esade.edu : Collaborative Gov Transformasi pemerintah adalah sebuah upaya keras berjangka panjang dimana tren kemajuan teknologi sangat jarang berdampak terhadap transformasi pemerintah. Dalam transisi menuju "connected government", semua entitas pemerintah harus melintasi 4 tahapan utama kematangan dan kapabilitas e-Government. Setiap tahapan mencerminkan sebuah kontinum transformasi pemerintah ke level yang lebih tinggi.
Empat tahap tersebut diatas yang digunakan secara luas di seluruh dunia adalah;
-Web-presence (keberadaan web)
-Interaction (Interaksi)
-Trabsaction (Transaksi)
-Transformation (Transformasi)
Lebih lanjut, "Connected government" adalah sebuah hasrat yang dinyatakan bahwa negara-negara berupaya mewujudkannya sebagai level Transformasi- bagian dari kematangan e-Government. Akan tetapi tidaklah mudah untuk mengartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan connected government dan implikasi-implikasi yang timbul di negara-negara tersebut.
Merujuk kepada praktek yang ada saat ini dan pemaparan yang ada didalam literatur-literatur, connected government diharapkan menyertakan sejumlah karakteristik dan kapabilitas tertentu. Karakteristik-karakteristik dan kapabilitas-kapabilitas, yang akan dijelaskan dibawah, dengan jelas dinyatakan sebagai kontributor-kontributor kunci untuk pembangunan e-Government, oleh UN E-Government Survey 2010. Karakteristik-karakteristik dan kapabilitas-kapabilitas ini, dirancang sebagai dimensi-dimensi, yang memungkinkan "conneceted government" ditinjau sebagai bangunan multidimensi. Dimensi-dimensi "connected government" adalah :
>Citizen centricity :
dimensi yang memandang pemerintah dari luar ke dalam, seperti memahami permintaan-permintaan dan harapan-harapan masyarakat menjadi prinsip panduan utama bagai semua kebijakan pemerintah, program-program dan pelayanan-pelayanan. Singkatnya, dimensi ini mewakili logika yang dominan pada layanan yang mengharuskan pemerintah untuk beroperasi sebagai sebuah enterprise dan organisasi yang dekat dengan permintaan-permintaan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Disamping masyarakat itu sendiri, konstituen-konstituen pemerintah seperti masyarakat bisnis dan organisasi-organisasi sipil tercakup dalam dimensi Social Inclusion yang akan dijelaskan nanti.
>Common infrastructure and interoperability :
dimensi ini mengacu kepada penggunaan standar-standar dan best practices di lintas pemerintahan sehingga dapat mendorong dan memampukan terjadinya berbagi informasi dengan cara yang sangat mudah. Interoperabilitas adalah kemampuan organisasi-organisasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan didalam dan lintas/antarorganisasi. Fondasi yang harus diletakan untuk mencapai interoperabilitas yang efektif ada pada infrastruktur bersama yang terstandarisasi;
>Collaborative services and business operations :
connected government membutuhkan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga berkolaborasi. Tidaklah sulit untuk menemukan kisah-kisah sukses mengenai interoperabilitas dan integrasi di level teknologi. Tetapi untuk membangun kolaborasi di level fungsi-fungsi dan layanan-layanan membutuhkan adanya kemauan politik. Kemauan politik pemerintah diperlukan karena kolaborasi di level ini akan mengurangi wewenang, mengeliminasi layanan-layanan yang tumpang tindih dan tidak berguna dan memunculkan layanan-layanan bersama dan berbagi, yang pada gilirannya akan mengakibatkan hilangnya otoritas dan kendali bagi sejumlah pihak;
>Public Sector Governance :
dimensi ini mengacu kepada hak-hak membuat keputusan dan akuntabilitas kerangka yang diperlukan untuk mengimplementasikan semua stratgi-strategi lainnya yang diperlukan untuk "connected government. Good Governance adalah faktor yang tak dapat dinegosiasikan untuk mencapai sukses "connected government", terlebih lagi bagi pemerintahan yang memiliki banyak level berjenjang dalam struktur pemerintahannya seperti; federal/pemerintah pusat; negara bagian/provinsial; kota/kabupaten, dimana pemerintahan dilaksanakan oleh berbagai tingkatan dan oleh partai-partai politik yang berbeda.
>Networked organizational model;
Sebagaimana yang diungkapkan dalam diskusi Theresa Pardo dan Brian Burke dalam pengamatannya terhadap Interoperabilitas pemerintah, hal ini mengacu pada kebutuhan untuk mengadopsi model-model organisasi yang baru dimana organisasi (dalam konteks pemerintahan secara menyeluruh) adalah sebuah jaringan yang terdiri dari kementerian-kementerian yang relatif otonom dan lembaga-lembaga yang bekerja dalam sebuah perilaku yang koheren untuk menghantarkan pelayanan bernilai baik kepada masyarakat dan bisnis. Hal semacam ini menjadikan pemerintah secara keseluruhan adalah sebuah organisasi virtual berjaringan atau Networked Virtual Organization (NVO) yang beroperasi dengan mulus menuju sebuah misi bersama.
>Social Inclusion :
Ini mengacu kepada kemampuan pemerintah-pemerintah untuk bergerak melampaui integrasi pelaksanaan layanan publik secara vertikal dan horisontal untuk melibatkan masyarakat dan proses kerja pemerintahan pada titik-titik relevan dalam proses-proses pembuatan kebijakan dan keputusan. E-democracy dan Social Inclusion menjamin pelaksanaan layanan pemerintah tidak berjalan satu arah. Cara-cara inovatif dengan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi partisipasi konstituen dan membangun sebuah pendekatan konsultatif adalah mutlak atau imperatif bagi kesuksesan "conneceted government; dan
>Transparent and open government :
dimensi ini mengacu kepada doktrin politik yang percaya bahwa bisnis pemerintah dan administrasi negara harus terbuka di semua level sehingga tercipta pemeriksaan dan pengawasan oleh publik yang efektif. Dalam konstruksi yang lebih luas, hal ini bertentangan dengan alasan pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional negara, yang kini cenderung dilegitimasi secara luas sebagai kerahasiaan negara.
~bersambung~
(ENTERPRISE ARCHITECTURE AS PLATFORM FOR CONNECTED GOVERNMENT Understanding the Impact of Enterprise Architecture on Connected Government A Qualitative Analysis- NUS Institute of Systems Science Dr. Pallab Saha 2010 | Alih bahasa : Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar