Potensi "kemunduran" yang dapat terjadi ketika e-Government mulai diterapkan dan semakin kompleks, masyarakat akan semakin dituntut untuk berinteraksi secara elektronik dengan pemerintah dalam skala yang lebih besar, yang berpotensi semakin mereduksi sisi privasi masyarakat sebab pemerintah semakin lama akan menggali informasi yang lebih banyak.
Sebelumnya :
+ Bagian 1
Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang semakin meningkat, dapat memberikan baik pengalaman yang positif dan juga negatif. Perangkap lain (dalam hal implementasi e-Government) yang berkaitan khusus bagi pemantauan keuangan yang meliputi potensi biaya tinggi yang dikeluarkan untuk investasi yang hanya memberikan nilai kembali yang kecil , kurangnya akses bagi kelompok-kelompok rakyat miskin, dan kesan transparansi yang palsu bahwa pemerintah mengontrol informasi.
E-Governance
E-government sebuah terminologi yang lebih mengacu pada keragaman dan elektroniksasi pengoperasian bermacam front-office dan back-office yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga beroperasi secara benar dan sistemik.
Ada sebuah istilah yang lebih luas daripada e-Government, yaitu e-Governance yang mengacu kepada sebuah proses yang lebih luas, membawa transformasi korespondensi atau interaksi di dalam masyarakat. Pippa Norris, McGuire Lecturer untuk studi Comparative Politics di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, mendeskripsikan pebedaan dalam cara pandang yang dianut oleh kelompok optimistis dan pesimistis dalam implementasi e-Government :
“Cyber-optimists are hopeful that the development of interactive services, new channels ofc ommunication, and efficiency gains from digital technologies will contribute towards the revitalisation of the role of government executives inrepresentative democracies, facilitating communication between citizen and the state. In contrast,
cyber-pessimists express doubts about the capacity of governments to adapt to the new environment,stressing that it is naïve to expect technology to transform government departments as organisations that are inherently conservative, hierarchical and bureaucratic.”
" Cyber-optimistis berharap penuh bahwa perkembangan layanan-layanan interaktif, saluran-saluran komunikasi baru, dan efisiensi yang diperoleh melalui teknologi-teknologi digital akan berkontribusi langsung terhadap revitalisasi peran eksekutif-eksekutif pemerintah yang tak mencerminkan demokrasi, memfasilitasi komunikasi antara rakyat dan negara. Sebaliknya Cyber-pesimistis mengekspreiskan berbagai keraguannya terhadap kapasitas pemerintah-pemerintah untuk mengadaptasi lingkungan baru, kelompok pesimistis dalalam hal ini menekankan : adalah naif mengharapkan teknologi untuk mentransformasi departemen-departemen pemerintah sebagai organisasi-organisasi yang pada dasarnya konservastif, bersifat hirarki dan birokratik.
Bagi para pelakasana kebijakan, kedua pandangan yang saling bertolak belakang ini tak memberikan sebuah pertolongan sedikitpun. Namun demikian, Norris menawarkan sebuah janji yaitu ICT yang efektif yang didasarkan pada good governance :
“If practitioners bear in mind the factors of inclusiveness, equity, democratic accountability,transparency, civic engagement and other values embedded in the notion of ‘good governance’ to provide a substantial ethical grounding for e-government, it is possible to devise and implement a series of interventions involving ICTs that help address… key challenges facing governments in developing nations today.”
"Jika pelaku-pelaku kebijakan memahami dalam pikirannya bahwa faktor-faktor; inklusifitas, kesetaraan, akuntabilitas demokratik, transparansi, keterlibatan masyarakat dan nilai-nilai lainnya yang dilekatkan pada istilah "good governance" untuk membentuk sebuah dasar sustansi bagi e-Government, maka menjadi hal yang mungkin untuk merancang dan melaksanakan serangkaian intervensi-intervensi pelibatan ICT yang membantu menyelesaikan...tantangan-tantangan utama yang dihadapi pemerintah-pemerintah di negara-negara berkembang saat ini."
Jadi e-Government yang baik dapat dikatakan dapat ditemukan di dalam e-Governance yang baik. Akan tetapi konversinya atau e-Governance yang baik ditemukan di dalam e-Government yang baik juga benar, sebab e-Government yang baik juga berkontribusi dalam mewujudkan e-Governance yang baik.
Sebuah Asesmen Interim
~bersambung~
Sumber Utama : United Nations E-Government Survey 2010 : Leveraging E-Government at a Time of Financial and Economic Crisis, Bab II Roles for e-government in financial regulation and monitoring
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar