Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Selasa, 31 Agustus 2010

Betulkah RIM Menerapkan Perlakuan Yang Sama Di Semua Negara?

Semenjak Research In Motion menghadapi berbagai perselisihan dengan banyak negara yang menggugat teknologi enkripsi BlackBerry yang tak dapa diintip oleh badan keamanan negara dan memaksa RIM untuk melakukan serangkaian kompromi agar tak berbenturan frontal dengan kebijakan disetiap negara, RIM selalu menegaskan dalam membangun kesepakatan tak pernah mengarah kepada eksklusifitas tertentu sehinga terjadi kekhususan tertentu. Benarkah demikian? Banyak ahli yang meragukan hal tersebut.

Dalam sebuah pernyataan terbuka kepada publik yang dikeluarkan setelah serangkaian negosiasi berlangsung dengan pemerintah India yang menghendaki akses ke komunikasi BlackBerry yang terproteksi, RIM menegaskan bahwa negosiasi tidak akan mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda pada tiap negara, akan tetapi klaim RIM ditolak oleh seorang pakar keamanan dengan kekhususan Cyber Conflicts, Jeffrey Carr.

Sebagaimana dikabarkan oleh SoftPedia.com beberapa waktu lalu, pemerintah India telah memberikan tenggat waktu kepada semua opeartor telekomunikasi : 31 Agustus 2010 untuk segera mendapatkan solusi tehnikal yang dapat memberikan akses tanpa batas ke semua bentuk komunikasi BlackBerry yang terproteksi.

Laporan-laporan terkini mengklaim bahwa RIM telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah India mengenai bagaimana pemerintah India dalam hal ini semua badan keamanan nasional negara tersebut akan mendapatkan akses ke data ada di dalam BlackBerry Messenger Service untuk kasus-kasus tertentu, seperti investigasi aktivitas teroris.

Kondisi lainnya adalah :" Tidak ada perubahan pada arsitektur security pada BlackBerry Enterprise server pelanggan BB yang diakibatkan oleh pemberian akses tersebut, membantah rumor-rumor sebaliknya, arsitektur keamanan sama di seluruh dunia dan RIM pada dasarnya tidak dapat menyerahkan kunci-kunci enkripsi pelanggannya."

Belum jelas apakan hal ini akan benar-benar memuaskan keinginan pemerintah India yang terbilang sangat instrusif terhadap layanan-layanan BlackBerry, karena layanan email korporat juga menjadi bagian dari masalah utama yang digugat oleh pemerintah India.

RIM telah menawarkan akan menyediakan informasi identifikasi untuk BES dan perangkat-perangkat BlackBerry yang diharapkan akan membantu pihak-pihak berwenang untuk menyita data namun hal ini akan diketahui oleh pemilik dan dapat membahayakan investigasi.

RIM hingga kini mengklaim selalu menjaga konsistensi standar global bagi pemenuhan persyaratan untuk melakukan akses sah yang tak mencakup kesepakatan-kesepakatan khsusus bagi negara-negara tertentu.

Namun dimata Jeffrey Carr, CEO Grey Logic, sebuah perusahaan dengan spesialisasi

Jeffrey Carr
pada investigasi konflik-konflik cyber baik oleh aktor-aktor negara dan non negara, sekaligus pendiri dan ketua nvestigator of Project Grey Goose dam penulis Inside Cyber Warfare, tak mempercayai klaim RIM.

Dalam tulisannya di blog GreyLogic, dia membuktikan maksudnya dalam tulisannya yang berjudul FSB Receives Decrypted Blackberry Messages From Mobile TeleSystems.

FSB sendiri adalah badan intelijen Rusia, pengganti badan intelijen tersohor di era USSR : KGB. Artinya Federal Security Service Federasi Rusia melalui Mobile TelSystems (MTS) dapat mengintip komunikasi BlackBerry sebab melalui MTS, RIM menjalankan layananannya.

Carr, dilansir Softpedia.com memiliki sejumlah argumen atas statementnya. Pertama, sebuah amandemen telah dilakukan terhadap Hukum Negara Rusia pada Januari 2008, yang mempersyaratkan semua lisensi dan sertifikasi perangkat telekomunikasi dengan kemampuan enkripsi yang kempemilikannya dapat diperoleh melalui FSB.

Ini artinya untuk dapat menjual sebuah smartphone berkemampuan enkripsi seperti BlackBerry di Rusia, RIM membutuhkan persetujuan dari badan keamanan nasional, tidak seperti di negara-negara lain.
BlackBerry Masuk ke Rusia pada 2008
Argumen kedua, bahwa pejabat Vice President Corporate Security pada Mobile TeleSystem adalah mantan anggota FSB, dan hal ini semakin menegaskan bahwa BlackBerry mustahil beroperasi diluar hukum Rusia.

".... Ada sedikit keraguan bahwa MTS mematuhi hukum Rusia yang mempersyaratkan bahwa pesan-pesan yang dienkripsi harus dipecahkan (decoded).

"Juga diperlukan akses remote dari sebuah konsol yang diinstal di markas-markas FSB yang melaporkan nama-nama pengirim dan penerima panggilan telpon, e-mail atau pesan melalui SMS, pesan itu sendiri, dan lokasi geografis pengirim serta akses ke database pelanggan dan catatan tagihan, catat Carr.

Lebih lanjut, ahli ini juga menunjuk kepada sebuah kasus spionase tahun 2006 di Moscow yang melibatkan badan intelijen Inggris MI6 dan sejumlah aset Rusia yang digunakan untuk menyamarkan penggunaan BlackBerry untuk komunikasi, memberikan dugaan kuat bahwa FSB menyadari kapabilitas perangkat BlackBerry.

"Ketimbang mengeluarkan pernyataan publik seperti diatas, RIM seharus mengakui saja bahwa RIM tak ada bedanya dengan penyedia telekomunikasi lainnya yang harus mematuhi hukum-hukum pengawasan yang berlaku di setiap negara yang menjadi pasarnya, sehingga pelanggan korporatnya di negara-negara tersebut tak menikmati komunikasi BlackBerry yang dikatakan aman terproteksi,"simpulnya.

(Martin Simamora)

Dubai eGovernment Gunakan Komputasi Awan Untuk Perkuat Jaringan Informasi Pemerintah


Departemen Manajemen Infrastruktur Dubai eGovernment telah merampungkan upgrade Government Information Network (GIN) sebagai bagian pelaksanaan komitmennya untuk memfasilitasi eTransformation semua emir dan membangun akses yang lebih cepat dan mudah.

GIN berperan sebagai fundamen utama infrastruktur elektronik yang menghubungkan sistem-sistem pemerintah yang mentransfer informasi dengan mengelola transaksi-transaksi dengan efektif.

"Untuk meningkatkan kapabilitas GIN, kami menggunakan teknologi komputasi awan yang paling maju untuk menghubungkan baik departemen-departemen yang ada di pemerintahan daerah dan klien-klien umum. Penggunaan teknologi komputasi awan mampu meningkatkan kapasitas jalur-jalur network utama hingga 300% sehingga dapat memenuhi permitaan eServices yang meningkat. Mengadopsi teknologi-teknologi maju yang sesuai dengan standar-standar internasional tertinggi dan mengakomodasi kapabilitas-kapabilitas lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pengoperasian layanan-layanan baru di departemen-departemen lokal untuk melayani kebutuhan semua segmen di masa mendatang.

Penerapan teknologi komputasi awan juga mampu melejitkan kecepatan pertukaran informasi hingga 200%, ujar Ahmed Bin Humaidan, Direktur Jenderal Dubai eGovernment. "Dubai eGovernment dalam pelaksanaannya tak perlu melakukan upaya yang terlalu keras dalam menerapkan berbagai teknologi termaju di dunia, kompone-komponen elektronik dan infrastruktur sehingga mudah bagi departemen-departemen pemerintah untuk menghadirkan eServices yang aman dan berkualitas tinggi bagi publik serta menjadikan departemen-departemn tersebut memiliki kinerja terbaik di bidangnya masing-masing.

Keputusan kami untuk mengadopsi sistem-sistem shared services didasarkan pada penghematan biaya, fleksibiltas dan efisiensi operasional yang mungkin diwujudkan oleh struktur-struktur tersebut, yang memang sejalan dengan tren umum yang mengemuka saat ini dan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi global ekonomi, ujar Bin Humaidan dilansir ameinfo (24/8/2010).

Matar Al Humairi, Direktur Departemen Manajemen Infrastruktur, Dubai eGovernment berkomentar, " Rangkaian upgrade yang dilakukan secara signifikan memperbaiki konektivitas dan memampukan hadirnya layanan dengan efisiensi yang tinggi pada kerja departemen selama 24 jam per hari. Upgrade yang dijalankan mendukung berbagai kebutuhan informasi departemen yang selaras dengan visi untuk menyediakan One-Stop-Shop bagi transaksi-transaksi klien dan mencakup fitur-fitur keamanan level tinggi untuk menangkal penyusupan-penyusupan ekseternal dan interferensi."

"Serangakaian peningkatan yang telah dilakukan mencerminkan tahap kedua dari rencana-rencana yang sedang dijalankan oleh Dubai eGovernment pada 2009 lalu, untuk meng-upgrade jaringan-jaringan elektronik yang ada di 36 departemen pemerintah. Pelaksanaan fase ini pada dasarnya ditujukan untuk mencakup jalur-jalur jaringan utama namun pada akhirnya meluas hingga meliputi jalur-jalur yang dicadangkan. Upgrade terakhir yang tercapai meliputi 50% dari keseluruhan rencana," jelasnya.

Al Humairi menjelaskan bahwa peningkatan-peningkatan kinerja jaringan mampu meningkatkan kecepatan internet hingga 50% sehingga konektivitas dan komunikasi antardepartemen menjadi lebih tinggi. Selain itu membuat departemen-departemen memiliki akses ke teknologi-teknologi maju dan membantu upaya pengurangan biaya-biaya operasional secara substansial.

Departemen Manajemen Infrastruktur yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan implementasi GIN Upgrades, adalah salah satu dari 3 seksi yang ada di Dubai eGovernment yang juga meliputi eServices and Government Resource Planning (GRP).

Beberapa tahun belakangan ini Dubai eGovernment telah membangun sebuah jaringan informasi pemerintah yang terintegarsi, aman, efektif dalam biaya dan memiliki keandalan yang tinggi untuk menopang infrastruktur elektronik Dubai.

(Martin Simamora)


Senin, 30 Agustus 2010

RIM Tawarkan Crypto Forum Untuk Lunakkan Ultimatum India

BlackBerry Security : Devil or Angel
Research In Motion Berupaya agar "kedaulatan" teknologi enkripsinya tak layu dihadapan kedaulatan negara India yang juga menjadi salah satu kekuatan ICT dunia. Sebuah solusi coba ditawarkan jelang hari-hari terakhir penentuan nasib BlackBerry di India dan kali ini RIM menawarkan pembentukan sebuah forum industri : Crypto Forum yang akan membantu pemerintah India untuk melakukan intersepsi yang selaras dengan hukum. RIM berharap usulan ini dapat menunda pelaksanaan pemblokiran beberapa layanan utama BlackBerry.

Badan atau forum yang diusulkan kepada pemerintah India tersebut, sebagaimana dikabarkan The register (27/8/2010) akan diketuai oleh RIM namun perusahaan ini berharap agar ada banyak pihak terkait yang bersedia bergabung. Sikap India memang sangat keras dan ruang fleksibelitas yang tersediakan terasa sempit, bahkan Skype dan Google pun sudah berada dalam daftar tunggu yang akan mengalami tekanan serupa dengan RIM.

Sehingga RIM akan berupaya keras membangun aliansi yang lebih kuat di meja perundingan, namun bagaimanapun kita lihat saja apakah langkah-langkah RIM cukup kuat untuk menghentikan India mencabut steker pada tenggat waktu yang telah ditetapkan.

India jelas bukan negara pertama yang menuntut akses ke server-server RIM agar dapat membaca semua isi komunikasi pelanggan BlackBerry, namun yang membuat India berbeda dan membuat RIM dalam tekanan yang lebih berat adalah tuntutan India jauh lebih luas dan dalam, sehingga membuat upaya penyelesaian sengketa keduanya dapat dikatakan tidak mungkin.

Banyak pemerintah yang kesal sebab tidak dapat mengintersepsi pesan-pesan yang ditujuakan ke semua perangkat komunikasi BlackBerry. UAE dan Saudi Arabia, keduanya telah lebih dulu melontarkan ancaman pemblokiran BlackBerry jika tidak diberi akses intersepsi yang diatur dalam undang-undang, dan akhirnya tercapailah kesepakatan yang membuat RIM tetap boleh beroperasi di kedua negara tersebut.

Namun tuntutan India memiliki daya intrusif yang sangat kuat dan tak bersahabat dengan layanan-layanan BlackBerry, yang artinya sekitar satu juta pelanggan BlackBerry terancam  akan kehilangan konektivitasnya pada Rabu mendatang.

Ada dua kelompok utama pengguna BlackBerry : karyawan-karyawan sebuah perusahaan yang menggunakan BlackBerry Enterprise Server miliknya sendiri, dan pengguna biasa yaitu anggota masyarakat yang membeli sebuah perangkat BlackBerry dan berlangganan layanannya, lalu memindahkan (forward) akun-akun email yang dimilikinya ke akun yang disediakan dan dimiliki oleh RIM.



BlackBerry : end to end encryption

Kelompok pengguna kedua inilah, yaitu anggota masyarakat pengguna BlackBerry , menjadi fokus dalam konflik ini, sebagaimana email-email dikirimkan ke BES yang dimiliki oleh RIM telah dienkripsi terlebih dulu sebelum dikirimkan ke perangkat BlackBerry (pelanggan). Enkripsi dalam konteks ini, tidak dapat dipecahkan, namun jika anda dapat memperoleh pesan sebelum dienkripsi maka tidak ada masalah. Jika server ditempatkan di negara yang bersahabat maka hal semacam ini dapat diatur- dengan menjalankan intersepsi yang tak bertentangan dengan hukum yang mengizinkan pemerintah untuk mengkopi pesan-pesan sebagaimana lazimnya pada semua layanan email lainnya. Tetapi jika server tersebut berlokasi dinegara yang tak menyetujui adanya intersepsi maka impelmentasinya menjadi jauh lebih sulit.

Hal semacam ini sama persis dengan masalah yang dialami Google, memeriksa akun Gmail melalui sebuah koneksi SSL, inilah sebabnya mengapa RIM berharap agar perusahaan-perusahaan seperti Google mau bergabung dengan lembaga baru yang diusulkannya.

" Tindakan mengancam dan pelarangan sebagai sebuah solusi, seperti kepada BlackBerry, tidak efektif dan produktif," ujar RIM. Tidak efektif sebab setiap orang yang berniat jahat menyalahgunakan teknologi, tetap saja dapat melakukan akses baik ke layanan-layanan kabel dan nir kabel yang menerapkan enkripsi ketat dengan mudah dan instumennya dapat diperoleh di pasar saat ini."

Saudi Arabia dan UAE telah menarik ancamannya terhadap RIM sejak RIM menjanjikan untuk menempatkan server-server RIM di masing-masing negara. Namun solusi ini tetap tak memecahkan masalah pada pengguna BES Korporat, yang memiliki komunikasi terenkripsi langsung dari dalam kantornya ke perangkat BlackBerry, dan tak dapat diintersepsi dalam perjalanan pesan.

Perusahaan-perusahaan yang lebih besar dapat saja suatu ketiak harus memuka server BES untuk sebuah investigasi, bila seorang karyawan diduga melakukan tindakan kriminal serius. BES yang berlokasi di kantor korporat, berbagi kunci enkripsi dengan semua perangkat BlackBerry yang didukung oleh server BES korporat. Kunci enkripsi ini berbeda pada setiap perangkat BlackBerry, dan bukan merupakan shared pada satu sama lain- membuat pesan -pesan perangkat BlackBerry tidak dapat di dekripsi bahkan oleh RIM secara real time sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah India.

Sejauh ini menurut Reuters, RIM juga telah menawarkan kepada pihak pemerintah India alamat IP setiap BES di India, beserta IMEI dan PIN untuk setiap perangkat BlackBerry. Namun apa yang ditawarkan oleh RIM tetap tak memberikan kemampuan kepada pemerintah India untuk melakukan intersepsi pada semua komunikasi pesan. Hal terbaik yang dapat dilakukan dengan tawaran RIM tersebut, apabila India bersedia menurunkan tuntutannya, adalah memberikan kemampuan kepada semua badan keamanan India untuk melacak user spesifik berdasarkan IMEI, menyita perangkat BlackBerry, membukan kunci dengan menggunakan PIN dan kemudian mengakses pesan-pesan yang tersimpan di dalam perangkat BlackBerry.


Sea Harriers of the Indian Navy
Jadi sekarang, bagaimana India akan bersikap dan apa yang akan dilakukan RIM jika India tak bersedia sedikitpun melonggarkan tuntutannya menarik untuk dinanti. Tak kalah pentingnya, kerasnya sikap India dalam menegakan kebijakan dalam negerinya terhadap korporasi MNC semacam RIM telah melahirkan sebuah ide pembetukan sebuah badan baru "Industry Body" untuk mengamati keseluruhan isu yaitu : Bagaimana pemerintah-pemerintah mengintersepsi komunikasi-komunikasi yang terenkripsi.

RIM jelas berupaya melindungi industri ini secara keseluruhan, dan mengharapkan adanya argumen yang lebih luas, namun Google, Skype dan sejenisnya berpotensi kecil untuk bergabung. India hingga saat ini masih memegang teguh ultimatum yang ditujukan kepada RIM yang jika dilanggar akan berujung pada pemblokiran layanan-layanan utama BlackBerry.

(Martin Simamora)

Jepang Tingkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap E-Government Dengan Komputasi Awan

jetwit.com
Beberapa waktu lalu pada Agustus 2010 ini, Pusat Informasi Perfektur Tottori (TIC) dan KOA Corporation telah mengumumkan  menjalankan sebuah proyek besar yang memberikan perubahan besar yang memperbaiki akses publik ke layanan-layanan online pemerintah dengan membangun Web Accessibility Cloud Center. Upaya ini diadopsi oleh Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, sebagai bagian dari Information and Communication Furusato Genki Project.
jahmp.org

Information and Communication Furusato Genki Project adalah sebuah upaya untuk memberdayakan wilayah-wilayah di Jepang, akan membangun website resmi perfektur Totori dan secara dramatis akan meningkatkan akses masyarakat ke layanan-layanan publik yang penting yang saat ini masih sulit untuk dijangkau.

Memberikan kemampuan kepada masyarakat, termasuk masyarakat usia lanjut dan masyarakat dengan keterbatasan fisik, untuk mengakses informasi pemerintah dengan mudah telah menjadi isu yang penting bagi lembaga-lembaga pemerintah. Sementara lembaga-lembaga pemerintah lokal menyajikan informasi penting bagi publiknya melalui halaman-halaman web-- ribuan, ratusan ribu halaman di setiap web milik sebuah lembaga publik--banyak masyarakat yang terus-menerus menghadapi hambatan-hambatan dalam mengakses layanan-layanan pemerintah berbasis web.

TIC, KOA bersama-sama dengan IBM akan melakukan kerjasama untuk membangun perbaikan aksesibilitas sistem yang akan memampukan semua warga Jepang yang mem-browsing halaman-halaman web pemerintah dan pemilik website untuk berkolaborasi dan berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan kemudahan akses ke website. Melalui sistem peningkatan aksesibilitas, pengguna dapat melaporkan berbagai hal terkait aksesibilitas yang mereka hadapi saat melakukan jelajah sebuah halaman web. Setiap laporan dan permohonan perbaikan aksesibilitas yang disampaikan oleh pengguna akan disimpan di dalam sebuah Web Accessibility Cloud Center yang akan memudahkan site designer secara cepat mengatasi permasalahan yang muncul dan mengatasi semua isu aksesibilitas.

www.mitsue.co.jp
Masumi Taniguchi, CEO Tottori Prefecture Information-Center beruajr :"sistem peningkatan aksesibilitas yang baru akan memberikan manfaat kepada pemerintahan-pemerintahan di daerah seperti Perfektur Tottori yang mencari cara-cara yang akan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi secara aktif dan berkolaborasi untuk membantu perbaikan layanan-layanan publik, yang banyak diantaranya belum dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Sistem perbaikan aksesibilitas misalnya akan memampukan warga yang mengalami keterbatsan penglihatan untuk dapat melaporkan hal terkait aksesibiltas, seperti kesulitan untuk memahami informasi yang ditampilkan dalam bentuk diagram atau gambar pada halaman web, dengan cara yang sederhana. Dengan melihat permintaan pengguna yang telah dilaporkan, seorang renovator dapat dengan mudah menambahkan sebuah teks alternatif untuk menjelaskan diagram atau gambar. Teks alternatif tersebut lalu disimpan di Web Accessibility Cloud Center dalam bentuk metadata eksternal


Setiap kali pengakses mengunjungi halaman web tersebut, teknologi terbaru IBM secara otomatis akan memuat teks alternatif tambahan tersebut sehingga pengakses dapat memahami diagram atau gambar. Dengan menyimpan metadata eksternal di Cloud Center, maka Web Content tidak mengalami perubahan sementara dilakukan perbaikan aksesibilitas ke halaman web dalam waktu yang singkat.

tecaccess.net
"Meningkatnya ketergantungan pada internet telah menjadikan internet sebagai infrastruktur penting bagi masyarakat, dan sebaliknya meningkatkan berbagai tuntutan aksesibilitas web untuk menjamin keteraksesannya bagi seluruh masyarakat," ungkap peneliti IBM Hironobu Takagi. "Untuk membantu Tottori menjadi lebih terbuka, akuntabel dan demokratis, kami melakukan pendekatan yang unik untuk memperbiaki akses ke layanan-layanan publik berbasis web melalui kolaborasi dengan warga masyarakat melalui penerapan teknologi-teknologi aksesibilitas unggulan dan keahlian sistem perbaikan aksesibilitas yang sedang dibangun."

Web Accessibility Cloud Center akan dibangun di data center TIC dan akan dikelola oleh TIC. TIC juga akan bekerjasama dengan warga yang mengalami keterbatasan fisik,  juga rencana-rencana  untuk memperkuat para renovator dengan mempergunakan berbagai perangkat yang disediakan oleh sistem perbaikan aksesibilitas sehingga memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat usia lanjut dan yang mengalami keterbatasan fisik untuk memiliki akses ke pengetahuan dan keterampilan baru, serta menciptakan berbagai peluang kerja.

(Martin Simamora)

China Ambil Langkah Ekstrem Dalam Pembatasan Teknologi Asing Demi Keamanan & Kepentingan Nasional

navy.gov.au
Mirip dengan beberapa negara yang "memerangi" teknologi BlackBerry seperti India yang mengultimatum RIM, maka China melakukan hal yang sama namun dalam spektrum yang lebih luas dan membuat gusar-gusar negara-negara utama produsen ICT dengan nama-nama besar semisal CISCO. China jauh lebih keras dan ekstrem dalam membatasi teknologi asing sebab tak hanya BlackBerry namun hampir semua lini teknologi buatan negara asing.

Pemerintah China sebagaimana dilansir washingtontimes.com (20/8/2010) telah memerintahkan semua bank dan perusahaan-perusahaan utama di China untuk membatasi penggunaan teknologi keamanan komputer asal negara asing, ini adalah kebijakan dalam negeri China yang berpotensi memicu konflik perdagangan dengan Amerika Serikat dan juga Eropa sekaligus menambah ketegangan terkait teknologi kerahasiaan informasi sebagaimana yang sedang dialami oleh BlackBerry.

Pembatasan yang dilakukan oleh Beijing tak hanya didasarkan pada masalah keamanan nasional, namun juga konsisten dengan berbagai upaya raksasa ekonomi Asia dan dunia ini untuk mengembangkan industri-industri teknologi dengan melindunginya terhadap kompetisi dan tekanan dari pesaing-pesaing global untuk melakukan transfer pengetahuan.

Langkah dramatis China ini telah memunculkan reaksi tajam Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan membawa masalah ini ke World Trade Organization. Sebuah kelompok industri Amerika Serikat telah menuding langkah pemerintah China sebagai upaya untuk menutup pintu masuk kompetitor ke pasar China yang memang luar biasa besar.

Pemerintah China tak sekedar mengeluarkan kebijakan yang memukul banyak vendor besar ICT sebab pihak-pihak berwenang di China melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan dan menerapkan pembatasan ini secara ketat, dan beberapa perusahaan diharuskan mengganti teknologi asing yang digunakan.

"Memang ini sepenuhnya masalah keamanan yang legitimate, tetapi China melakukannya terlampau jauh," ujar Steven Ko, seorang pengacara perdagangan di Firma Hukum Akin Gump di Washington."Anda tidak bisa serta merta mengatakan bahwa semua produk asing adalah ancaman terhadap keamanan nasional."

Washington dan Eropa yang memang menjadikan China sebagai target pemasaran yang sangat menjanjikan dan dapat memulihkan ekonomi negaranya, menginginkan Beijing untuk meninjau ulang rencana tersebut yang akan menjalankannya dalam spektrum yang luas termasuk industri-industri; minyak dan gas, perbankan, dan telkomunikasi.

Peraturan-peraturan yang diterapkan Beijing disebut Multi Level Protection Scheme atau MLPS sebagai upaya pemerintah  untuk melindungi perusahaan-perusahaan teknologi pemula dengan mendukung mereka dalam pengadaan, mempromosikan standar-standar telepon selular dan mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk mengungkapkan teknologi enkripsi yang digunakan.
The Hindu

Pembatasan ekstrem yang dilakukan China membuat murka perusahaan-perusahaan asing dan menuding Beijing menekan mereka keluar dari industri-industri utama, melanggar komitmen-komitmen perdagangan bebas.

Pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah China juga meliputi network firewalls dan sistem-sistem identitas digital--pasar yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan barat seperti CISCO Systen Inc, Juniper Networks Inc dan perusahaan asal Taiwan, Trend Micro Inc.

Beijing telah mengumumkan pembatasan-pembatasan ini sejak 2007, dan sejak itu peihak-pihak berwenang dan inspektur swasta berlisensi pemerintah mulai mengunjungi perusahaan-perusahaan untuk mewajibkan pelaksanaan pembatasan-pembatasan itu sejak tahun lalu.

"Kami telah meminta semua klien kami untuk melakukan penggantian dan mengingatkan mereka jika tak melakukannya tidak akan lolos inspeksi," ungkap seorang manajer di Guandong Information Security Industrial Base Co. Dia minta dipanggil sebagai Chen.

Chen menyatakan : kelompok-kelompok industri yang menjadi wewenang inspeksinya meliputi; lembaga-lembaga finansial, dan perusahaan-perusahaan milik negara.

Penggunaan teknologi keamanan asing telah mengalami penurunan tajam menagcu kepada kebijakan pemerintah 2008 yang tak pernah dipublikasikan, ungkap seorang manajer perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi : Guangzhou Zhongbang Information Engineering Co, ungkapnya, yang minta dipanggil Ma.

Pemerintah tidak pernah mempublikasi kebijakan-kebijakan yang menyatakan bahwa produk-produk keamanan informasi yang ditujukan untuk sistem-sistem informasi yang classified harus dibangun dengan produk dalam negeri atau pengadaannya harus memprioritaskan produk-produk dalam negeri, ujar Ma.

"Bila China menerapkan MLPS sepenuhnya dan diterapkan meluas hingga ke sektor jaringan-jaringan komersial dan infrastruktur IT, maka akan berdampak signifikan terhadap penjualan perusahaan-perusahaan teknologi keamanan informasi Amerika Serikat," ujar seorang juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat, Richard Buangan, dalam respon tertulisnya.

Uni Eropa menghendaki penerapan kebijakan pemerintah China hanya pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan keamanan nasional, ungkap misi EU di Beijing dalam sebuah pernyataan.

article.wn.com
China dalam satu dekade ini telah berupaya mengontrol teknologi keamanan dan enkripsi bahkan sekalipun itu dapat mendukung internet komersial dan indsutri lainnya yang sangat membutuhkan teknologi tersebut. Beijing jelas membuat langkah yang lebih besar ketimbang India yang juga telah menunjukan determinasi yang kuat dalam menghadapi BlackBerry, apalagi jika dibandingkan dengan langkah pembatasan yang dijalankan oleh UAE dan Saudi Arabia yang juga memaksa BlackBerry tunduk kepada ketentuan dalam negerinya.

Peraturan pembatasan yang dijalankan pemerintah Beijing menyatakan bahwa sistem-sistem komputer di perusahaan-perusahaan akan diklasifikasikan kedalam 5 tier yang menggambarkan tingkat sensitivitas. Teknologi keamanan di tiga tier tertinggi harus menggunakan produk teknologi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh warga China.

Sebelumnya ada inisiatif sejenis- bukan bagian dari MLPS, dimana pemerintah mengharuskan perusahaan-perusahaan yang ingin menjual teknologi enkripsi dan keamananan lainnya, sejak Mei lalu diharuskan mengungkapkan bagaimana teknologi tersebut bekerja. Beijing sedianya ingin menerapkannya di semua penjualan di China,namun urung dilakukan akibat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Namun kini China nampaknya jauh lebih kuat dan siap untuk menjalankan kebijakan pembatasan yang terbilang ekstrem dan menggelisahkan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang berjuang memulihkan ekonominya.

(Martin Simamora)

Jumat, 27 Agustus 2010

Komputasi Awan Untuk E-Government Yang Lebih Efisien

Analyzing the Differences between Cloud Computing and Virtualization
Hampir semua sektor pemerintah harus sesegera mungkin mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai fungsi-fungsi e-Government, demikian ungkap IDC Government Insights. Firma ini juga menyatakan bahwa hampir semua instansi pemerintah memiliki berbagai sistem operasi yang parsial dan menghadapi berbagai hambatan yang datang dari berbagai macam kebijakan dan batasan-batasan operasi. Akibatnya muncul beragam kebutuhan dan skala kapasitas IT.


www.idc.com.sg

"Menengok kedepan : mengartikulasikan Cloud Competencies di sektor pemerintah kawasan Asia Pasifik," misalkan berkait dengan dunia bisnis maka pusat data yang tradisional tidak lagi dapat dioperasikan. Sehingga, lembaga-lembaga sektor pemerintah harus secara aktif mengeksplorasi kemungkinan mengadopsi teknologi-teknologi komputasi awan.

Gerald Wong, seorang analis pasar senior IDC Government Insights Asia Pasifik ,
dikutip dari mis-asia.com (26/8/2010) berujar " Secara umum, sektor pemerintah di kawasan Asia Pasifik masih ragu untuk mengadopsi komputasi awan.

Berbagai keraguan terutama pada lembaga-lembaga negara yang menangani informasi sensitif dan hampir semua inisiatif yang ada baru pada tahap eksperimental untuk mengadopsi Cloud Computing. Penerapannya dalam skala penuh belum menjadi hal yang umum untuk dilakukan karena sektor pemerintah masih menentuka "return on investment" (ROI) dan resiko-resiko yang menyertai adopsi teknologi-teknologi komputasi awan.


Wang menyarankan bahwa semua pemerintah harus secara aktif melakukan perubahan pada kebijakan-kebijakan dan pembinaan  semua orang dan aspek-aspek implementasi komputasi awan. Fokus harus ditujukan pada upaya merevolusi proses kerja yang bersifat tradisional dan memfasilitasi standar-standar yang interoperabel yang akan mewujudkan koordinasi antarinstansi yang lebih besar.

Kini ada banyak tuntutan terhadap upaya pengawasan dan akuntabilitas anggaran-angaran IT pemerintah paska resesi global. Tapi disaat bersamaan lembaga-lembaga tersebut dituntut untuk memberikan pelayanan dan produktifitas yang berkualitas tinggi.

IDC mencatat, sehubungan dengan tuntutan-tuntutan semacam ini, lembaga-lembaga publik dituntut untuk mencari teknologi-teknologi alternatif, seperti solusi-solusi Cloud Computing. Lebih jauh lagi. perlindungan data dan solusi-solusi keamanan seperti "rights management-as-a-service", dan bisnis intelijen terintegrasi dan aplikasi-aplikasi analitik dirancang menjadi inovasi-inovasi teknologi utama yang menuntun pada adopsi cloud computing pada sektor publik.

"Adopsi teknologi-teknologi Cloud Computing, baik pada sektor publik, privat atau gabungan kedua model/hybrid, bergantung seutuhnya pada persyaratan-persyaratan operasional yang harus diupayakan terpenuhi," ujar Wang.

(Martin Simamora)

Kamis, 26 Agustus 2010

Eksekutif RIM Berpacu Dengan Waktu & Lakukan Pertemuan dengan Pejabat Menteri Dalam Negeri India

Sejak Januari 2010 Kementerian di India Dilarang Memakai BB
Research In Motion berpacu dengan waktu agar dapat segera keluar dari konflik tajam dengan pemerintah India yang bersikukuh agar RIM tunduk kepada permintaan utama pemerintah : akses langsung dan format yang dapat dibaca pada jaringan terenkripsi BlackBerry. Jika RIM gagal memberikan solusi kepada pemerintah India maka layanan-layanan unggulan BlackBerry hampir dapat dipastikan bakal terblokir. Kamis ini  jajaran eksekutif RIM mengadakan pertemuan dengan para pejabat kementerian dalam negeri India, untuk membicarakan nasib BlackBerry.

Research In Motion Ltd (RIMM), dikabarkan oleh TheWallStreetJournal (24/8/2010) akan melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat kementerian dalam negeri India pada Kamis (26/8/2010) dan pada Jumat akan memberikan solusi-solusi tehnik yang akan memberikan akses kepada badan-badan keamanan setempat untuk mengakses layanan email korporat, ungkap seorang pejabat pemerintah Selasa kemarin.

"RIM melakukan pertemuan tehnikal dengan Badan Intelejen dan National Technical Research Organization (NTRO). Pembicaraan mengarah kepada hasil-hasil positif," ungkap pejabat tersebut.

NTRO adalah sebuah lembaga pemerintah yang mengurusi hal-hal yng berkaitan dengan teknologi dan keamanan. "Sekretaris kementerian dalam negeri akan membuat keputusan final terhadap RIM pada 30 Agustus 2010," ujar pejabat tersebut.

India telah mengangkat isu keamanan terhadap email korporat RIM dan layanan-layanan messengger sebab lembaga-lembaga keamanan di India khawatir teroris akan menyalahgunakan teknologi komunikasi RIM yang tak dapat dipantau oleh pemerintah sebab layanan-layanan BlackBerry terenkripsi dengan sangat ketat.

Tawaran RIM yang memberikan akses kepada badan-badan keamanan setempat di India nampaknya bukanlah tawaran yang terbilang istimewa, sebab sebagaimana diungkapkan oleh blackberryinsight.com (25/8/2010), akses informasi yang diberikan RIM kepada India bukanlah akses yang berbasis real time tetapi berbasis "tunda".

Artinya RIM akan memberikan akses informasi pada jaringan BlackBerry namun tidak dalam status tersinkronisasi dengan lingkungan yang real time. Informasi detail yang akan diberikan kepada pemerintah India juga bukanlah informasi real time.


Badan-badan keamanan pemerintah India sudah menyatakan tidak setuju terhadap

proposal yang diajukan oleh RIM dan telah meminta RIM untuk kembali mengajukan solusi yang lebih baik dan realistis, yang dapat memberikan akses yang lebih baik kepada lembaga-lembaga keamanan India.

Selain itu, hingga kini RIM telah mengajukan kesediaannya untuk berbagi informasi detail pengguna BlackBerry yang dianggap perlu dimonitor, menyediakan informasi yang telah didekripsi pada BBM dan BES, informasi detail melalui non-human interface yang dilakukan melalui komputasi awan, namun sayangnya semua proposal RIM ini ditolak oleh pemerintah India.
Pemerintah India tetap pada sikapnya, mendesak RIM untuk membangun server di India sehingga proses yang transparan dapat dilakukan. Jadi jelas, dalam hal ini pemerintah India sama sekali tak mau kebijakan keamanan nasionalnya digoyahkan sedikitpun!

Apakah RIM bersedia menyerahkan "kedaulatannya" terhadap "kedaulatan" pemerintah India? Sulit untuk diprediksi sebab bila apa yang dipersyaratkan oleh pemerintah India dipenuhi oleh pihak RIM, maka runtuhlah reputasi BlackBerry yang terkenal dengan teknologi enkripsi komunikasinya yang ketat.

(Martin Simamora)

Rabu, 25 Agustus 2010

Kotamadya Al Ahsa Aktifkan Aplikasi E-Government Pembayaran Elektronik Sadad

setbymac.blogspot.com : Al-Ahsa
Pemerintah Kotamadya Al-Ahsa telah meluncurkan layanan e-payment melalui link sistem pembayaran e-Government yang disebut "Sadad", yang memampukan semua warga dan penduduk membayar berbagai biaya administrasi kotamadya di semua bank lokal.

Langkah yang diambil kotamadya Al-Ahsa menjadi salah satu proyek pada serangkaian proyek yang akan meningkatkan level layanan-layanan Al-Ahsa dan peralihan bertahap menuju e-transactions melalui aplikasi konsep e-Government.

Sekretaris Ahsa Al Fahad bin Mohammed Al-Jubeir, dikutip dari saudi.gov.sa

(18/8/2010) menyatakan bahwa layanan Sadad mampu menghadirkan lebih dari 10 ribuan kanal elektronik yang dapat digunakan masyarakat untuk membayar layanan-layanan online dengan cara yang sangat mudah, seperti dengan telephone banking, internet dan ATM, sebagaimana diindikasikan oleh Jubeir betapa pentingnya membayar kewajiban kepada Kementerian Keuangan sebagai lembaga moneter Saudi Arabia. Sadad bukan hanya sistem e-payment terkemuka di dalam negeri tetapi juga di tingkat internasional, ungkap Jubeir.


sketch.com.sa : SADAD Payment System
Jubeir menekankan pentingnya melanjutkan berbagai upaya untuk mendatangkan berbagai kemudahan dan menghadirkan layanan-layanan kotamadya yang lebih baik selaras dengan visi kepemimpinan dalam mempercepat e-Government dan aspirasi semua warga masyarakat.

(Martin Simamora)


World e-Governments Organization Perkokoh Implementasi e-Government Kota-Kota Se-Dunia

Seoul akan menjadi kota penyelenggara perdana General Assembly of the World e-Governments Organization, pada  tanggal 6-8 September 2010, dengan arahan dari United Nations Project Office on Governance (UNPOG). Delegasi-delegasi yang akan menghadirinya adalah; para walikota, CIO dan ahli-ahli IT dari 50 kota dan pemerintah daerah termasuk Barcelona, Chengdu, Frankfurt, Mumbai, Nairobi, San Francisco, Sao Paulo, Tel Aviv, dan Vladivostok.

General Assembly mengusung tema "e-Sharing for All", yang akan mendiskusikan berbagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan hijau dengan menggunakan teknologi-teknologi IT, efisiensi administrasi dan transparansi yang lebih unggul, dan mencapai kemakmuran bersama dengan mengatasi masalah kesenjangan digital yang terjadi diantara kota-kota dunia.

Pada sesi pembukaan,dikutip dari ecplaza.net Darrel M. West, Vice President

blogs.reuters.com
Governance Studies dan  Direktur  Center for Technology Innovation pada  Brookings Institution di Washington,D.C akan menjadi pembicara utama dengan tema "e-Sharing for All" dan akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang akan mendiskusikan peraturan-peraturan organisasi, pemilihan dewan pimpinan, proyek-proyek kolaborasi internasional, dan pengembangan dimasa depan.

Selain itu juga akan diselenggarakan eksibisi produk-produk dan layanan-layanan berbasis  ICT, serta berbagai workshop GIS, kota-kota, creative common license, United Nation e-Cities Network yang didisain untuk  berbagi  pengatahuan dan praktek-praktek e-Governance terkini.

Worl e-Government Organization mengupayakan pembangunan kota berkelanjutan yang berbasiskan pada e-Government dengan memperkokoh kolaborasi  kota-kota pelaksana e-Government, dan secara resmi akan diresmikan  pada September 2010 setlah persiapan yang dilakukan selama bertahun-tahun bersama dengan World e-Government Mayors Forum 2008 dan World Cities CIO Forum 2009.

World e-Government Organization telah mengembangkan "e-Sharing for All Initiative" untuk mengkoordinasi proyek-proyek bersama antara  kota-kota dengan penerapan terbaik dan kota-kota yang memerlukan  benchmark pada implementasi e-Government.


(Martin Simamora)

Selasa, 24 Agustus 2010

BlackBerry, Spionase, dan Penguasaan Informasi

Saya tertarik dengan perdebatan mengenai isu pemblokiran BlackBerry. Yang menarik bagi saya bukan soal pemblokiran itu sendiri, tetapi sudah mulai sadarnya beberapa pihak tentang pentingnya pengamanan informasi negara.

Belakangan ini, secara tidak sadar, banyak pejabat kita yang menggunakan BlackBerry tanpa tahu konsekuensi keamanannya bagi kepentingan negara. Padahal negara maju seperti Singapura, yang sangat melek teknologi informasi, telah lama melarang pegawai publik untuk menggunakan handset buatan Research In Motion (RIM) itu.

Anehnya, lembaga negara yang tugasnya mendalami ini, seperti Lembaga Sandi Negara,

aspek keamanan negara pada penggunaan BlackBerry. Karena itu, adalah percuma saja kita membuat aturan pengamanan fisik yang ketat bagi komunikasi Kepala Negara, sementara penggunaan BlackBerry tidak dikendalikan dengan ketat.


Untuk mendalami lebih lanjut tentang hal ini, dapat dibaca diskusi yang dimulai dari pertanyaan seorang anggota pada sebuah milis. Anggota milis ini menanyakan isi sebuah tulisan media massa, yaitu sebagai berikut:


"Segala jenis data yang dikirim menggunakan layanan BlackBerry terenskripsi atau dikunci oleh penyedia layanannya, yaitu Research in Motion Ltd (RIM). Kunci data ini hanya bisa dibuka oleh RIM yang berpusat di Kanada."
johanwongs.blogspot.com


"Jika Indonesia ingin mengakses atau menyadap data yang dikirim lewat BlackBerry, pemerintah RI harus meminta terlebih dahulu kepada pemerintah Kanada. Pemerintah Kanada-lah yang selanjutnya akan meneruskan permintaan tersebut kepada RIM. Data pun akan diserahkan RIM lewat pemerintah Kanada kepada Indonesia."


"Pertanyaannya adalah enkripsi dilarang atau dibolehkan di Indonesia?" tanyanya.
garykessler.net : Cryptography


Seorang anggota lain, yang mantan staf khusus bidang teknologi informasi pada sebuah kementerian, menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menyatakan bahwa masalah blokir yang muncul saat ini terhadap provider yang berbeda negara adalah dampak kewajiban negara melindungi warganya dan melindungi kepentingan negaranya.


Masalah blok akses hosting antar negara yang terjadi di Timur Tengah adalah hal yang mencuat belakangan di media, sementara blokir tersebut sebenarnya sudah lama terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Antara lain, untuk mencegah terjadinya penjajahan ekonomi melalui informasi, keamanan rahasia bisnis, dan rahasia negara, dan banyak hal lain yang tidak bisa dijangkau dengan hukum yang berlaku di negara pengguna fasilitas tersebut.


Masalah bahasan tentang penyadapan di media, menurut pendapat anggota milis ini, hanyalah pengalihan isu dari isu perlindungan konsumen menjadi isu politik. Sebab, meski di Indonesia, bukan berarti pemerintah bebas bisa menyadap tanpa jejak hukum dan tanpa dasar hukum. Justru bila jasa tersebut diselenggarakan di Indonesia, maka bila terjadi sesuatu, negara bisa melakukan tindakan yang melindungi bangsanya.


Ditambahkannya lagi, siapapun pengusaha yang mau mencari makan dan 'mendulang' sebagian dari isi kocek warga negara Indonesia yang jumlah dan omzetnya sangat besar harus bersedia menjalankan kegiatannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.


Sayang, sampai hari ini, faktanya menunjukkan indikasi RIM masih bebas beroperasi di Indonesia tanpa ada tindakan negara untuk melindungi kedaulatan bangsa dan warganya. Beberapa lembaga negara justru menggunakan jasa RIM untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat rahasia negara.


"Kita bisa melakukan hal yang lebih baik bagi bangsa dan negara untuk mempergunakan sarana sejenis yang jasanya sudah tersedia secara lokal dengan sarana dan tarif lebih murah dan tidak berbeda fasilitasnya, tanpa harus tergantung kepada RIM," tutupnya.


Seorang member lainnya yang merupakan akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan, yang menjadi persoalan adalah terakumulasinya konten komunikasi privat warga Indonesia di yahoomail, yahoo messenger, gmail, BB messenger. Sebaiknya, pemerintah memang tidak perlu tahu komunikasi privasi warganya.


Celakanya, justru agen asing yang menguasai akumulasi konten komunikasi privat itu. BlackBerry menempati posisi unik dalam bisnis penguasaan konten komunikasi privat ini karena mampu menarik hati para usernya sehingga rela menyerahkan user id dan password email mereka, termasuk email domain .id mereka. Selain itu, BlackBerry (dan operator Opera Mini) memanfaatkan teknologi proxy kompresi akses web untuk mengakumulasi komunikasi web.


Dijajah Penguasaan Informasi


Apakah pengguna BlackBerry dan Opera Mini sadar kalau akses web mereka adalah melalui server operator di luar sana? Ini termasuk akses ke sistem-sistem informasi berbasis web yang melibatkan entry user id dan password.


Terhadap ini, member yang pertama menanggapi menyatakan, selain jangan sampai kita dijajah negara lain melalui penguasaan informasi, kita juga perlu menjaga jangan sampai Indonesia ikut-ikutan untuk menjadi negara otoriter yang tidak demokratis seperti Amerika, Cina, Rusia, Burma, Inggris, dan beberapa negara yang semuanya berkedok negara demokrasi, yang secara nyata mengekang kebebasan individu dan privasi dengan mengendalikan, mengawasi, dan menyadap semua komunikasi pribadi dan usaha tertentu secara bebas berdasar undang-undang, yang dilaksanakan dengan segala cara untuk memonitor semua komunikasi internal dan eksternal yang terhubung dengan negara tersebut.
privatewave.com : GSM Communications Wiretapping


Satu tanggapan muncul dari pejabat Kementerian Kominfo, yang juga menjadi anggota milis ini. Dia menyatakan bahwa banyak pihak telah sepakat dengan semangat menjaga kedaulatan informasi NKRI. Kelihatannya, memang akan seperti simalakama. Kuncinya, jangan sampai informasi atau segala hal privasi publik dan negara dikuasai pihak asing.


Yang masih menjadi ganjalan adalah, sedalam apa asing akan bisa menguasai informasi bangsa ini melalui teknologi yang memudahkan hidup manusia? Bila kita menuntut BlackBerry membangun data center di Indonesia, sejauh mana pemerintah atau pihak yang berwenang dapat mengontrol bahwa informasi-informasi yang berjalan melalui data center tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sehat, seperti mulai dari pencurian ide-ide, hingga spionase berbalut konten gratisan yang keren ala BlackBerry, Facebook, dan lain-lain.
stlplace.com : BES Architecture


"Bila saya adalah dalang (misalnya memang demikian) spionase berbalut BlackBerry, maka adalah uang receh untuk sekadar membangun data center di Indonesia. Yang penting adalah saya masih menguasai kedaulatan informasi bangsa Nusantara ini," katanya.


Jadi, apakah Anda masih ingin terus membocorkan rahasia negara kita ke negara lain? Gunakanlah BlackBerry!



Detik.com | Martin Simamora


Penulis : Rudy M. Harahap, adalah Deputi Direktur Biro Perencanaan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tulisan ini hanyalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan sikap institusi tempat penulis bekerja.


Senin, 23 Agustus 2010

China Pusat Cloud Computing Di Asia Pasifik

(infosecurity.us)
Shanghai untuk kali pertama telah menuka data center pendukung komputasi awan : Shanghai AtHub, sebagai bagian dari Cloud Scheme yang dioperasikan oleh AtHub Corporation di SHIBEI Hi-Tech Park. Pengoperasian data center komputasi awan menjadi sebuah upaya lebih luas yang dilakukan oleh pemerintah China untuk menjadi "Pusat Komputasi Awan Asia Pasifik".

Pemerintah China berencana untuk membangun 10 enterprise komputasi awan dengan pendapatan tahunan mencapai lebih dari 100 juta Yuan untuk menyamai provider-provider terkemuka di pasar dalam waktu tiga tahun, ungkap laporan People's Daily online minggu ini.

Pemerintah juga akan membangun 10 platform komputasi awan untuk kepentingan-kepentingan seperti ; e-Government dan manajemen perkotaan.

travel-china-tours.com : Shanghai
AtHub , adalah sebuah fasilitas colocation milik pemerintah Shanghai yang dibentuk oleh pemerintah bersama-sama dengan IBM, HP, EMC, Intel dan Cisco, telah menjalankan satu pusat demonstrasi yang berlokasi di International Carrier Hotel dan telah mengumumkan rencana-rencana yang siap untuk menyatukan semua data center yang tersebar ke dalam  Cloud Computing.

ATHub juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi terkemuka di China dan dinyatakan telah mengalokasikan RMB1 miliar dana pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur komputasi awan komersial untuk kali pertama, sebagai sebuah platform jasa layanan. Pemerintah China memiliki rencana-rencana besar pengembangan cloud computing, sebuah teknologi yang dinilai oleh pemerintah China sangat krusial bagia pembangunan dan pertumbuhan negeri tersebut.

Pemerintah China akan mengalokasikan 100 perusahaan jasa informasi dan software di China untuk melakukan transisi ke komputasi awan, sebuah langkah yang akan memberikan pendapatan sebesar 100 miliar yuan bagi industri jasa informasi.

China juga membentuk dana investasi komputasi awan dan Cloud Computing Industry Development Union yang memformulasikan standar-standar tehnik bagi industri komputasi awan.

(Martin Simamora)

Pemerintah Jerman Larang Penggunaan BlackBerry Demi Keamanan Jaringan Informasi Dan Telekomunikasi

Pemerintah Jerman telah meminta kepada semua jajaran kementeriannya untuk tidak menggunakan perangkat-perangkat BlackBerry, sehubungan dengan peningkatan yang dramatis serangan-serangan cyber ke jaringan-jaringan informasi dan telekomunikasi. Larangan serupa yaitu larangan penggunaan smartphone  (iPhone) juga sedang dipertimbangkan, sebagai upaya terukur untuk melindungi seluruh jaringan milik pemerintah.

Otoritas resmi pemerintah Jerman, BSI merekomendasikan hanya "Simko2" ,yang disediakan oleh T-Systems, aman dan sesuai dengan ketentuan pemerintah untuk lalu-lintas data.

De Maizière menambahkan bahwa ada sebuah kemungkinan resiko "serangan IT berdampak politik" dari organisasi-organisasi kejahatan dan lembaga-lembaga intelijen asing dan menyatakan bahwa hal-hal berbahaya semacam ini terhadap pemerintah dapat meningkat dengan menggunakan BlackBerry dan smartphone lainnya.


"Infrastruktur BlackBerry menggunakan sistem proprietary yang tertutup. Namun di Jerman, akses standar ke jaringan-jaringan kami harus diatur oleh pemerintah dan bukan oleh perusahaan swasta," jelasnya kepada  Handelsblatt.com.


De Maizière pun menambahkan bahwa kementerian Jerman untuk kali pertama menyarankan untuk menghindari penggunaan perangkat-perangkat BlackBerry dan iPhone pada November 2009 lalu. Kini Jerman menjadi salah satu titik panas bagi RIM selain tentunya India yang telah mengeluarkan sinyal keras kepada RIM untuk direspon secara tepat.

According to UK carrier O2, the SMS-based iPhone security hole that Charlie Miller unveiled on Black Hat this week should be patched by this weekendAn O2 spokesperson claimed the update would be pushed through iTunes this Saturday, says BBC. Apple hasn't made a comment yet, and it's not perfectly clear that this will be an update for iPhones worldwide, but hopefully that's the case -- the security flaw certainly isn't geographically limited. (engadget.com | 31/07/2009)


iPhone juga dilarang penggunaannya dikalangan pemerintah sebab menurut BSI keamanannya sangat rapuh atau kebalikan dari BlackBerry.

Hal ini diberitakan TheRegister.co.uk dan dikonfirmasi oleh Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maizière kepada surat kabar Handelsblatt pada Senin (9/8/2010) lalu. Thomas menyatakan bahwa kementerian-kementerian dan pejabat-pejabat senior pemerintah telah diperintahkan untuk menggunakan gadget Simko2 yang ditawarkan oleh T-Systems, sebagaimana yang dianjurkan oleh Kantor Keamanan Informasi Federal Jerman (BSI).




Berlin menunjukan perhatian khusus bahwa data yang ada di dalam smartphone BlackBerry melalui 2 RIM Centres yang berada di Inggris dan Kanada.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Social Democratic Party of Germany (SPD),Sebastian Edathy menyarankan agar pemerintah menerapkan larangan umum penggunaan Smartphone pada kementerian-kementerian tertentu. Semua pihak harus mengacu kepada peringatan-peringatan ini dan dapat dianggap sebagai kelalaian apabila terjadi sebagai akibat penggunaan resiko keamanan yang tak tepat pada kerja pemerintah.

(Martin Simamora)


Jumat, 20 Agustus 2010

India Wajibkan Semua Operator Telekomunikasi Blokir BlackBerry

India kini menjadi lawan tangguh bagi Research In Motion setelah setelah Saudi Arabia dan UAE. Pemerintah India secara resmi telah mengirimkan surat kepada semua service provider utama di India yang memberitahukan : apabila pembuat BlackBerry, Research In Motion tidak memenuhi berbagai tuntutan pemerintah untuk melonggarkan keamanannya pada 31 Agutus 2010, maka semua provider diwajibkan memblokir layanan-layanan BlackBerry; e-mail dan IM.

Minggu lalu pemerintah India, dilansir dari ZDnetAsia telah memberitahukan kepada RIM, jika RIM tidak bersedia memberikan akses ke semua pengguna e-mail,IM dan web browsing maka layanan tersebut akan ditutup pada hari akhir bulan Agustus.

Langkah pemerintah India ini menjadi sinyal kuat betapa negeri tersebut tak bermain-main dengan ancamannya, bukan sekedar bualan. Tata Teleservices, salah satu operator telepon selular terbesar di India, membenarkan statemen Selasa dan telah dihubungi oleh pihak pemerintah dan diinstruksikan untuk mematikan layanan BlackBerry pada 31 Agustus 2010, ungkap laporan Reuters.
"Kami telah menerima surat dari pemerintah...meminta kepada kita untuk menjamin agar kapabilitas intervensi legal bekerja dengan baik terhadap BlackBerry pada 31 Agustus 2010," demikian statement yang disampaikan oleh Tata.

BBC juga mengkonfirmasi bahwa 4 operator lainnya di India juga telah menerima surat yang sama. Juru bicara Tata Teleservice kepada BBC (17/8/2010) menyatakan " Sebagai sebuah perusahaan dalam Tata Group, kami selalu tunduk kepada hukum yang berlaku di negara ini dan demikian juga dengan ketetapan ini".

Pemerintah India telah menyatakan bahwa penutupan layanan-layanan BlackBerry akan dilakukan apabila firma tersebut menolak memenuhi tuntutan pemerintah untuk memberikan akses ke layanan messenger (IM) dan e-mail yang terenkripsi pada 31 Agustus 2010.

Pada pernyataan 12 Agustus 2010 lalu, pemerintah India menyatakan bahwa layanan-layanan BlackBerry lainnya; voice dan sms traffic kini dapat diakses oleh lembaga-lembaga penegak hukum India.

India bersama sejumlah negara lainnya meyakini bahwa perangkat RIM dan infrastrukturnya adalah ancaman terhadap keamanan nasional.



Pemerintah India telah menyatakan menginginkan akses ke messaging dan kunci-kunci untuk mendekripsi agar dapat memerangi terorisme dan aktivitas kriminal.

 
RIM dikabarkan melakukan serangkaian pembicaraan dengan pemerintah India. Namun pejabat-pejabat pemerintah India kepada BBC News, menolak untuk mengkonfirmasi kabar tersebut, bahwa RIM bersedia memberikan akses terbatas ke BlackBerry IM pada 1 September mendatang.

Pemerintah India juga menolak untuk mengkonfirmasi bahwa India telah menjanjikan serangkaian pembicaraan untuk memonitor layanan-layanan e-mail korporat yang lebih terproteksi.

RIM menyatakan tetap berpijak pada statement terdahulu yang telah disampaikan pada minggu lalu bahwa RIM tidak akan mengungkapkan berbagai pembicaraan tertutup dengan regulator yang berlangsung dengan berbagai negara.

"RIM menjamin semua pelanggannya bahwa RIM sepenuhnya berupaya untuk sekooperatif mungkin dengan pemerintah-pemerintah dalam semangat menjunjung hukum dan ketentuan-ketentuan keamanan nasional, namun tetap melindungi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan korporasi yang dijamin oleh hukum," ungkap statement RIM.

(Martin Simamora)

Corruption Perceptions Index 2018

Why China is building islands in the South China Sea

INDONESIA NEW CAPITAL CITY

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Berita Terbaru


Get Widget