Peran e-Government Dalam Mengatasi Krisis Finansial Global (Bagian 4) : Kebijakan Ekonomi Dan E-Government Untuk Mencegah Krisis Finansial

Pada pertengahan tahun 2007, sejumlah ahli atau orang yang berpengaruh mengeluarkan peringatan-peringatan pada berbagai tingkatan terhadap situasi finansial global. Hampir semua sektor finansial dan masyarakat umum mengabaikannya kala itu, dan respon semacam ini telah menyeret masyarakat dan sektor finansial kedalam situasi resesi dan depresi. Berkait hal ini, terdapat sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan.


Sebelumnya :

+ Bagian 1
+ Bagian 2
+ Bagian 3

Pertanyaan-pertanyaan yang kini masih memerlukan jawaban adalah;

1. Akankah masyarakat mendengarkan dengan baik kepada informasi "yang lebih baik" dan apabila hal ini telah ditawarkan kepada masyarakat, mengacu kepada pendapat yang ditawarkan konsep "social capabilities", atau adakah kemungkinan hal sebaliknya yang diakibatkan oleh proposisi-proposisi seperti; "antusiasme yang berlebihan, naluri untuk berkelompok dan mentalitas berkelompok. 
2. Apakah koneksi teknologi-teknologi elektronik ke pusat-pusat finansial global telah memperburuk situasi, dibandingkan apa bila teknologi-teknologi tersebut tidak ada. 
3. Dapatkah tata kelola sistem-sistem finansial yang lebih baik dan bijaksana telah mengalihkan resesi, sehingga tak mengarah kepada situasi yang lebih buruk yaitu depresi, khususnya melalui adopsi prinsip-prinsip e-Government yang lebih luas? Dan jika jawabannya "ya", apakah kelemahan-kelemahan mendasar terletak pada lembaga-lembaga yang terkait dengan sistem-sistem finansial tersebut, atau dapatkah kelemahan-kelemahan lembaga-lembaga itu dikaitkan dengan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh individual dan/atau organisasi-organisasi utama dimana sistem-sitem tersebut ditanamkan?

Dari sudut pandang semacam ini , maka pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara memuaskan dengan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Pertanyaan yang bersifat lebih abadi yang dapat diajukan adalah :Apakah peluang-peluang menggunakan e-Government dalam mencegah krisis di masa mendatang?

Hal inilah yang menjadi sebuah tantangan yang kuat, dan telah berkali-kali dikemukan sebelumnya, yaitu bagaimana melakukan pemulihan kepercayaan terhadap sistem yang diakui secara luas telah gagal.

Namun sejauh manakah hal ini dapat dilakukan tanpa memiliki sebuah "model" yang valid untuk menggambarkan bagaimana sistem-sistem saat ini dapat gagal. Dalam bahasan ini maka hal pertama yang ditekankan adalah; model-model regulasi finansial, resiko dan problem-problem lainnya, sebelum akhirnya menuju ke "Apa yang dapat dilakukan oleh e-Government dengan lebih baik".


Mulai dari Model Finansial yang Tepat

Mengacu kepada berbagai pandangan yang diajukan oleh ahli-ahli ekonomi dan para pembuat kebijakan yang cenderung berubah atau terkadang "caprice", siapakah yang benar dalam hal ini? Untuk solusi apapun yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah finansial, termasuk penggunaan teknologi e-Government, kunci utama untuk memulainya adalah memiliki sudut pandang atau model yang valid.

Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk kebijakan regulator finansial, apakah kita sedang mendiskusikan Great Depression di tahun 1930-an dan setelahnya atau krisis finansial yang sedang terjadi dalam tahun-tahun belakangan ini.

Diakhir tahun 1980-an, pemikiran-pemikiran yang dikemukakan mazhab Monetaris telah meredup, pesaingnya mazhab Keynesian yang meletakan "rational expectations" sebagai dasar teori, sebuah teori pemodelan yang sebenarnya tak menghasilkan pemikiran yang berbeda secara sistematis sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang.

Model "Rational Expectations" (Pengaharapan-pengharapan rasional) didasarkan kepada pilihan-pilihan yang bersifat probabilistik, sebagai penentangan terhadap model "Irrational Expectations", yang didasarkan pada naluri. Salah satu dari implikasi-implikasi langsung teori "Rational Expectations" adalah sebuah preferensi yang sangat kuat agar kebijakan-kebijakan pemerintah mengikuti peraturan-peraturan tertentu.

Dasar dibalik preferensi bagi pemerintah-pemerintah mengikuti peraturan-peraturan yang tercermin kedalam dua kelompok;
(1) Preferensi itu mereduksi resiko-resiko dan berbagai ketidakpastian yang melibatkan pembuatan kebijakan oleh sektor pemerintah, dan

(2) Preferensi yang sangat kuat agar kebijakan-kebijakan pemerintah mengikuti peraturan-peraturan tertentu dapat mengurangi dan bahkan dapat melenyapkan pembuatan kebijakan yang sewenang-wenang oleh sektor pemerintah yang tidak dapat dipercaya.

~bersambung~

(Martin Simamora)