 |
| Blanko KTP (Antara/ Saptono) |
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) perlu membuat tim pengawas khusus yang bertugas memantau pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Belum tersedianya sebagian alat untuk pelaksanaan sistem ini menjadi indikasi tidak optimalnya perencanaan penyelenggaraan secara nasional.
Seperti yang disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain, kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap target waktu penyelesaian e-KTP. Karena itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, segera melakukan evaluasi persiapan e-KTP secara nasional.
"Terutama terkait dengan pemutakhiran nomor induk kependudukkan, pengadaan perangkat elektronik, kesiapan sumber daya dan target jadwal pelaksanaan e-KTP. Perlu dievaluasi," katanya, Selasa, 2 Agustus 2011.
Selain itu, Departemen Dalam Negeri diminta untuk mejelaskan, kenapa perangkat elektronik belum siap. Hingga saat ini pengadaan perangkat pembuatan e-KTP di DKI dan kota Depok belum sampai ke seluruh kecamatan dan kelurahan. Sejumlah alat yang telah sampai juga masih sebagian kecil saja.
Begitu juga dengan kesiapan sumber daya manusianya, diperlukan persiapkan matang. Banyak dari mereka yang baru mengenal alat ini. Selain itu, penetapan Jadwal perlu dikaji dan dihitung serius, karena kenyataannya pembuatan e-KTP hingga sekarag belum terlaksana.
Di Depok, e-KTP harusnya telah dilaksanakan mulai 1 Agustus 2011, tapi harus ditunda hingga pertengahan Agustus. Terkait hal ini, propinsi yang letaknya cukup jauh juga patut mendapat perhatian khusus. Mengingat pentingnya program ini.
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar