Inggris Awasi Ketat Pengakses Internet Kafe

Para pengakses internet di kafe-kafe London kini bisa jadi tak lagi memiliki kebebasan privasi sebab badan intelijen Scotland Yard menganjurkan kepada setiap pengelola kafe untuk secara perodik mengamati semua dokumen pelanggannya dan mengawasi secara ketat jika terindikasi melakukan aktivitas yang mencurigakan, mengancam keamanan publik.


Polisi Metropolitan London pada Jumat (26/3/2010) meyatakan bahwa inisiatif ini telah dijalankan beberapa minggu lalu dengan pengwasan ketat berdasarkan Counterterrorism Strategy pemerintah yang bertujuan mengingatkan para pemilik kafe bahwa pihak berwenang siap mendengarkan semua informasi terkait perilaku pengguna internet yang mencurigakan di kafe miliknya.

Pemerintah juga mendistribusikan poster-poster berlogo Scotland Yard yang berisikan peringatan akan hal tersebut." Tidak bermaksud meminta pemilik kafe untuk memata-matai pelanggannya, tetapi mengingatkan pentingnya membangunkewaspadaan, ungkap seorang juru bicara kepolisian Inggris."Kami tak meminta para pengelola kafe untuk menyerahkan data-data para pelanggan pengakses internet kafe."

Polisi pun mendorong pengelola kafe internet memeriksa semua hard drive, namun ini sepenuhnya diserahkan kepada para pemilik kafe untuk memutuskan kapan dan bagaimana cara memeriksanya, apa yang ada di dalam komputer-komputer pelanggannya. Memeriksa hard drive milik pelanggan memang dapat mengungkapkan secara cukup adil dan pemilik memiliki hak-hak yang jelas untuk melakukannya, ungkap Graham Cluley, seorang Software Security Sophos yang dilansir dari roguegovernment.com (27/3/2010)

Misal seorang pemilik Kafe dapat memeriksa history atau catatan situs-situs apa saja yang dikunjungi beserta aktivitas yang dilakukan atau melihat program-program dan dokumen-dokumen apa saja yang di-download oleh pelanggannya, walau dalam praktiknya sulit diterapkan pada kafe-kafe yang sangat padat pengunjungnya.


Cluley pun mengingatkan, penjahat cyber yang sangat mahir dapat melakukan aktifitasnya tanpa diketahui oleh siapapun hanya dengan sejumlah langkah sederhana, jadi tak ada salahnya untuk selalu waspada, jelasnya. Program ini juga bersifat sukarela sehingga pemilik kafe dapat mengabaikannya, jika pemilik kafe melakukannya maka ini kabar buruk bagi kelompok-kelompok pejuang kebebasan pribadi.


Simon Davies, Direktur Privacy International berujar komunikasi pribadi seharusnya tetaplah privat. "Kami tak menghendaki komunikasi di tekepon umum, e-mail dimonitor, sebagai masyarakat semua komunikasi pribadi adalah ruang privasi yang tak boleh dilanggar.


Polisi Inggris mengingatkan agar pemilik kafe selalu waspada sebab diduga tempat-tempat publik termasuk kafe kerap digunakan oleh teroris dan pelaku kriminal lainnya untuk mempersulit pelacakan. Juru bicara Polisi mengungkapkan upaya peledakan pesawat penumpang dengan bahan peledak cair yang dikemas di dalam kemasan minuman ringan yang berhasil digagalkan, pengaturannya dilakukan di kafe dan menggunakan fasilitas internet kafe.


(Martin Simamora)

Kongres Amerika Serikat Bangun Kaukus Keterbukaan Pemerintah Perangi Korupsi

Partai Demokrat dan Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat atau Kongres pada Kamis (18/3/2010) lalu mengumumkan pembentukan kaukus kongres yang akan mendorong pembentukan undang-undang baru yang akan membuat informasi pemerintah federal lebih terakses melalui internet secara gratis dan edukasi berbagai inisiatif Pemerintahan Terbuka atau Open Government.

"Kaukus yang berbasis partisipasi dua partai ini akan membawa perubahan yang nyata pada bagaimana pemerintahan Amerika Serikat terselenggara," ujar seorang anggota kongres asal Partai Republik, Darrell Issa, salah seorang dari 19 anggota penting dalam House Oversight and Government Reform Committee.

"Kita perlu bekerjasama jika kita hendak memberikan jaminan kepada pembayar pajak bahwa mereka telah melakukan pengeluaran yang tidak sia-sia dan para pembuat undang-undang bekerja dengan serius dan efektif, ujar anggota kaukus lainnya dari Partai Republik Mike Quigley.

Kaukus akan bekerja dengan memberikan edukasi kepada seluruh kelompok dan masyarakat, melegislasi berbagai kebijakan baru dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang ada. Proritas kerja Kaukus pada kebijakan presiden mengenai Pemerintahan Terbuka, yang menuntut semua instansi pemerintah semakin terbuka dengan mempublikasikan dokumen-dokumennya secara online. Para pembuat hukum dari kedua partai juga sedang berupaya mewajibkan semua informasi publik tersaji online sebagai sebuah standar.

"Aktivitas pemerintah berbasiskan pada sumber-sumber publik yang real time kini sudah dapat dilakukan," demikian ungkap sebuah surat tertanggal 10 Maret 2010 yang ditandatangani oleh pendatangan kaukus, dikutip Plaza eGov dari NextGov (24/3/2010) yang juga mengundang rekan-rekan parlemen lainnya untuk bergabung." Jika kebijakan-kebijakan yang tepat dan standar-standar data telah tertata dengan benar, maka seluruh rakyat Amerika Serikat dapat melacak setiap dolar yang dikeluarkan oleh pemerintah, menyelidiki capaian-capaian yang telah diraih dan kinerja setiap program pemerintah pusat dan melakukan pencarian jutaan formulir dan dokumentasi hanya dengan satu ketukan pada papan ketik.

Surat itu juga mengkritisi semua instansi dan kongres yang gagal menyelenggarakan publikasi dokumentasi secara online, termasuk informasi legislasi yang sedang berlangsung, peraturan-peraturan, anggaran dan hasil anggaran. Tercatat semakin bertambah anggota parlemen yang tertarik untuk bergabung kedalam kaukus ini

Berikut ini adalah pokok-pokok yang hendak diperjuangkan oleh kaukus Keterbukaan Pemerintah :

1. Semua warga Amerika Serikat memiliki hak publik untuk mengakses semua informasi pemerintah. Semua informasi pemerintah federal, tentunya dengan sejumlah pengecualian yang terdefiniskan dengan baik, seharusnya dapat diakses secara online dan bebas.

2. Semua rakyat Amerika Serikat memiliki hak untuk menyelidiki informasi pemerintah. Informasi pemerintah federal seharusnya dipublikasikan dalam format asli, dan dapat di-download, dalam hal ini pemerintah seharusnya secara konsiten mengadopsi standar-standar data sehingga beragam formulir dan dokumen si berbagai informasi dan dicari dalam waktu bersamaan. Seluruh dokumen harus dipublikasikan pada alamat-alamat web permanen.

3. Masyarakat Amerika Serikat berhak melakukan akses interaktif dengan lembaga-lembaga hukum federal, perundang-undangan dan peraturan-peraturan. Seluruh undang-undang federal, regulasi dan peraturan-peraturan harus dipublikasikan secara online dalam format yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mencari, memilih dan men-download sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara elektronik dalam pembuatan undang-undang, regulasi dan berbagai ketetapan.

4. Masayarakat Amerikas Serikat memiliki hak untuk melacak semua pengeluaran pemerintah pusat dan meneliti anggaran pemerintah pusat. Data yang menyajikan bagaimana uang penerimaan pajak digunakan, dan pengeluaran anggaran pemerintah pusat seharusnya dapa dicari dengan mudah secara elektronik.

5. Rakyat Amerika Serikat memiliki hak mengajukan tuntutan, standar-standar transparansi kinerja di semua instansi pemerintah pusat. Semua instansi pemerinath ousat harus dapat melacak seluaruh sasaran dan pencapaian dengan menggunakan format yang memungkinkan pencarian, pemilihan dan pengunduhan atau download secara elektronik, sehingga data pengeluaran dapat dikaitkan dengan kinerja.

6. Warga Amerika Serikat memiliki hak untuk memiliki pandangan yang bersifat sangat kritis dan independen. Semua Inspektorat Jenderal pada semua instansi pemerintah pusat seharusnya dalam posisi yang independen dan aktif, dan secara teratur melakukan evaluasi pelaksanaan transparansi di lingkungan pemerintah. Transparansi dengan mengungkapkan kepada publik; kontraktor-kontraktor pemerintah pusat hibah, demikian juga bank dan perusahaan-perusahaan harus melakukan publikasi publik dalam berbagai format yang memungkinkan masyarakat secara mudah mencari, memilih dan mengunduh atau men-download. Masyarakat harus diberdayakan untuk menyelidiki keterbukaan informasi dan berkolaborasi mengungkap korupsi, penyimpangan dan penyalah gunaan.

7. Kita harus mengintitusionalkan sebuah budaya keterbukaan pemerintah, dengan mengubah situasi pemerintah saat ini yang cenderung tertutup menjadi pemerintah yang mengedepankan keterbukaan, sebuah pergeseran budaya harus dilakukan. Melalui edukasi dan penjangkauan, Kongres atau Dewan Perwakilan Rakyat harus berjuang mendorong para pembuat keputusan di semua cabang pemerintah pusat untuk memilih Keterbukaan dan meninggalkan ketertutupan.

(Martin Simamora)

Kantor Pajak Amerika Serikat, IRS Hadapi Kerawanan Proteksi Data Pembayar Pajak

Kala pemerintah tengah melayani pembayaran pajak yang memasuki masa puncaknya, dimana miliaran dolar dan data-data pribadi dalam jumlah masif di relai dari dan ke pemerintah, sangat tak enak terdengar di telinga bahwa kantor Internal Revenue Service (IRS) masih terus berkutat untuk memperbaiki keamanan data pribadi wajib pajak yang sangat sensitif.

Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau Government Accountability Office (GAO) telah mengeluarkan sebuah laporan pada Jumat (19/3/2010) lalu yang mengungkapkan 69% kantor-kantor pelayanan pajak tercatat memiliki celah-celah keamanan yang hingga kini belum terkoreksi dan terus menjadi ancaman keamanan terhadap kerahasiaan, integeritas, dan keteraksesan sistem IRS.

Serangkaian masalah telah menempatkan IRS dalam bahaya yang terus meningkat, yaitu pengaksesan data yang tak terotorisasi, modifikasi data, atau penghancuran inforamsi finansial dan data pembayar pajak, demikian kesimpulan GAO dilansir NetworkWorld.com.

Government Office Accountability mengungkapkan sejumlah kelemahan penerapan teknologi yang masih terjadi kantor IRS yaitu:

1. Menggunakan Password yang sederhana/tidak kompleks
2. Penghapusan akun-akun bekas pegawai yang tidak efektif secara waktu
3. Mengizinkan adanya file dan direktori pegawai dalam jumlah sangat besar
4. Mengizinkan transmisi data oleh user dan data login adminstrator yang tak terenkripsi
5. Menginstalasi peningkatan proteksi keamanan dengan tidak terjadwal.

Lebih spesifik lagi, GAO menyatakan IRS kerap tidak menerapkan otentifikasi dan identifikasi yang kuat. Sebagai contoh, password adminsistrator untuk 2 server terletak di di satu IRS Center tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam kebijakan usia password. Pada kedua instansi usia password administrator ditentukan maksimal 118 hari, melampaui ketetapan resmi IRS :58 hari. Kosekuensinya, risiko yang meningkat membayangi semua password milik administrator, memberi peluang digunakan oleh pengakses gelap untuk jangka waktu lama mengakses semua data yang ada di server, ungkap GAO.

Semua pegawai IRS masih menggunakan password untuk mengakses sistem-sistem UNIX di dua IRS Center dan menyimpan teks-teks password lengkap pada skrip-skrip program komputer di IRS Center lainnya, ungkap temuan GAO. IRS juga tidak memberikan proteksi yang layak selama transmisi. Sebagai contoh, IRS menerapkan protokol-protokol otentifikasi yang lemah pada semua Log on Network. Sepuluh server termasuk kontroler-kontroler domain yang berlokasi di lima situs yang dikonfigurasi untuk menerima sebuah protokol otentifikasi yang sangat rawan terhadap serangan cyber yang bertujuan mencuri semua password pengguna. Akibatnya, kondisi berisiko semacam ini memberi ruang besar bagi individu-individu yang berniat jahat untuk mencuri semua password dan menggunakannya untuk melakukan akses tak terotorisasi ke semua sistem IRS, ungkap GAO

Internal Revenue Service pun menggunakan router-router untuk menjalankan protokol yang mengizinkan transmisi data informasi sensitif yang tak terenkripsi. Sebagai contoh, 18 router yang ditinjau oleh GAO di tiga pusat komputasi yang dimanfaatkan sebuah protokol yang dikonfigurasi untuk mengotentifikasi informasi hanya dengan teks saja. IRS juga tercatat tidak menerapkan enkripsi untuk mendistribusikan tabel-tabel pesan dari 6 router yang ada di dua pusat IRS. Menerapkan enkripsi pada distribusi tabel-tabel pesan membantu pencegahan upaya seseorang untuk melakukan router tak terorisasi ke Network dan merusak tabel-tabel routing atau upaya melancarkan serangan Denial of Service Attacks, ungkap GAO.


Laporan GAO bukanlah gambaran yang sepenuhnya skeptik, sejauh ini IRS telah melakukan koreksi terhadap 28 kelemahan kontrol keamanan yang teleh teridentifikasi sebelumnya. IRS juga setuju untuk membuat sebuah Action Plan untuk melakukan koreksi secara terinci untuk menyelesaikan setiap masalah yang diungkapkan oleh GAO.

GAO pun mengakui bahwa tidak mudah bagi IRS untuk dengan serta merta mengatasi permasalahan keamanan yang ada sebab beban tugas yang sangat besar dalam mengumpulkan pajak,dan memastikan tegaknya undang-undang pajak di seluruh negeri. Kinerja IRS sepenuhnya bergantung pada sistem-sistem komputer yang menunjang proses finansial dan misi terkait fungsi IRS. Badan Pajak Amerika Serikat berhasil mengumpulkan USD2,t triliun dari pajak masyarakat pada tahun fiskal 2008 dan 2007, memproses ratusan juta proses pajak dan informasi, dan membayarkan kembali ke pembayar pajak sebesar USD426 miliar dan USD292 miliar sebagai refund.

(NetworkWorld.com | Martin Simamora)

Pemilu E-Voting Sah Digunakan Jembrana dan Tantangan Membangun Kepercayaan Publik

Setelah lama ditunggu dan didamba akhirnya kerja keras dan pembuktian kerja optimal yang diperagakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana baik di lapangan dan upaya uji materi UU Nomor 32 tahun 2004 berbuah manis. Namun bukan berarti pekerjaan besar berakhir, sebagaimana halnya di negara-negara yang lebih dahulu melakukan e-Voting kerja yang lebih besar dan serius sudah menanti yaitu membangun kepercayaan publik terhadap keamanan teknologi dan kemampuan mengamankan teknologi e-Voting.

Seputar Jembrana & E-Voting

+ Jembrana Konsultasi Teknologi E-Voting dengan BPPT
+ Jembarana Lakukan Uji Materi UU Agar E-Voting Sah Secara Hukum
+ Jembarana Sukses Lakukan E-Voting di 54 Dusun
+ Malaysia Menimbang Pemilu E-Voting

Kerja keras dan dedikasi penuh yang diperagakan oleh Bupati Jembrana I Gede Winasa bersama 20 kepala dusun di Kabupaten Jembrana, dengan melakukan uji materi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) berkait mekanisme pemilihan secara elektronik (e-voting) di Mahkamah Konstitusi (MK) telah menuai sukses, MK mengabulkan sebagian uji materi tersebut.


Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan sebagian permohonan dengan memberikan penafsiran yang lebih luas atas pasal 88 UU No 32 yang berbunyi:pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. "Pasal 88 diartikan pula menggunakan metode e-voting," kata Ketua MK Mahfud M.D. dalam sidang putusan permohonan uji materi UU No 32 di gedung MK, Selasa (30/3) dilansir JPNN.com.

Penggunaan pemilu sistem e-Voting harus memenuhi sejumlah syarat agar layak dilaksanakan:tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Daerah penyelenggara e-Voting diharuskan siap secara teknologi,pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan," papar Mahfud.

Pemilu dengan mekanisme e-Voting memang menjanjikan penghematan anggaran, kecepatan,dan kepastian. Namun pelaksanaannya menuntut integeritas dan penguasaan teknologi yang bersifat totalitas mengingat tantangan atau risikonya pun memiliki dimensi teknologi yang kompleks.

Negara semaju Inggris pun tak bebas dari masalah keamanan teknologi untuk pemilihan umum (pemilu). Salah satu kotanya, kota St Albans mengahadapi masalah keamanan teknologi pemilihan umum, belum lama ini kehilangan 4 komputer laptop yang menyimpan 14.000 data pemilih yang terjadi pada November 2009 sebagaimana diberitakan NetworkWorld.com (30/3/2010).

Laptop-laptop yang hilang tersebut ternyata menyimpan data yang tidak terenkripsi yang meliputi; nama, alamat, tanggal lahir, tanda tangan, formulir pemilih - postal vote dan statemen yang digunakan untuk menkonfirmasi identitas pemilih.
Faktor kelalain nampaknya menjadi biang keladi tercurinya data pemilu. Diberitakan salah satu laptop-laptop tersebut diletakan di meja tanpa adanya pengawasan. Dewan Kota St Albans memberitahukan hal ini kepada semua petugas yang mengalami dampak akibat kejadian ini dan bekerja dengan penyedia layanan Northgate Information Solutions untuk melakukan investigasi kejadian ini.


Kepala Eksekutif Dewan Kota St Albans, Daniel Goodwin telah menugaskan Kantor Komisioner Informasi untuk menjamin staf dan kontraktor membangun kewaspadaan penuh terhadap semua prosedur keamanan. Pemeriksaan yang menyeluruh akan dilakukan terhadap semua staf kontraktor. Semua laptop dan alat-alat portabel milik Dewan Kota akan dienkripsi.

Sementara itu, kepala Investigasi dan Penegakan Hukum ICO, Sally Anne Poole mengingatkan, ketika organisasi-organisasi menyimpan data-data pribadi yang detail dalam volume yang besar di komputer portabel, maka enkripsi adalah hal yang sangat pokok.


Organisasi-organisasi harus memastikan semua staf (pemerintah) dan kontraktor (penyedia teknologi/sistem) terlatih untuk mengelola informasi pribadi secara aman untuk mencegah informasi penting jatuh ke tangan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

(Martin Simamora)

Eropa Waspadai Serangan Cyber Berskala Besar (3) : Inggris Paling Siap di Eropa & Nato Adalah Mitra Utama

Pemerintah Inggris perlu menjalin kerjasama yang lebih erat lagi dengan Nato untuk menangkal berbagai ancaman serangan cyber yang membidik infrastruktur nasional yang bersifat kritikal, terutama dalam menghadapi serangan yang berasal dari Rusia dan China, atau jika tidak Inggris perlu melakukan upaya penangkalan bersifat agresif namun dilakukan secara "bijaksana".

Seputar Perang Cyber Eropa & Nato :

+ Eropa Wapadai Serangan Cyber Berskala Besar (1&2)
+ Dunia Diambang Cyberwar Gobal
+ Estonia Nyatakan Cyber Security Menjadi Agenda Politik Global
+ Iran Bungkam 29 Website yang Diduga Spionase Amerika Serikat

Mengacu kepada laporan terdahulu yang diterbitkan oleh House of Lords kepada European Union bertajuk Protecting Europe Against Large Scale Cyber Attacks, terungkap Inggris adalah negara yang paling siap diantara semua negara-negara Eropa yang memiliki kesiapan rendah dalam pertahanan cyber. Sub Komite Home Affairs EU memuji berbagai upaya Inggris membangun keamanan cyber negaranya. "Negri ini (Inggris) adalah yang terutama diantara negara-negara anggota European Union yang mengembangkan serangkaian langkah-langkah pertahanan cyber yang dapat menjadi patok ukur bagi negara-negara lain untuk mengadopsinya, ungkap sub komite EU diberitakan PublicTechnology.net (18/3/2010).

Kami sangat yakin bahwa Pemerintah Inggris dan EU harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap bagaimana keamanan cyber dapat dikembangkan dalam sebuah basis global. Internet tak mengenal batas negara, dan menjadi sangat penting agar setiap propoasl dari negara-negara anggota EU dipandang sebagai konteks global, ujar Lord Jopling, Ketua Sub Komite Home Affairs EU.

"Sebuah langkah utama yang wajib dilakukan adalah menjalin kerjasama yang lebih baik dengan Nato. European Union dan NATO memiliki kepentingan yang sama dalam membangun pertahanan menghadapi serangan cyber dan berkerja dalam cara-cara yang serupa, namun sayangnya tak ada komunikasi yang terjalin diantara keduanya. Harus ada kerjasama yang nyata ketimbang hanya duplikasi dengan membangun dialog yang lebih luas dengan para pemain-pemain internasional utama seperti; Amerika Serikat, Rusia dan China akan menjadi sangat penting bila kita menjadi lebih tangguh dalam kemampun pertahanan cyber.

Laporan Protecting Europe Against Large Scale Cyber Attacks juga mengkritisi lokasi European Network and Information Security Agency (ENISA) di Heraklion , Kreta Yunani. "Dari bukti yang kami terima, kami diyakinkan bahwa keputusan menempatkan ENISA di Heraklion tidak dilakukan berdasarkan analisa manfaat dan biaya yang seksama, dan hal ini telah menimbulkan berbagai masalah secara terus menerus dalam rekrutmen dan pembinaan staf, dan pelaksanaan jadwal-jadwal pertemuan.

"Kami mendesak pemerintah untuk menjamin, ketika lokasi-lokasi organisasi-organisasi EU mengemuka di suatu masa kelak, negara dimana oragnisasi tersebut berada harus menjadi fokus tinjauan oleh negara-negara anggota EU lainnya untuk dijadikan lokasi baru, dan seluruh keputusan yang dibuat haruslah berdasarkan hanya pada analisa biaya dan manfaat yang kuat.

Inggris pun tak luput dari kritik Sub-Komite EU dimana kebanyakan penyelenggara jasa internet di Inggris tak begitu bersemangat dalam memberikan bukti-bukti insiden keamanan cyber Inggris, bahkan sangat disesalkan para pelaku infrastruktur di Inggris tak menunjukan minat yang besar untuk menyampaikan bukti-bukti terkait cyber security.

(Martin Simamora)

E-Government 2.0 Jadikan Masyarakat Sebagai Pengelola Data Utama Pemerintah

Seiring dengan semakin ketatnya alokasi anggaran untuk sektor publik, maka pengadaan data pemerintah yang selama ini dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah akan dihentikan dan beralih kepada publikasi dan pengelolaan data pemerintah oleh masyarakat, ungkap Gartner dalam prediksinya. Mulainya e-Government 2.0 yang mengedepankan data sharing yang implementasinya membutuhkan partisipasi masyarakat menjadikan prediksi ini logis.

Seputar Open Government & Cloud Computing :

+ Memahami E-Government 2.0
+ Komputasi Awan Untuk E-Government yang Lebih Baik

"Para pemimpin di sektor pemerintah dan bisnis harus mengatasi kondisi manajemen informasi yang asimetri," ujar Andrea Di Maio Vice President dan analis khusus Gartner sebagaimana dikutip Plaza eGov dari PublicTechnology.net, keduanya harus mengalihkan perhatiannya dari penyajian data kepada para konsumennya menjadi konsumen yang mengumpulkan dan mengelola informasinya untuk dirinya sendiri.

Pada 2012 setidaknya 1 dari 5 proses badan pemerintah akan bergantung pada sumber data yang disajikan masyarakat, jelas Gartner. Dalam prediksinya Di Maio juga mengungkapkan bahwa komputasi Awan akan semakin berperan besar di semua inisiatif ICT sektor publik. Hal ini dapat terjadi sebab keterbatasan anggaran yang semakin ketat dan pemerintah pun akan mulai melakukan rasionalisasi aset dan akan lebih fokus kepada aset atau infrastruktur dan layanan-layan information sharing.

Penerapan e-Government 2.0 akan membuat layanan information sharing dan komputasi awan menjadi lebih pantas dan akan mendapatkan perhatian yang lebih besar, dalam hal ini pemerintah dan swasta IT harus dapat mendefinisikan faktor-faktor kritikal sukses. Untuk layanan information sharing perlu dikembangkan model-model pengelolaan yang dapat menciptakan penaganan klien yang lebih efektif. Akhirnya pemerintah dan swasta perlu melihat berbagai alternatif komputasi awan sebagai bagian dari sebuah kesinambungan pelayanan dan model-model akuisisi.

Gartner berpendapat semua organisasi pemerintah dan pemimpin IT harus berjuang menyeimbangkan antara tekanan anggaran dan berbagai desakan efisiensi yang lebih besar versus meningkatnya tuntutan pemerintah yang lebih partisipatif dan terbuka.

Data Explorer baru dari Google akan menjadi instrumen kuci dalam pengadaan data oleh publik. Software ini diklaim membuat data publik lebih mudah diakses melalui gambar-gambar interaktif, membuat masyarakat lebih mudah untuk menciptakan pandangan-pandangan grafis yang mewakili banyaknya serangkaian data yang kini dapat diakses di website data.gov.uk. Pada website ini mesin pencari Google menyajikan berbagai contoh yang diambil dari berbagai otoritas online yang bersahabat seperti World Bank, Bureau of Labour Statistic Amerika Serikat, Biro Sensus Amerika Serikat dan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

(Martin Simamora)