Indonesia Go Open Source adalah program nasional implementasi perangkat lunak yang legal dan Open Source Software yang dikokoh oleh 
surat edaran resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kepada semua instasi, lembaga dan pemerintahan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan IGOS rampung pada 31 Desember 2011 mendatang.
Implementasi Open Source Software di Indonesia memiliki motivasi untuk memerangi penggunaan perangkat lunak yang ilegal atau bajakan dan Open Source Software dipilih sebagai sebuah pilihan yang tepat sebab tetap mampu memenuhi kebutuhan teknologi informasi sebagaimana yang disediakan oleh software proprietary, dan tentu saja menjadi lebih murah dalam pengadaannya.
Kepala Sub Direktorat Interoperabilitas dan Interkonektivitas Sistem Informasi Kemenkominfo, Panca Setyantana, dikutip Plaza eGov dari antara.co.id (19/5) menyatakan: "Kami berharap, masing-masing instansi pemerintahan agar mengatur agenda penahapan untuk mencapai target selesai di tahun 2011. Dengan demikian, seluruhnya sudah menerapkan penggunaan perangkat lunak legal,"terangnya saat Sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS), di Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu.
Penggunaan perangkat lunak ilegal di Indonesia banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia sebab harganya yang mahal, situasi semacam ini sangat tidak menguntungkan. "Negara yang masuk dalam `Prority Watch List` akan kehilangan fasilitas `Generalized System of Preference (GSP)` atau fasilitas khusus untuk negara berkembang berupa pembebasan tarif dalam pelaksanaan ekspor," katanya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah lebih dulu mengeluarkan seruan serupa melalui urat Edaran Nomor 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 yang menyerukan kepada seluruh instansi pemerintah untuk memanfaatkan penggunaan piranti lunak legal. "Guna menghemat anggaran, kepada instansi pemerintah disarankan untuk segera beralih menggunakan perangkat lunak `open source`," katanya.
Open Source memang lebih bersahabat kepada anggaran sebab berlisensi gratis, bebas digunakan, bebas dipelajari, bebas dimodifikasi, digandakan, didistribusikan, tidaka ada biaya lisensi dan legal. Oleh sebab itu pada 2004 pemerintah Indonesia berupaya mendorong penggunaan Open Source Software melalui gerakan IGOS-I yang ditandatangani oleh lima menteri. IGOS-I kemudian dikuatkan dengan IGOS-II yang ditandatangani oleh 18 kementerian dan lembaga nondepartemen pada 27 Mei 2008, jelas Panca.
Tak hanya Indonesia tetapi Amerika Serikat telah menjadikan Open Source sebagai aplikasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adi daya ini, demikian juga dengan NASA. Bahkan Uni Eropa secara resmi menetapkan Open Source sebagai software utama yang harus digunakan di sektor publik.
Penggunaan Open Source Software di daratan Eropa dikaitkan langsung dengan transparansi, penggunaan anggaran negara, dan kebebasan dari ketergantungan terhadap vendor-vendor besar, dan komponen vital dalam implementasi e-Government.
(Martin Simamora)
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia mengungkapkan rencananya untuk membangun koneksi internet Indonesia hingga meraih 
setengah dari jumlah total penduduk pada 2015 mendatang. Ketua BRTI Heru Sutadi menjelaskan bahwa hal ini sangat mungkin diwujudkan sebab cakupan telepon selular telah mencapai 90% dari total 17.000 pulau-pulau di Indonesia.
Cakupan layanan telepon seluar seluas itu dapat melayani 234 juta penduduk yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia dan dapat memberikan layanan akses internet, terutama di wilayah-wilayah terpencil, ujarnya, dikutip Plaza eGov dari FutureGov (13/5).
Heru Sutadi lebih lanjut menyatakan: mengacu kepada data Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII), tercatat setidaknya 40 juta pengguna internet di Indonesia atau meningkat sebesar 2005 dibandingkan dengan tahun 200 dimana hanya sekitar 2 juta saja pengguna internet. Namun tingkat penetrasi internet di Indonesia masih relatif rendah, dibawah 17%.
"Indonesia masih menghadapi masalah kesenjangan digital yang cukup signifikan, terutama di wilayah-wilayah timur dan barat, dan antara kota-kota besar dengan pedesaan. Indonesia juga masih menghadapi masalah-masalah di bidan infrastruktur yang harus ditangani. Sebagai contoh : Indonesia masih lemah pada infrastruktur jaringan serat optik sebagai backbone layanan-layanan telekomunikasi," jelas Sutadi.
Tahun ini pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar USD38 juta untuk menghubungkan 72.000 desa dengan internet broadband, dan investasinya akan dibantu dengan pendanaan dari Asia-Pacific Economic Cooperation Telecommunications and Information Working Group (APEC TEL) dan World Summit on the Information Society (WSIS).
Penerimaan sektor publik telah menjadi sumber utama pendanaan pada tahap awal pembangunan infrastruktur IT di Indonesia, dan ini menjadi bukti betapa sulit untuk menarik minat sektor swasta untuk mendukung pembangunan proyek-proyek di wilayah terpencil. Akan tetapi, proyek Palapa Ring yang akan menjembatani kesejengan antara kawasan timur dengan barat, akan melibatkan banyak sektor swasta, jelas Sutadi.
Sutadi juga mengungkapkan bahwa pengadaan dana sebagai tantangan utama bagi pemerintah di tahunini, dan berbagi infrastruktur merupakan sarana untuk menekan biaya. Memperbaiki kualitas,dan kemananan pelayanan internet, dan merevisi undang-undang telekomunikasi termasuk penyiaran dan kandungannya temasuk prioritas pemerintah tahun ini.
(Martin Simamora)
Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa tindak kriminal Cyber terhadap nasabah bank 
melalui teknologi ATM lebih sering terjadi dibandingkan dengan kejahatan yang langsung dilakukan terhadap nasabah yang melakukan penarikan uang dari mesin-mesin ATM. Sejumlah mesin ATM di beberapa kota kecil telah dilengkapi dengan teknologi keamanan, namun penerapan yang lebih luas menghadapi kendala pelik, ungkap sebuah laporan : Penggunaan Teknologi Emergency pada Mesin ATM yang diterbitkan oleh Federal Trade Comission (FTC) pada Senin (7/5/2010) lalu.
Badan pemerintah Amerika Serikat, FTC mengungkapkan : ada bukti yang bersifat anekdot untuk menggambarkan fakta tersebut, bahwa berbagai tindak kriminal brutal seperti pembunahan dan perambpokan lebih sering terjadi di sekitar mesin-mesin ATM. Ketakutan terhadap tindak kriminal semacam ini memang telah melahirkan sejumlah teknologi darurat yang dapat diinstalasi di dalam dan sekitar mesin ATM untuk membantu nasabah yang merasa atau dalam ancaman bahaya.
Teknologi-teknologi darurat tersebut termasuk sistem-sistem PIN emergency yang memungkinkan nasabah memberikan sinyal bahaya melalui beberapa varian PIN reguler kartu, yang jika diketikan pada mesin ATM maka secara elektronik akan memberitahukan situasi darurat ke kantor penegak hukum; dan tombol-tombol alarm dapat digunakan oleh nasabah bila ancaman muncul.
Tetapi ada sebuah isu : kendala yang pelik bagi semua bank untuk menerapkan teknplogi semacam ini, ungkap FTC. Hal ini mungkin disebabkan ketiadaan data kejahatan di ATM yang tepat, kejahatan terhadap pengguna ATM relatif jarang, ungkap FTC. Lebih dari satu dekade sejak 1990, kejahatan berkait ATM, sebenarnya mengalami penurunan dari kira-kira satu kejahatan per satu juta transaksi ATM menjadi satu kejahatan per 3,5 juta transaksi ATM.
Beberapa kota kecil di Amerika Serikat, dikutip Plaza eGov dari networkworld.com telah mewajibkan perbankan melengkapi semua ATM dengan tombol-tombol alarm serta kamera-kamera pemantau yang mengawasi lingkungan ATM. SafeAlert Systems menyatakan kepada FTC bahwa tiga kota pinggiran Cleveland, Ohio yaitu; Broadview Heights, Brooklyn dan Strongsvilee telah melakukannya. Staf FTC juga mengidentifikasi sebuah pemerintahan kota kecil; Sharon Hill Borough di Delaware County Pennsylvania juga telah mewajibkan adopsi tombol-tombol alarm di mesin ATM.
Implementasi teknologi keamanan semacam ini ternyata tidak dapat begitu saja diterapkan kepada semua Bank dan wilayah karena menyangkut kesiapan teknologi pemerintahan dan perbankan untuk mengadopsinya, serta risiko atau bahaya terhadap nasabah. Sebagai contoh sistem keamanan berbasis PIN dalam beberapa hal dikhawatirkan malah meningkatkan bahaya terhadap nasabah.
Menanggapi pernyataan badan pemerintah FTC, bank- bank meyakini bahwa risiko aktual nasabah adalh ketika mencoba mengingat PIN daruratnya, dan dalam waktu yang sama penyerang mungkin menyadari bahwa targetnya sedang mengulur-ngulur waktu, sebuah situasi yang dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar.
Free Trade Comission juga mencatat bahwa badan-badan penegak hukum tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan teknologi komunikasi yang real time dengan mesin ATM. Banyak unit panggilan darurat 911 yang hanya merespon terhadap panggilan suara, 
walau beberapa telah mampu merespon panggilan via internet. Selain itu belum ada jaminan adanya respon segera kepolisian sebagai akibat banyaknya jumlah panggilan di wilayah padat penduduk hingga ke wilayah terpecil, ungkap FTC.
Faktor biaya juga menjadi salah satu alasan mengapa teknologi tidak dapat diadopsi dengan segera sebab instalasinta memerlukan penataan ulang fisikal untuk memodifikasi mesin yang memerlukan biaya kira-kira USD1,500 hingga ribuan dolar untuk setiap mesin ATM.
Alarm palsu juga menjadi risiko yang mengikuti penerapan teknologi tombol alarm. Bank-bank mencatat kerap terjadi alarm palsu sebagai penyebab gagalnya penerapan teknologi ini. Hal ini terbukti pada pilot proyek tombol alarm Fargo yang menghasilkan 500 alarm palsu dan dan tak satu pun alarm yang terbukti, ungkap FTC.
Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act 2009 memang meminta FTC menganalisa dan melaporkan teknologi keamananan yang ada saat ini atau yang sedang dikembangkan, yang kelak dapat diterapkan di ATM untuk membantu nasabah menyampaikan sinyal bahaya secara elektronik ke badan-badan penegak hukum.
(Martin Simamora)
ASEAN Single Window menjadi bagian penting pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC yang berperan layaknya one-stop-shopping dimana importir dan eksportir dapat melakukan semua prosedural perdagang di pelabuhan regional ASEAN manapun. Tentunya kesuksesan implementasinya memerlukan keterlibatan perbankan ASEAN dan salah satunya yang tampak agresif adalah CIMB.
Indonesia sebagai negara dan pasar terbesar tak lepas dari bidikan CIMB, momentum ASEAN Single Windows menjadi sebuah pintu masuk yang tak mungkin disia-siakan oleh CIMB. Di Jakarta, CIMB Niaga telah melakukan pendatanganan kerjasama dengan Tim Persiapan Indonesia Single Window (INSW).
Kerjasama antara Tim Persiapan INSW dengan CIMB Niaga akan mengintegrasikan sistem e-Tax CIMB Niaga dengan portal Indonesia National Single Window. W. Adji Wibowo, Transaction Banking Head CIMB Niaga dalam siaran persnya pada Jumat (21/5), dikutip Plaza eGov dari inilah.com menyatakan : kerjasama ini adalah bukti komitmen CIMB 
Niaga untuk secara berkesinambungan memberikan dukungan terhadap setiap upaya dan kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional khususnya dalam percepatan pelayanan dan efektifitas pengawasan kegiatan terkait dengan aktifitas ekspor-impor.
CIMB terbilang agresif dan berupaya menjadi perbankan yang utama di ASEAN, ambisi ini terlihat dari upaya serius CIMB meleburkan dirinya dengan ASEAN Single Window. Selain Indonesia, CIMB juga telah mengintegrasikan dirinya dengan Thailand National Single Window sejak dua tahun lalu.
Adji menambahkan, saat ini CIMB Niaga dan CIMB Group memfokuskan diri pada pengembangan bisnis ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Selain di Indonesia, saudara CIMB Niaga di Thailand yaitu CIMB Thai, juga telah terhubung dengan Thailand National Single Window selama dua tahun terakhir.
Sistem Indonesia National Single Window yang pengelolaannya diawasi oleh Kementerian Keuangan dan sebagai salah satu dimensi e-Government akan meningkatkan kecepatan pelayanan dan efektifitas pengawasan serta kinerja seluruh kegiatan yang terkait dengan lalu lintas barang ekspo-impor. Selain itu, sistem ini dapat meminimalisi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan penanganan atas lalu lintas barang ekspor-impor, terutama yang terkait dengan proses customs clearance dan release of cargoes.
Integrasi antara INSW dan CIMB Niaga akan memudahkan nasabah melakukan pembayaran pajak impor dan ekspor, memantau status dokumen pemberitahuan ekspor dan impor kemudian mencetak Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) secara online sehingga proses pengeluaran barang impor dapat dilakukan pada hari yang sama.
Indonesia Single Window merupakan wujud e-Government yang bersifat "Government to Business" yang memiliki dampak langsung terhadap aktifitas perekonomian dilapangan : ekspor dan impor. Dimensi e-Government yang berdampak langsung kepada peningkatan aktivitas dan kinerja perekonomian sebuah negara di masa krisis finansial global menjadi tema pemeringkatan e-Government Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2010.
(Martin Simamora | inilah.com)
Departemen Informasi dan e-Government di Keemiran Sharjah telah terjalin untuk memperkaya fungsi kartu identitas elektronik sehingga memiliki kemampuan multi fungsi. Pemerintah keemiran Sharjah akan menyediakan teknologi e-Government yang akan memfasilitasi semua prosedur internal dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh konsumen. 
menjamin efektifitas biaya, keamanan dan akurasi saat transformasi ke operasi elektronik terlaksana. Kemitraan juga bertujuan menjadikan kartu identitas elektronik sebagai metode untuk melakukan verifikasi identitas semua orang saat menggunakan berbagai layanan permohonan dan aplikasi di semua tempat di keemiran Sharjah. 
