Komputasi Awan Untuk E-Government Yang Lebih Efisien

Analyzing the Differences between Cloud Computing and Virtualization

Hampir semua sektor pemerintah harus sesegera mungkin mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai fungsi-fungsi e-Government, demikian ungkap IDC Government Insights. Firma ini juga menyatakan bahwa hampir semua instansi pemerintah memiliki berbagai sistem operasi yang parsial dan menghadapi berbagai hambatan yang datang dari berbagai macam kebijakan dan batasan-batasan operasi. Akibatnya muncul beragam kebutuhan dan skala kapasitas IT.

www.idc.com.sg

"Menengok kedepan : mengartikulasikan Cloud Competencies di sektor pemerintah kawasan Asia Pasifik," misalkan berkait dengan dunia bisnis maka pusat data yang tradisional tidak lagi dapat dioperasikan. Sehingga, lembaga-lembaga sektor pemerintah harus secara aktif mengeksplorasi kemungkinan mengadopsi teknologi-teknologi komputasi awan.

Gerald Wong, seorang analis pasar senior IDC Government Insights Asia Pasifik , dikutip dari mis-asia.com (26/8/2010) berujar " Secara umum, sektor pemerintah di kawasan Asia Pasifik masih ragu untuk mengadopsi komputasi awan.

Berbagai keraguan terutama pada lembaga-lembaga negara yang menangani informasi sensitif dan hampir semua inisiatif yang ada baru pada tahap eksperimental untuk mengadopsi Cloud Computing. Penerapannya dalam skala penuh belum menjadi hal yang umum untuk dilakukan karena sektor pemerintah masih menentuka "return on investment" (ROI) dan resiko-resiko yang menyertai adopsi teknologi-teknologi komputasi awan.

Wang menyarankan bahwa semua pemerintah harus secara aktif melakukan perubahan pada kebijakan-kebijakan dan pembinaan  semua orang dan aspek-aspek implementasi komputasi awan. Fokus harus ditujukan pada upaya merevolusi proses kerja yang bersifat tradisional dan memfasilitasi standar-standar yang interoperabel yang akan mewujudkan koordinasi antarinstansi yang lebih besar.

Kini ada banyak tuntutan terhadap upaya pengawasan dan akuntabilitas anggaran-angaran IT pemerintah paska resesi global. Tapi disaat bersamaan lembaga-lembaga tersebut dituntut untuk memberikan pelayanan dan produktifitas yang berkualitas tinggi.

IDC mencatat, sehubungan dengan tuntutan-tuntutan semacam ini, lembaga-lembaga publik dituntut untuk mencari teknologi-teknologi alternatif, seperti solusi-solusi Cloud Computing. Lebih jauh lagi. perlindungan data dan solusi-solusi keamanan seperti "rights management-as-a-service", dan bisnis intelijen terintegrasi dan aplikasi-aplikasi analitik dirancang menjadi inovasi-inovasi teknologi utama yang menuntun pada adopsi cloud computing pada sektor publik.

"Adopsi teknologi-teknologi Cloud Computing, baik pada sektor publik, privat atau gabungan kedua model/hybrid, bergantung seutuhnya pada persyaratan-persyaratan operasional yang harus diupayakan terpenuhi," ujar Wang.

(Martin Simamora)