Jumat, 29 Oktober 2010
Kamis, 28 Oktober 2010
TI Policy & Research Director on the 2010 CPI
Transparency International's Director of Policy and Research, Robin Hodess, discusses the significance of the CPI, how it is used and where it fits into the corruption research landscape.
TransparencyIntl
RI sees no improvement in corruption index
Transparency International Indonesia chairman Todung Mulya Lubis said he was “shocked” that Indonesia had not scored lower. “I thought Indonesia’s score would be lower than 2.8 due to the country’s poor performance in weeding out corruption in the past year,” he added.
Many believe the police’s move to incriminate two KPK deputy leaders, Bibit Samad Rianto and Chandra M. Hamzah, who were accused of taking bribes from a businessman, was an attempt to weaken the antigraft body.
“This is a battle between two ideologies, that of anticorruption and pro-corruption,” he added. “Antigraft institutions have been systemically weakened by stripping them of their legal power and authorities.
They are also being infiltrated by outside interests that don’t support the fight against corruption. ”The respondents, he said, “must have been too generous” in assessing Indonesia.
Todung also pointed out that Indonesia was still a far cry from meeting its target of improving its CPI score to 5.0 by 2015.
“I’m not confident that we will achieve this target. The government’s hesitation in strengthening law enforcement institutions, including the police force, the Attorney General’s Office, the KPK and judicial courts will be a stumbling block in achieving a score of 5.0 in 2015,” he said.
A lawmaker from the House of Representatives’ Commission III overseeing legal affairs, Aziz Syamsudin, slammed the government for its failure to improve the country’s CPI score.
“Law enforcement institutions are still not integrated with each other in the fight against corruption,” he said.
He said the government should not focus only on curative approaches in its effort to eradicate corruption, but instead on preventive approaches.
In the 2010 CPI, Indonesia shared 110th place with Bolivia, Gabon and Kosovo. It fared slightly better than neighboring Vietnam (2.7 and 116th), Timor Leste (2.5 and 127th) and the Philippines (2.4 and 134th).
Indonesia, however, lags behind Brunei Darussalam (5.5 and 38th), Malaysia (4.4 and 56th) and Thailand (3.5 and 78th).
The US ranked 22 with a score of 7.1 and China ranked 78 with a 3.5 rating.
(TheJakartaPost | Transperancy International)
Iran Miliki Masterplan ICT yang Luar Biasa dan Diperlukan
Kerangka ICT yang serupa pun sedang diadopsi secara nasional oleh semua kota-kota besar di Iran, tetapi penerintahan kotamadya berhasil memadukan rencana ICT dengan proyek-proyek lokal. Vahid Heidarian, Kepala ICT Kotamadya di Singapura (22/10/2010) kepada FutureGov menyatakan bahwa pemerintahnya memprioritaskan proyek-proyek ICT.
Salah satu prioritasnya membangun layanan publik berbasis online melalui portal eServices bernama isfahan.ir. Melalui portal tersebut pemerintah memberikan layanan-layanan; perizinan, izin mendirikan bangunan, dan semua proses lelang akan segera dilakukan secara elektronik, melalui website. Versi bahasa Inggris pun sedang dikerjakan.
Lebih banyak eServices yang tersedia berarti masyarakat akan memperoleh pengalaman yang lebih mudah dan cepat, dan mengurangi keharusan mendatangi kantor-kantor pemerintah, sehingga diharapkan mampu mengurangi masalah kemacetan lalu-lintas, jelas Heidarian.
Spatial Data Infrastructure Initiative merupakan bagian dari masterplan ICT Iran, yang akan digunakan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu-lintas id Isfahan yang memburuk-400 kendaraan baru memenuhi jalan-jalan kota ini setiap harinya, turut meyumbang tingkat polusi yang tinggi dan mengkhawatirkan.
Penanda-penanda GPS telah digunakan pada bus umum untuk pengendalian lalu-lintas, untuk memantau rute-rute perjalanannya. Transportasi publik lainnya yang akan segera mengenakan penanda GPS adalah taksi, kereta dan jaringan subway- dimana jalur pertama direncanakan akan rampung pada tahun ini.
Informasi transportasi umum akan dikombinasikan dengan data dari kamera-kamera CCTV yang ada di seluruh jalan raya dan dipancarkan melalui pesan-pesan singkat yang tersaji tanda-tanda penunjuk jalan elektronik.
Informasi ini akan dapat diakses melalui perangkat telekomunikasi mobile dalam waktu dekat ini. Iran juga memiliki berbagai rencana membangun data agregat penduduk melalui kartu tanda penduduk elektronik (ID Smart Card), sehingga dengan kartu identitas elektronik masyarakat Iran dapat membayar ongkos perjalanan
dengan kendaraan umum melalui sistem manajemen lalu-lintas pusat.
Pemerintah Iran akan menambah berbagai layanan lain yang melekat pada kartu tanda penduduk elektronik sehingga "hampir semua transaksi bisnis antara pemerintah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan kartu identitas", jelas Heidarian.
Untuk memberikan kemampuan komputasi yang lebih kuat kepada seluruh aktivitas e-Government, pemerintah pusar membangun sebuah data center yang akan menyediakan sebuah fasilitas berbagi kepada semua kota-kota besar di Iran.
Kita memiliki pusat-pusat data di setiap kota utama. Tetapi kita menginginkan ketersediaan data center lainnya yang dibangun dengan teknologi dan standar-standar terkini, yang dapat menangani peningkatan kebutuhan seiring dengan berkembangnya kota-kota di Iran.
Ada banyak pekerjaan yang masih harus dilaksanakan untuk menggerakan berbagai kapabilitas e-Government Isfahan yang dikembangkan dengan konsultasi yang diberikan oleh pemerintah kota Seoul, ibu kota Korea Selatan, terang Heidaran.
Iran menurut laporan Economist Intelligence bertajuk Digital Economy bertengger di peringkat 69 dari 70 negara yang disurvei, berada diperingkat ke-168 dari 181 negara dalam sebuah survei "internet speeds" oleh Speedtest.net pada tahun ini.
(FutureGov | Martin Simamora)
Rabu, 27 Oktober 2010
Earthquake, tsunami and volcano in Indonesia
Earthquake, tsunami and volcano triple disaster in Western Indonesia. Early reports copyright BBC News
newsoogle
Selasa, 26 Oktober 2010
E-Government Websites :Points of Single Contact
The Points of Single Contact are e-government websites managed by national administrations. They allow businesses to obtain information on procedures and to complete all the necessary steps by electronic means, without the need to approach various public bodies one by one.
Senin, 25 Oktober 2010
Open for Questions: Cybersecurity
Cybersecurity Coordinator Howard Schmidt answers your questions about National Cybersecurity Awareness Month, the "Stop.Think.Connect" initiative to encourage safety online, and ways to protect yourself online. October 20, 2010.
whitehouse
NASA Open Government Summit : "DATA EXCHANGE"
Summit menghadirkan para pemimpin baik dari sektor-sektor pemerintah dan swasta untuk bersama-sama membicarakan transparansi, partisipasi dan kolaborasi dalam era kebangkitan teknologi-teknologi baru, sistem-sistem yang matang dan generasi open data yang meningkat.
"Di NASA, kami mengerti bahwa tim-tim di berbagai lokasi membutuhkan sebuah cara agar tepat waktu, percakapan-percakapan tehnikal dan kolaborasi jarak jauh/remote untuk memenuhi target-target misi kritikal," jelas Deputi CIO NASA Deborah Diaz," sebagaimana diungkapan nasa.gov (20/10). Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan, kita menyaksikan kelahiran berbagai perangkat elektronik baru yang terjadi hampir setiap hari. Semua lembaga harus melakukan antisipasi perubahan dan menggunakan perangkat-perangkat teknologi secara efisien.
Percakapan-percakapan tehnikal dipusatkan diseputar bagaimana lembaga-lembaga dapat membangun diatas berbagai kesuksesan pelaksanaan inisiatif Open Government. Seluruh peserta mendiskusikan masa depan katalisator transparansi seperti Clearing House untuk informasi digital.
Seluruh peserta mengakui bahwa Inisiatif Open Government membutuhkan sebuah pendekatan baru dalam berkomunikasi. "Teknologi memampukan dan mendukung terjadinya satu hingga seribu percakapan," ujar CTO NASA bidang IT, Chris Kemp. "Kita menemukan bahwa jika kita tak mau mengikuti cara percakapan atau komunikasi seperti ini, maka hal-hal luar biasa dapat terjadi.
Apa yang membedakan summit kali ini dengan dengan pertemuan-pertemuan Open Government terdagulu adalah : elemen kolaboratif. Sekitar 60% dari keseluruhan peserta tidak berada dalam ruangan atau hadir secara fisik, tetapi menggunakan beberapa perangkat elektronik untuk mengikuti pertemuan secara virtual.
Video streaming, cooperative note-taking, online teleconferencing dan praktek-prakek percakapan yang dimodifikasi di dalam ruangan adalah upaya untuk menjembatani celah antara peserta yang hadir secara virtual dan hadir di tempat. Dengan pendekatan "learning by doing", penyelenggara berupaya mengumpulkan berbagai pelajaran yang berguna untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya sehingga menjadi lebih inklusif dan efisien.
Pada summit kali ini tercapai beberapa ide baru, inovatif dan cara-cara yang dianjurkan untuk menjalankan ide-ide tersebut dalam praktek yang dapat digunakan dengan segera di setiap badan yang menjadi tempat para peserta berada, jelas Diaz.
Para peserta jarak jauh ada di Vienna, Austria, melakukan pertukaran keahliannya dengan peserta lain di seluruh dunia dan yang berada di ruang pertemuan, dan melibatkan 50 orang yang secara simultan memberikan ide-ide untuk topik-topik diskusi.
(nasa.gov | Martin Simamora)
EU : Komisi Eropa Mengumumkan Pendanaan Senilai Hampir €200 Juta Untuk Riset ICT
Penduduk usia lanjut di Eropa saat ini mencapai lebih dari 60%, meningkat dua juta orang setiap tahunnya, ICT dipandang penting untuk menciptakan solusi-solusi yang sinambung dan untuk memaksimalisasi peluang-peluang pasar yang akan membantu mengurangi biaya-biaya terkait pemeliharaan kesehatan dan sosial.
Pendanaan baru ini menambah pendanaan sebelumnya sebesar €100 juta yang telah dialokasikan untuk "Future Internet Partnership" untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap aplikasi-aplikasi internet yang semakin inovatif yang menjadikan infrastruktur-infrastruktur kesehatan dan sistem-sistem lainnya.
Rangkaian pengumuman tersebut adalah bagian dari salah satu berbagai harapan terbesar dari proposal-proposal riset ICT yang dijalankan dalam kerangka Program-Program Kerangka Riset EU, yang akan menghasilkan pendanaan proyek sebesar €780 juta pada 2011.
Pandanaan € 780 juta untuk proposal (untuk 7 proposal yang disetujui) adalah bagian dari Kerja tahunan terbesar yang pernah ada untuk 7th Framework Programme for research (FP7).Untuk tahun 2011 dana sebesar hampir €1.2 miliar telah dianggarkan.
Dana tambahan tersebut selain untuk riset ICT terkait perawatan kesehatan dan penduduk usia lanjut juga akan membiayai riset internet masa depan, robotik, sistem-sistem cerdas dan tertanam, fotoponic, ICT untuk efisiensi energi dan area-area lainnya. Berdasarkan Digital Agenda for Europe (IP/10/581,MEMO/10/199 dan MEMO/10/200), Komisi Eropa berkomitmen untuk menjaga peningkatan anggaran sebesar 20% per tahun dalam R&D ICT tahunan setidaknya hingga 2013.
Vice Presiden Komisi untuk Digital Agenda, Neelie Kroes menuturkan:"Meningkatkan investasi sepenuhnya untuk riset ICT sangatlah krusial bagi masa depan kita, EU mendukung para peneliti kita yang berkelas dunia yang hari ini menyatakan bahwa mereka harus didukung dengan invetasi-investasi baru yang substansial. Riset ini akan membantu industri Eropa untuk memperkuat daya saingnya.
Berbagai universitas, pusat-pusat riset, berbagai usaha kecil menengah, perusahaan-perusahaan besar dan berbagai organisasi di Eropa dan lain-lainya diperbolehkan untuk mengajukan pendanaan proyek melalui FP7. Proposal-proposal dapat diajukan hingga 18 Januari 2011, dan kemudian akan dievaluasi oleh panel-panel independen yang beranggotakan para pakar untuk diseleksi berdasarkan kualitasnya.
(epractice.eu | Martin Simamora)
Jumat, 22 Oktober 2010
Worst haze from Indonesia in 4 yrs hits neighbours hard
Singapore, covered in thick smoke this week, saw its air pollution index hit the highest level since 2006 on Wednesday. The port and international airport are still functioning as normal.
"The suspicion is that this is coming from forests that have been opened up for plantations. We think it may be for palm oil," Purwasto Saroprayogi, head of the land and forest fires department at Indonesia's Environment Ministry, told Reuters.
Saroprayogi said the haze was caused by fires lit to clear land illegally in Dumai and Bengkalis districts in Riau province, in the north of Sumatra island.
Indonesia has a long history of weak forestry law enforcement and illegal land clearing by palm oil developers is not uncommon.
Fires clear land quickly and reduce the acidity of peatland soil, but release vast amounts of greenhouse gases into the air.
The haze returned to the region less than a week after environment ministers in Southeast Asia met in Brunei to address land and forest fires, which drew immediate flak from neighbours.
"This is not the first time that we have informed the Indonesians that they should pay attention to hotspots in Sumatra and Borneo," Singapore's Environment Minister Yaacob Ibrahim told reporters on Wednesday.
Yaacob said if the haze worsened, "we will register our concerns again, perhaps on even stronger terms, to our Indonesian colleagues," adding Singapore may seek to reconvene another meeting to find "additional measures" to mitigate the problem.
Malaysia's Deputy Prime Minister Muhyiddin Yassin said Kuala Lumpur was seeking "more cooperation" from Jakarta in tackling the haze problem, state news agency Bernama quoted him as saying.
"According to the reports we've received, the haze originates from there (Indonesia). We are not simply making accusation but we want action before the haze spreads and becomes more detrimental to Malaysia," he said.
Muhyiddin, also education minister, said schools in Muar town in southern Johor state had been closed and about 5,000 masks were distributed after air quality hit hazardous levels, the Star newspaper reported on Thursday.
The worst haze hit the region in 1997-98, when drought caused by El Nino led to major Indonesian fires. The smoke spread to Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand and cost more than $9 billion in damage to tourism, transport and farming.
(REUTERS)
ICW Adukan Mabes Polri ke Komisi Informasi Terkait Rekening Jenderal
Agus menjelaskan, padahal kalau rekening dianggap wajar, atau perolehan rekening para jenderal itu legal terkait usaha, maka tentu sudah tidak lagi masuk ranah penyidikan dan penyelidikan.
"Otomatis rekening itu tidak ada unsur pidana, berhak dong kita minta," imbuhnya.
Agus melaporkan Mabes Polri ke KIP berdasarkan, UU Keterbukaan dan Informasi Publik. "Seharusnya Mabes Polri bisa mengungkapkan siapa-siapa saja pemilik rekening dan berapa besar rekening tersebut," terangnya.
ICW sudah mengirimkan surat permintaan data ke Mabes Polri, namun tidak ada respons. "Saya sudah mengirim surat ke Kapolri tetapi belum ada jawaban. Polisi adalah pejabat negara yang seharusnya terbuka soal rekening," tuturnya.
Agus berharap, Kapolri baru mempunyai komitmen untuk membuka siapa saja pemilik rekening tersebut dan berapa jumlahnya. "Kami juga minta presiden harus membentuk tim, untuk melakukan verifikasi haisl pemeriksaan Mabes Polri terkait rekening mencurigakan perwira kepolisian," urainya.
Sedang Ketua KIP Alamsyah Saragih mengaku akan mempelajari lebih dahulu laporan ICW. Baru kemudian diputuskan apakah laporan terkait sengketa informasi.
"Kita periksa berkasnya Apabila ada yang kurang, kita meminta berkas tambahan kepada pemohon dan termohon, dalam hal ini Mabes Polri. Dalam 14 hari kerja kita bisa memutuskan ini masuk taraf sengketa informasi atau tidak," tutupnya.
Sebelumnya soal rekening jenderal ini sempat mencuat. Berdasarkan data PPATK yang sempat beredar ditengarai ada rekening tidak wajar milik sejumlah perwira tinggi. Mabes Polri kemudian menyikapinya dengan melakukan penyelidikan.
Polisi mengumumkan dari 17 rekening milik perwira polisi ada 2 yang bermasalah. Salah satu pemilik rekening telah meninggal dunia dan satu lagi disebutkan telah diproses hukum.
(Detik.com | Martin Simamora)
The UK Cyber-Security Landscape
13/10/10: Ahead of the Strategic Defence and Security review, Neil Thompson, Director, Office for Cyber Security and Information Assurance, suggests that there will be a "step change" in the way the Government tackles cyber crime and attacks themselves were "cheap, quick, and deniable."
RUSIONLINE
Kamis, 21 Oktober 2010
Refleksi Perjalanan Pemberantasan Korupsi di Indonesia (1): Skandal Pajak Jerat Polisi Indonesia
Indonesia is trying to clean up its legal system, in which 80 per cent of police, judges and other officials are believed to be taking bribes worth millions of dollars.
But an unfolding scandal is threatening to increase pressure on Susilo Bambang Yudhoyono, the president, to step up reforms to stamp out corruption.
The latest case in which corrupt tax and law officials allegedly accepted bribes in return for lower tax bills has triggered a public outcry.
A three-star police general has been given the job of fighting corruption, but as Al Jazeera's Step Vaessen reports, even he is accused of taking dirty money. (Apr 25, 2010)
AlJazeeraEnglish
But an unfolding scandal is threatening to increase pressure on Susilo Bambang Yudhoyono, the president, to step up reforms to stamp out corruption.
The latest case in which corrupt tax and law officials allegedly accepted bribes in return for lower tax bills has triggered a public outcry.
A three-star police general has been given the job of fighting corruption, but as Al Jazeera's Step Vaessen reports, even he is accused of taking dirty money. (Apr 25, 2010)
Rabu, 20 Oktober 2010
Open Source Korea Selatan Sapu Bersih Semua "FutureGov Awards"
E-Government Standard Framework yang diusung oleh Kementerian Administarsi Publik dan Sekurity Korea Selatan telah memenangkan kategori Government Organisation of the Year, Technology Leadership Award dan penghargaan Government Transformation of the year.
Proyek portal bernama eGovframe, mampu mendorong partisipasi sukarela melalui software Open Source-dari para developer-penyedia dan pejabat-pejabat pemerintah-kedalam proses implementasi.
eGovframe terdiri dari empat lingkungan software: aplikasi runtime environment, development environment yang ditujukan bagi para pengembang aplikasi, management environment yang ditujukan bagi manajer framework, dan operations environsment yang ditujukan bagi operator aplikasi.
Inisiatif Open Source telah membawa kesinambungan berbagai upaya peningkatan layanan-layanan kementerian melalui komunitas terbuka, dengan pertemuan terjadwal dan teratur antara para pakar dan forum kolaborasi kemitraan pemerintah-swasta.
National Computing and Information Agency Korea juga memenangkan penghargaan untuk kategori DATA CENTER yang dianugerahkan dalam FutereGov Awards dinner pada Jumat (15/10/2010).
Sementara Singapura harus puas dengan kategori Wireless Government yang dimenangkan oleh Infocomm Development Authority (IDA) untuk program unggulannya : mobile government initiative, iConnect.
China melalui proyek Anzheng Hospital Beijing berhasil meraih penghargaan untuk kategori Healthcare Organisastion of the Year dengan program unggulan : Clinic Mobile Information System.
Penghargaan untuk kategori The annual e-government award jatuh kepada Yesser, yaitu eGovernment transformation, maturity technology yang dikembangkan oleh pemerintah Saudi.
Sementara Malaysia,terutama dunia pendidikannya patut berbangga sebab Kementerian Pendidikan Malaysia berhasil meraih penghargaan Education Organisation of the year untuk programnya yang bernama : Benchmarking Rural Smart Programme.
FutureGov Awards memiliki anggota juri, panel pakar, termasuk Laurence Millar Editor-at-Large, FutureGov Asia Pacific magazine, Dr Prajapati Trivedi mantan CIO pemerintah Selendia Baru, Chief Performance Pemerintah India dan Bob Correll yang menjabat Deputy Secretary % CIO Department of Immigration & Citizenship pemerintah Australia.
(FutureGov | Martin Simamora)
UAE Dan RIM Jalin Kerjasama E-Government
Kesepakatan antara Research In Motion (RIM) dengan badan regulator telekomunikasi UAE Telecommunications Regulatory Authority (TRA) dan para penyelenggara jasa telekomunikasi akan memampukan UAE menjalankan e-Government dengan teknologi yang advanced. Mohammad Bin Ahmad Al Qamzi, TRA Chairman menyatakan :" Smartphone Blackberry merupakan perangkat telekomunikasi yang unggul di kawasan Timur Tengah dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat karena memiliki teknologi messaging yang kuat dan kapabilitas multimedia.
Hal-hal inilah yang mendasari TRA meyakini bahwa inisiatif ini akan membantu mendorong, mempromosikan dan mengembangkan interaksi publik dan keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat melalui platform BlackBerry. Melalui perusahaan telekomunikasi etisalat dan du inovasi mobile akan dilakukan di seluruh negeri.
Bagi Etisalat, sebagaimana dilansir dari gulfnews.com (18/10) kerjasama ini akan menguatkan layan mobile banking dan aplikasi-aplikasi komersial yang ditawarkan perusahaan ini kepada para pelanggannya, ungkap Mohammad Omran, Chairman Etisalat. Sementara Othman Sultan, CEO du menuturkan :" Dunia yang semakin terdigital dan terkoneksi, smartphone memainkan peran yang kritikal untuk menghadirkan pengalaman yang lebih kaya kepada konsumen dan perusahaan-perusahaan.
(Martin Simamora)
Moskow Butuh 80 Juta Rubel Untuk Perangi Korupsi Melalui E-Government
"Pertempuran melawan korupsi adalah salah satu target yang hendak dicapai melalui upaya ini," ujar Andrei Lipov, direktur Departemen IT dan Informatisasi kebijakan pada Kementerian Press dan Komunikasi. "Jika kita dapat memberikan satu bagian sekalipun dari berbagai kebutuhan masyarakat terhadap layanan-layanan melalui sistem e-Government, kami berharap korupsi terkait layanan-layanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat akan menurun,"ujarnya.
Beberapa lembaga pemerintah menunjukan respon yang lamban. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh kementerian, hampir 60% rencana-rencana IT lembaga pemerintah "mengecewakan"," ujar Lipov, dan 23 diantaranya hingga sekarang belum mengajukan rencana IT.
Namun demikian, beberapa badan pemerintah dan daerah telah membuat kemajuan yang baik. Lipov, sebagaimana dilansir The St.Petersburg Times online mengungkapkan Kementerian Pertanian dan Kantor Urusan Kepresidenan juga menunjukan kemajuan yang baik, dan Republik Tatarstan dan di Ufa, ibu kota Bashkortostan, sangat maju dalam perencanaan IT.
Jantung utama proyek e-Government adalah sebuah sistem "interagency electronic interaction" atau dalam akronim Rusia disebut SMEV. Di tingkat federal, SMEV dioperasikan oleh Kementerian Press dan Komunikasi, sementara di daerah, SMEV dijalankan oleh sebuah badan yang ditunjuk tersendiri.
SMEV akan memfasilitasi implementasi sebuah hukum baru yang akan berlaku efektif pada tahun mendatang yang akan melarang sebuah lembaga pemerintah untuk meminta masyarakat menyediakan dokumen-dokumen jika lembaga tersebut atau lembaga pemerintah lainnya telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan kepada masyarakat.
Kementerian Pembangunan Sosial dan Kesehatan memproyeksikan digitalisasi rekam medis individual bagi seluruh masyarakat dan tahun ini dalam tahap percontohan dan dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun mendatang, jelas Lipov. Layanan Migrasi Federal berhasil menerbitkan paspor bagi 60.000 warganya melalui portal elektronik, ujarnya.
(Martin Simamora)
Selasa, 19 Oktober 2010
Gov 2.0 Summit 2010:"Open Government, Idea Generation, and the Department of Transportation"
John Porcari (Department of Transportation),
"Open Government, Idea Generation, and the Department of Transportation"
Senin, 18 Oktober 2010
Gov 2.0 Summit 2010:"Deep Dive: Identity, Privacy, and Informed Consent in the Age of the Internet"
Tim O'Reilly (O'Reilly Media, Inc.),
"Deep Dive: Identity, Privacy, and Informed Consent in the Age of the Internet"
Jumat, 15 Oktober 2010
Gov 2.0 Summit 2010:"Is it Possible to Share and Protect Sensitive Information?"
John Clippinger (Berkman Center Harvard University),
Loretta Garrison (FTC),
Ellen Blacker (AT&T),
Hilary Ward (Citibank),
"Is it Possible to Share and Protect Sensitive Information?"
OreillyMedia
Gov 2.0 Summit 2010: "Open Data and the Future of Mapping and Location Based Services"
Jack Dangermond (ESRI),
Bernard Szukalski (ESRI),
"Open Data and the Future of Mapping and Location Based Services"
OreillyMedia
Gov 2.0 Summit 2010 :"Government Challenges. Your Solutions."
Bev Godwin (U.S. General Services Administration),
"Government Challenges. Your Solutions."
OreillyMedia
Kamis, 14 Oktober 2010
Gov 2.0 Summit 2010: "Closing the Technology Gap"
Aneesh Chopra (Federal Office of Science and Technology Policy),
Vivek Kundra (Office of Management and Budget),
"Closing the Technology Gap"
Gov 2.0 Summit 2010: General Keith Alexander, "U.S. Cybersecurity Policy"
General Keith Alexander (National Security Agency)
"U.S. Cybersecurity Policy, Strategy, and U.S. Cybercom"
OreillyMedia
Rabu, 13 Oktober 2010
Identification & I.D. Security
Bruce Schneier is the chief security technology officer of BT. An internationally renowned security technologist, he is referred to by The Economist as a "security guru." He is the author of eight books, including the best sellers Beyond Fear: Thinking Sensibly about Security in an Uncertain World, Secrets and Lies, and Applied Cryptography, as well as hundreds of academic articles and papers, and the influential Blowfish and Twofish encryption algorithms. Best known as a refreshingly candid and lucid security critic and commentator, his influential newsletter "Crypto-Gram," and his blog "Schneier on Security," are read by over 250,000 people. He has testified before Congress on several occasions, and has served on several government technical committees. He is a prolific writer and lecturer, and his essays have been published in national and international publications. He is a frequent guest on television and radio, and is regularly quoted in the press on issues surrounding security and privacy.
International Telecommunication Union Fokus Pada Akses Akses Broadband dan Cybersecurity
Pemilihan Sekretaris Jenderal ITU, dilansir TelecomPaper (11/10) dilakukan pada sesi plenari pagi di Guadalaraja, Meksiko dan Toure mengantungi 151 suara yang dihadiri oleh 157 perwakilan negara anggota yang turut dalam pemilihan.
Toure berencana untuk memberikan penekanan khusus pada akses broadband dan melanjutkan fokus pada cybersecurity. Ia juga berkomitmen untuk menjamin negara-negara berkembang kepulauan mendapatkan perhatian khusus.
Ia juga akan mendorong keterlibatan yang lebih dalam sektor swasta melalui Public-Private Partnerships baik dalam ITU maupun di negara-negara anggota.
(Martin Simamora)
Selasa, 12 Oktober 2010
Rencana E-Government Vietnam Bidik Penghematan Sebesar USD1.5 Miliar Per Tahun
Dr Phung Van On, Direktur IT Center pada Kantor Pemerintah, menyatakan pada FutureGov bahwa rencana 5 tahun diarahkan untuk menyederhanakan semua prosedur administrasi atau birokrasi dan menyediakan berbagai layanan publik online yang lebih baik sehingga menciptakan penghematan hingga VND30 triliun (US$1.5 miliar).
Pemerintah Vietnam menargetkan semua aplikasi paspor daapt diproses secara online pada tahun 2015, demikian juga dengan semua pengumuman tender, undangan lelang, dan pengumuman hasil tender proyek-proyek yang didanai oleh anggaran pemerintah. Separuh dari keseluruhan dokumen-dokumen pajak akan diproses secara online dan 90% bea cukai provinsi pemrosesannya akan dilakukan pada 2015, sebagaimana yang diungkapkan dalam proyeksi.
Program ini mengacu lepada Keputusan Perdana Menteri No 1605QD-TTg, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara sektor pemerintah dengan sektor swasta. Salah satu dari fokus utama yaitu menghubungkan layanan-layanan utama pada 4 sektor utama finansial- keuangan, kantor pajak, bea cukai dan perbankan.
Beriringan dengan skema permerintah adalah upaya meningkatkan industri lokal IT, yang akan menjadi penerima manfaat utama kebijakan ini. Industri IT Vietnam bertumbuh 20%walaupun ekonomi global mengalami perlambatan (menjadi US$6.26 miliar) pada 2009 , dan pemerintah dibebani target pertumbuhan GDP sebesar 3kali hingga tahun 2020.
Industri IT Vietnam, yang pertumbuhannya dikategorikan b, ditargetkan sebagai mitra utama. Perdana Menteri Nguyen Tan Dung telah menyatakan bahwa ia menginginkan industri TI memberikan kontribusi 8-10 persen per tahun terhadap GDP, dari hanya 7% pada 2009 lalu.
Pemerintah juga berharap agar industri TI mengupayakan angka pertumbuhan lebih dari 20% pada pendapatan total dalam 2009, sekalipun ekonomi global mengalami perlambatan. Sektor IT perangkat keras mengalami pertumbuhan sebesar 10%, sementara sektor perangkat lunak membuat rekor pertumbuhan sebesar 50%.
"Penerapan program semacam ini akan memunculkan banyak tantangan," ujar Dr Phung. "Untuk menjalankannya, pemerintah telah mengajukan sebuah rencana komprehensif untuk menjamin ketersediaan kerangka hukum yang tepat, pembiayaan yang pas, sumber daya manusia dan strategi implementasi."
(FutureGov | Martin Simamora)
Senin, 11 Oktober 2010
Agenda Politik Dalam Cyberattack : Mencuri Informasi Sensitif Atau Melumpuhkan Network
Ini adalah salah satu temuan yang terungkap dalam " Symantec Critical Infrastructure Protection Study," yang menanyakan kepada manajer IT yang ada di seluruh dunia, di sektor industri mulai dari perbankan dan financial hingga energi, kesehatan, IT dan layanan-layanan emergency, opini-opini yang disampaikan berdasarkan pada apakah mereka berpikir, bisnis mereka ada dalam bahaya serangan-serangan cyber yang mungkin dilatarbelakangi oleh motif politik yang kuat.
53% responden survei menyatakan "mencurigai atau sangat yakin" bahwa mereka telah mengalami " sebuah serangan yang dimuati oleh target politik yang terancang."Jenis serangan-serangan semacam ini dapat berwujud mulai dari upaya-upaya mencuri informasi elektronik, memanipulasi perangkat fisik melalui pengambil alihan kontrol melalui jaringan untuk mematikan jaringan.
Upaya-upaya semacam ini diperkirakan, rata-rata telah terjadi sebanyak 10 kali dalam kurun 5 tahun terakhir dan tiga diantaranya dinilai sebagai serangan-serangan yang efektif. Biaya untuk merespon dan mitigasi melawan setiap serangan menimbulkan biaya rata-rata $850,000 dalam kurun 5 tahun.
CISO Symantec, Justin Somain menyatakan survei dilakukan oleh Applied Research, survei tak menggunakan pola menconteng kotak-kotak pilihan tetapi berupaya mempelajari bagaimana pengalaman-pengalaman 1.580 manajer IT tersebut dalam periode 5 tahun terkait serangan-serangan yang diduga kuat memiliki tujuan politik.
Perusahaan-perusahaan yang dipilih sebagai responden adalah perusahaan yang dikataegorikan sebagai apa yang sering disebut "Critical Infrastructure", seperti energi dan perbankan. Survei juga berupaya mencari pemahaman apakah perusahaan-perusahaan tersebut tertarik untuk bergabung ke dalam program-program perlindungan infrastruktur kritikal.
"Cyberattacks telah menjadi kenyataan hidup bagi perusahaan-perusahaan selama berdekade-dekade," ungkap Symantec 2010 Critical Infrastructure Protection Study. " Tetapi diantara serangan-serangan tersebut ada yang dikategorikan sebagai "special attack" yaitu serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris atau oleh pemerintah negara asing dengan target-target politik yang dirancang spesifik.
Dalam survei ini, seorang direktur IT perusahaan tambang dalam pernyataannya yang dikutip mengatakan,"Kita mendapatkan adanya orang-orang yang berupaya menerobos dan mengambil dokumentasi, terutama materi-materi yang diperuntukan untuk berbagi antara perusahaan-perusahaan minyak dan di perpusatkaan kami. Kami harus melakukan langkah dramatis untuk memutuskan mereka."
Terkait dengan apakah perusahaan-perusahaan yang menjadi responden tertarik untuk bekerjasama dengan program-program perlindungan infrastruktur kritikal yang mungkin diselenggarakan pemerintah mereka, 66% diantaranya menyatakan " cukup atau sangat tertarik" untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam program-program perlindungan infrastruktur kritikal.
(Networkworld.com | Martin Simamora)
Jumat, 08 Oktober 2010
Peran Pemerintah Seharusnya Memberdayakan, Bukan Mengontrol Layanan-Layanan ICT
Chan berpendapat, pemerintah harus merubah perilakunya, dimana baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah "berupaya untuk mengontrol segalanya", ia berujar bahwa peran pemerintah seharusnya mulai beralih untuk bagaimana menciptakan pasar-pasar, dan mengidentifikasi definisi standar-standar sebagai sebuah cara penting untuk menghidupkan pembangunan layanan-layanan ICT.
Meminjam konsep David Willetts, Minister for Universities and Science, yang berbicara mengenai "Anchor Suppliers"", Chan menyerukan agar pemerintah menjadi sebuah "Anchor Customer" untuk mendanai penyedia jasa dan pasar-pasar dengan kebutuhan yang mendesak."
Ia mengutip kewajiban yang diterapkan dalam European Union Procurement Laws bagi semua lembaga pemerintah untuk mempublikasikan semua kontrak yang telah disetujui, termasuk keterangan rinci mengenai siapa supplier-nya, berapa biaya yang dikenakan, dan berapa lama kontraknya. Merujuknya agar dapat menguatkan pembangunan pasar jasa ICT, Chan menambahkan :"Saat ini yang diminta hanya mempublikasikan, tetapi jika kita dapat membuatnya menjadi sebuah standar maka kita akan dapat mempublikasikan informasi ini sehingga bisnis dapat menciptakan layanan-layanan ICT.
Chan berpendapat menciptakan pasar-pasar semacam ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil sektor swasta untuk memiliki akses:"Jika kita dapat menciptakan ruang untuk hal ini, maka kita dapat meciptakan sebuah level pelaku pasar bagi bisnis-bisnis yang lebih kecil lagi untuk berpotensi menghadapi para pelaku industri yang lebih besar/mapan.
Perubahan perilaku di seluruh tingkat pemerintah dan organisasi-organisasi sektor publik telah menjadi topik yang selalu menjadi pembicaraan dalam bulan-bulan belakangan ini, sehingga ajakan-ajakan kolaborasi pada level-level yang lebih besar dan layanan-layanan berbagi (dan layanan-layanan komputasi awan) di sektor publik pada konfrensi ini , memenuhi harapan yang dinyatakan oleh banyak pihak seperti Ian Stirrat, direktur Innovative and Design Division BT, bahwa inisiatif-inisiatif untuk mewujudkan hal ini membutuhkan infrastruktur broadband yang kuat.
"Infrastruktur jaringan sangat kritikal,"jelasnya."Jika akses berkecepatan tinggi tidak tersedia untuk Cloud Computing, maka memanfaatkan teknologi komputasi awan menjadi sulit."
Stirrat menjelaskan berbagai manfaat infrastruktur berbagi/shared di sektor publik,yang terutama : mampu mengurangi biaya-biaya secara signifikan. Ia pun memaparkan tiga peran infrastruktur dalam menjalankan layanan, termasuk meningkatnya agilitas ICT melalui penyediaan akses data base melalui akses broadband berkecepatan tinggi, yang akan memampukan fleksibilitas yang lebih besar bagi staf. Stirrat juga menunjukan penghematan biaya-biaya properti estate sebesar 25%, serta mengurangi jumlah ketidakhadiran karena sakit, melalui peningkatan kolaborasi antardepartemen dan organisasi-organisasi. Akhirnya dia menyarankan perlunya sebuah langkah untuk mengganti dan kebebasan bertukar ide-ide.
"Ini bukan sebuah teori," tegas Stirrat." Ini bekerja dengan baik dalam praktek".
Infrastruktur ICT Sektor Pemerintah di Australia
Dia mengakui bahwa layanan-layanan berbagi bukanlah sebuah hambatan yang mudah untuk diatasi sebab ada ketakutan akan terjadi hilangnya kontrol, dan "ketakutan-ketakutan yang dapat dimengerti" terhadap faktor keamanan". Akan tetapi implementasi sebuah jaringan sektor publik yang kuat dan meningkatnya penyerapan layanan-layanan Cloud dan layanan-layanan berbagi juga memberikan berbagai manfaat yang lebih besar.
Menggunakan alegori historis bahwa akses broadband saat ini bekerja untuk ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di Skotlandia,"sangat mirip dengan pembangunan rel kereta api pada tahun 1800-an lampau saat revolusi industri pertama terjadi," Stirrat cenderung untuk menyarankan bahwa dalam cara yang sama pemerintah sepatutnya menjadi pemberdaya jasa-jasa ICT di sektor pemerintah, dengan argumen: hal ini juga akan menjadi pemberdaya untuk merapatkan kesenjangan digital, lebih jauh lagi menstimulasi pertumbuhan ekonomi.Apa itu Kesenjangan Digital - Digital Divide?
Saya percaya jika kita dapat memindahkan jaringan sektor publik ke Cloud Computing, ini akan mengatasi kesenjangan digital dan membuat broadband dapat diakses oleh area-area yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun dan memiliki akses.
(Publictechnology.net | Martin Simamora)
Kamis, 07 Oktober 2010
Korea Selatan Gelar Pertemuan Internasional Anti Korupsi
Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) menghadirkan 200 pelaku anti korupsi dan pakar internasional, termasuk Patrick Moulette, Ketua Divisi Anti Korupsi OECD, menghadiri simposium yang bertajuk "Strengthening Global Leadership and Cooperation against Corruption."
Bagaimana Korupsi dilakukan di lingkungan Pemerintah?
Simposium bertujuan untuk menjamin efektifitas implementasi berbagai kebijakan anti korupsi seluruh negara di dunia, serta meningkatkan kesadaran pentingnya mengadopsi langkah-langkah memerangi korupsi secara kokoh dan efektif dalam G20 Seoul statement.
Pada pertemun G20 terakhir di Toronto pada Juni 2010 lalu, para pemimpin G20 sepakat untuk membentuk kelompok kerja yang akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi komprehensif yang akan menjadi pertimbangan bagi para pemimpin G20 dalam meneruskan kontribusi-kontribusi bernilai dan praktis bagi semua upaya internasional memerangi korupsi.
Pada hari pertama simposium tersebut, pakar kejahatan korupsi pada U.N. Office of Drugs and Crime memberikan kuliah yang menjabarkan bergai capaian besar dalam perang melawan korupsi.
Kevin Davis, profesor pada New York University School of Law dalam simposium tersebut menyampaikan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam perang melawan korupsi, dan M. Jasin, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia menyampaikan berbagai keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan anti korupsi.Program Anti Korupsi di Indonesia
Simposium pada hari kedua membahas isu-isu terkait mekanisme-mekanisme kerjasama anti korupsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal, dan menjadi momentum untuk bertatap muka dengan para pakar anti korupsi terkemuka dan mendengarkan secara langsung upaya-upaya pemerintah Korea memerangi korupsi dan kontribusi Korea dalam komunitas internasional.
(Koreatimes.co.kr |Martin Simamora)
Langganan:
Postingan (Atom)