Rencana E-Government Vietnam Bidik Penghematan Sebesar USD1.5 Miliar Per Tahun

Sebuah kebijakan e-Government yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintahan Perdana Menteri akan menjadikan seluruh lembaga dan departemen di tingkat distrik menjalankan website pemerintah yang komprehensif pada tahun 2015 mendatang. Untuk mewujudak rencana besar ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar VND1.7 triliun (US$90 juta), yang akan diresmikan pada 2011.

Dr Phung Van On, Direktur IT Center pada Kantor Pemerintah, menyatakan pada FutureGov bahwa rencana 5 tahun diarahkan untuk menyederhanakan semua prosedur administrasi atau birokrasi dan menyediakan berbagai layanan publik online yang lebih baik sehingga menciptakan penghematan hingga VND30 triliun (US$1.5 miliar).

Pemerintah Vietnam menargetkan semua aplikasi paspor daapt diproses secara online pada tahun 2015, demikian juga dengan semua pengumuman tender, undangan lelang, dan pengumuman hasil tender proyek-proyek yang didanai oleh anggaran pemerintah. Separuh dari keseluruhan dokumen-dokumen pajak akan diproses secara online dan 90% bea cukai provinsi pemrosesannya akan dilakukan pada 2015, sebagaimana yang diungkapkan dalam proyeksi.

Program ini mengacu lepada Keputusan Perdana Menteri No 1605QD-TTg, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara sektor pemerintah dengan sektor swasta. Salah satu dari fokus utama yaitu menghubungkan layanan-layanan utama pada 4 sektor utama finansial- keuangan, kantor pajak, bea cukai dan perbankan.

Beriringan dengan skema permerintah adalah upaya meningkatkan industri lokal IT, yang akan menjadi penerima manfaat utama kebijakan ini. Industri IT Vietnam bertumbuh 20%walaupun ekonomi global mengalami perlambatan (menjadi US$6.26 miliar) pada 2009 , dan pemerintah dibebani target pertumbuhan GDP sebesar 3kali hingga tahun 2020.

Industri IT Vietnam, yang pertumbuhannya dikategorikan b, ditargetkan sebagai mitra utama. Perdana Menteri Nguyen Tan Dung telah menyatakan bahwa ia menginginkan industri TI memberikan kontribusi 8-10 persen per tahun terhadap GDP, dari hanya 7% pada 2009 lalu.

Pemerintah juga berharap agar industri TI mengupayakan angka pertumbuhan lebih dari 20% pada pendapatan total dalam 2009, sekalipun ekonomi global mengalami perlambatan. Sektor IT perangkat keras mengalami pertumbuhan sebesar 10%, sementara sektor perangkat lunak membuat rekor pertumbuhan sebesar 50%.

"Penerapan program semacam ini akan memunculkan banyak tantangan," ujar Dr Phung. "Untuk menjalankannya, pemerintah telah mengajukan sebuah rencana komprehensif untuk menjamin ketersediaan kerangka hukum yang tepat, pembiayaan yang pas, sumber daya manusia dan strategi implementasi."

(FutureGov | Martin Simamora)