komunikasi yang lebih baik antara pemerintah (sebagai pembuat kebijakan dan pelaksanaannya) dan masyarakat, dan antara pemerintah (sebagai regulator) dengan sektor finansial.
:
+ Bagian 1
+ Bagian 2
Faktanya sejak awal tahun 1990-an, e-Government telah dipraktekan di negara-negara industri seperti; Amerika Serikat. Namun dihampir semua negara ini penggunaan e-Government berbasiskan pada fungsi-fungsi tertentu saja bukan berbasiskan kerja sistemik. Tentu saja konstruksi dan implementasi e-Government adalah proses yang dinamis dan terus berlanjut.
Kebanyakan website-website e-Government terutama, yang dibuat dan dioperasikan oleh agensi-agensi pemerintrah masih dalam tahap yang sangat awal dan belum dapat memberikan layanan-layanan yang memuaskan baik dari segi jumlah dan kualitas.
Berkaitan dengan krisis finansial khususnya, isu-isu sentral yang mengemuka disini adalah; transparansi, integeritas dan produktifitas (efisiensi per unit waktu), yang menjadi tujuan-tujuan utama paling hakiki dalam penerapan e-Government yang akan memberikan perbaikan.
Isu-isu terkait paling utama dimulai dengan bagaimana mengimplementasikan e-Government berbasiskan fungsi-fungsi dasar, dan kapabilitas-kapabilitas dan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan,sebab penerapannya dapat meluaskan kerja pemerintah.
Pada akhirnya, implementasi e-Government yang hanya berbasis pada fungsi-fungsi tertentu ini dapat mengakibatkan munculnya sebuah sistem baru pada pemerintah dan sebuah paradigma tata kelola pemerintah yang baru. Namun, jalan yang dirintis, dari e-Government berbasiskan task by task menjadi berbasis sistem yang berfungsi dengan tepat, bukanlah jalan yang mudah dan tak sekedar panjang, tetapi juga berbenturan sebab implementasinya akan memotong atau meniadakan banyak kepentingan kelompok-kelompok kepentingan di dalam pemerintahan.
Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, isu-isu e-Government nampaknya tetap selalu kontroversial, dan nampaknya akan berdampak pada pelibatan seluruh masyarakat. Beberapa peneliti berargumen bahwa sebuah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan efek-efek yang positif.
Lebih jauh lagi, transparansi pengungkapan informasi sebenarnya dapat memperburuk kesenjangan digital. Hal semacam ini dapat terjadi apabila si pembuat kebijakan menghindari resiko, atau jika para pembuat kebijakan menggunakan fasilitas interaktif semata untuk mengkomentari beberapa suara masyarakat yang vokal ketimbang menjalankan mandat yang diembankan kepadanya atau merespon semua kepentingan masyarakat.
Sebuah studi yang dilakukan oleh bank-bank sentral mengungkapkan bahwa transparansi pengungkapan informasi adalah tindakan mandiri (kemerdekaan) bank-bank sentral untuk melakukan transparansi dan bukan sebaliknya. Pada pandangan yang berseberangan, para penentang partisipasi publik melalui internet atau metoda-metoda ICT lainnya memiliki pandangan tersendiri.
Michael R. Ward berpendapat bahwa penyebaran penggunaan internet dapat mengurangi biaya-biaya aktivitas politik dan lingkaran-lingkaran politik, walau ia pun menekankan bahwa konklusi semacam ini masih pelu diuji lebih lanjut melalui studi-studi empirik/lapangan.
Pendapat lain, Steven L. Clift menyatakan bahwa demokrasi dapat diperdalam dan menjadi lebih partisipatori dengan implementasi ICT yang efektif. Banyak pengamat industri ICT yang duduk di dalam pemerintahan Amerika Serikat pimpinan Presiden Barrack Obama, juga menyarankan demokratisasi data.
Dalam banyak kegiatan, partisipasi masyarakat melalui internet belum menjadi topik yang dikedepankan dalam diskusi e-Government dan krisis finansial. Umumnya semua pihak sepakat bahwa "Transparansi Informasi" baik bagi Demokrasi, kualitas regulasi, koordinasi internasional dan kompetensi badan pemerintah untuk berususan dengan hal-hal korespondensi.
Melampaui pokok ini,diskusi dibagi kedalam 4 bagian utama. Setiap bagiannya didominasi kecenderungan yang defensif, pada bagian-bagian awal bernada reaktif yang kemudian akan digantikan dengan skenario-skenario dimana masyarakat yang lebih baik dapat dibangun melalui penggunaan e-Government yang lebih agresif dan pro-aktif, dan menggeser fokus dari bertahan dalam jangka pendek ke hal-hal yang yang lebih baik dalam jangka menengah dan jangka panjang.
~bersambung~
Sumber Utama : United Nations E-Government Survey 2010 : Leveraging E-Government at a Time of Financial and Economic Crisis, Bab II Roles for e-government in financial regulation and monitoring
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar