Mega proyek ini meliputi; pengambilan sidik jari dan pemindaian retina seluruh penduduk dan menyimpan data biometrik tersebut didalam sebuah database Identifikasi unik masif terpusat. Banyak ahli yang menyatakan bahwa proyek raksasa ini merupakan upaya membangun identifikasi nasional yang sangat kompleks baik secara teknologi dan logistik.
Untuk menjalankan mega proyek ini, pemerintah India telah merekrut seluruh guru teknologi warga negara India yang tersebar di seluruh dunia, termasuk c0-founder layanan foto online Snapfish dan mereka yang bekerja di Google Inc, Yahoo Inc dan Intel Corp.
Para pemimpin nasional India menggantungkan harapannya pada program identifikasi nasional untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada dan menyertai pertumbuhan ekonomi India yang cepat. Mereka menyatakan nomor-nomor identifikasi yang unik tersebut akan lebih menjamin pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tepat sasaran, dan memberikan akses ke berbagai layanan seperti perbankan untuk kali pertama bagi ratusan juta rakyat miskin.
Banyak pengeritik yang bertanya apakah proyek raksasa ini akan memberikan dampak besar yang nyata sebagaimana janji-janji yang didengungkan oleh para penggagasnya, mengingat fakta bahwa penyalahgunaan identitas penduduk hanyalah salah satu penghambat pembangunan di India.
Kelompok-kelompok kebebasan sipil menyatakan bahwa pemerintah mengumpulkan terlalu banyak informasi pribadi tanpa disertai dengan pengamanan-pengamanan yang memadai. Teknologi ini mengharuskan transfer data dalam jumlah yang sangat besar antara database daerah pelosok dan daerah perkotaan,memunculkan sejumlah pertanyaan apakah sistem tak akan gagal berfungsi sebagai akibat lemahnya infrastruktur internet di India.
 |
| Bloomberg News : |
Pemerintah menargetkan untuk menerbitkan 100 juta nomor identifikasi unik pada tahap pertama pada Maret 2011 dan kemudian 600 juta nomor identifikasi unik dalam 4 tahun kedepan. Menjalankan proyek ini merupakan kesempatan terakhir bagi India untuk memperlihatkan kemampuan negeri ini dalam melaksanakan proyek berskala masif setelah persiapan Commonwealth Games yang akan dilaksanakan di New Delhi dinilai luas oleh berbagai pihak sebagai salah penanganan, dimana isu kebersihan dan infrastruktur telah mengakibatkan sejumlah negara peserta mengancam untuk menarik diri.
Memimpin program ini, Perdana Menteri telah menunjuk Nandan Nilekani, mantan CEO Infosys Technologies Ltd, yang sebelumnya terlibat membangun model teknologi jasa lepas pantai berbiaya rendah. Nanda kelahiran Bangalore yang adalah hub teknologi India adalah putera manajer pabrik tekstil. Milyader berusia 55 tahun ini berupaya menerapkan beberapa efisiensi Infosys kedalam kompleksitas sistem birokrasi India.
Dalam proses registrasi awal di desa Nagaram yang berjarak 30 mil selatan kota Hyderabad di negara bagian Andhra Pradesh, ratusan orang mengantri memasuki kantor pemerintah di suatu sore untuk diambil sidik jari dan pemindaian retina mata. Banyak penduduk yang ingin mendaftar, yang berkisar dari petani sayur dan beras, broker real estate dan pemilik toko, tidak pernah menggunakan komputer apalagi melihat alat biometrik. Pejabat lokal jauh hari telah memberitahukan kepada masyarakat tentang program ini.
Pemerintah India sejak lama telah berupaya memperbaiki pemerintahannya melalui teknologi selama 2 dekade belakangan ini. Program-program ini telah mendigitalisasi pencatatan tanah, menghasilkan berbagai web portal lembaga pemerintah dan sistem-sistem perpajakan yang terkomputerisasi. Namun program nomor identifikasi unik yang dinamai "Asdhaar", dalam bahasa Hindi atau "foundation", dan sejauh ini merupakan program terbesar dan paling ambisius yang pernah dilakukan.Banyak negara yang memiliki beberapa bentuk identitas nasional dan menggunakan biometrik yang sangat berguna, namun tak satu pun yang dapat mendekati skala yang dilakukan oleh pemerintah India saat ini.
Nilekani mulai melakukan perekrutan warga India yang bekerja industri teknologi global pada musim panas 2009. Perekrutan awal juga merekrut Srikanth Nadhamuni seorang insinyur teknologi berusia 16 tahun yang bekerja untuk perusahaan seperti; Sun Microsystems dan Intel.
Dikabarkan bahwa Nilekani ingin membantu upaya ini dan pada musim gugur ahli-ahli lainnya akan tiba di Bangalore. Tim ini telah menyewa sebuah apartemen di sebuah kawasan timur pinggiran kota yang akan digunakan sebagai kantor, Semua bekerja dengan sukarela.
Grup ini bekerja di ruang tamu. Mereka membeli beberapa meja, 2 whiteboard dan beberapa alat tulis. Untuk makanan, mereka mencukupinya dengan mendatangi rumah Nadhamuni yang tak jauh dari apartemen, dan jamuan disiapkan oleh isterinya seperti; nasi, cake dan kuliner lainnya. Para tamu harus menggunakan rak sepatu yang terbuat dari kayu sebagi tempat duduk karena jumlah kursi tamu yang terbatas.
Tim kini memiliki sebuah rencana untuk membangun sebuah ramuan informasi biometriks -foto digital, sidik jari dan sidik retina-termasuk nama, alamat, jenis kelamin dan tanggal kelahiran. Karena mereka tahu mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk mengumpulkan data, para insinyur mengatakan bahwa mereka keliru dalam pengumpulan informasi yang terlalu banyak, termasuk mengambil semua 10 sidik jari, bukan hanya satu sidik jari saja. Pemerintah India akan menerbitkan 12 digit acak nomor identitas yang akan dikirimkan melalui pos. Paspor, surat izin mengemudi, kartu ransum (makanan bersubsidi) dan kartu asuransi kesehatan pemerintah juga akan memiliki 12 digit nomor yang tercetak atau dibenamkan secara elektronik.
Masih ada satu hadangan besar lagi: Bagaimana memverifikasi bahwa sebuah nomor identitas dan pemegannya bersesuaian sepenuhnya? Retailer seperti bank-bank dan perusahaan-perusahaan telepon selular , dapat menginstal mesin pembaca sidik jari dan mencocokan data melalui internet. Tetapi untuk memiliki akses bagi mesin pembaca dan internet untuk 500.000 yang kebanyakan berada di lokasi-lokasi terpelosok dimana pemerintah menyalurkan makanan bersubsidi dapat menjadi sangat mahal dan tak praktis.
Pemerintah India diperkirakan menghabiskan dana sebesar $250 miliar bagi rakyat miskin selama lima tahun yang ditujukan untuk penyediaan bahan pangan bersubsidi, disel, pupuk dan lapangan kerja. Namun 40% penerima program khsusus bagi rakyat miskin ini jatuh ke orang yang salah atau "hantu" dengan kartu tanda penduduk palsu, menurut laporan sebuah firma CLSA Asia-Pacific Markets. Misalnya kartu-kartu diskon/ransum diterbitkan dalam bentuk sebuah surat dan relatif mudah untuk dipalsukan.
Pada November 2009, Nilekani mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan seperti; Intel, Google, Oracle corp dan Yahoo, meminta kepada mereka untuk mengirimkan para insinyur kelahiran India untuk berkontribusi dalam upaya pemerintah ini baik secara sukarela atau pun dengan cuti yang dibayar. Lebih dari 20 orang yang berpartisipasi dalam upaya ini.
Pemerintah India telah menyetujui anggaran sebesar $670 juta untuk proyek ini, dan keseluruhan biaya diperkirakan akan mencapai beberapa miliar dolar, jelas Nilekani.
Pada awal tahun ini, tim Bangalore telah pindah ke sebuah kantor yang lebih permanen di technology park. Nilekani memainkan perannya sebagai "salesman terbang" untuk proyek ini, dengan presentasi melalui PowerPoint menjelaskan 12 digit nomor unik kepada lembaga-lembaga pemerintah dan regulator-regulator di seluruh India.
Dalam pandangannya, Nilekani memfokuskan pada upaya penekanan fraud dan juga potensi pada sistem finansial dimana sekitar 2/3 orang dewasa India tidak memiliki rekening bank. Kelompok masyarakat miskin kerap memiliki sedikit atau tidak memiliki sama sekali dokumen yang dapat membuktikan siapa dan dimana mereka berdomisili. nomor identitas unik diharapkan memecahkan masalah ini jelas Nilekani, dan dapat menghubungkan masyarakat dengan bank-bank untuk ditawarkan tabungan-tabungan tanpa harus memiliki akun dan tanpa pengenaan saldo minimum dan dengan biaya administrasi yang rendah, serta layanan baru transfer uang melalui handphone.
Para pejabat desa Nagaram menyatakan mereka berhasil mengambil data biometrik 200 orang per hari, dan mulai awal September sudah lebih dari 4500 warga yang berhasil didata. Tujuan yang hendak dicapai agar ratusan desa dan kota di Andhara Pradesh dapat segera menerapkannya dan menjangkau 30 juta penduduk secara nasional pada penghujung tahun.
Pendaftaran secara tehnik dilakukan secara sukarela, tetapi setiap lembaga pemerintah atau perusahaan akan diperbolehkan untuk mempersyaratkan sebuah identitas unik sebagai bukti identitas.
Prosesnya berlangsung lambat, dimanapun memerlukan waktu 15 hingga 30 menit setiap orang. Mengambil sidik retina mata dengan instrumen-instrumen yang menyerupai binokular memerlukan kecermatan dan membutuhkan waktu beberapa menit. Administrator harus memegangi kelopak mata bagi penduduk usia lanjut agar tetap terbuka penuh sehingga dapat diambil sebuah citra yang baik. Melengkapi informasi biometrik, warga harus menyediakan serangkaian informasi pribadi termasuk; kasta, agama dan nomor handphone. Lembaga-lembaga negara dan perusahaan-perusahaan yang meregistrasi warga dapat mengumpulkan informasi apapun yang dipandang perlu.
Pengumpulan data yang demikian luas mengusik hati para penganjur privasi yang menyatakan bahwa detail demografi dapat berpotensi digunakan untuk mendiskriminasi layanan-layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada para konsumen atau lembaga-lembaga pemerintah kepada warga masyarakat.
Satu hal lainnya yang menjadi perhatian bahwa para pemasar akan mendapatkan cara dalam membangun profil-profil individu berdasarkan bagaimana mereka menggunakan identitasnya-melacak dimana seseorang melakukan aktivitas perbankan, rumah sakit mana yang mereka datangi dan apa perusahaan telekomunikasi yang digunakan."Anda pada dasarnya akan menciptakan sebuah sumber daya yang luar biasa bagi orang lain untuk mendayagunakannya," ujar Sudhir Krishnaswarny, profesor hukum pada National University of Juridical Sciences di Kolkata.
Nilekani mengungkapkan bahwa ia telah merancang legislasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disuarakan melalui kritik-kritik. Dengan rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh kabinet tetapi masih harus melalui persetujuan parlemen, pemerintah kelak wajib menjamin bahwa semua informasi yang dikumpulkan "aman dan terlindung" terhadap hilangnya data dan akses yang tak terotorisasi. "Siapapun yang mengungkapkan informasi pribadi atau melakukan hack ke database Identitas akan dikenakan hukum penjara 3 tahun dan denda yang berat. Nilekani juga menyatakan bahwa India juga memerlukan sebuah undang-undang privasi yang lebih luas.
Para pejabat di Andhra Pradesh menyatakan segera setelah data terbangun terbukti bagaimana data Identitas unik dapat mereduksi korupsi pada 43.000 toko ransum di negara bagian tersebut, yang menyalurkan makanan bersubsidi bagi rakyat miskin.
Pada sebuah toko, catatan-catatan menunjukan ransum didistribusikan kepada 330 keluarga, namun setelah identitas unik ini berfungsi dan digunakan maka yang didistribusikan hanya kepada 203 keluarga melalui pembuktian sidik jari pada scanner yang tersedia di toko. Para pejabat negara bagian mencurigai bahwa pemilik toko telah membuat rekening-rekening palsu sehingga dapat mengalihkan beberapa makanan ke pasar gelap.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar