 |
| Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, saat mempresentasikan potensi Provinsi Papua dalam Papuan Business Forum di Brisbane, Queensland, Australia. TEMPO/Cunding Levi |
Penerapan sistem Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di wilayah Papua pada umumnya terkendala oleh tak meratanya infrastruktur di daerah tersebut. Antara lain sulitnya akses jalan dan terpencarnya lokasi pemukiman penduduk. "Itu yang menjadi kendala," kata mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu di Kementerian Dalam Negeri, Senin 25 Juli 2011.
Hari ini Barnabas secara resmi meletakkan jabatannya. ia digantikan oleh Pejabat Gubernur Sementara Papua, Syamsul Arif Rifai.
Menurut Barnabas, sejak program penerapan e-KTP berbasis nomor induk itu dicanangkan oleh pemerintah pusat, dia sudah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk bersiap dengan program baru itu. "Mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Tidak tahu nanti teknisnya bagaimana," kata dia.
Penggantinya, Syamsul Arif Rifai tak menampik adanya kendala tersebut. Namun ia memastikan teknis penerapan e-KTP di wilayah Papua dan sekitarnya sudah ada di tangan kementerian dan pemerintah daerah setempat. Namun ketika didesak apa solusi untuk mengatasi kendala tersebut, ia tak menjawab. "Tenang saja, semua sudah ada aturanya," ucapnya singkat.
Sementara itu Pejabat Pengganti Gubernur Papua Barat Tanri Balilamo memilih akan mempelajari lebih dulu wilayah Papua Barat. Menurut dia, kendala-kendala itu jelas ada mengingat wilayah Papua yang terpencil. Sebab itu ia memilih akan turun langsung memantau kondisi masyarakat dan pegawainya sebelum melaksanakan program e-KTP. "Saya lihat dulu kondisinya nanti," kata dia.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan sudah ada 97 daerah yang akan menerima bantuan perangkat teknologi untuk menerapkan e-KTP. Distribusi akan dimulai awal bulan depan. Namun, dia mengaku lupa nama-nama daerah yang akan menerima bantuan, dan daerah mana yang akan menerapkan e-KTP lebih dulu.
TempoInteraktif.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar