Negeri mungil di Baltik Estonia saat ini gencar mengekspor teknologi dan keahlian e-Government ke seluruh dunia. Saat ini Estonia sedang mempersiapkan proyek-proyek hibah e-Government baru untuk Palestina, serta ekspor ke Afghanistan dan juga Haiti. Setidaknya 40 negara telah menikmati teknologi e-Government buatan negeri mungil ini. Luar biasa!
Estonia yang berpenduduk hanya 1,3 juta jiwa hingga kini telah mengekspor teknologi e-Government ke 40 negara seperti negara-negara eks komunis ; Armenia, Georgia dan Moldova yang telah mengimplementasikan pemerintahan dan layanan publik berbasis internet, serta layanan-layan lainnya yang diterapkan di Estonia selama bertahun-tahun.
Perdana Menteri Estonia, Andrus Ansip disitat insing.com berujar :"Adalah hal yang
umum di Estonia menggunakan solusi-solusi berbasis internet di semua level pemerintah baik di pusat, daerah dan juga di sektor bisnis, jelasnya sembari menjelaskan meja di ruang oval kabinet yang dilengkapi dengan laptop baru, kepada para jurnalis asing."Berkat sistem e-Government proses pembuatan keputusan menjadi lebih transparan. Hanya dalam beberapa menit setelah keputusan diambil, semua rakyat di Estonia di seluruh dunia dapat megetahuinya," ungkap Ansip.
Penggunaan kartu identitas elektronik di Estonia membuat rakyatnya memiliki akses
virtual ke semua layanan pemerintah melalui internet melalui web portal www.eesti.ee, termasuk e-Voting untuk pemilihan di tingkat nasional dan daerah, serta untuk kepentingan rekaman medis dan kepolisian.Sebanyak 92% pembayar pajak di estonia mengisi data pendapatan 2009 melalui internet, sementara 79% rakyatnya berinteraksi dengan bank secara online sedikitnya satu kali seminggu, sebagaimana ditunjukan data statistik resmi.
Sejak berakhirnya pemerintahan Soviet pada 1991, bangsa kecil ini memilih untuk sesegera mungkin menggunakan teknologi tinggi dan mendapat julukan "E-Stonia".
Estonia yang pada 2004 lalu bergabung dengan NATO, sangat yakin untuk mengekspor keunggulan teknologi e-Government yang kerap dikaitkan dengan transparansi ke seluruh dunia dengan tujuan khusus ke negara-negara yang sedang mengembangkan demokrasinya.
Di pucuk pimpinan adalah Akademi Tallinn-berbasis e-Governance (www.ega.ee).
Akademi Tallinn dibentuk pada 2002 oleh pemerintah Estonia,United Nations Development Programme dan Open Society Institute. Merupakan badan non pemerintah, non profit berfokus pada penciptaan dan transfer pengetahuan Estonia di bidang e-Governance, e-democracy dan pengembangan masyarakat sipil.
Akademi Tallin belum lama ini telah mengumumkan akan membantu parlemen Afghanista membuat dan mengimplementasikan sebuah sistem e-Voting moderen dan juga terlibat dalam membangun e-Government di teritori Palestina.
Sejak 2008, Estonia telah mengalokasikan lebih dari 5 juta kroons (320,000 euro, 390,000 dolar) untuk kepentingan proyek-proyek e-Government di Palestina, memperkenalkan perlengkapan IT ke otoritas pusat, layanan-layan pemerintah berbasis e-services bagi rakyat Palestina sebagai e-solutions untuk sistem pendidikan dan kepolisian.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riad al-Malki menyatakan:"Kami sangat berteimakasih
atas bantuan Estonia kepada Palestina. Estonia memiliki suskses e-Government yang nyata dan kami berharap kelak suatu saat akan sesukses Estonia di kawasan Timur Tengah, ujarnya saat melakukan kunjungan ke Estonia baru-baru ini.Menteri Luar Negeri Estonia, Urmas Paet menyatakan kepada AFP :"Pengalaman Estonia telah menunjukan bahwa implementasi teknologi IT membantu meningkatkan keterbukaan pemerintah dan mempromosikan reformasi-reformasi yang lebih baik, dan kami sangat berbahagia bila dapat membagikan pengalaman terbaik kami kepada negara-negara lain,"ujarnya.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar