"Pertempuran melawan korupsi adalah salah satu target yang hendak dicapai melalui upaya ini," ujar Andrei Lipov, direktur Departemen IT dan Informatisasi kebijakan pada Kementerian Press dan Komunikasi. "Jika kita dapat memberikan satu bagian sekalipun dari berbagai kebutuhan masyarakat terhadap layanan-layanan melalui sistem e-Government, kami berharap korupsi terkait layanan-layanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat akan menurun,"ujarnya.
Beberapa lembaga pemerintah menunjukan respon yang lamban. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh kementerian, hampir 60% rencana-rencana IT lembaga pemerintah "mengecewakan"," ujar Lipov, dan 23 diantaranya hingga sekarang belum mengajukan rencana IT.
Namun demikian, beberapa badan pemerintah dan daerah telah membuat kemajuan yang baik. Lipov, sebagaimana dilansir The St.Petersburg Times online mengungkapkan Kementerian Pertanian dan Kantor Urusan Kepresidenan juga menunjukan kemajuan yang baik, dan Republik Tatarstan dan di Ufa, ibu kota Bashkortostan, sangat maju dalam perencanaan IT.
Jantung utama proyek e-Government adalah sebuah sistem "interagency electronic interaction" atau dalam akronim Rusia disebut SMEV. Di tingkat federal, SMEV dioperasikan oleh Kementerian Press dan Komunikasi, sementara di daerah, SMEV dijalankan oleh sebuah badan yang ditunjuk tersendiri.
SMEV akan memfasilitasi implementasi sebuah hukum baru yang akan berlaku efektif pada tahun mendatang yang akan melarang sebuah lembaga pemerintah untuk meminta masyarakat menyediakan dokumen-dokumen jika lembaga tersebut atau lembaga pemerintah lainnya telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan kepada masyarakat.
Kementerian Pembangunan Sosial dan Kesehatan memproyeksikan digitalisasi rekam medis individual bagi seluruh masyarakat dan tahun ini dalam tahap percontohan dan dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun mendatang, jelas Lipov. Layanan Migrasi Federal berhasil menerbitkan paspor bagi 60.000 warganya melalui portal elektronik, ujarnya.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar