KINI SAATNYA UNTUK MEMATIKAN SEMUA WEBSITE PEMERINTAH ?

enterpriseinnovation.net

Bagi para pembaca yang mengikuti berbagai riset yang saya publikasikan di Gartner sejak awal saya bergabung, mungkin masih ingat catatan saya : portal-portal pemerintah yang irelevan ( dipublikasikan pada Januari 2001, untuk membacanya anda harus mendaftar terlebih dahulu), serta berbagai kritik keras saya dengan topik yang sama pada blogGartner.

Saya baru saja membaca "Kota Takeo di Jepang Telah Memutuskan Untuk Menutup Website Resmi" dan menggantikannya dengan hadir di Facebook. Website resmi tetap ada dan akan lebih berperan untuk mengalihkan pengakses ke halaman Facebook.

Ada yang berpendapat ini adalah sebuah pilihan kontroversial dan memaksa banyak orang untuk bergabung dengan Facebook agar memperoleh informasi kota secara online. Juga, ada sedikit bukti bahwa orang sesungguhnya menyukai halaman-halaman lembaga di Facebook.

Tetapi bukan ini pokok utamanya. Intinya , sangat memungkinkan untuk mengabaikan website, dan akan lebih banyak lagi portal pemerintah yang bertujuan menyajikan layanan-layanan video yang memperlihatkan berbagai bentuk layanan secara Life serta informasi kepada warga masyarakat dan perusahaan-perusahaan dan hampir tak terhindarkan gagal menjadi model akses sebagaimana yang diharapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat.


Pikirkan hal ini.

• Masayarakat yang kadang-kadang, atau jarang menjadi pengguna website atau portal pemerintah, akan cenderung mencari apa yang mereka butuhkan dengan menggunakan baik dengan mesin pencari eksternal (dan ini nampaknya yang paling banyak digunakan) atau yang ada didalam website itu sendiri, mereka ini tidak mencari hal yang mewah, interface yang konsisten yang akan membawa user-masyarakat melalui serangkaian langkah "logikal", tetapi yang sangat diperlukan adalah hasil pencarian yang efektif.

• Masyarakat yang menjadi pengguna tetap, sebab mereka memiliki berbagai kewajiban administratif terjadwal/periodik atau memiliki hak terhadap berbagai manfaat secara teratur, sangat mungkin menggunakan pengantara-pengantara atau berharap pada berbagai interaksi yang dimodelkan berdasarkan pada apa yang mereka pandang sebagai langkah-langkah yang "logikal" (misal terintegrasi dengan akses perbankan online seperti halnya koneksi-koneksi jejaring sosial mereka), ketimbang apa yang diyakini pemerintah sebagai langkah-langkah yang "logikal".

• Usaha kecil cenderung berperilaku seperti masyarakat diatas, sementara bisnis yang lebih besar ingin menjalankan berbagai aplikasi yang terintegrasikan dengan berbagai layanan web yang disediakan oleh lembaga berwenang yang berinteraksi dengan mereka, sehingga mereka nampaknya tak terlalu tertarik dengan website.

• Terakhir tetapi bukan yang paling akhir, segala hal yang berbau "partisipasi" atau "keterlibatan" harus tersedia pada sebuah platform media jejaring sosial yang utama, berangkali pada media yang paling disukai oleh masyarakat ( misal grup, blog, halaman Facebook), ketimbang pada website pemerintah.

Jadi, selagi pemerintah berjuang untuk menghemat uang, mengapa tidak memulainya dengan mematikan semua website Pemerintah? Dan saya tidak menyarankan untuk hanya mengkonsolidasi berbagai website kedalam sebuah portal, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Inggris beberapa waktu lalu. Mari kita tunggu jikan mereka dapat mematikan website pemerintah atau yang lebih realistik lagi dengan menurunkan skala website pemerintah.

===============

Andrea Di Maio is a vice president and distinguished analyst in Gartner Research, where he focuses on the public sector, with particular reference to e-government strategies, Web 2.0, the business value of IT, open-source software

blogs.gartner.com | Martin Simamora