"Rata-rata sikap parpol mengutuk kejadian-kejadian itu (terkait isu toleransi), tapi itu sikap yang sepertinya spontan, individual, dan tidak menjadikan isu itu sebagai agenda kontinyu," kata Direktur Lembaga Survey Indonesia (LSI) Dodi Ambardi.
LSI menilai partai-partai politik di Indonesia kurang memperhatikan kasus-kasus konflik di antara masyarakat seperti isu toleransi termasuk konflik di Tarakan, Kalimantan Timur. Hal ini dikemukakan Dodi dalam sebuah diskusi bertajuk "Mengukur Sikap Partai Politik Menghadapi Isu Toleransi di Jakrta Pusat, Rabu (29/9/2010).
"Dosis reaksi yang diberikan pada kasus-kasus toleransi itu dosis rendah dan relatif individual," ujar Dodi dilansir Detik.com. LSI menilai partai-partai politik di Indonesia sebagai unit politik membahas banyak sekali isu akan tetapi cenderung memilih isu yang diperhatikan.
Hal semacam ini disebabkan oleh siklus pemilihan umum. Jika pemilihan umum mendekat barulah isu toleransi dikemukakan sebab akan memberikan banyak kontribusi suara kepada partai."Akan berbeda penanganannya kalau peristiwa-peristiwa intoleransi itu terjadi satu tahun sebelum pemilu," kata dia.
Terhadap penilaian LSI, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah membantahnya. "Isu toleransi sebenarnya cukup penting. Kita tidak membicarakan setiap hari bukan berarti kita tidak peduli," ujar Jafar.
"Kalau kita bilang tidak toleran itu kan pendapat. Lihat dulu realitanya bisa jadi kita toleran," tutur dia.
(Detik.com | Martin Simamora)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Corruption Perceptions Index 2018
Why China is building islands in the South China Sea
INDONESIA NEW CAPITAL CITY
World Economic Forum : Smart Grids Explained
Berita Terbaru
- Integritas Data Consulting, Accounting Service
- Race for COVID-19 Vaccine: China signed up for COVAX
- Ketua Tim Riset: Usai Suntik Vaksin Corona, Butuh 2 Tahun Untuk Kembali Normal
- Ilmuwan Bicara Vaksin Corona
- Satgas: Pandemi Tak Kenal Libur
- Rekor! DKI Jakarta Terbanyak Kasus Corona, Mengapa Bisa Terjadi?
- Soal PSBB Total, Ini Penjelasan Anies Terkait Hasil Rapat Pemerintah Pusat & Pemprov DKI Jakarta
- India has world's second-highest number of COVID-19 cases
- Government prepares COVID-19 aftermath relief
- Karena Corona, 59 Negara Larang Masuk Warga Indonesia
Get Widget
Tidak ada komentar:
Posting Komentar