Kementerian Press dan Komunikasi Moskow kini sedang mengupayakan ketersediaan dana sebesar 80 juta rubel ($2.6 juta) untuk kebutuhan tahun depan agar pemerintah dapat membantu seluruh lembaga pemerintah menjalankan sistem-sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan-layanan melalui internet, demikian ungkap seorang pejabat kementerian pada Kamis (19/10).
"Pertempuran melawan korupsi adalah salah satu target yang hendak dicapai melalui upaya ini," ujar Andrei Lipov, direktur Departemen IT dan Informatisasi kebijakan pada Kementerian Press dan Komunikasi. "Jika kita dapat memberikan satu bagian sekalipun dari berbagai kebutuhan masyarakat terhadap layanan-layanan melalui sistem e-Government, kami berharap korupsi terkait layanan-layanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat akan menurun,"ujarnya.
Beberapa lembaga pemerintah menunjukan respon yang lamban. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh kementerian, hampir 60% rencana-rencana IT lembaga pemerintah "mengecewakan"," ujar Lipov, dan 23 diantaranya hingga sekarang belum mengajukan rencana IT.
Namun demikian, beberapa badan pemerintah dan daerah telah membuat kemajuan yang baik. Lipov, sebagaimana dilansir The St.Petersburg Times online mengungkapkan Kementerian Pertanian dan Kantor Urusan Kepresidenan juga menunjukan kemajuan yang baik, dan Republik Tatarstan dan di Ufa, ibu kota Bashkortostan, sangat maju dalam perencanaan IT.
Jantung utama proyek e-Government adalah sebuah sistem "interagency electronic interaction" atau dalam akronim Rusia disebut SMEV. Di tingkat federal, SMEV dioperasikan oleh Kementerian Press dan Komunikasi, sementara di daerah, SMEV dijalankan oleh sebuah badan yang ditunjuk tersendiri.
SMEV akan memfasilitasi implementasi sebuah hukum baru yang akan berlaku efektif pada tahun mendatang yang akan melarang sebuah lembaga pemerintah untuk meminta masyarakat menyediakan dokumen-dokumen jika lembaga tersebut atau lembaga pemerintah lainnya telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan kepada masyarakat.
Kementerian Pembangunan Sosial dan Kesehatan memproyeksikan digitalisasi rekam medis individual bagi seluruh masyarakat dan tahun ini dalam tahap percontohan dan dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun mendatang, jelas Lipov. Layanan Migrasi Federal berhasil menerbitkan paspor bagi 60.000 warganya melalui portal elektronik, ujarnya.
(Martin Simamora)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Corruption Perceptions Index 2018
Why China is building islands in the South China Sea
INDONESIA NEW CAPITAL CITY
World Economic Forum : Smart Grids Explained
Berita Terbaru
- Integritas Data Consulting, Accounting Service
- Race for COVID-19 Vaccine: China signed up for COVAX
- Ketua Tim Riset: Usai Suntik Vaksin Corona, Butuh 2 Tahun Untuk Kembali Normal
- Ilmuwan Bicara Vaksin Corona
- Satgas: Pandemi Tak Kenal Libur
- Rekor! DKI Jakarta Terbanyak Kasus Corona, Mengapa Bisa Terjadi?
- Soal PSBB Total, Ini Penjelasan Anies Terkait Hasil Rapat Pemerintah Pusat & Pemprov DKI Jakarta
- India has world's second-highest number of COVID-19 cases
- Government prepares COVID-19 aftermath relief
- Karena Corona, 59 Negara Larang Masuk Warga Indonesia
Get Widget
Tidak ada komentar:
Posting Komentar