat BlackBerry dan berpotensi disalahgunakan untuk menggelapkan aktivitas terorisme dan kriminal.

Isu ini memang tak sepenuhnya disambut gembira. Bagi kelompok kemerdekaan sipil tekanan terhadap BlackBerry tak disambut baik, faktanya menurut kelompok ini, tekanan terhadap RIM lebih banyak dimotori oleh pemerintah-pemerintah yang otoriter dan tak mampu memantau warganya yang menggunakan BlackBerry.

Tentu saja pendapat ini tidaklah tepat sebab penentangan terhadap teknologi RIM juga datang dari Jerman dan Uni Eropa.

Berbagai pemerintahan di Amerika Serikat dan negara-negara lain tak memiliki masalah dengan teknologi enkripsi. Email masih dapat diselidiki malalui jalur-jalur legal, misalnya melalui surat perintah pengadilan untuk memeriksa server-server korporat milik perusahaan-perusahaan pengguna BlackBerry.

Namun solusi semacam ini belum memuaskan banyak pejabat di Asia dan Timur Tengah, yang telah mengajukan tuntutan agar RIM melakukan modifikasi sehingga mereka dapat melakukan akses penuh terhadap semua email BlackBerry saat ditransmisikan.

RIM telah menegaskan bahwa sistemnya dirancang untuk menangkal siapapun kecuali pelanggannya dari komunikasi yang dideskripsi.

Perwakilan RIM di London belum menanggapi permintaan Toure tersebut.

(Martin Simamora)

Abu Dhabi Pilih iPhone Sebagai Media Informasi Pemerintah

Untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah Abu Dhabi dengan masyarakatnya, lembaga Emirates Securities and Commodities Authority (SCA) telah mengoperasikan sebuah layanan baru bagi pengguna iPhone dan iPad. Layanan baru ini menyajikan informasi pemerintah dalam bahasa Arab dan Inggris.

Layanan berkarakter interaktif ini diharapkan mampu meningkatkan layanan-layanan pemerintah berbasis e-Service yang ditujukan pada para investor, dealer dan para mitra. Layanan ini akan memfasilitasi saran-saran kepada pemerintah, ungkap SCA pada Minggu (5/9/2010).

Masyarakat melalui layanan khusus ini dapat melihat laporan ideks SCA, indeks Abu Dhabi Securities Exchange, serta indeks Dubai Financial Market dengan sangat mudah.

Layanan bergerak ini, dilansir indiatimes.com juga menyediakan berbagai update dari SCA dan dapat masuk ke dalam search engine khusus untuk mencari informasi yang diperlukan.


(Martin Simamora)

Vietnam Mulai Bangun E-Government

Perdana Menteri Vietnam

Pemerintah Vietnam telah menyetujui sebuah rencana untuk mengalihkan elemen-elemen pemerintahannya menjadi online mulai 2011 hingga 2015 sehingga dapat menyampaikan berbagai informasi penyelenggaraan pemerintah kepada rakyat dengan cara yang lebih baik.

Rencana untuk membangun e-Government telah diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi lembaga-lembaga pemerintah serta mengurangi biaya-biaya operasional dan menjadikan semua tindakan pemerintah transparan, sebagaimana dinyatakan dalam proposal yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Nguyen Tan Dung, minggu lalu.

Pembangunan e-Government juga bertujuan untuk memampukan masyarakat mengunduh (download) dokumen-dokumen yang diperlukan dalam memenuhi berbagai prosedur administrasi dan mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan proses aplikasi yang telah diajukan ke berbagai lembaga pemerintah.

Berdasarkan rencana pemerintah, 60% pertukaran semua dokumen antarlembaga pemerintah akan dilakukan secara elektronik dan sebisa mungkin semua pertemuan antara Perdana Menteri, para menteri, lembaga-lembaga pemerintah dan kota/provinsi akan dilakukan secara online.

Seluruh lembaga pemerintah di tingkat distrik diharuskan memiliki website, setengah dari semua laporan pajak dan 30% aplikasi izin membangun akan diajukan secara online dan 90% departemen Bea Cukai kota/provinsi akan menjalankan prosedur administrasi berbasis online.

Permohonan untuk menjalankan bisnis, izin-izin investasi dan konstruksi, izin mengemudi, izin untuk pekerja sektor kesehatan dan untuk mendirikan kantor-kantor perwakilan di Vietnam juga menjadi target utama untuk menjalankan layanannya berbasis online.

Pemerintah Vietnam, dilansir thanhniennews.com (3/9/2010) juga berencana akan memberikan paspor elektronik kepada semua penduduk Vietnam.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah akan menggunakan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang ada milik perusahaan-perusahaan telekomunikasi, membangun pusat arsip online untuk semua informasi pemerintah untuk mengkolerasikan informasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah-pemerintah daerah, dan mengembangkan data base untuk berbagai bidang seperti ; bea cukai, kesehatan, perbankan, asuransi, konstruksi, akuntansi, edukasi, ekonomi dan lingkungan hidup, masyarakat dan budaya.

Information Security

Proposal e-Government yang telah disetujui tersebut juga mencantumkan daftar-daftar layanan yang diprioritaskan untuk menerapkan sistem online di setiap kementerian, Government Inspectorate, State Bank of Vietnam dan Committee of Ethnic Minorities Affairs.

Berbagai regulasi lain akan diperkenalkan untuk menjamin keamanan informasi dan untuk memfasilitasi rencana, yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar VN1.7 trilius (USD87,2 juta) anggaran negara.

(Martin Simamora)