Pemerintah Saudi sebelumnya telah mengumumkan kemungkinan pemblokiran, mengikuti langkah yang sama namun lebih keras oleh United Arab Emirates yang telah mengumumkan akan melakukan sweeping semua perangkat BlackBerry yang dimulai pada Oktober mendatang.
Banyak analis yang menilai langkah dramatis semacam ini merupakan refleksi keprihatinan pemerintah yang sangat konservatif karena ketidakmampuan mengakses data pengguna. Baik Saudi Arabia dan UAE dikenal sebagai negara yang menerap pengaturan ketat terhadap internet, dan juga pembatasan kebebasan untuk berpendapat, untuk mengendalikan perbedaan politik serta masalah-masalah kelompok-kelompok militansi Islam yang memiliki implikasi terhadap keamanan domestik nasional dan terorisme global.
Sebagaimana dikabarkan CBSNews (10/8/2010), regulator telekomunikasi Saudi Arabia CITC telah menyatakan bahwa semua provider telekomunikasi penyedia layanan BlackBerry telah diberikan waktu tambahan 48 jam yang berakhir Senin malam untuk menyelesaikan semua masalah kemanan dan ada berbagai kemajuan berhasil dicapai.
Mengacu kepada kemajuan-kemajuan tersebut, yang memenuhi semua persyaratan regulator, maka komisi telah memutuskan BlackBerry Messengger dapat melanjutkan layanannya. Para pejabat Saudi juga menyatakan telah tercapai sebuah preliminary agreement antara RIM dengan regulator Saudi Arabia yang membolehkan pemerintah mengakses sjumlah data pelanggan BlackBerry.
Saat ini pihak RIM dan pemerintah Saudi Arabia sedang berdiskusi, termasuk menempatkan server BlackBerry di Saudi Arabia dan pengujiannya sedang dilakukan, ungkap sebuah surat kabar Saudi.
RIM sendiri telah menolak untuk berkomentar mengenai negosiasi-negosiasi tersebut, dan menegaskan tidak akan mengungkapkan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan regulator-regulator pemerintah. Namun kesepakatan apapun yang tercapai yang mengizinkan para pejabat Saudi untuk mengakses data pengguna BlackBerry dapat menjadi sebuah preseden.
Cindy Cohn, Legal Director dan General Counsel untuk grup hak-hak digital Electronic Frontier Foundation menyatakan:"Jika RIM dipersyaratkan untuk menyerahkan seluruh akses ke sebuah pemerintah, maka RIM seharusnya memberikan akses yang sama kepada negara-negara lain. Itu yang seharusnya terjadi.
Melihat perkembangan yang terjadi di Saudi Arabia dan UAE, National Telecommunication Regulatory Authority Mesir, dilansir dari thehindu (3/8/2010) menyatakan bahwa :"produsen telah menerima semua izin yang diperlukan untuk menjual smartphone BlackBerry, namun hal ini tidak akan mencegah perangkat perangkat tersebut dilarang apabila terbukti mengancam keamanan nasional."
Pemerintah Kuawit juga telah memberikan perhatian khusus terkait hal ini, bahkan sekakipun RIM setuju melakukan pemblokiran terhadap 3.000 website porno pada semua perangkat pelanggan BlackBerry pada akhir tahun ini.
Namun para pejabat pemerintah Kuwait melalui surat kabar al-Jarida dengan segera menegaskan bahwa layanan-layanan BlackBerry di Kuwait tidak akan dihentikan. Pemerintah Kuwait akan berupaya membuat kontrol-kontrol legal untuk menjamin keamanan nasional, serta hak-hak warga dan penduduk untuk menggunakan perangkat tersebut.
Negara-negara lain pun tak kalah tajam menyoroti kecanggihan BlackBerry namun tak terlalu bersabat dengan kebijakan keamanan nasional yang berlaku umum di banyak negara. India dan Bahrain misalnya telah menyatakan bahwa enkripsi yang ketat pada jaringan BlackBerry berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Salah satu negara Eropa, Perancis pun telah mengeluarkan peringatan-peringatan terhadap jaringan terenkripsi BlackBerry.
Merespon kegelisahan sedikitnya 46 juta pelanggan BlackBerry berkait pemberian akses data pelanggan kepada negara tertentu, Kanada telah mengeluarkan sebuah statement yang menyatakan jaminan kepada semua pelanggan bahwa RIM tidak akan mengkompromikan integeritas dan keamanan BlackBerry.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar