Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Selasa, 05 Oktober 2010

Organisasi Parlementer Internasional Bersumpah Untuk Mengawasi Inisiatif-Inisiatif Anti Korupsi

Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dan South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) pada hari Minggu (3/10/2010) lalu bertemu di Sofitel Philippine Plaza Hotel dan menyimpulkan bersama seluruh negara anggota untuk sepakat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru untuk melawan korupsi.

Menurut Senator Edgardo J. Angara, pendiri SEAPAC dan tuan rumah konfrensi, " Kita sekarang memiliki sebuah scorecard yang obyektif untuk menilai apakah sebuah negara telah mencapai kemajuan dalam mengurangi korupsi atau melenyapkan korupsi."

Sebagaimana yang disepakati selama dua hari konvensi, kini negara-negara anggota dimandatkan untuk membantu negara-negara yang menjadi korban korupsi, terutama dalam hal pengembalian asset, dimana aktivitas-aktivitas pencucian uang menjadi perhatian utama.
 

Kampanye Perang Melawan Korupsi di India

"Dalam kasus Filipina misalnya, beberapa pejabat kami diduga telah mencuri dan menjarah keuangan negara, dan menempatkan uang jarahan tersebut di negara-negara lain, negara yang menjadi tempat koruptor menyimpan uangnya diwajibkan membantu, terikat kewajiban dalam konvensi ini, untuk membantu Filipina mengembalikan uang jarahan tersebut kembali ke yuridiksinya," terang Angara.
Angara memuji laporan terkini yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mengindikasikan bahwa Filipina, salah satu yang dahulu dinilai sebagai tujuan utama bagi aktivitas pencucian uang, kini tak lagi ada di dalam negara-negara yang yang dikenal sebagai "tax havens".
Kampanye Anti Korupsi di Timur Tengah


"Reputasi kami sebagai sebuah negara tujuan pengalihan pajak dan pencucian uang telah memberikan impresi bahwa negeri ini korup. Laporan OECD adalah pemulihan nama baik bahwa kami melakukan perbaikan melalui inisiatif-inisiatif dalam negeri untuk memerangi korupsi.

Angara juga menyebutkan bahwa belum lama ini Millenium Challange Fund memberikan hibah sebesar $400 juta yang diterima oleh Presiden Aquino dalam perjalanannya ke Washington.

"Sejumlah tindakan yang diambil pemerintah belakangan ini dinilai oleh sejumlah kalangan luar sebagai indikasi perbaikan pada indeks korupsi. Sebelumnya kami tak bisa mengakses Millenium Challange Fund karena tidak dapat mengurangi kemiskinan, suap dan korupsi. Kedua menjadi negara yang berada didalam daftar hitam OECD sangat merusak sebab investor asing akan enggan terhadap semua lembaga pendanaan dan finansial Filipina karena dikarakteristik sebagai sistem perbankan yang memungkinkan terjadinya pengalihan pajak dan pencucian uang," jelas Angara.
Kampanye Anti Korupsi di Timur Tengah (2)


"Mendapatkan hibah $400 juta adalah sebuah afirmasi bahwa dunia menghargai berbagai upaya yang dilakukan oleh Filipina dalam membasmi korupsi," tambahnya.

Diantara kebijakan-kebijakan yang disetujui selama konvensi, para partisipan sepakat mengizinkan masyarakat untuk memperoleh informasi penuh terhadap penyelanggaraan pemerintah. Filipina kini sedang menantikan persetujuan terhadap
upaya sejenis ini, yang disebut sebagai Freedom of Information act dimana Angara menjadi penggagasnya, sebuah upaya

untuk memperoleh akses penih terhadap semua catatan dan dokumen-dokumen terkait dengan transaksi-transaksi

pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidipan masyarakat.

(pia.gov.ph | Martin Simamora)


Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2018

Why China is building islands in the South China Sea

INDONESIA NEW CAPITAL CITY

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Berita Terbaru


Get Widget