Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Rabu, 07 Juli 2010

Georgia Mulai Bangun "Connected Government" :Reformasi, E-Government, Pertukaran Data Elektronik

Sudah beberapa bulan ini Data Exchange Agency memulai kerjanya dibawah arahan Kementerian Kehakiman pemerintah Georgia namun ada beberapa isu yang masih harus diselesaikan. Sebagai sebuah agensi pemerintah yang baru terbentuk, maka wajar saja ada beberapa pertanyaan mengemuka berkait prospek-prospek dan target-target yang hendak dicapai. Artikel akan mencoba menggambarkan bagaimana Georgia melalui lembaga baru ini mencoba mewujudkan apa yang disebut sebagai "Connected Government".

Saat ini hampir semua negara-negara maju berupaya semaksimal mungkin menggunakan semua teknologi komunikasi dan informasi dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari. Level penetrasi teknologi-teknologi komunikasi dan informasi telah mencapai indeks tertinggi saat ini.

E-Government yang efektif dan efisien menggunakan sistem-sistem teknologi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan-layanan melalui beragam kanal yang dapat diakses, cepat dan aman. Sebagai bagian dunia moderen, negara Georgia memperlihatkan tanda-tanda positif untuk tidak gagal dalam proses-proses yang sedang berlangsung.

Selama tahun-tahun terakhir ini berbagai inisiatif yang dijalankan oleh pemerintahan Georgia untuk menggunakan perangkat-perangkat ICT dan aplikasi aplikasi yang mendukung Good Governance, memperkuat hubungan yang telah ada dan membangun berbagai kemitraan baru dengan masyarakat sipil telah memberikan dampak yang luar biasa pada pelaksanaan reformasi dan di berbagai agensi pemerintah.

Dengan dukungan berbagai lembaga asing dan para mitra, Georgia telah berhasil menambahkan dukungan ICT yang komprehensif kedalam beragam fungsi berbagai kementerian dan lembaga-lembaga negara ( seperti; Ministry of Internal Affairs, Misnistry of Finance, Ministry of Justice and General Prosecutor's Office, Civil and Public Registry, Notary Chamber, National Archive dan lain-lain).

Setelah reformasi-reformasi tahap awal dapat menyederhanakan aktivitas komunikasi pada lembaga-lembaga diatas tersebut, kini Georgia menjadi negara terkemuka di kawasan dalam penggunaan ICT di tingkat pemerintah. Namun demikian tetap masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Untuk memuluskan koordinasi proses mengeksploitasi keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaat ICT, Parlemen Georgia telah meloloskan sebuah undang-undang yang mengatur Data Exchange Agency (DEA). Dilansir finchannel.com (6/7/2010), Data Exchange Agency telah memulai kerjanya pada 1 Januari 2010 lalu.

Tujuan pembentukan DEA untuk mendukung proses pertukaran data elektronik melalui koordinasi, dan berperan sebagai pintu gerbang utama pemerintahan Georgia, serta fokus pada kebijakan-kebijakan keamanan cyber dan informasi. Saat ini proses pertukaran data di kelola secara independen/parsial,membuatnya penuh dengan kesulitan.

Selain itu, masih ada berbagai macam layanan pemerintah berbasis e-Services yang juga tersebar dan berdiri sendiri-sendiri sehingga tak mudah atau nyaman dalam penggunaannya. Mendesaknya kebutuhan akan  perangkat-perangkat yang mampu memajukan hubungan Government to Government (G2G), Government to Citizcen 
(G2C) dan Government to Business (G2B) dan kolaborasi. Lemahnya kemampuan berbagi informasi terlihat pada pola-pola hubungan yang disebutkan diatas.

Teknologi menjadi jantung untuk menjawab atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dan pada akhirnya akan membantu pemerintah terhubung  lebih efektif dengan konstituennya. Penggunaan teknologi untuk memperbaiki kinerja akan memberikan dampak terbesar dan akan memacu berbagai program pemerintah yang bertujuan menyederhanakan proses pertukaran data antarlembaga pemerintah dan masyarakat umum-apakah masyarakat biasa atau bisnis.

"Level tertinggi dalam penggalian data terintegrasi (data mining), analisa dan bisnis intelejen adalah sangat kritikal untuk membuat data menghasilkan informasi vital dan dalam membuat-keputusan-keputusan yang tepat waktu - sehingga memperbaiki kinerja dan memberikan semua layanan pemerintah secara virtual. Aktivitas DEA akan menyediakan arus informasi yang terintegrasi, aman, tepat waktum dan akurat melalui sebuah pemerintahan yang terkoneksi," jelas Iralki Gvenetadze, Chairman Data Exchange Agency seperti disitat finchannel.com.

Salah satu proyek yang kini sedang dikerjakan adalah untuk mewujudkan "Connected Government". Ini adalah sebuah portal e-Government yang telah dijadwalkan akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang. Portal ini, pertama-tama dan terutama akan difokuskan pada penggunaan-penggunaan praktis untuk menjalan bebagai layanan e-service.

Semua pengunjung atau pengakses portal akan dengan mudah mendapatkan layanan yang diinginkannya dengan sebuah penjelasan singkat dan kemudian berkomunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam cara yang paling cocok dan sesuai dengan tingkat kenyamanan pengakses. Semua pihak yang tertarik akan diizinkan mengakses layanan-layanan pemerintah dengan cara yang lebih mudah.

Iralki kemudia menyatakan :"E-Service adalah  bisnis yang kita lakukan dengan bank-bank melalui internet banking. Apakah anda masyarakat biasa, perwakilan pemerintah atau pebisnis, anda akan dapat menjumpai sebuah layanan yang tepat di dalam portal ini. Ini adalah portal dengan kemampuan "one-stop-shop" yang menyediakan informasi dan layanan-layanan yang nyaman dalam satu tempat, mudah dan nyaman. Dengan portal ini maka setiap orang akan dapat melakukan urusannya dengan lembaga-lembaga pemerintah tanpa perlu meninggalkan tempat kerja atau rumahnya. Hanya satu yang dibutuhkan untuk melakukannya, yaitu komputer yang terkoneksi dengan internet," ujarnya.


DEA tak memiliki waktu untuk menentukan profil penngunanya. Profil pengguna (customer) terkait erat dengan penyediaan semua layanan ICT yang bersifat krusial, klasifikasi pengguna dapat beragam antarlembaga pemerintah hingga ke sektor swasta.

"Sebagai sebuah lembaga yang dioperasikan oleh pemerintah, kami memiliki kapasitas dan kompetensi  sehingga  proyek ini memiliki magnitudo yang sangat besar. Pada tahap selanjutnya, langkah yang akan kami kerjakan pastilah menawarkan layanan-layanan berkualitas tinggi berbasis ICT ke berbagai segmen sektor swasta. Kami akan mencari tahu apa-apa saja yang menjadi kebutuhan sektor publik untuk menentukan bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka secara simultan,"ujar Gvenetadze.

Salah satu  hal penting dari berbagau isu utama, DEA juga akan memperhatikan keamanan informasi. Ini salah satu dari banyak fungsi utama yang diasosiasikan  dengan DEA. Pemerintah memiliki data yang sangat sensitif dan kritikal, dan DEA diperhadapkan dengan tanggungjawab pelayanan data. Untuk mencegah "information fraud", untuk kali pertama di Georgia, Data Exchange Agency telah membentuk CERT.gov.ge (Computer Emergency Response Team). Misi utama CERT meliputi; Mengawasi Network pemerintah Georgia, mempertahankan infrastruktur-infrastruktur kritikal, analisa insiden, merespon serangan-serangan cyber dan memperbaiki lingkungan keamanan informasi.

DEA secara aktif menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan lembaga-lembaga asing. Dukungan mereka memaikan peran krusial bagi pembanguanan kedepan.

(Martin Simamora )

Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2018

Why China is building islands in the South China Sea

INDONESIA NEW CAPITAL CITY

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Berita Terbaru


Get Widget