Vietnam Mulai Bangun E-Government

Perdana Menteri Vietnam

Pemerintah Vietnam telah menyetujui sebuah rencana untuk mengalihkan elemen-elemen pemerintahannya menjadi online mulai 2011 hingga 2015 sehingga dapat menyampaikan berbagai informasi penyelenggaraan pemerintah kepada rakyat dengan cara yang lebih baik.

Rencana untuk membangun e-Government telah diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi lembaga-lembaga pemerintah serta mengurangi biaya-biaya operasional dan menjadikan semua tindakan pemerintah transparan, sebagaimana dinyatakan dalam proposal yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Nguyen Tan Dung, minggu lalu.

Pembangunan e-Government juga bertujuan untuk memampukan masyarakat mengunduh (download) dokumen-dokumen yang diperlukan dalam memenuhi berbagai prosedur administrasi dan mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan proses aplikasi yang telah diajukan ke berbagai lembaga pemerintah.

Berdasarkan rencana pemerintah, 60% pertukaran semua dokumen antarlembaga pemerintah akan dilakukan secara elektronik dan sebisa mungkin semua pertemuan antara Perdana Menteri, para menteri, lembaga-lembaga pemerintah dan kota/provinsi akan dilakukan secara online.

Seluruh lembaga pemerintah di tingkat distrik diharuskan memiliki website, setengah dari semua laporan pajak dan 30% aplikasi izin membangun akan diajukan secara online dan 90% departemen Bea Cukai kota/provinsi akan menjalankan prosedur administrasi berbasis online.

Permohonan untuk menjalankan bisnis, izin-izin investasi dan konstruksi, izin mengemudi, izin untuk pekerja sektor kesehatan dan untuk mendirikan kantor-kantor perwakilan di Vietnam juga menjadi target utama untuk menjalankan layanannya berbasis online.

Pemerintah Vietnam, dilansir thanhniennews.com (3/9/2010) juga berencana akan memberikan paspor elektronik kepada semua penduduk Vietnam.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah akan menggunakan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang ada milik perusahaan-perusahaan telekomunikasi, membangun pusat arsip online untuk semua informasi pemerintah untuk mengkolerasikan informasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah-pemerintah daerah, dan mengembangkan data base untuk berbagai bidang seperti ; bea cukai, kesehatan, perbankan, asuransi, konstruksi, akuntansi, edukasi, ekonomi dan lingkungan hidup, masyarakat dan budaya.

Information Security

Proposal e-Government yang telah disetujui tersebut juga mencantumkan daftar-daftar layanan yang diprioritaskan untuk menerapkan sistem online di setiap kementerian, Government Inspectorate, State Bank of Vietnam dan Committee of Ethnic Minorities Affairs.

Berbagai regulasi lain akan diperkenalkan untuk menjamin keamanan informasi dan untuk memfasilitasi rencana, yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar VN1.7 trilius (USD87,2 juta) anggaran negara.

(Martin Simamora)