Kabar kurang baik kembali menimpa Disdukcapil Kota Banjarmasin. Setelah hanya menerima dua mesin pembuat e-KTP pada Kamis pekan lalu, ternyata salah satu mesin itu diklaim Kabupaten Banjar milik mereka.
Alat yang diakui milik Disdukcapil Kabupaten Banjar itu, ditempatkan di Kecamatan Banjarmasin Timur. Alat tersebut adalah untuk pengambilan foto dan sidik jari.
Dengan demikian, alat yang diperuntukkan untuk program pembuatan kartu tanda penduduk elekteronik (e-KTP) di Kota Banjarmasin itu, hanya satu yakni yang berada di kantor Disdukcapil.
Camat Banjarmasin Timur, Ina Yuliani mengatakan sudah menyerahkan alat yang diperuntukkan untuk mengambil foto dan sidik jari tersebut ke Pemkab Banjar. Saat ini, pihaknya hanya menunggu koordinasi lebih lanjut dari Disdukcapil.
"Mesin yang kemarin itu ternyata milik Kabupaten Banjar, lalu diambil mereka beberapa hari yang lalu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjrmasin, Rahmah Norlias mengakui terjadinya kesalahan pengiriman alat e-KTP yang dilakukan pemerintan pusat. Kejadian ini makin membuatnya pesimistis, bisa melaksanakan eKTP, sesuai edaran Depdagri, 18 Agustus nanti.
"Ada suratnya, memang terjadi kesalahan pengiriman alat," ungkapnya.
Saat ini, alat e-KTP yang diterima Banjarmasin, hanya tersisa satu yakni berada di Kantor Disdukcapil. Untuk sisanya, Rahmah mengatakan belum mendapatkan kabar kembali. "Kapan sisa alat yang diperuntukkan setiap kecamatan di Kota Banjarmasin tiba, kami belum tahu," katanya.
Jika sisa alat yang diperuntukkan setiap kecamatan yang berjumlah 10 buah itu tidak kunjung tiba, maka dia memastikan pelaksanaan e KTP bakal diundur, hingga waktu yang tidak ditentukan. Malah, dia mengatakan keterlambatan alat sendiri, ada sisi baiknya. Jika program e-KTP berjalan pada 18 September ini, kinerjanya dipastikan tidak maksimal, dikarenakan bulan puasa.
Begitu pula dengan warga yang diundang, untuk melakukan pemotretan dan pengambilan sidik jari, menurut Rahmah, tak bakal berjalan seperti yang dikehendaki. "Bulan puasa, warga juga kemungkinan malas untuk antre di kecamatan," katanya.
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar