BPPT memerlukan naskah persandian dalam mengirimkan karya kerekayasaan atau hasil lain melalui elektronik,” tegas Kepala Biro Umum dan Humas BPPT, Hamir Hamzah saat membuka acara Implementasi Persandian Pada Tata Naskah Dinas Elektronik dan Kearsipan, di BPPT, Selasa (14/06).
Dengan seringnya menggunakan media elektronik dalam mengirimkan atau tukar menukar informasi dan data, menurut Hamir, peluang untuk disadap atau pihak lain sangatlah besar. “Sebagai lembaga pemerintah, kita wajib memberikan informasi kepada publik. Namun tetap, proses pengamanan sangatlah penting,” jelasnya.
Pentingnya keamanan dalam pengiriman informasi, juga dikatakan oleh Kasubdit Binmat Lembaga Sandi Negara, Nunil Pantiawati. “Bila kita bicara keamanan, maka kita bicara suatu proses didalamnya, bukan suatu produk jadi. Ancaman yang menggunakan unsur nirmiliter, mempunyai kemampuan yang mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa”.
Menurutnya, ancaman nirmiliter bisa berbentuk ideologi, politik dan ekonomi, bahkan dapat berbentuk iptek dan informasi. “Ancaman informasi, dapat terjadi karena dua faktor, internal dan eksternal. Internal bisa disebabkan oleh kecerobohan pegawai dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya terbatas informasi tersebut, atau pada tidak tertibnya administrasi surat rahasia dan tidak digunakannya perangkat pengamanan, misalnya tidak menggunakan persandian, enkripsi ataupun kriptografi,” terang Nunil.
Sementara faktor eksternal, lanjut Nunil, disebabkan adanya ancaman daerah perbatasan yang mebuka peluang bagi negara asing, untuk melakukan infiltrasi dan penyadapan ke wilayah Indonesia. “Ada juga modus lainnya, yakni dengan menggunakan metode hibah. Dalam modus tersebut, komputer dan softwarenya harus berasal dari negara pemberi hibah,” tambahnya.
bppt.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar